Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration
Full text linkThe position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard codification of general administrative law, like criminal law which has the Criminal Code and civil law which has the Civil Code. The last few decades have been very interesting regarding the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for this rule to become material law regarding the State Administrative Court. The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard codification of general administrative law, like criminal law which has the Criminal Code and civil law which has the Civil Code. The last few decades have been very interesting regarding the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for thisrule to become material law regarding the State Administrative Court
Homo Machina: Italian Perspectives on Drone Warfare within International Humanitarian and Human Rights Law
Full text linkThe rise of unmanned aerial vehicles (UAVs) poses substantial challenges to international legal frameworks governing armed conflicts, particularly in balancing sovereignty and human rights. This paper examines the influence of military technology on jus ad bellum, focusing on territorial sovereignty under Article 2(4) of the UN Charter and self-defence under Article 51. It also evaluates compliance with jus in bello, or international humanitarian law (IHL), including the principles of distinction, proportionality, and necessity. Moreover, it documents the views of thirty Italians on UAVs through online qualitative interviews. The arguments are based on posthumanism, which helps define a new anthropological view that is decentralised and deconstructed. Precisely, the philosophy recognises the increasingly narrow differences between humans and non-humans, men and machines. Thematic Analysis drives the investigation of patterns within the data set, offering a flexible yet rigorous approach to personal insights. Outcomes reveal that UAVs enable many military achievements but endanger society. Participants viewed their use outside war zones as both illegal and morally indefensible, expressing concerns over the dehumanisation inherent in remote targeting. They argued that engaging with suspected terrorists without judicial oversight might violate due process. Hence, they stressed the importance of more nuanced national and international regulatory mechanisms.
Legal Consequences of Designating Cultivation Rights as Abandoned Land in the Context of Credit Collateral Objects
Full text linkLand rights under the Cultivation Rights Title (HGU) can serve as collateral in credit agreements through the imposition of a mortgage right. However, legal challenges arise when the status of HGU land as collateral changes, particularly due to its designation as abandoned land by the Indonesian Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Such status changes have significant legal implications for credit agreements, mortgage rights, and the economic value of collateralized land. This study analyses the legal framework governing the determination of abandoned land status, examining statutory regulations and their impact on credit agreements and collateral objects. Employing a normative legal research methodology, the study utilises statutory analysis, conceptual exploration, and interpretative approaches to assess the legal consequences of such status changes. The findings reveal that the designation of land as abandoned results in the termination of cultivation rights and the extinguishment of mortgage rights. While the credit agreement itself remains legally binding, the loss of economic value in the collateral renders it non-executable, leading to financial losses for both creditors and debtors. To address these legal uncertainties, the study recommends amendments to the regulatory framework governing abandoned land to enhance legal certainty, ensure fairness, and provide adequate protection for both creditors and debtors
Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian
Full text linkPelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa. Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM TRANSAKSI ONLINE GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
No full textUsaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penopang perekonomian, karena sebahagian besar penduduk Indonesia mata pencaharian berasal dari usaha mikro kecil menengah, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pada segmen ini dengan cara membentuk Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum. Hadirnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal dengan UUPK, berfungsi mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen, juga bagi pelaku usaha. Namun secara umum UUPK lebih berfokus untuk memberikan perlindungan kepada pihak konsumen. Hal tersebut disebabkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan. Seiring perkembangan bisnis dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, maka banyak pelaku usaha yang bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan konsumen atas barang dan jasa. Faktanya saat ini, transaksi jual beli secara online merupakan pilihan yang sukses membuat konsumen merasa lebih efisien waktu. Dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh ketiadaan itikad baik oleh konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dibidang kuliner, dalam penjualan makanan dan minuman menyediakan pelayanan pemesanan secara online dan dapat diantar ke alamat dengan sistem pembayaran cash on delivery. Kondisi ini memberi peluang tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses pembuatan makanan dan minuman tersebut, sehingga ada modal yang terpakai oleh pelaku usaha, demikian juga dalam pengantaran, adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, namun terjadinya alamat palsu dan pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen, secara tidak langsung telah merugikan pelaku usaha. Sehingga ke depan dibutuhkan adanya pengaturan hukum yang seimbang, antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terhadap pelaku usaha kecil.
