Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRITAS KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI ERA DIGITAL
Full text linkPerkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa tantangan dan peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan di Indonesia. Kajian ini membahas kedudukan hukum penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi pergeseran atau pembatasan kewenangan notaris akibat integrasi AI di era digital. Berdasarkan analisis yuridis, AI saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, AI hanya dianggap sebagai objek hukum atau alat bantu teknologi yang operasionalisasinya tetap berada di bawah kendali manusia sebagai subjek hukum. UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa tugas notaris bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada AI, meskipun teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administratif. Integrasi AI juga berpotensi menggeser fungsi notaris dalam hal verifikasi, penyusunan draf akta, hingga otentikasi transaksi hukum, yang berimplikasi pada asas kehadiran fisik, kekuatan pembuktian akta, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penyusunan norma etik yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI secara legal, etis, dan tetap menjamin eksistensi serta akuntabilitas profesi notaris di tengah perkembangan teknologi digital.
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Notaris; Akta Otenti
LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELEWATI SISTEM ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)
Full text linkPenelitian ini membahas tentang transaksi perdagangan elektronik atau E-commerce yang menjadi salah satu bentuk perdagangan modern di era digital. Meskipun E-commerce memberikan kemudahan dan efisiensi dalam setiap transaksi, di sisi lain muncul berbagai risiko yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan regulasi, tindakan penipuan, serta berbagai aktivitas lain yang dapat merugikan konsumen maupun penjual. Untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penyelesaian sengketa secara daring melalui sistem Online Dispute Resolution (ODR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa secara ODR serta menelaah regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait, yang dijelaskan secara deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem penyelesaian sengketa ODR sebagai alternatif di luar pengadilan untuk mendukung ekosistem perdagangan digital. Saat ini, pelaksanaan ODR masih mengacu pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), sehingga diperlukan peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme dan implementasi ODR dalam transaksi E-commerce guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi
POTENTIAL OF PROSECUTING TERRORISM BASED ON THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Full text linkTerrorism can take many forms, making it particularly challenging to combat. The International Criminal Court (ICC) has been given a prominent role in the fight against terrorism but due to several reasons, the work of the board encounters obstacles. The aim of the research is to demonstrate whether the International Criminal Court (ICC) effectively fights against international terrorism. During the research, an explanatory research method was used, and with the results obtained, the analyze can be conluded that there are several obstacles facing the ICC in the fight against terrorism, the solution of which will take a long time, and the effectiveness of the ICC depends to a large extent on the fact that the missing great powers also join the Statute. Until this happens, the effectiveness of the ICC's activities can be questioned
TANGGUNG JAWAB AGEN PERJALANAN WISATA ATAS KELALAIAN PIHAK REKANAN DALAM MENJALANKAN PAKET PERJALANAN WISATA
Full text linkA travel agent is a part of a company whose business activities are planning, organizing and selling various types of travel packages. Tourist travel agents have cooperation agreements with partners as an agreement that creates rights and obligations for the parties. It is still common that the facilities received by tourists as consumers are not in accordance with what has been promised by partners when carrying out tour packages. Considering this, the issue discussed is how to regulate legal relations between PT. Bintan Medan Tourism Holidays with partners in organizing tour packages, whether PT. Bintan Medan Tourism Holidays can be held responsible for the partner's negligence in organizing the tour package, what is the mechanism for resolving problems at PT. Bintan Holiday Tour if there is negligence on the part of the partner in organizing the tour package. The research method used is normative juridical research which refers to legal norms which is carried out by means of literature study in order to obtain secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials related to the problems studied. This research has a descriptive nature. Writing research through regulations and legal materials related to this writing, in research conducting field studies at PT. Bintan Medan Tourism Vacation, the data analysis method used is a qualitative method obtained from the results of interviews with PT. Bintan Medan Tourism Holidays. The research results found that there was negligence on the part of partners in carrying out tour packages. PT. Bintan Medan Tourism Holidays receives compensation for products or services if there are consumers who suffer losses due to negligence by partners. The partner party will be fully responsible for all forms of losses in accordance with the provisions and will be settled outside of court in accordance with what has been agreed
