Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
The Legitimacy Crisis of Customary Villages Under Indonesia’s Village Law
No full textThe absence of clear institutional linkages between bureaucratic villages (BVs) and customary villages (CVs) raises significant concerns regarding the legitimacy and effectiveness of their governance structures. Understanding the institutional relationship between these entities is therefore essential. This research analyses the legitimacy and legal implications of customary village regulations and investigates the disharmony between these regulations and Law Number 6 of 2014 in relation to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Employing a socio-legal case study approach, this study focuses on five key sites: Gampong-Mukim in Aceh, Tosari-Tengger Village, Kanekes-Baduy, Tenganan Pegringsingan-Karangasem, and Pecatu-Badung. Legal materials were collected through document reviews and focus group discussions related to customary village governance. Findings reveal that Law Number 6 of 2014 concerning Villages fails to align with constitutional principles and shows inconsistencies when compared with regional regulations across the observed areas. Furthermore, the study identifies state intervention in customary village governance through the implementation of Law Number 6 of 2014—an approach deemed inappropriate unless such villages are fully and formally recognised. These regulatory inconsistencies and interventions undermine the legitimacy of Law Number 6 of 2014 in the context of customary village governance and threaten the autonomy and legal standing of Indonesia’s indigenous communities
UPAYA RENVOI TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Kesalahan pengetikan dalam akta Notaris dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi sengketa antara pihak-pihak terkait dan kerugian finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara dengan praktisi notariat serta observasi lapangan di beberapa kantor Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah penting dalam proses renvoi, yaitu: (1) identifikasi jenis kesalahan (substansial atau non-substansial), (2) pembetulan dilakukan di hadapan para pihak terkait untuk memastikan transparansi, dan (3) pencatatan perubahan dalam berita acara pembetulan disertai tanggal dan nomor aktanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak praktisi belum sepenuhnya memahami tata cara pelaksanaan renvoi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga berpotensi menimbulkan masalah lebih lanjut. Lebih jauh lagi, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengubah status legalitas dokumen menjadi tidak sah secara hukum jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prosedur renvoi sangat penting bagi Notaris untuk meningkatkan keakuratan dokumen dan meminimalisir risiko hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum di bidang kenotariatan serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya keakuratan minuta akta sebagai bagian dari praktik hukum yang baik.
Kata Kunci: Renvoi, Kesalahan Pengetikan, Akta Notaris, Prosedur Hukum, Kenotariatan
This research aims to analyze the mechanisms and procedures for renvoi (correction) of typographical errors in notarial deeds created by notaries. Typographical errors in notarial acts can lead to serious legal consequences, including potential disputes between involved parties and financial losses. The research employs a normative legal approach supported by empirical data gathered through interviews with notarial practitioners and field observations at several notary offices. The findings indicate that there are several critical steps in the renvoi process: (1) identifying the type of error (substantial or non-substantial), (2) making corrections in the presence of relevant parties to ensure transparency, and (3) documenting changes in a correction report accompanied by date and deed number. The study also reveals that many practitioners do not fully understand how to implement renvoi procedures according to Law No. 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which may lead to further complications. Furthermore, analysis shows that non-compliance with these procedures can render documents legally invalid if not addressed correctly. Therefore, a deep understanding of renvoi procedures is crucial for notaries to enhance document accuracy and minimize legal risks. Consequently, this research is expected to make significant contributions toward developing legal theory in the field of notarization as well as expanding public understanding of the importance of accurate minute deeds as part of sound legal practice.
