14 research outputs found
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP
No full textABSTRAK
Nama : DEFRINIKO SYAHRONI, S.H.
NIM : 1121211036
Judul Tesis : Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
Jumlah Halaman : 107 Halaman
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama untuk mengetahui bagaimana Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap, yang kedua untuk mengetahui hambatan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, ini berarti bahwa di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hak atas tanah sebagai bagian dari pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan tidak memerlukan berita acara eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah karena hal tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011. Hal ini bermakna pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Perdata), namun justru ada kontradiksi dengan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang menekankan pada penguasaan fisik bidang tanah yang akan didaftarkan, sementara dalam perkara TUN hingga tahap Putusan TUN itu sendiri tidak menyinggung penguasaan fisik bidang tanah dan hal ini menjadi kelemahan Peradilan TUN dalam mengadili perkara pertanahan. Hambatan yang dihadapi dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah menyangkut beberapa hal yaitu, Kendala Yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memilik kekuatan hukum tetap masih ada perbedaan persepsi dalam pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang. Kendala internal berkaitan dengan kuantitas pegawai khususnya yang bertanggung jawab langsung terhadap pembatalan sertipikat di kantor pertanahan kota padang dan juga perlunya peningkatan kualitas pegawai agar pembatalan sertipikat dapat dilaksanakan dengan baik.
Kata kunci : pembatalan, sertipikat hak atas tanah, kekuatan hukum
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap
No full textiv.; 103 hal.; ill.; 19 c
Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
No full textxi.; 104 hal.; ill.; 19 c
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan hukum Tetap
No full textiv.; 103 Hal.; ill.; 19 c
Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
No full textThe purpose of this study is to find out whether the Application of Financial Accounting in the Government of Desa Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency is in accordance with the Accepted General Accounting Principles. For the problems encountered, the author seeks to obtain related data in the form of: APBDes, General Cash Book, Activity Assistant Cash Book, Tax Book, Bank Book, LRA, Village Property Report. Next, the data that has been obtained is analyzed using descriptive methods, namely analyzing the data by collecting data to explain the situation and conditions found in the field research, and compared with the theories that the author has obtained and conclusions are taken which are the solutions to the problems at hand. From the data analysis conducted by the author on the problems encountered in this study, the results obtained that the Application of Accounting to the Government of Desa Baru District, Regency is not in accordance with the Acceptable General Principles of Accounting. So from the results of these studies, the author tries to provide input, solutions, and suggestions for the Village of Wonosari Bengkalis District, Regency in the future, it is expected that financial implementation will be better, and can be in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles
Brand Dilution: An Analysis of The IKEA Versus IKEMA Dispute
No full textThis study is aimed to provide a different analysis related to dispute of trademark or brand of IKEA against Ikema. IKEA in the Judicial Review Verdict of Indonesia Supreme Court of (Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), was asserted not having similarity with Ikema. On the other hand, the author views this case is potentially presumed as as a dilution case. Regarding this, the analysis employs theory that proposed by Shuy (2002) to uncover the identical similarity between the two trademarks. Graphemic and Phonetic analysis are used to establish the feature similarity, for analysis of public perception upon the both trademarks, psycholinguistic has been practiced. The result is the both trademarks are similar in terms of dilution.
Keywords: dispute, dilution, linguistic analysi
Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013
No full textThe rapid development of the city of Pekanbaru today we can see from the many infrastructure development in almost all regions of the Provincial Capital. With the rapid development of the construction would affect the increase in demand for building materials. One of the raw materials of the building is brick. It is utilized by most people,in the city of Pekanbaru, especially in Sail region Tenayan Raya sub-district. Phenomena occurring in the field is not only a positive impact generated solely by the efforts of industrial but also the negative impact is also important. Hence the need for intensive monitoring effort so that the brick industry in the city of Pekanbaru this could well ordered.The purpose of this study was to see how the oversight efforts undertaken by the Government of the city of Pekanbaru On brick Industry Effort and what factors are an obstacle in the implementation of the surveillance . This study uses qualitative methods with data collection techniques include observation, interview and questionnaire which is then processed and analyzed. Analysis of these data the author uses descriptive analysis tools are then presented in the form of a table of percentage as well as the description of logical expressions explanation in order to be understandable and comprehensible.Based on the results of research that the control conducted by the Government of the city of Pekanbaru, in this case the Department of industry and trade through Observation, Inspection and Reporting still less done. This is due to the presence of constraints that become obstacles in the implementation of the supervision of which is the human resources, rules (regulation), facilities and infrastructure.Keywords : City Government, Control, Industrial Busines
Analisis Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rezim Jokowi-JK
