1,721,046 research outputs found
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
No full text
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Indonesia mempunyai harapan baru untuk menata carut marutnya perdagangan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang berlangsung bertahun-tahun selama ini. Masalah utama dalam penelitian ini bahwa “kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif” yang terjadi berulang-ulang di setiap bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) yang belum dikelola secara optimal. Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis masalah-masalah, serta secara langsung dan tidak langsungingin mengetahui dan menambah nuansa akademik secara teori, juga ingin mengetahui secara mendalam tentang tata kelola tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengunakan teknik observasi, interview, historik dokumental dan teknikdokumental audio visual. Hasil penelitian, sebelum, saat dan setelah bulan ramadhan perkembangan harga masih naik dan fluktuatif. Intervensi pemerintah dengan kebijakanprogram jangka pendeknya tidak menyentuh secara berkelanjutan, sehingga kejadian: penimbunan belum ada ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH), kelangkaan, tidak tercukupinya pasokan, permintaan meningkat, akibat konsumsi masyarakat bertambah, yang pada akhirnya menimbulkan harga yang membumbung tinggi. Kesimpulan:Kebijakan pengendalian harga kepokmas, perlu dilengkapi dengan meredesainkebijakan yang komprehensif, terintegrasi, partisipatif, dan keberlanjutanmulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, menuju kemandirian bangsa dalam pangan.
Kata kunci: Kenaikan Harga, Ketegasan Aparat, Pengendalian
Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong
Full text linkABSTRACTThemain problem in the research is dualism leadership in the life of the Cikalong village: Formal and informal leader. The aim of the research to collect data, fact and analyze some problems, either directly or indirectly, to know about the dualism deeply. The qualitative methodology and technical approach of the research are observation, interview, and documental history. The results of research, there are some positive and negative influencing from gotong-royong and also from leadership in the life of Cikalong village society. The negatively influencing (for Islamic greatness), because of fervently doctrine of forefathers were called cultural of Panengen. In other words the followers have special ritual in certain days that implemented in daily life. The policy of the head of the village as a physical and social development administrator has big enough potential toward implementation of continued national development.Keywords: culture of panengen, value,manners, government of the village.ABSTRAKMasalah utama dalam penelitian ini adalah adanya dualisme kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa Cikalong: Pemimpin formal dan pimpinan informal.Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis beberapa masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui dengan mendalam tentang dualisme tersebut.Pendekatan metodologi kualitatif dan teknik penelitian adalah observasi, interview, dan historik dokumental.Hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh positif dan negatifnya dari sistem gotong royong serta darikepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa. Pengaruh negatif terutama berkaitan dengan syi’ar Islam yang terhambat, disebabkan oleh karena patuhnya sebagian besar masyarakat menganut ajaran dari leluhurnya yang disebut budaya Panengen. Dengan kata lain para penganutnya masih melaksanakan ritual khusus di waktu-waktu tertentu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik dan kemasyarakatan berpotensi besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.Kata kunci:budaya panengen, tata nilai,budi pekerti,pemerintahan desa</jats:p
Implementasi Undang-undang Perdagangan : Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.
Full text linkDengan diterbitkanya undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan, indonesia mempunyai harapan baru untuk menata carut-marut perdagangan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmasi) yang berlangsung bertahun-tahun selama ini. Masalah dalam penelitian ini bahwa "kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif" yang terjadi berulang-ulang di setiap bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keseimbangan permintaan dan penawaran (suply and demand) yang belum di kelola secara optimal
Implementasi kebijakan pelayanan restribusi pasar di Kabupaten Cianjur
Full text linkThe implementation of regional autonomy policies is a necessity in the era of globalization which provides an opportunity for regions to explore the potential income that exists in their respective regions. One of the potential regional income is derived from market retribution. Currently, Bojongmeron Market traders have been relocated to a market that has just been built, namely the main market of Cianjur Regency, the impact of this relocation has resulted in the realization of monthly levy receipts in 2019 that are still far from targeted, the problem is traders refuse to pay market fees in accordance with regional regulations which has just been issued by the Cianjur regency government, because the market conditions are still in transition period, buyers do not fully know the current conditions of the Cianjur main market, there are still many public transportation that have not entered the Cianjur Induk market area, so the market is empty of buyers. The purpose of this study was to determine the implementation of market service retribution governance policies seen from the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research approach is descriptive qualitative research. Data collection techniques using: observation, interviews and documentation studies. The research informants consisted of the Head of the Trade Sector, the Head of the Section for Business Development and Trade Facilities, the Head of the Regional Technical Implementation Unit for the Cianjur Induk Market, the Cianjur Induk Market Retribution Officer and the Cianjur Induk Market traders. The results of the study conclude that the implementation of the policy has not been going well due to traders who do not want to pay fees according to Cianjur Regency Regional Regulation Number 8 of 2019, so that it affects the realization of the target of receiving levies
Kebijakan Publik: Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Pembaruan
Full text linkBuku ini menyajikan konsepsi, konteks dan sekaligus framework pengkajian kebijakan sosial sebagai salah satu cabang kebijakan publik. Di dalam buku ini menjelaskan tiga bagian, yaitu pertama menjelaskan berbagai wacana- wacana pembngunan sosial dan kebijakan sosial. Dimana kedua wacana
tersebut mengantarkan pada negara kesejahteraan karena dari hasil kedua tersebut menghasilkan kesejahteraan sosial sehingga negara kesejehteraan dapat terapai. Yang kedua menjelaskan mengenai teoriteori kebijakan sosial atau public. Dimana bagian ini lebih menjurus ke teori karena untuk melangkah ke intinya, di perlukan namanya teori sebagai landasan untuk menganalisis. Yang bagian ketiga menjelaskan proses dalam menganalisis sebuah kebijakan dan bagaimana mengawal(avdokasi) hasil dari proses tersebut.
Selain dari itu, di buku ini juga menjelaskan berbagai tantangan bagi kebijakan yang sudah di analisis atau
hasil dari menganalisis sebuah kebijakan. Masalah-masalah di masyarakat harus di selesaikan oleh negara.
Caranya? Dengan memperbaiki kebijakan yang di turunkan. Jadi buku ini lebih mengarah ke kerangka konseptual daripada teori
Kajian Naskah Akademik Tentang Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dan Pengendalian Tenaga Asing Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat
Full text linkUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini. Padahal bila mengkristalisasi tujuan kedua dari tujuan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945, maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang
Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat
Full text linkUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantua
Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk)
Full text linkSebagiaan peneliti berpendapat bahwa kata kunci penting dalam implementasi Otonomi daerah adalah Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas. Namun menurut Turner dan Hulme berpendapat lain, dalam tataran implementasi terdapat 5 (lima) hal penting yakni: 1).Devolusi, 2).Incrementalism, 3).Centralization, 4). Irrelevance, dan Kontingensi.
Dalam kajian administrasi publik bahwa desentralisasi akan mendorong keputusan yang lebih baik dan karenanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan argumen: Perencanaan berbasis kebutuhan lokal, koordinasi antar organisasi tingkat lokal,memacu inovasi lokal, meningkatkan motivasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengurangan beban kerja pemerintah pusat dalam tataran implementasi
- …
