180 research outputs found
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
No full textBuku kategori hukum yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia merupakan karya dari Roni Efendi. Masyarakat senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan di setiap perkembangan masyarakat selalu dibarengi perkembangan kejahatan dengan berbagai bentuk modus operandi. Jika dahulu pada tahun 1915 berlakunya Wetboek Van Strafrecht yang dikenal hanya kejahatan pencurian biasa, namun hari ini fenomena korupsi telah merusak segala sendi kehidupan. Maka untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan tersebut perlu diupayakan segala cara agar harmonisasi sosial tetap terjaga. Hadirnya buku Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia yang ditulis oleh saudara Roni Efendi, M.H. dosen hukum pidana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar sekiranya perlu disambut baik dan diapresiasi untuk menjawab kebutuhan hukum pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
BUKTI SEBAGAI KORESPONDING AUTHOR PADA JURNAL 2 OK-Roni Pazla
Get PDFBUKTI SEBAGAI KORESPONDING AUTHOR PADA JURNAL 2 O
Rewriting our comments and revisiting revision practices: new concepts for sustainable instruction in the writing classroom
No full textThe driving instructional tool in the majority of writing classrooms, comments, is failing students and instructors because comments are a tool, and not a technique. The utility of comments within the writing classroom is only as strong as its pairing with other instructional techniques. Using comments to teach comments is a flawed method of instruction, and if instructors want to properly use comments within their classes, they must first show their students how to use these techniques in improving their writing. Thus far, the focus of facilitating student revision and student growth within writing classrooms has been on the study of specific comments written by instructors on student papers. The study of such comments reveals the differences in styles, modes, and voices projected from those instructors, but it does reveal much about the intended goal of such comments, the advancement of student writing. Looking back on previous research and incorporating a multifaceted approach to revision helps to build sustainable writing instruction. A review of literature of comments suggests placing students in the center of the classroom by enabling students to take control over the revisions of their own work. This process cannot be done without teaching students how to do things with comments and how to use comments to their advantage. Starting from Joseph Harris’ Rewriting, the same steps toward revision which Harris suggests of students should be copied and applied to the way in which instructors facilitate such revision within the classroom. The improvement of student writing requires several steps which target particular issues with the status quo of commenting, and the use of Harris’ text will enable us to identify the steps. Incorporating revision into the classroom, inviting students into conversation about their text, and opening the lines of communication can help improve revision practices in writing classrooms. Through incorporating a new mastery model within the writing classroom, a technique that begins to show students how comments are made and what to do with them, students can begin to internalize the many processes which they can apply to any writing. The teacher’s goal is to help the student internalize the concepts and apply without the direct instruction of the teacher; however, many writing classrooms have lost this focus. If teachers refocus the classroom on the process of writing and even the process of editing and revising, students will become not just stronger students but writers. Adjustments in the writing classroom cannot occur overnight, but incorporating revision techniques into the course will eventually pay off as students learn to revise their work. These techniques, although not new, can prepare students for writing outside the composition classroom.M. A.Includes bibliographical referencesby Roni L. Bie
Dialettica della durata e vita intima. Attualità di Bergson tra accelerazione del tempo e alienazione sociale
No full textIn this paper the Author focuses on the legacy of dialectics through Bergson’s considerations about time and language, recalling two great interpreters of his philosophy: Giuseppe Prezzolini and Gaston Bachelard. If for the former the «philosophy of contingency» enhances the transformation of social reality, preserving, in consonance with Victor Egger’s
book La parole intérieure, the freedom of inner language, the latter proposes a break of the Bergsonian temporal continuity by opting for a plural and discontinuous duration. Thanks to these readings, it is possible to discover the temporal dialectic which regulates contemporary societies, that is, the acceleration of time and the contraction of memory, in order to develop a more humane way of living time and, consequently, to decline the problem of intersubjectivity in an intercultural perspective
Leon Garfield
No full textThrough his historical novels, adventure stories, ghost stories, satires, fairy tales, and retellings of myths and legends, Leon Garfield consistently portrays the mystery of human identity, which he describes as "the only mystery one can unravel endlessly." In this first book-length study of the author of Smith (1967), The Apprentices (1976), John Diamond (1981), and The December Rose (1986), Roni Natov engagingly chronicles the career of a natural storyteller, a man whose work is permeated with the theme of spiritual renewal
KEDUDUKAN MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN
Get PDFPasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pidana mati secara filosofis selain berorientasi pembalasan atas perbuatan terpidana, melainkan juga sebagai prevensi umum yang dinilai efektif. Indonesia masih memberlakukan pidana mati dalam menekan serta mengurangi pertumbuhan kejahatan. Penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya penerapan pidana mati memperlihatkan ketimpangan dalam sistem pemidanaan, yaitu dalam amar putusan pengadilan memvonis pidana mati terhadap terpidana, melainkan yang dijalani adalah pidana penjara seumur hidup dan pada akhirnya terpidana mati bukan karena dieksekusi. Praktik penerapan hukum yang demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui pidana yang sedang dikenakan terhadapnya. Permasalahan yang dibahas: 1) bagaimana kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan, 2) berapa lama batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan, 3) bagaimanakah akibat ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan?. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normative dengan pendekatan doctrinal legal research, sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum harus dipandang secara komprehensif seperti asas, norma dan meta norma. Kajian terhadap kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak terdapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi terhadap terpidana mati, di luar dari pada faktor-faktor tersebut maka penundaan eksekusi terhadap terpidana mati adalah sesuatu yang inskonstitusional dalam sistem pemdanaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum terhadap kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Ketidakpastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi, mengarahkan pada sebuah kesimpulan di mana telah terjadi disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil. Disharmonisasi tersebut terlihat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Sebagai akibat dari ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan adalah tidak tercapainya detrance effect dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu ketidakpastian hukum juga berakibat tidak tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum pidana baik dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau membentuk peraturan perundang-undangan baru sehingga dapat menjadi rujukan dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan pidana mati
Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan
Get PDFPasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pidana mati secara filosofis berorientasi pembalasan dan general prevention. Namun penerapannya memperlihatkan inkonsistensi dalam sistem pemidanaan, diktum putusan pengadilan memvonis pidana mati, melainkan eksekusinya adalah pidana penjara seumur hidup. Praktik penerapan hukum demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konstitusionalitas kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan? Untuk menjawab pernyataan penelitian, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doctrinal legal research, maka hukum harus dipandang secara komprehensif seperti asas, norma dan meta norma. Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam undang-undang, secara yuridis terdapat beberapa faktor untuk menunda eksekusi, di luar faktor-faktor tersebut penundaan eksekusi merupakan inskonstitusional. Ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi merupakan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil dan berdampak tidak tercapainya deterrent effect, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sehingga perlu pembaruan hukum pidana dengan salah satu metode evolutionary approach, global approach dan compromise approach sebagai pedoman eksekusi pidana mati.The article 10 of Criminal Code put death penalties as one of the principal crimes. Philosophically, the death penalty is meant to be retaliatory and general prevention. However, its application shows inconsistencies in the criminal system. Decision of the court is a death penalty, but the execution is a life imprisonment. The practice of implementing such laws creates injustice and legal uncertainty. The urgency of this research was to examine how constitutionality of execution waiting period for the death penalty in the punisment system perspective. To answer the research question, researcher used a type of normative juridical research with a doctrinal legal research approach, so, the law must be viewed comprehensively as principles, norms and meta norms. The constitutionality of the waiting period for the execution of convicted death is not regulated by law. Juridically, there were several factors delaying execution. Apart from these factors, the delaying in execution is unconstitutional. Legal uncertainty over the waiting period for execution is a disharmony between material law and formal law. That has an impact on not achieving deterrent effects, justice and the benefits of the law. Therefore, it is necessary to reform criminal law with one method of evolutionary approach, global approach and compromise approach as a guideline for execution of death penalty
Young generations’ hopelessness perpetuates long-term conflicts
No full textFunding Information: The authors would like to thank Roni Porat for their valuable contribution in the conceptualization stage of the research, and Shir Harpaz, Natali Afrimov, and Dan Heskia for their assistance in the data analysis. This work was supported by an Israel Science Foundation Grant (3105/21) to the first author (BSH). Funding Information: The authors would like to thank Roni Porat for their valuable contribution in the conceptualization stage of the research, and Shir Harpaz, Natali Afrimov, and Dan Heskia for their assistance in the data analysis. This work was supported by an Israel Science Foundation Grant (3105/21) to the first author (BSH). Publisher Copyright: © 2023, The Author(s).Transforming long-term conflicts into peaceful intergroup relations is one of the most difficult challenges for humanity. Such meaningful social changes are often driven by young people. But do young people living in contexts of long-term conflicts believe that change is even possible? In a series of six studies (Ntotal = 119,671) over two decades and across two unrelated intractable conflicts in Israel/Palestine and Cyprus, we found that younger (compared to older) generations from both respective rival groups have less hope for peace, and consequently less conciliatory attitudes. We also show that this gradual improvement of peace-promoting emotions and attitudes with increasing age can be experimentally accelerated in young people through a virtual reality-based aging simulation. These findings provide a new perspective on the fundamental question of why long-term conflicts are so difficult to resolve and highlight the importance of instilling hope in young generations to advance peace processes.Peer reviewe
Konstitusionalisme masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana mati dalam Sistem Pemidanaan
No full textHal. 296-31
PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
No full textDebatable of the death penalty actually based on the issue of justice, humanity and the prevention of the possibility of crime. The reasons for the rejection of the death penalty are not justified in the view of life as well as humanitarian factors and the imposition of capital punishment will not be able to prevent crime and reduce crime rates. But for those who agree with the imposition of capital punishment because of the sense of justice and peace that is in the community. The portrait is just a glimpse of the issue that colored the discourse on the pros and cons of the existence of capital punishment. Between the retensionist and the abilitionist against true the death penalty has an argument each based on his theoretical framework and norms. Indonesia as one of the countries with the European Continental legal system still apply the death penalty in punishment system beside Saudi Arabia with qhisash which  applid in Islamic Law system. Both countries have a legal standing built on the meta norms, their theories and philosophies each of course has its own urgency to be discussed in the midst of countries that condemn the existence of capital punishment. Here's an article that analyzes comparative relation to the application of thedeath penaltyin both countries that embraces the different legal system, from this comparative study will contribute thoughts in the reform of criminal law in Indonesia
- …