No full textPenelitian ini berisikan uraian tentang kebijakan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK. Adapun yang menjadi pokus penelitian ini adalah analisis terhadap kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengenai harga jual eceran BBM dan mekanisme baru untuk BBM yaitu BBM jenis tertentu, BBM khusus penugasan dan BBM umum, yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 dan direvisi kembali menjadi Peraturan menteri ESDM No 04 Tahun 2015. Penelitian ini juga menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pencabutan subsidi BBM, dimana kebijkan ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, serta dampak yang dimbulkan baik secara politik, ekonomi dan sosial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal dan majalah, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan dan beberapa hasil survei lembaga yang telah terlebih dahulu melakukan penelitian terkait kebijakan subsidi BBM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan membuat, menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dengan berbagai variabel yang timbul pada objek penelitian ini dan mengungkapkan fakta melalui pengumpulan data-data yang kemudian dipelajarri, diolah, dianalisa dan kemudian ditafsirkan untuk disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan teoritis sebagai pisau analisis untuk melihat implikasi terhadap teori-teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori ekonomi politik dan konsep subsidi. Teori kebijakan publik yang digunakan penulis untuk menganalisis proses pembuatan sebuah kebijakan,. Selanjutnya untuk membedah secara konkret mengenai dampak yang ditimbulkan maka akan dikolaborasikan dengan teori ekonomi politik dan konsep subsidi yang nantinya akan menggambarkan secara objektif hasil dari penelitian ini.This study contains a description of the policy of revocation of fuel subsidies by the Jokowi-JK government. The focus of this research is the analysis of the policy set forth in the Presidential Regulation No. 191 of 2014 on the retail price of fuel and new mechanism for fuel that is certain types of fuel, special fuel assignment and general fuel, which then issued in the form of ministerial regulation ESDM Number 39 of 2014 and revised back to ESDM Ministerial Regulation No. 04 of 2015. This study also explains the impact of fuel subsidy revocation policy, where this policy leads to pros and cons in the community, as well as the impacts of politics, economy and social. The data used in this research is sourced from books, journals and magazines, archives, legislation and some survey results of institutions that have first conducted research related to fuel subsidy policy. The analytical method used in this research is descriptive qualitative method that is by creating, describing, summarizing various conditions with various variables that arise on the object of this study and reveal the facts through the collection of data which then learned, processed, analyzed and then interpreted for Presented descriptively In this study the author uses three theoretical approaches as a knife analysis to see the implications of the theories used. Theories used are public policy theory, political economy theory and subsidy concept. The theory of public policy used by the author to analyze the process of making a policy. Furthermore, to dissect concretely on the impact that will be combined with the theory of political economy and the concept of subsidies that will describe objectively the results of this study.106 HalamanSkripsi Sarjan
Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan
No full textThis study aims to determine Population Administration Services in the Office of the Technical Implementation Unit of the Handsome District Civil Registration and Registration Office and to find out the Factors Affecting Population Administration Services at the Tampan District Population and Civil Registration Office Office. Analysis of the data in this study is to use quantitative methods with descriptive analysis techniques, namely to describe and summarize the situation conditions of variables that exist in the object of this research. Based on the results of the research and analysis that the author has done, it can be concluded that: Population Administration Services in the Office of the UPT of the Population and Civil Registration Service of Tampan District are in the Fairly Good category. Tampan District Office of Population and Civil Registration Office Tampan has provided services to Maysrakat to manage ID cards in accordance with service procedures, service times, service fees, service products, service facilities and infrastructure and employee competencies. Factors Affecting Population Administration Services in the Office of the Technical Implementation Unit of the Tampan District Population and Civil Registration Office can be seen in several things as follows: Organizational structure; in the complexity of the clear division of tasks and functions in each work unit, the KTP-el arrangement is carried out by several sections in the field of population registration. The ability of the apparatus; with the most background, namely high school education and in order to increase the ability of the work needs to be included in some employee training. Clarity of information about services provided by installing some information on the information board provide
Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Tentang Insentif Pajak UMKM Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mitra Driver Ojek Online Di Daerah Depok)
No full textThe phenomenon behind this research is problems related to the willingness to carry out tax obligations, which are related to tax regulations campaigns and understanding tax regulations for MSME taxpayers. In this study the author used a quantitative approach to produce accurate data. Quantitative methods are used because this study aims to measure variables, conduct a sampling process, and prove the hypothesis statistically. Based on the results of the study, it is known that the regression coefficient value of the tax regulation campaign variable is positive, i.e. +0.108. The results of the T-test found tcount < ttable (0.689 <1.988) with sig value (0.493) > (0.05), which means that the tax regulation campaign on MSME tax incentives has a positive but not significant effect on the willingness to carry out MSME tax obligations during the Covid-19 pandemic among online ojek (motorcycle taxi) driver partners in the Depok area.The regression coefficient value of the understanding of tax regulations is positive, i.e. +0.312. The results of the T-test found tcount < ttable (2.096 <1.988) with sig value (0.493) > (0.05), which means that understanding of tax regulations regarding MSME tax incentives has a positive and significant effect on willingness to carry out MSME tax obligations during the Covid-19 pandemic among ojek driver partners in the Depok area. Meanwhile, the F-count test produced a value of 6.011, which is greater than the F-table (6.011 > 3.105), and a significance value of 0.004, where p < 0.05 (0.004 < 0.05). This means that the campaign and understanding of tax regulations regarding MSME tax incentives simultaneously affect the willingness to carry out MSME tax obligations during the Covid-19 pandemic among ojek driver partners in the Depok area