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK FINTECH DALAM RISIKO PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ONLINE PADA KREDIT PINTAR
Full text linkOne of the technological innovations in the financial services sector in the industrial revolution 4.0 that is currently in demand is information technology-based money lending services or known as Fintech P2PL on the Smart Credit application. Various advantages are available on this platform, but in reality Kredit Pintar has become a polemic because of the low financial literacy and transparency in the public related to risks in online loan agreements that can cause illegal acts against the rights of service users. The problem in this study is how the validity of online money borrowing agreements on the Smart Credit application, how the responsibility of P2PL Fintech operators for user rights in the risk of online money borrowing agreements, and how to protect the debtor's legal protection in online money lending agreements on the Smart Credit application. The method used in this study is normative juridical with a legislative approach. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools are literature studies and data analysis using descriptive techniques. The validity of the online loan agreement on the Kredit Pintar application has met the legal requirements of the agreement in Articles 1320 to 1338 of the Civil Code so that a legal relationship arises to carry out the rights and obligations for the parties. However, in the practice of Fintech P2PL on the Kredit Pintar application, there is no obligation to provide a form of responsibility for mistakes made by one of the parties in entering into an agreement. Legal protection for debtors on the Smart Credit application can be carried out in a preventive and repressive manner as regulated in Article 29 of POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, namely, transparency in information disclosure by mitigating risks to users and service providers, fair behavior, reliability, confidentiality and data security. Meanwhile, repressive protection based on Article 38 of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the organizer is obliged to offer compensation or repair of the product or service, if the complaint of the service user proves to be a disadvantaged party
GANTI KERUGIAN KORBAN SERTA MODUS PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG
No full textPerdagangan orang atau TPPO telah menjadi masalah global yang signifikan dan memiliki sejarah panjang terkait praktik perbudakan serta eksploitasi manusia. Dalam perkembangannya, perdagangan manusia tidak hanya mencakup perbudakan tradisional, tetapi juga eksploitasi seksual, pekerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan organ. Praktik-praktik ini menimbulkan dampak buruk yang mendalam bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.Secara definisi, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Tulisan ini memuat permasalahan berupa Modus kejahatan Perdagangan orang serta peran Pemerintah Provinsi sebagai Gugus Tugas dalam upaya penanggulangan Perdagangan orang. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian Hukum Normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Di Indonesia, tindak pidana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum dan sanksi berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda besar. Di tingkat internasional, TPPO diatur dalam Protokol Palermo yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan global dalam menangani kejahatan ini. Modus operandi TPPO bervariasi dan terus berubah. Beberapa modus yang umum termasuk penipuan melalui tawaran pekerjaan fiktif, penculikan, serta manipulasi emosional. Dalam beberapa kasus, pelaku mendekati korban melalui media sosial dengan berbagai janji palsu. Ada juga pelaku yang memalsukan dokumen untuk membawa korban ke luar negeri. Di tingkat global, perdagangan orang melibatkan jaringan rumit yang mencakup negara asal, transit, dan tujuan. Jaringan ini memanfaatkan celah hukum dan perbedaan kebijakan antarnegara. Korban sering kali dieksploitasi di negara tujuan, terutama dalam sektor-sektor seperti hiburan, perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga. Organisasi kriminal internasional sering berada di balik praktik ini, memanfaatkan kondisi kemiskinan, konflik sosial, dan kurangnya pendidikan sebagai faktor yang memudahkan perekrutan korban.Pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran publik, serta pemberdayaan korban agar mereka dapat terbebas dari siklus eksploitasi
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