Kata Kunci: Perlindungan, UMKM, Jual Beli Onlin
TANGGUNGJAWAB PIDANA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
No full textAbstrak: Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh individual tetapi juga oleh korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila dalam menjankan tugas dan wewenangnya terdapat kerugian negara. Permasalahan penelitian ini bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah. Dan berdasarkan Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018, bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pemberian sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: Apabila kesalahan administratif mengakibatkan kerugian negara pada saat penerbitan sertifikat hak atas tanah, Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan dalam Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 yang berkekuatan hukum tetap. hukuman penjara empat tahun.Kata Kunci: Kesalahan administrasi; Pertanggungjawaban Pidana; Sertipikat
Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar
Full text linkThis research examines consumer protection in the context of non-standard product circulation in Indonesia as a welfare state governed by law. The study focuses on product standardization regulations, consumer protection against non-compliant goods, and the government’s role in supervising product circulation. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although a comprehensive legal framework exists—including the Consumer Protection Law, Law No. 20 of 2014, Government Regulation No. 34 of 2018, and various ministerial regulations implementation still faces challenges such as weak post-market surveillance, regulatory complexity, and high certification costs for SMEs. Consumers are entitled to claim compensation for losses caused by non-standard products; however, public awareness remains limited. The government has established the Integrated Team for Supervising Circulated Goods (TPBB) to enhance monitoring effectiveness, yet systemic reforms are needed through digitalization, data integration, and harmonization with the World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This study concludes that optimal consumer protection can only be achieved through collaboration between the government, business actors, and consumers in ensuring that products circulating in the market comply with the Indonesian National Standard (SNI)
RISIKO DAN LEGALITAS HUKUM IJAZAH BERMUATAN NAMA LAMA PASCA PENETAPAN PERUBAHAN NAMA OLEH PENGADILAN
Full text linkPerubahan nama seseorang bisa menjadi langkah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Perubahan nama seseorang secara hukum diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pendidikan, perubahan nama juga berimplikasi pada legalitas dan keabsahan ijazah yang dimiliki. Namun demikian, perubahan ini menimbulkan persoalan ketika ijazah pendidikan yang dimiliki masih mencantumkan nama lama. Penelitian ini mengkaji risiko dan legalitas hukum dari penggunaan ijazah yang masih mencantumkan nama lama setelah adanya penetapan penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi risiko hukum dan menganalisis legalitas ijazah tersebut dalam berbagai konteks, seperti administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan lanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun dokumen legal seperti ijazah dengan nama lama tetap memiliki nilai pembuktian hukum jika disertai dengan dokumen pendukung. Risiko hukum tetap ada, terutama dalam proses verifikasi identitas oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, maupun sektor swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, diskriminasi, dan tuntutan pidana pemalsuan identitas. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini memerlukan upaya administratif lebih lanjut untuk menghindari risiko di masa depan
UPAYA PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Full text linkAbstrak
Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Maka pentingnya diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum guna tetap memberikan pelindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana Implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?, 2). Bagaimana upaya penguatan penerapan Diversi oleh Jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini metode empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan sosiologi hukum (legal sociology approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini; 1). Implementasi Diversi yang dilakukan melaksanakan persidangan Diversi sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengupayakan tetap terlindunginya hak-hak anak, dan pengupayaan penyelesaian perkara dengan jalan restorative justice. 2).Upaya penguatan penerapan Diversi yakni; Penerapan proses sistem peradilan pidana anak mengutamakan Diversi dengan kategori kasus sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melaksanakan pedoman sesuai peraturan dan arahan Kejaksaan Pusat pada pelaksanaan Diversi, mendorong digalakkannya proses penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Diversi, mengadakan Program-program melalui pendekatan kepada masyarakat sebagai pencegahan anak berkonflik dengan hukum.
Kata Kunci : Anak Berkonflik dengan Hukum, Jaksa Penuntut umum, Diversi
Analisis Semiotika dan Hukum Humaniter Pada Dark Humor Debat Piers Vs Bassem Mengenai Konflik Hamas-Israel
No full textThis research discusses the semiotics of dark humor thrown by Bassem regarding the Hamas-Israel conflict in the Piers vs Bassem debate. The purpose of this research is to find out the efficacy of dark humor in strengthening the argument and the meanings and thoughts contained in the dark humor delivered by Bassem Youssef. To get these results, descriptive analysis method is used with Charles Sanders Pierce's Semiotics theory. The data source of this research is the dark humor thrown by Bassem in the video 'Hamas-Israel war: Bassem vs Piers on Palestine's treatment' and managed to silence or produce a reaction from Piers Morgan. After the research, it was found that dark humor can strengthen some arguments because it reveals insights into social events and the impact of the war between Hamas and Israel expressed through dark humor. In addition, from some of his dark humor sentences, there are social phenomena that Bassem Youssef is trying to convey, including 1. Genocide, 2. ‘Human shield’ phenomenon, 3. Crimes against humanity committed by Israeli military groups before the events of October 7, 2023. The use of dark humor can reveal social events that are expected to be one from many ways to answer argument