337,063 research outputs found
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PERSPEKTIF HAM (The Fulfillment of Right on Adequate Housing to the Urban Poor in Human Rights Perspective)
No full textMeningkatnya jumlah penduduk selalu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Di kota-kota besar termasuk kota Makassar dan Surabaya, kebutuhan perumahan menjadi sebuah masalah penting karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan kelahiran dan urbanisasi yang tidak sebanding dengan tersedianya fasilitas perumahan. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan, kondisi tersebut telah mendorong semakin berkembangnya pemukiman masyarakat miskin yang didirikan secara ilegal, kumuh, dan tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap upaya dan kendala pemenuhan hak atas perumahan yang layakbagi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pemenuhan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melalui jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersediaan, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan instrumen hukum HAM dalam pengaturan pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.  AbstractIncreasing of the population always is accompanied by a need for housing that mounts to higher. In big cities such as Makassar and Surabaya, a need for housing already has made an important issue because population growth led by birth and urbanization not equal to housing availability. The effort made to solve the problem of the poor is a basic right fulfillment of society namely food, health services, education, job and business, pure water, and sanitation also rights satisfaction on housing. This condition has driven more growing on housing construction for the poor, illegally, dirty and uninhabitable for living in. This aim of this research is to find out and understand state`s responsibilities to attempts and obstacles of the fulfillment of right on adequate housing to the poor based on human rights principles with guarantee of law certainty on land ownership, availability, affordable, livable, a good place, culturally decent. The method of this research is a normative descriptive and supported by sociological law research as complement to describe law and human rights instruments in arranging of a decent housing construction to the poor
Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
No full textKeberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, secara empiris terdapat implikasi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia terutama dalam aspek pengadaan tanah. Data pengaduan di Komnas HAM berkait kasus infrastruktur menjadi indikasi akan persoalan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat norma-norma yang terkandung dalam UU No. 2/2012 dari prespektif HAM dengan mendasarkan pada instrumen dan prinsip hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab dengan korporasi/BUMN selaku pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terarah terhadap korban, pemerintah dan ahli, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan norma hak asasi manusia belum menjadi rujukan terutama menyangkut (a) persoalan ruang lingkup dan definisi kepentingan umum sehingga objek pengadaan menjadi sangat luas; (b) reduksi terhadap makna dan substansi musyawarah dalam pengadaan tanah; (c) persoalan kelembagaan dan hasil penilaian oleh appraisal yang mempengaruhi ganti kerugian; (d) menguatnya prosedur formal melalui pengadilan bagi warga yang mempertahankan hak-haknya
A multi-factor approach to understanding socio-economic segregation in European capital cities
No full textThe research leading to the results presented in this chapter has received funding from the Estonian Research Council (Institutional Research Grant IUT no. 2–17 on Spatial Population Mobility and Geographical Changes in Urban Regions); European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement no. 615159 (ERC Consolidator Grant DEPRIVEDHOODS, Socio-spatial Inequality, Deprived Neighbourhoods, and Neighbourhood Effects); and from the Marie Curie programme under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / Career Integration Grant no. PCIG10-GA-2011-303728 (CIG Grant NBHCHOICE, Neighbourhood Choice, Neighbourhood Sorting, and Neighbourhood Effects).Growing inequalities in Europe, even in the most egalitarian countries, are a major challenge threatening the sustainability of urban communities and the competiveness of European cities. Surprisingly, though, there is a lack of systematic representative research on the spatial dimension of rising inequalities. This is filled by our book project Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, with empirical evidence from Amsterdam, Athens, Budapest, London, Madrid, Milan, Oslo, Prague, Riga, Stockholm, Tallinn, Vienna and Vilnius. This introductory chapter outlines the background to this international comparative research and introduces a multi-factor approach to studying socio-economic segregation. The chapter focuses on four underlying universal structural factors: social inequalities, global city status, welfare regime and housing system. Based on these factors, we propose a hypothetical ranking segregation levels in the thirteen case study cities. As the conclusions of this show, the hypothetical ranking and the actual ranking of cities by segregation levels only match partly; the explanation for this can be sought in context-specific factors which will be discussed in-depth in each of the case study chapters
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)