Full text linkArbitration is one of Alternative Dispute Resolution. Arbitration itself serves as a dispute resolution method, particularly for business actors within the corporate sphere. Not infrequently, the efforts to resolve such disputes lead to results that are not accepted by the petitioners, which then triggers follow-up actions. These actions culminate in a mechanism known as the annulment of the arbitration award. This thesis analyzes the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on Article 70 of Law Number 30 of 1999, as well as the legal considerations of the Constitutional Court judges in Decision Number 15/PUU-XII/2014 concerning Article 70 of Law Number 30 of 1999. The research method used in this study is normative legal research, employing both legislative and case approaches. The result of this research shows that the legal consequence of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on Article 70 of Law Number 30 of 1999 is the increased discretion of judges in deciding on the annulment of arbitration awards in court. Furthermore, the Constitutional Court judges in the ruling of MK Decision Number 15/PUU-XII/2014 declared that Article 70 is in conflict with the 1945 Constitution and has no binding legal force
Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap Citra Politik Luar Negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah
No full textPresidensi KTT G20 di Bali pada 2022 mencerminkan hubungan internasional Indonesia yang proaktif dan berkomitmen. Dalam forum ini, Indonesia berhasil memajukan isu-isu global seperti transisi energi dan transformasi ekonomi digital. Keberhasilan penyelenggaraan meningkatkan reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional, memberikan kontribusi positif pada stabilitas regional dan global. Dampak positif juga terlihat dalam diplomasi Islami, di mana Indonesia, sebagai tuan rumah, menjunjung tinggi perdamaian dan berperan aktif mencari solusi untuk tantangan bersama. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya seputar Presidensi KTT G20, penelitian ini membahas citra politik luar negeri Indonesia setelah menyelenggarakan Presidensi KTT G20 Bali melalui perspektif siyasah dauliyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel ilmiah, berita, dan dokumen pendukung lain. G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, berfokus pada perekonomian. Terbentuk sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1999, G20 menjadi platform multilateral tanpa pemimpin tetap, mewakili mayoritas populasi dan perdagangan global. Sebagai anggota sejak 1999, Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan isu-isu global dan regional. Presidensi KTT G20 Bali 2022 mencerminkan kepercayaan dunia pada potensi Indonesia dalam diplomasi ekonomi. Dalam perspektif siyasah dauliyah Islam, forum ini menggambarkan penerapan prinsip hukum internasional Islam untuk menjaga perdamaian. Keberhasilan acara tersebut memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional, menunjukkan komitmen pada kerjasama global dan nilai-nilai moral dalam hubungan internasional.
PERAN STRATEGIS NOTARIS DALAM OPTIMALISASI BPHTB: TELAAH RASIO HUKUM KEWAJIBAN PELAPORAN PPJB KEPADA KEPALA DAERAH
No full textPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah mengatur kewajiban baru bagi notaris untuk melaporkan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah. Kewajiban ini menimbulkan perdebatan karena PPJB secara hukum belum menyebabkan peralihan hak yang sempurna. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji rasio hukum pengaturan tersebut dalam perspektif keadilan fiskal dan administrasi perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan data empiris melalui wawancara dengan notaris dan pejabat Badan Pendapatan Daerah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis rasio hukum kewajiban pelaporan PPJB oleh notaris, implikasinya terhadap kepentingan pemungutan pajak daerah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban ini memiliki rasio hukum yang kuat dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah dan transparansi transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk harmonisasi peraturan agar kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Selain itu, rekomendasi diberikan agar peraturan pelaksanaannya disusun lebih rinci untuk menghindari potensi multitafsir dan meningkatkan efektivitas pelaporan
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA
No full textPenegakkan Hukum Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen berikut: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan-yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat-dilakukan di masing-masing komponen tersebut. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Sehingga ada Lembaga yang Bernama Pra-pradilan. Pra-pradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut aturan undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Penelitian ini didasarkan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Penelitian ini diperoleh bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilanya serta. Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yaitu Bahwa penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP, tetapi tentang objek praperadilan pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitativ