1,720,968 research outputs found
TAWARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU PARADIGMA PROFETIK
Get PDFHampir setiap tahun kebakaran lahan dan hutan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selama penegakan hukum kebakaran hutan masih menggunakan pendekatan postivistik, maka keadilan yang didambakan akan semakin absurt dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan paradigma profetik menurut penulis dapat memecahkan kebuntuan itu. Paradigma profetik dalam penegakan hukum dimulai dengan pembinaan penegak hukum melalui kecerdasan spiritual yang ditawarkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Pendekatan yang mereka gunakan adalah dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking). Melalui kecerdasan spiritual (spiritual quition), akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultime intelegent) sehingga dapat menerabas garis-garis formalisme (existing rule) menuju trasedental yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Pembinaan hakim dengan pendekatan SQ sesuai dengan amanat tugas seorang hakim yang menjatuhkan keputusan berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tugas yang dijalankan seorang hakim adalah tugas spiritual dengan mengatasnamakan Tuhan dan Keadila
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah
Get PDFPekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik sebelum bekerja,telah bekerja dan akan bekerja di luar negeri, sehingga pada era Covid-19 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini
Legal Protection of Children as Perpetrators or Victims of Criminal Acts Whose Identities Are Revealed in Court Decisions
Get PDFThis research aims to determine the legal provisions regarding judge's decisions that reveal the child's identity. Understand the legal implications of disclosing the identity of child perpetrators or victims of criminal acts in court decisions regarding children's rights. The approach method applied in this research is a normative method, which includes research into the literature studied. Using a statutory approach regarding the protection of children's identities in the criminal justice system, while an empirical approach is used to study the implementation of these regulations in judicial practice, especially in decision number 14/Pid.Sus- Anak/2021/PN Srg. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are that protecting children in conflict with the law is the state's obligation to protect every right they have. This obligation is aimed at the best interests of the child and prevents the child from being mistreated by any party. One of these rights is that it is not permissible to publish a child's identity in conflict with the law, whether in print/electronic media. A court decision that reveals a child's identity can be considered a criminal offense because it violates legal provisions regarding the confidentiality of a child's identity which must be protected. One of the main principles of child protection is the best interests of the child. In this case, the judge is also obliged to keep the identity of the child as the perpetrator of the crime secret during the trial process. In conflict with the law, children's identities must be kept confidential, both in print and electronic media. Children are the nation's generation and figures who greatly influence the continuity of the nation's life, where they have rights that must be protected, respected and fulfilled. The confidentiality of the identity of children in conflict with the law is one of the rights given to them to protect their reputation
Momeku dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang Suku Polahi, di Gorontalo. Sulawesi Utara
Get PDFTujuan studi: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari budaya kawin sumbang yang disebut sebagai Momeku pada masyarakat adat suku Polahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara. Penelitian ini menunjukkan masih ada praktik kawin sumbang yang dilakukan oleh suku polami dengan tujuan meneruskan garis keturunan sebagai akibat dari suku yang terisolir. Bahwa budaya Momeku atau perkawinan sumbang ( incest) merupakan salah satu bentuk kepatuhan yang bukan merupakan sistem hukum dalam masyarakat suku polahi, dikarenakan tidak adanya ketentuan kewajiban dan pemberian sanksi terhadap pernikahan sedarah. Adapaun mengapa pernikahan ini dilakukan, karena adanya pemahaman masyarakat bahwa adat ini adalaha cara untuk memertahankan garis keturunan mereka, sehingga mereka tetap melakukan momeku atau melakukan endogami dan menghiraukan pernikahan dengan keluarga lain ( eksogami) yang juga bisa mereça lakukan. Kurangnya pengetahuan terhadap kehidupan modern dan ketidaktahuan bah ada sistem hukum yang lebih tinggi yang wajib ditaati membuat mereka tidak memerlukan kehidupan bersama orang luar. Padahal mereka adalah bagian dari NKRI dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Metodologi: Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris dimana metode ini merupakan suatu metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, penelitian empiris sering juga disebut penelitian sosiologis. Menurut Bambang Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian yang yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dikumpulkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka penelitian akan dilanjutkan menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah
Hasil: Pernikahan sedarah memang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Tidak Hanya masalar penyimpangan dari norma namun dari beberapa segi ilmu pernikahan sedarah ini memiliki dampak yang jukup signifikan. Dalam segisosiologis, adalah tabu bagi seseorang yang melakukan pernikahan sedarah, dari segi biologis pernikahan sedarah akan menghasilkan keturunan cacat genetika dan biologis, dan dalam segi hukum pernikahan sedarah adalah adalah suatu penyimpangan hukum yang harus dihentikan praktiknya. Sebab tidak hanya merusak tatanan moral namun juga etika hukum dan yang terakhir adalah dari segi agama bahwa pernikahan sedarah adalah hal yang sangat dilarang dan dilaknat oleh ajaran agama.