No full textElection is the momentum for the community to voice communication rights are implemented through political campaigns. Politics in the election campaign is one important step in the implementation of procedural democracy . In practice, political campaigns are conducted in some areas yet despite the sentiments which tend to be discriminatory . Issues raised in this study is how the picture of the practice of regional head election campaigns (elections ) in West Kalimantan; picture of how the election campaign nuanced pattern of human rights; how the efforts of the government and election organizers in addressing and preventing practices that are not nuanced human rights campaign . The purpose of research is to describe the practice of election campaigns that occurred in the province of West Kalimantan and the factors supporting the election campaign nuanced discrimination ; obtain a pattern of human rights nuanced election campaign ; know the government’s efforts in addressing and organizing election campaign practices are not nuanced human rights . As for the substance of human rights that the boundaries in this study include : the right not to be treated in a discriminatory manner in the course of the campaign . The method used in this study using a qualitative approach to the descriptive nature of the research . Techniques of data analysis and information gathered from informants and interviewees then performed a qualitative analysis of the substance , context , and the relationship between the audience campaigners from the aspect of human rights. Based on field data still use the election campaign practices of political identities (ethnic , religious , and regional) as a strategy in the campaign . Elements of the campaign include dilakuakan substance , context , and relationships in the campaign was marred by discrimination regionalism , ethnicity , and religion to seek public sympathy.Pemilu merupakan momentum bagi masyarakat dalam menyuarakan hak-hak komunikasinya yang diterapkan melalui kampanye politik. Kampanye politik dalam pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan demokrasi prosedural. Pada praktiknya, kampanye politik yang dilakukan di beberapa daerah belum terlepas dari adanya sentimen- sentimen yang cenderung bersifat diskriminatif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran praktik kampanye pemilu kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Barat; bagaimanakah gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM; bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi dan mencegah praktik-praktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran praktik kampanye pilkada yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan faktor pendukung terjadinya kampanye pilkada yang bernuansa diskriminasi; memperoleh gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM; mengetahui upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi praktik-praktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Adapun substansi HAM yang menjadi batasan dalam penelitian ini meliputi: hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif pada saat pelaksanaan kampanye. Metode yang dipakai dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik analisa data dan informasi yang dikumpulkan dari informan dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye dengan audiens dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan praktik kampanye pilkada masih menggunakan politik identitas (suku, agama, dan kedaerahan) sebagai strategi dalam berkampanye. Unsur kampanye yang dilakukan meliputi substansi, konteks, dan relasi dalam kampanye masih diwarnai dengan diskriminasi kedaerahan, kesukuan, dan agama untuk mencari simpati masyarakat
Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)
No full textThe questions in this research are: 1) how do the regulation protect the rights of minority to freedom of religion and belief at the provincial level; 2) whether the existing regulations are in line with the instruments of human rights; and 3) how is the reality of people living in the context of harmony between religious groups. The purposes of this study are: 1) to find out the regulation of freedom of religion and belief for minority groups; 2) to find out whether regulations are in conflict with the human rights instruments in terms of freedom for religious minority groups; and 3) to find out the reality of people’s life in the context of harmony among believers. The method of this research is qualitative-descriptive research that generates descriptive data in the form of written word or spoken, and people’s behavior that can be observed. Several conclusions in this research are: 1) Regulatory policy in North Sulawesi rules that any religious organizations other than the six religions, namely Islam; Catholic; Protestants; Buddha; The Hindu; and Confucius, is considered to be a social organization (beliefs) that can be registered to the government, through the Ministry of culture and tourism; 2) instruments of human rights have been accomodated on one of the principles of human rights, i.e. participation, through the inter-faith cooperation forum (FKUB and BKSAUA); and 3) the reality of community’s life in the context of harmony between religious groups is tied by the rope of fraternity.Permasalahan penelitian ini, adalah 1) bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; 2) apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia (HAM); dan 3) bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini, adalah 1) untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah; 2) untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan 3) untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan Penelitian ini adalah, 1) Regulasi kebijakan di Sulawesi Utara, mengenai organisasi keagamaan selain dari keenam agama, yaitu Islam; Katholik; Protestan; Budha; Hindu; dan Kong Hu Cu dianggap sebagai organisasi sosial (aliran kepercayaan) yang dapat didaftarkan kepada Pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 2) instrumen HAM telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan 3) realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan yang rukun
