52 research outputs found
POLA ALIH FUNGSI PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN PERKOTAAN DI PULAU JAWA STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
No full textABSTRAK Penelitian int bertujuan untuk mengetahui (a) rencana dan realisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai komponen pembangunan kota berkelanjutan, (b) proses alih fungsi dan pola pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi ruang terbangun, dan (c) upaya dan ketegasan pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun di wilayahnya. Kota Bandung dipilih secara purposive sebagai lokasi penelitian, dan metode penelitian yang digunakan ialah survey deskriptif yaitu melalui penelusuran historis perkembangan Kota Bandung sejak mulai terbentuk sampai saat penelitian, dengan cara studi literatur dan mengungkap dokumen, catatan, makalah-makalah, dan penyafian di Surat Kabar. Untuk memahami hal-hal yang bersifat spesifik dilakukan dengan metode pengamatan lapangan (field observation).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) alih fungsi pemanfaatan RTH di Kota Bandung menjadi ruang terbangun terpolakan berdasarkan model pusat pengembangan (growth pole), yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan fisik kota terjadi tidak serentak dan tidak di sembarang tempat, melainkan dimulai pada pusat pengembangan utama yang dibangun sejak masa pemerintahan 'colonial Belanda tahun 1810, dan pertumbuhan itu menyebar ke sekitarnya dan ke sepanjang jaringan jalan utama (Jalan Daendels) dan jalan kolektor serta pusat-pusat kegiatan sekunder hingga sekarang, dengan intensitas yang berbeda-beda; (2) alih fungsi RTH terpolakan menurut face fasepertumbuhan model Friedmann, yaitu fase pertama, tidak terdapat hierarki dan interaksi spersial, fase kedua terjadi pusat pengembangan utama dengan di sekelilingnya sebagai daerah hinterland, fase ketiga, tumbuh pusat-pusat sekunder dan terbentuk hierarki kota dan terjadi interaksi spacial, dan fase keempat terbentuk interaksi spacial yang kuat dan efektif membentuk kola metropolitan., dan selanjutnya dengan kola metropolitan lainnya diprediksi akan berkembang membentuk Pulau Kota, (3) Kebijakan perluasan kota untuk memenuhi kebutuhan ruang terbangun yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengembangkan pusat-pusat sekunder secara menyebar dan horizontal, ternyata pada wilayah yang mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi seperti Kota Bandung, tanpa adanya land use control
yang ketat dapat mendorong perluasan areal RTH yang bernilai spekulatif (speculative land value). (4) Pola alih fungsi pemanfaatan RTH menjadi ruang terbangun terutama didominasi bagi peruntukkan perumahan yang mencapai 57% pada tahun 2000 dan diproyeksikan menjadi 65% pada tahun 2005 dari areal luas kota. (5) Meningkatnya kawasan terbangun tersebut mempunyai konsekuensi logis dapat mengakibatkan terjadinya pernyusutan RTH, sehingga sampai dengan tahun 2000 mencapai 28%, dan diproyeksikan menjadi 10% pada tahun 2005. (6) Mengingat RTH sebagai komponen pembangunan kota yang berkelanjutan (sustainable cities development), yang keberadaannya berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan, tentunya untuk mengatasi terjadinya penyusutan RTH dimaksud sangat diperlukan peran serta stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan. Dan (7) penyebab utama yang mendorong percepatan alih fungsi pemanfaatan RTH dapat dibedakan menjadi 2 faktor, ialah penataan ruang terbangun tidak dilaksanakan sejak awal secara terpadu, optimal, efisien, dan lemahnya status hukum (low enforcement) peruntukan RTH itu sendiri, sehingga sewaktu-waktu status hukumnya dapat berubah.
Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk (1) mengkaji kembali kebijakan perluasan kota berkenaan dengan penataan ruang terbangun baik bagi peruntukan perumahan maupun perdagangan, industry, dan infrastruktur; yang selama ini dilakukan secara horizontal, menyebar, dan terpencar. Hal ini mengingat dengan penerapan kebijakan tersebut tanpa landuse control yang ketat dapat berimplikasi kepada percepatan penyusutan RTH; (2) menetapkan RTH sebagai bagian perancangan kota (urban design), dengan status yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga status dan fungsinya tetap dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan, walaupun berganti birokrasi; dan (3) mengembangkan suatu forum komunikasi yang efektif dapat mencapai sasaran dengan mendorong tumbuhnya partisipasi stakeholder untuk mengatasi penyusutan RTH yang merupakan komponen pembangunan kota berkelanjutan
Pengaruh Pemberian Antanan (Centella asiatica) sebagai Penangkal Cekaman Panas dalam Ransum Broiler yang Mengandung Hidrolisat Bulu Ayam
No full textPenelitian telah dilaksanakan untuk mempelajari pengaruh pemberian antanan (Centella asiatica) sebagai penangkal anti stress dalam ransum ayam broiler yang mengandung hidrolisat bulu ayam. Pada penelitian ini menggunakan 81 ekor broiler umur 10 hari. Terdapat dua macam perlakuan yang diberikan. Perlakuan pertama adalah tiga level kandungan antanan (0, 5, dan 10% kandungan antanan dalam ransum). Perlakuan kedua adalah tiga level tepung bulau (0, 4,8%, dan 9,6% tepung bulu dalam ransum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5% kandungan antanan dalam ransum cenderung meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan berat badan, dan 4,8% kandungan tepung bulu dalam ransum tidak menurunakn konsumsi pakan dan pertambahan berat badan. Pemberian antanan dan tepung bulu menurunian kandungan lemak abdomen dan usus.Kata kunci: Cekaman panas, Centella asiatica, tepung bul
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SEKOLAH NEGERI ( Studi Kasus di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang )
No full textBangunan gedung sekolah merupakan prasarana yang sangat penting
dalam mendukung suksesnya program pendidikan. Seiring dengan bertambahnya
usia, kemampuan layan bangunan sekolah akan mengalami penurunan. Agar
bangunan sekolah selalu dalam kondisi baik harus dilakukan pemeliharaan dan
perawatan. Kendala dalam pemeliharaan adalah adanya keterbatasan anggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat membantu dalam
penentuan skala prioritas penanganan pemeliharaan bangunan sekolah negeri.
Penilaian skala prioritas menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Kriteria yang dipakai yaitu tingkat kerusakan gedung, status
tanah, status bangunan, lokasi sekolah, rasio rombongan belajar dengan jumlah
ruang kelas dan luas wilayah layanan sekolah. Penilaian bobot antar kriteria
melibatkan stake holder dari DPRD, Badan Perencanaan Daerah, Dinas
Pendidikan, Dinas Bangunan, kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Metode
penilaian kondisi bangunan dilakukan dengan menghitung nilai indeks kondisi
bangunan yang merupakan penggabungan dua atau lebih nilai kondisi komponen
dikalikan dengan bobotnya (Composite Condition Index). Penilaian kerusakan
bangunan dilakukan dengan survey langsung ke lapangan.
Hasil analisa terhadap 41 gedung sekolah, didapat 5 besar sekolah yang
mengalami kerusakan yang paling besar yaitu SDN Kadongdong dengan Indeks
kondisi bangunan
44,056 %, SDN Kalapa Dua II dengan Indeks kondisi
bangunan 60,76 %, SDN Pasir bolang dengan Indeks kondisi bangunan 66,71 %,
SDN Kadeper dengan Indeks kondisi bangunan 73,26 % dan SDN Pete dengan
Indeks kondisi bangunan 73,63 %. Adapun hasil perhitungan skala prioritas,
menunjukan 5 besar sekolah yang mendapat prioritas penanganan pemeliharaan
yaitu SDN Kadongdong dengan nilai 0,453, SMPN Tigaraksa II dengan nilai
0,386, SDN Kalapa Dua II dengan nilai 0,368, SDN Gudang dengan nilai 0,351
dan SDN Nagrak dengan nilai 0,347.
Kata kunci: penilaian kerusakan bangunan, prioritas pemeliharaan.
School building, is a very important infrastructure to support successful
educational programs. Along with age, the ability to service the school buildings
will decrease. For school buildings in good condition, must be carried out
maintenance and care.