Keywords: Renvoi, Typographical Errors, Notarial Deeds, Legal Procedures, Notarial La
ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS FASILITAS DAN MEDIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA
No full textPenjara memiliki fungsi utama untuk memulihkan sifat kemanusiaan narapidana agar dapat hidup lebih baik di masa mendatang. Sistem pemasyarakatan membedakan penjara berdasarkan tingkat keamanan, salah satunya Fasilitas Tingkat I yang menampung narapidana dengan kebutuhan pengelolaan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan fasilitas, termasuk ketersediaan bacaan dan media lainnya bagi narapidana di berbagai negara; menganalisis penerapan hukum pidana terkait pemenuhan hak dan pemberian fasilitas kepada narapidana di Indonesia; serta menguraikan kebijakan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas di penjara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak atas fasilitas bagi narapidana bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh kerangka hukum, perilaku masyarakat, dan latar belakang sosial budaya. Dalam konteks pandemi COVID-19, penjara dengan fasilitas memadai dan kapasitas hunian terkendali cenderung lebih terlindungi dari penularan penyakit, sedangkan penjara dengan tingkat hunian berlebih dan fasilitas terbatas lebih rentan terhadap penyebaran penyakit menular. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pemasyarakatan untuk memastikan terpenuhinya hak narapidana secara layak sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum internasional
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)
No full textKemajuan informasi & manusia mendapat pengaruh besar dari teknologi, khususnya anak-anak. Kemajuan ini berdampak negatif & positif terhadap kehidupan didalam hal membantu. Tujuan penelitian: 1) Mengkaji & memperjelas hubungan kriminogenisitas dengan penyalahgunaan narkoba pada anak. 2) Untuk mengkaji & menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Polri didalam melaksanakan upaya preventif pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin. 3) Untuk mengkaji & menjelaskan gagasan optimal didalam pengendalian penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di masa depan. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum empiris. Tinjauan literatur & studi lapangan ialah dua metode pengumpulan data. Didalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, Polres Musi Banyuasin telah berupaya mencegah & menindas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak sesuai dengan tugas pokok & fungsi Unit Bina Lingkungan. Termasuk dalamnya keterlibatan Satres Narkoba baik didalam upaya pencegahan maupun penindakan
The Triangle Balance of Public Service: Basic Rights Applicative for Workers
Full text linkThe mission of the state, as stipulated by the constitution, is to accomplish social welfare, as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which serves as the foundation for the Indonesian country to operate as a National Development Document. As a result, state administrators are now required to strive for public welfare, including state-provided facilities, such as public services, whose service requirements must be met in line with statutory regulations. Public Services are one of the eight areas of change in the implementation of bureaucratic reform in the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 25 of 2020 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform 2020-2024. The 8 (eight) areas of change in bureaucratic reform are as follows: (1) Change management; (2) Policy Deregulation; (3) Organizational Structuring; (4) Management Arrangement; (5) Arrangement of HR Apparatus; (6) Strengthening Accountability; (7) Strengthening Supervision; and (8) Improving the Quality of Public Services. The method utilized for analyzing the issue is a combination of normative and empirical, with approaches including the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The discussion in this article is based on the Public Services Law, which declares that every public service provider is required to deliver quality services to all users. Lactation rooms for breastfeeding mothers and toddlers are one of the features that help to make inclusive courts a reality. Lactation rooms in workplaces and public facilities are also protected by the Minister of Health of the Republic of Indonesia's Regulation No. 15 of 2013 on Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expression of Breast Milk. This regulation is, of course, inextricably linked to Law Number 36 of 2009 concerning Health, particularly Article 128, which governs babies' right to receive exclusive breast milk from birth for 6 (six) months, as emphasized in Palembang City Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk. As a result, the study's findings suggest that several colleges in Palembang City do not provide lactation rooms for breastfeeding moms, instead offering only locked rooms, making it uncomfortable for working women who bring their newborns to work. As a result, this does not meet the requirements of public services for breastfeeding
Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Full text linkPraktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku, di Indonesia praktik ini masih banyak yang belum tersentuh dengan regulasi yang ada dengan tetap adanya kerugian negara yang timbul, mengakibatkan kebuntuan hukum pada akhirnya dikarenakan tidak mampu diselesaikan dengan proses peradilan biasa. Dengan hadirnya NCB diharapkan mampu menjawab persoalan diatas. Penulis Menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi kali ini dan akan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang undangan yang berkaitan.Penerapan NCB bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dapat diterapkan di indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila dan konstitusi Indonesia dimana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pengefektifan pe negakan hukum, yang dilandasi adanya urgensitas kebutuhan sosiologis, RUU Perampasan Aset pun mampu berjalan efektif dalam konstelasi sistem hukum indonesia. Penerapan NCB dengan 2 (dua) mekanisme yakni pembekuan transaksi oleh lembaga pengelola aset dalam hal ini diberikan KPK dan/atau PPATK, dan proses beracara bagi asetnya dan pelaku kejahatan tersebut serta pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen mewujudkan negara yang sejahtera dan bebas korupsi