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)
No full textAnak dan perempuan menjadi subyek hukum yang rentan dalam proses penegakan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan persoalan hukum di mana hak anak dan perempuan memerlukan perlindungan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hak kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak, dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.AbstractChild and woman become a vulnerable legal subject in law enforcement processing. The child against the law and woman as violence victim is a law entity which is child`s rights need protection through an effective law enforcement mechanism. This research examines law enforcement in protecting the rights of a vulnerable group (child and woman). It is a normative juridical using a qualitative analysis with library research. The writer concluded that law enforcement to a vulnerable group (child and woman) conducted by juvenile justice system prioritizing child interest, and giving services, counseling, protection to victims of domestic violence by law enforcers
Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum ‘Presisi’: Studi Sekolah Polisi Negara di Sumatera Utara
No full textThis article focuses on the Indonesian Police (Polri) efforts in the realization of human rights-based policing, as well as its articulation in the forming education (pendidikan pembentukan/ DIKTUKBA) of Polri, specifically at the State Police School (Sekolah Polisi Negara/SPN) in North Sumatra, established in 1960-s and one of the oldest SPN in Indonesia. Since 2021, Polri has acknowledged and developed the ‘presisi’ curriculum to become a starting point for transformation agenda and, of course, to strive Polri’s obligation in the implementation of human rights values, principles and standards in the police functions. The research applied a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was employed using documents, FGD, observations and literature relevant to police and human rights issues. Respondents were selected using a purposive sampling technique. Data validation was carried out by extending observations and triangulation and analyzed using the spiral technique. Human rights-based policing through the DIKTUKBA POLRI level at the SPN Poldasu brings the vision of ‘presisi’ police through the ‘presisi’ curriculum. The ‘presisi’ curriculum offers good ways to achieve the transformation of the Polri. However, the increasingly short training period for the DIKTUKBA POLRI represents a challenge to improve human rights-based policing. The challenges affirm the correlation between human rights and policing in a dynamic police workspace. In this context, the instructors’s capacity must continuously acquire knowledge and experience. Therefore, collaboration and innovation in using learning models and methods such as group learning, problem-solving, discussion, and active involvement of students can be continuously developed.Artikel ini berfokus pada upaya Polri menjalankan komitmen memastikan terwujudnya taraf profesionalitas pemolisian yang berbasis HAM di lingkungan Polri, serta artikulasinya pada pendidikan pembentukan (DIKTUKBA) Polri secara khusus di SPN Poldasu, berdiri tahun 1960-an dan salah satu SPN tertua di Indonesia. Sejak 2021, Polri mengakui dan mengembangkan kurikulum Presisi menjadi titik tolak transformasi dan mengafirmasi kewajiban Polri untuk mengimplementasikan nilai, prinsip dan standar HAM dalam fungsi kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Koleksi data dilakukan dengan studi dokumen, FGD, observasi dan kepustakaan yang relevan dengan isu polisi dan HAM. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi, data dianalisis menggunakan teknik spiral. Pemolisian berbasis HAM melalui jenjang diktukba Polri di SPN Poldasu membawa visi Polisi yang Presisi dalam Kurikulum Presisi. Kurikulum presisi merupakan tawaran solutif untuk mencapai transformasi Polri. Namun, masa pendidikan DIKTUKBA POLRI yang semakin singkat, merepresentasikan tantangan peningkatan pemolisian berbasis HAM. Tantangan HAM mengafirmasi korelasi HAM dengan pemolisian dalam ruang-ruang kerja polisi yang dinamis. Pada konteks ini, peningkatan kapasitas instruktur/pengajar/tenaga pendidik (gadik) secara kontinu terhadap pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kolaborasi dan inovasi penggunaan model dan metode pembelajaran seperti belajar kelompok, menyelesaikan masalah, diskusi dan pelibatan aktif peserta didik dapat dikembangkan secara kontinu.Â
Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit
No full textHuman rights are natural rights inherent in every human being. In the classical human rights paradigm, the state is considered the main actor carrying out obligations to fulfill human rights as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). However, with the emergence of factsregarding the impact of the company’s presence in a number of human rights violations, both domestic and multinational, there has been a discourse on the importance of non-state actors to be drawn as stakeholders in the human rights regime through the UNGP Principles in 2011. Agrarian conflicts as a result of the presence of oil palm plantations become a separate problem for business entities in the fulfillment of human rights, especially ESC rights, as a manifestation of the implementation of social and environmental responsibility norms. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. This study aims to provide a juridical understanding that oil palm plantations as non-state actors also carry out obligations in fulfilling human rights.Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAMsebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non- negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM
PENANAMAN BUDAYA ANTI KEKERASAN SEJAK DINI PADA PENDIDIKAN ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL PERMAINAN TRADISIONAL (Instill Anti-Violence Culture At Early Stage of children Education Through Local Wisdom Of Traditional Games)
No full textImplementasi Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai revolusi karakter bangsa, maka diperlukan aplikatif pembentukan karakter positif anak sejak dini melalui kearifan lokal permainan tradisional. Permasalahannya adalah bagaimana potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah menilai potensi kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan. Jenis penelitian adalah kualitatif melalui metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Kesimpulan penelitian adalah potensi kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya anti kekerasan, yaitu dengan merefleksikan dan memaknai kandungan nilai permainan tradisional dalam proses pembelajaran dan aktivitas bermain anak. Untuk itu disarankan, perlu peraturan daerah sampai peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana permainan tradisional agar bisa diterapkan di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.AbstractImplementation of Jokowi-Jusuf Kalla’s administration Nawacita program as nation character revolution, so it is necessary to build a positive and applicative character to children, early through the local wisdom of traditional games. This purpose of this research is to assess local wisdom potencies in traditional games can make benefits at early childhood education programs and primary education to establish idea and attitude of anti-violence culture. This research is qualitative with an explorative method and inductive approach. It concludes that local wisdom potencies can be useful to recognize anti-violence culture by reflecting and interpreting values of traditional games in learning process and child playing activities. It suggested that it is important to regulate rule of traditional games both local regulation and governor regulation of early childhood education programs and primary education
Peran Kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil mengintegrasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Bisnis Perkebunan Sawit di Sumatera Utara
No full textThis study aims to explore the collaborative effort by the Civil Society Organization (CSO) and its significance to encourage corporations in terms of compliance and implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), particularly in palm oil plantations in North Sumatra. Integration of human rights values into conducting business activities is mandated by UNGP. Indeed, each of the principal actors of UNGP has a governance system to govern their powers and influences and a so-called polycentric governance system. Therefore, a collaboration strategy for strengthening synergy to implement UNGP is needed. This research is conducted by qualitative analysis method with an exploratory design study by collecting data through interviews and various secondary references related to UNGP and its commentaries and reports on this relevant study. The result indicates that PKPA’s programs enhance the capacity building of the primary stakeholder including people who are potentially affected by the company’s activities. This is the strategic partnership to incorporate UNGP into palm oil plantation business activities. This research recommends that the PKPA’s programs, especially REBOUND can be able to be developed by creating new participative modelsto strengthen the implementation of UNGP, mainly human rights due diligence mechanism and access to effective remedies affected by corporations.Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendorong akuntabilitas korporasi dalam kepatuhan dan implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), khususnya di sektor bisnis perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam tata kelola bisnis merupakan mandat penting UNGP. Selain itu, masing-masing aktor utama dalam UNGP memiliki basis tata kelola sistematis untuk menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya dan dikenal sebagai sistem tata kelola polisentris. Di sinilah pentingnya upaya membangun strategi kolaborasi yang efektif untuk salingmenguatkan taraf implementasiUNGP. Penelitian inimenggunakan analisis metode kualitatif dengan desain kajian eksploratif dan koleksi data berdasarkan wawancara dan ragam data sekunder yang berkaitan dengan UNGP, termasuk komentar dan penafsirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program PKPA mampu mendorong peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dalampelibatanmultipihakmenginkorporasiUNGPke dalam aktivitas bisnis. Penelitian inimerekomendasikan program-program Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), yakni RESBOUND dapat dikembangkan melalui penciptaan model-model partisipatif baru untuk mendukung penguatan implementasi UNGP, terutama penguatan mekanisme uji tuntas HAM dan akses pemulihan yang efektif atas dampak pelanggaran HAM dalam relasi aktivitas bisnis
- …