Obstacles in maintenance is the presence of budget
constraints. This research aims to create a system that can assist in determining
the priority handling of public school building maintenance.
Assessment of priorities using the method of Analytical Hierarchy Process
(AHP). The criteria used is the level of damage to buildings, land status, the status
of buildings, location of schools, the ratio of study groups with the number of
classrooms and school service area. Assessment of weight among the criteria
involve stake holders of the Parliament, the Regional Planning Agency,
Department of Education, Office Building, head master, teachers and school
committees. Building condition assessment method is done by calculating an
index building conditions that are merging two or more of the component value
multiplied by the weight condition (Condition Composite Index). Assessment of
building damage done directly to the field survey.
Result analysis of 41 school buildings, obtained top 5 schools that
experienced the greatest damage is SDN Kadongdong with Building Condition
Index 44.056%, SDN Kalapa Dua II with Building Condition Index 60.76%,
SDN Pasir Bolang with Building Condition Index 66.71%, SDN Kadeper with
Building Condition Index 73,26 %, SDN Pete with Building Condition Index
73.63%. As for the calculation of the priority scale, showing top 5 schools that
receive priority handling of maintenance that is SDN Kadongdong with values
0.453, SMP Tigaraksa II with a value of 0.386, SDN Kalapa Dua II with a value
of 0.368,SDN Gudang with a value of 0.351 and SDN Nagrak with value 0.347.
Keywords: building condition assesment, maintenance priorities
RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (CUCUMIS SATIVUS L.) VARIETAS ZATAVY F1 TERHADAP NUTRISI YANG BERBEDA PADA SISTEM HIDROPONIK: Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian , Universitas Subang
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nutrisi pemupukan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) dengan teknik hidroponik. Penelitian ini dilaksanakan di screen house Lab Bioteknologi Divisi Research dan Development PT East West Seed Indonesia, di Desa Benteng Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 9 kali ulangan. Faktor pertanaman adalah larutan nutrisi yang terdiri dari N1 nutrisi enza, N2 nutrisi alfesindo, dan N3 nutrisi ewindo. Parameter yang diamati meliputi Tinggi tanaman, bobot kering tanaman, panjang buah, diameter buah, jumlah buah pertanaman dan bobot buah pertanaman. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah arang sekam bakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon larutan nutrisi berbeda nyata terhadap pengamatan tinggi tanaman, sedangkan respon larutan nutrisi terhadap pengamatan bobot kering, panjang buah, diameter buah, jumlah buah pertanaman dan bobot buah pertanaman tidak berbeda nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan nutrisi yang terbaik yaitu larutan nutrisi ewindo
Supplementation of vitamin C as anti heat-stress agen of broilers
No full textHigh environmental temperatures may cause heat stress in poultry. This may increase water consumption, decrease feed consumption and in turn, decrease production level. This experiment was conducted to study the supplementation of vitamin C as anti heat-stress agent of broilers. In this research, were used 72 broilers 21 days old. The treatment are two kinds. The first, two poultry house temperatures (32 and 240C as warm temperature and cool temperature respectively) and second, four levels suplementation of vitamin C (0, 250, 500 and 750 ppm of ration as C0, C250, C500 and C750 respectively). Variables measured are feed consumption, body weigh gain, content of abdominal lipid and feed convertion. The data collected were analized with a split plot design in completelly random design and continued with the contrast-orthogonal test when significantly different The result indicated that vitamin C significantly (P0.05) increased feed consumption and body weigh gain. The warm temperature significantly (P0.05) decreased feed consumption and body weigh gain. Feed convertion of C250, C500 and C750 in warm temperature were significantly (P0.05) lower than C0. The supplementation of 250 ppm vitamin C (C250) was most efective as anti heat-stress agent in broilers kept at warm temperature. Key Words: Vitamin C, Broiler, Heat-Stres
The Effect of House Temperature on Feed Consumption and Blood Component of Broilers
No full textThe objectives of this research were to evaluate the effect of house temperature on feed consumption
and blood component of broilers. The research used 140 male broilers of 2 weeks of age. The treatments
consisted of 5 that were S1A (28,55 1,53 0 C) with ad libitum of feeding, S1BT1 (28,55 1,53 0 C) with pair
feeding as S2A, S1BT2 (28,55 1,53 0 C) with pair feeding as S3A, S2A (31,07 1,29 0 C) with ad libitum of
feeding and S3A (33,50 1,17 0 C) with ad libitum of feeding. Variables were measusured at 4 and 6 weeks
of age. Variables measured were feed consumptoin, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit and leukocyte
levels. The experiment design used was a completely randomized design with 5 treatments and 4 replica-tions
and continued by Duncan's Multiple Range test when it was significantly different. The result indicated
that in 4 and 6 weeks of age, feed consumption and amount of erithrocyte in S1A, higher than in S2A and
S3A. In 4 weeks of age, the hematocrite and leucosyte in S1A was higher than those in S2A and S3A. The
restricted feeding tended to decrease the erythrocyte and hematocrit.