Legislative Controls for Disciplinary Penalties Imposed on Public Servants: A Comparative Analysis of Jordanian and French Legal Frameworks
Full text linkThis study examines the legislative framework governing disciplinary penalties imposed on public servants under the Jordanian Civil Service Regulation of 2020 and the French General Civil Service Law of 2021. It seeks to analyze the concept of disciplinary punishment, its legal nature, and the fundamental principles that regulate its application within public administration. Additionally, the research explores the extent of judicial oversight exercised by administrative courts over disciplinary sanctions, ensuring compliance with legal and procedural safeguards. By adopting a comparative approach, the study highlights both the similarities and differences between the Jordanian and French legal systems concerning the imposition of disciplinary penalties and the mechanisms of judicial review applicable to such measures. The findings underscore that while administrative authorities possess discretionary power in selecting disciplinary measures, this discretion must be exercised within the confines of legality, adhering to the principle of proportionality. The study emphasizes that excessive or disproportionate penalties risk judicial intervention, reinforcing the necessity for fair and reasoned decision-making. Furthermore, the research concludes that disciplinary sanctions should be proportionate to the severity of the infraction, with administrative bodies ensuring a clear and precise definition of violations and their circumstances. This clarity facilitates effective judicial oversight and prevents arbitrary or overly punitive disciplinary measures, thus maintaining a balance between administrative authority and legal accountability
Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur pada Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Pencemaran Lingkungan
Full text linkLingkungan hidup merupakan kesatuan dari seluruh objek dan kondisi tempat hidup makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antara semua makhluk hidup dan komponennya terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu keseimbangan dalam kehidupan yang harus senantiasa dijaga. Apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan antara komponen-komponen dalam lingkungan hidup, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di dalamnya. Hal ini dapat terjadi akibat peristiwa alam ataupun ulah manusia yang mencemari lingkungan. Jika pencemaran tersebut dilakukan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban hukum. Permasalahannya, terdapat banyak kesulitan dalam pembuktian kasus-kasus pencemaran lingkungan. Artikel ini akan membahas penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan langsung di lokasi terhadap kasus pencemaran lingkungan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efisien dan tidak terlalu membebani korban pencemaran lingkungan dalam membuktikan kesalahan pelaku pencemaran lingkungan
PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
Full text linkAbstrak:
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan yang mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah di Indonesia. Selain itu juga mengetahui problematika ahli waris non-muslim dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Penelitian ini di laksanakan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat memang bukan merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Bahkan dalam konteks hukum syariat Islam tidak dikenal anak angkat dan orangtua angkat saling mewarisi. Akan tetapi keberadaan anak angkat dan orang tua angkat memiliki kedekatan emosional. Sehingga ke khawatirkan akan kesejahteraan anak angkat tersebut menjadi persoalan bagi orang tua angkat, maka sebagai solusi untuk menjembatani persoalan itu ditetapkan lah anak angkat dan orangtua angkat mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan anak angkat dan orangtua angkat, yang penetapan wasiat wajibanya di tetapkan dalam KHI. Sementara ahli waris non-muslim yang mendapat bagian harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atau ijtihad para hakim yang berlandaskan keadilan dan untuk kemaslahatan hidup.
Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Non-Muslim; Ahli Waris; Mahkamah Agun
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Full text linkMenciptakan kepastian dan perlindungan hukum, khususnya kepastian hukum atas objek tanah, merupakan salah satu tujuan dari upaya pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah, yang meliputi pendaftaran tanah secara menyeluruh dan sistematis. Untuk mencapai kepastian hukum mengenai obyek-obyek tanah dan mencegah terjadinya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di kemudian hari, penting untuk memahami bagaimana asas kontradiktif delimitasi diterapkan dalam rangka pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan melalui teknik wawancara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dan data sekunder yang dikumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan. 1) Cetak biru, penerapan prinsip kontradiksi delimitasi, dan urgensi prinsip tersebut merupakan permasalahan utama yang diteliti. Pendaftaran tanah di masa depan dapat memanfaatkan Prinsip Kontradiksi Pembatasan dengan baik. Tiga pertanyaan utama penelitian ini—Urgensi, Implementasi, dan Cetak Biru—dijawab dalam temuan ini. Pendaftaran tanah di masa depan dapat memanfaatkan prinsip kontradiksi dan delimitasi dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir terus menerapkan konsep konflik delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah secara komprehensif dan sistematis pada tahun 202