Manfaat:Penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa agar dapat mengetahui tentang budaya-budaya yang bertolak belakang dengan sistem hukum dań nilai-nilai adat di Indonesi
Pembacaan kaum feminis terhadap hadis-hadis misoginis dalam Sahih Bukhari
No full textTulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembacaan kaum feminis terhadap hadis misoginis dalam sahih bukhari. Banyak Hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan dan posisi perempuan yang terdapat dalam hadis sahih bukhari. Dalam kesempatan kali ini hadis yang diangkat adalah tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Menurut kaum feminis, melihat lahirnya teks, hadis di atas berhasil memposisikan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka hanya karena melaknat dan mengingkari kebaikan laki-lakinya. Padahal fakta sekarang secara kuantitas penduduk bumi lebih didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Dengan demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa mayoritas penduduk bumi adalah calon penghuni neraka. Mereka menambahkan, jika benar demikian, tentu perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tidak lagi berfungsi karena sudah dikecam sebagai ahli neraka. Faktanya, perempuan sekarang lebih banyak yang shalihah dari pada laki-laki. Apabila ada perempuan yang berlaku immoral tentu salah satu faktornya adalah laki-laki. Kasus PSK bisa diminimalisir bahkan dihilangkan apabila tidak ada laki-laki hidung belang. Kasus KDRT pun bisa dihindari apabila dari pihak laki-laki bisa menyadari peranannya. Dengan demikian, perempuan tidak bisa dipersalahkan sepihak, bahkan secara teologis diancam dengan neraka
Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment
Get PDFPeatland management in Kutai Kartanegara faces major challenges, especially due to the expansion of the coal mining industry. Regional Regulation No. 1 of 2016 is designed to protect peat swamp ecosystems and support the welfare of local communities, but its effectiveness is questionable amid the rapid exploitation of natural resources. This study aims to evaluate the effectiveness of the 2016 Regional Regulation in maintaining ecological and social balance through normative juridical law analysis that includes related laws and John Rawls' distributive justice theory approach. The Normative Juridical Citation Method and data are collected from primary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as well as Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 1 of 2016 itself and secondary legal sources in the form of relevant literature, such as books, journals, articles and internet sources as well as mass media, both print and online and allow data triangulation to be carried out. The study results show that weak supervision and the absence of strict sanctions for mining companies hinder the optimal implementation of the Regional Regulation, causing adverse impacts on the environment and community welfare. The analysis shows that these regulations are not entirely fair to local communities that are vulnerable to the negative impacts of the mining industry. This study recommends the revision of the Regional Regulation to add strict environmental sanctions provisions and strengthen community participation in peatland management to achieve ecological justice that is in line with regional economic development
The Concept of Al-Syatibi\u27s al-Ta\u27arud wa al-Tarjih: Scientific Faith and Methodology Solution to Legal Istinbat
No full textAl-Ta‘ÄruḠwa al-tarjīḥ is a methodology offered by al-SyÄá¹ibÄ« to overcome problems that often arise in fiqh issues faced by the people. This study is a descriptive literature study (library research) aims to determine how the concept of al-Ta‘ÄruḠwa al-tarjīḥ offered, with fahm al-naṣṣ methods that exist in its al-MuwÄfaqÄt. To al-SyÄá¹ibÄ«, no at-ta‘ÄruḠ(contradiction) in texts but there is a contradiction among mujtahids (Muslim jurists) in understanding the texts. Then, the mujtahids (jurists) should not be in a hurry to do istinbÄá¹ al-ḥukm (taking out the law) which originated from the ẓÄhir contradictory arguments. A depth and universal study toward contradictive postulates seems needed by mujtahid both using their precision and intelligence. Because of the precision and intelligence mujtahids are varying, it causes the appearance of a conflict between mujtahids in looking at the arguments. To find a solution to the problem, the offer is the use of tarjīḥ method, looking for the most powerful arguments, and then serving them as the basis to take a single istinbÄá¹ al-ḥukm
FIQH MIYAH; SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS DALAM KONTEKS MAQASHID AL-SYARI’AH
Get PDFMaqashid al-Syari’ah (tujuan syari’at Islam) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian maka akan mendatangkan apa yang disebut dengan almaslahah. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Untuk saat sekarang dan yang akan datang maka mestinya konsep tentang hifzul miyah حف المياه ظ (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) masuk katagori kebutuhan dharuriyat (primer). Maqashid al-Syari’ah (مقاصد الشريعة) sebagai landasan metodologis fiqh miyah, juga bisa kita perkuat dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (al-Qawaid alFiqhiyyah). Berlandaskan metodologis tadi maka Fiqh miyah dapat kiranya ditempatkan sebagai kajian tersendiri dalam sistematika fiqih di antara kajian-kajian lain, maka tujuan pemeliharaan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya air menjadi prioritas (al-ashliyyah)
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