Keywords: Heat Stress, Erythrocyte, Hematocrit, Hemoglobin, Leucocyte, Broiler
KOORDINASI CAMAT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
No full textData kependudukan mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak lain termasuk administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak permintaannya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan yaitu proses pencatatan sipil. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan, diantaranya adalah pelayanan Kartu Keluarga (KK).
Teori yang dijadikan acuan adalah teori tentang Koordinasi dari Hasibuan (2011:88) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara sistematis fakta atau gambaran mengenai kepemilikan kartu keluarga di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Sumber data primer yaitu sumber pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu pelaksana pemerintahan tingkat kecamatan Ibun. Dalam penelitian ini terdapat 15 informan yang merupakan Kepala Disdukcapil, Camat Ibun, Kepala KUA Kecamatan Ibun, Kepala Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ibun,
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, belum terkoordinasinya tindakan-tindakan antar-lembaga pemerintahan; komunikasi, sudah terjalin namun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan Kartu Keluarga (KK); pembagian kerja, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang belum bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya; disiplin, masih terdapat pegawai yang belum menaati aturan organisasi yang berlaku.
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, yaitu: koordinasi dalam kesatuan tindakan, komunukasi, pembagian kerja, dan disiplin antara camat dengan lembaga pemerintahan yang terkait dengan pelayanan KK dari awal ajuan KK hingga terbitnya KK. Dimana keempat faktor yang mempengaruhi korrdinasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi Camat dalam pelayanan KK untuk dapat mencapai kinerja yang maksima
Optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid 19 : Penelitian di Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
No full textPada akhir tahun 2019 di Cina lebih tepatnya di Kota Wuhan ditemui virus baru yang diketahui dengan corona virus ataupun diucap pula Covid- 19. Indonesia juga terserang imbas hendak fenomena Covid- 19, Pemerintah menghasilkan Kebijakan dengan adanya macam- macam dorongan sosial buat meringankan akibat yang ditimbulkan oleh Covid- 19. Pemerintah berharap bantaun sosial bisa diterima serta pas sasaran, sehingga dari pemerintah mengintruksikan dan menuju Lembaga kecil semacam Desa buat mengoptimalisasikan Informasi Keluarga Penerima Khasiat( KPM) buat memperoleh dorongan sosial pada masa pandemi Covid- 19 ini, Desa Sukamanah salah satu desa di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menggambarkan desa yang melaksanakan Optimalisasi Informasi buat Penerapan Dorongan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Warga pada Masa Pandemi Covid- 19. Tujuan dari penelitian untuk mengoptimalkan bantaun sosial supaya tepat sasaran kepada keluarga tidak mampu guna adanya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Teori yang digunakan dalam riset ini merupakan teori Wickeden dalam Suud Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial’
Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian yaitu Penduduk dan Aparatur Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Metode atau cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan observasi, wawancara serta dokumentasi.
Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu: (1) Dalam menjalankan suatu program harus adanya komunikasi serta partisifasi semua pihak supaya apa yang menjadi tujuan tercapai (2) hambatan yang dialami dalam menjalankan program selalu ada, hambatan terjadi dari semua pihak. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah (3) Kepada kepala Desa Sukamanah, diharapkan menyediakan berbagai media penunjang serta selalu mendampingi dan mengawasi jalannya suatu program
- …
