Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PIDANA MATI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA
Full text linkPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam upaya penegakkan hukum pidana pada kejahatan narkotika.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika khususnya kepada produsen, bandar, maupun pengedar sudah sangat tepat, hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori absolut.Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.hukuman atau pidana mati memang merupakan ultimum remedium didalam hukumpidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat seperti halnya kejahatan narkotika, penjatuhan hukuman mati merupakan pilihan utama (primum atau premium remedium) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku.Kata Kunci: Pidana Mati, Ultimum Remedium, Narkotika
PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN IKLIM DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL DAN NASIONAL
Full text linkPENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Full text linkSebagai extra ordinary crime, korupsi dengan berbagai modus operandi tidak mudah diberantas. Salah satu modus operandi yang kompleks adalah TPPU. Permasalahan yang timbul dalam TPPU hasil tindak pidana korupsi adalah dimana KPK tidak diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil korupsi dalam hukum positif dan memberikan reformulasi pengaturan terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penegakan hukum pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu reformulasi peraturan dengan: (1) mengatur secara tersendiri TPPU dalam UU PTPK; dan (2) memberikan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Korupsi, TPPU, Penuntutan, KP
PRINSIP OTONOMI PASIEN DALAM HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN DI INDONESIA
Full text linkHub dokter pasien saat ini diidentikan sebagai hubungan kontaktual khusus yang dikenali sebagai hubungan theurapetik. Dokter dengan segala keilmuan dan keahliannya dan diposisikan sebagai profesional, dianggap mengetahui tindakan medis yang terbaik bagi kepentingan pasien. Permasalahan terkait kewenangan dokter untuk mengupayakan tindakan medis terbaik bagi pasien ini, akan muncul jika dikaitkan dengan adanya Prinsio Otonomi Pasien. Pada kenyataannya prinsip otonomi pasien ini menciptakan kedudukan yang sejajar antara dokter dan pasien, yang mana dokter dalam melakukan tindakan medis harus seizin dan mendapat persetujuan pasien. Dilain sisi dokter berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik profesi wajib melakukan tindakan medis demi kesembuhan pasien. Duty of care atau duty of contract adalah konsep hubungan dokter pasien yang akan menjadi fokus kajian demi mempertegas posisi dokter maupun posisi pasien dalam hukum di Indonesia.Kata Kunci: Prinsip Otonomi Pasien, Hubungan Hukum, Dokter dan Pasie
STRATEGI ASEAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN SENJATA API ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Full text linkSenjata merupakan alat yang dapat digunakan untuk berkelahi dan berperang.Senjata juga dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.Oleh karena itu banyak negara berlomba- lomba untuk memperoleh teknologi persenjataan yang canggih dengan harapan negaranya dapat mempertahankan diri dari serangan dari luar. Tetapi penggunaan senjata yang salah dapat mengakibatkan kehancuran terutama apabila sejata digunakan dengan cara yang salah. Penyalahgunaan senjata inilah yang menjadi keperihatinan negara-negara di dunia karena beredarnya senjata api ilegal di wilayah negara masing-masing, termasuk wilayah Asia Tenggara yang negara-negaranya memiliki banyak senjata bekas perang, belum lagi maraknya penyelundupan senjata api ilegal yang masuk ke negara mereka, dan mereka berupaya untuk melakukan penaggulangan mengenai permasalahan ini. Secara Internasional, terdapat pengaturan mengenai penyelundupan senjata api ilegal, yaitu dalam UN Convention Against Transnational Organized Crime yang diatur dengan lebih mendalam mengenai penyelundupan senjata pada protocol tambahannya, sedangkan mengenai peredaran senjata api ilegal diatur oleh negara masing- masing sesuai dengan kepentingan negara tersebut
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI SECARA ONLINE
Full text linkSebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh penduduk Indonesia, tentunya agama Islam harus mampu memberikan kemaslahatan terhadap penganutnya. Terlebih dizaman era globalisasi pada saat ini pelaksanaan kebebasan seakan menjadi kunci utama yang harus diberlakukan. Islam salah satu agama yang telah memiliki ketentuan dan peraturan tersendiri bagi umatnya. Ketentuan dan peraturan itu adalah merupakan Al Qur’an dan Al Hadits. Umat Islam berpandangan bahwa Ketentuan dan peraturan tersebut merupakan Hukum Islam yang harus ditaati dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Namun butuh pengkajian dan penafsiran lebih luas agar hukum Islam selalu memberikan tuntunan hukum kepada umatnya. Terlebih dengan berkembangnya pengaruh globalisasi saat ini seakan telah membawa umat manusia khususnya umat islam kepada perubahan yang mencerminkan kebebasan. Hal ini terbukti dengan berkembangnya isu nikah sirri secara online. Sehingga dengan munculnya nikah siri secara online tersebut pada saat ini telah memberikan tantangan baru bagi hukum Islam, ketika nikah sirri secara online tersebut dikaitkan dengan keabsahan suatu pernikahan, kemudian dikaitkan juga dengan pandangan masyarakat. Sehingga permasalahan ini menuntut hukum Islam agar dapat memberikan solusi tepat terhadap maraknya nikah siri tersebut. Karena bagaimana tidak nikah sirri itu telah berkembang dimedia Online, bahkan situsnya pun cukup banyak. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan efektivitas hukum dan dampak hukum. Kemudian penelitian ini dianalisis secara eksplanatif yaitu menerangkan tentang keabsahan dan pandangan masyarakat terhadap nikah sirri secara online tersebut. Setelah itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif.Kata Kunci: Nikah Sirri Secara Online, Hukum Isla