15 research outputs found
Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bum
Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bum
Murshid Contestation: Betwen Iktisābī and Minhāh Ilāhiyyah
No full textA murshid has a great duty and responsibility to conduct suluk formation (spiritual journey) to his students. So that the murshid are also required to have adequate competence and qualifications, in order to carry out their duties and functions. The functions and duties of the murshid in the tarekat (the path of Islamic Mysticsm) are very important, because only a murshid has the qualifications, abilities and expertise that can carry out their functions correctly, correctly and run accordingly. So that this aspect of ability and expertise will later be discussed as a discussion of the qualifications of a murshid in the tarekat. What is the actual qualification of murshid in the tarekat and what is its function in that proximity. This research is a type of field research. That is with the object of the study of the murshid of the Naqsabandiyyah Khalidiyyah in the sub-district of wedung precisely in the village of Jetak (KH. Abdul Haq), Buko village (KH. Ali Hafidz and KH. Ahmad Dalhar) and Mutih village (KH. Mansur Sanusi). The author collects data using the method of field observation, interviews and documentation. Next, the writer analyzes the data using descriptive analysis and understands the meaning. The results of the study stated that the murshid of the Naqsabandiyyah Khalidiyah tarekat in Wedung District argued that between the murshid tarekat function is hifdz sanad, talqin, tawassul, rabitah, tawajjuh and irsyad. While the qualifications to become murshid, among others; First, a murshid must be someone who is pious and amil bi ilmihi. The second has a clean heart, Third, has completed or khatam dzikir and khalwat tarekat (riyadhah), Fourth, has a murshid sanad, even though the inqitha'us sanad is from its predecessor murshid but continued with other murshid teachers in the same type of tarekat. Fifth, get permission from the murshid teacher. Sixth, knowing the wisdom behind all acts of worship (if possible). Through this research, the author recommends the need to study more about the wider range of murshid tarekat qualifications and not just the Naqsabandiyyah Khalidiyyah tarekat Indonesia. Thus, the form of the murshid qualifications will be found in several comprehensive tareka
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depa
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depa
Legal Protection For Outsourced Workers Who Are Dismissed Due To Disability Due To Work Accidents
No full textWorkers / laborers can get work accident insurance if the employer or company has registered themselves and their workers as participants in the BPJS Ketenagakerjaan program. Based on the results of the study, the conclusion in this study is that the legal relationship between companies and workers based on Labor Law is the relationship between employers and workers/workers based on labor agreements, which have elements of work, wages, and orders and are regulated in Law Number 11 of 2020 concerning job creation. Based on Law Number 11 of 2020 concerning job creation Article 116, Article 117, Article 123 Article 124 and Article 151. One of the obligations of employers is to provide protection and safety for outsourced labor, especially for workers who have had work accidents who perform one job related to employment relations, in accordance with Article 151 Number 1 of the job creation Law Number 11 of 2020 stating employers or workers, unions/trade unions, and the government, with all efforts must try to avoid layoffs. Work accident that occurred in Sujatmiko resulting in defects in the hand, but as a result of the incident Sujatmiko laid off from his workplace, namely PT. PT. BIA without severance pay. Dinasker party gave a summons to PT. BIA. Then there was a bipartite meeting between Sujatmiko and PT. BIA accompanied by PT. KMP running Time 2 weeks finally PT. BIA issued severance pay of Rp.60,000,000 to Sujatmiko provided that the money given to PT. KMP to be channeled to Sujatmiko
Juridical Review Of The Dissolution Of Marriage For Buddhists In Indonesia (Decision Study No. 66 / Rev.G./ 2024 / PN Mdn)
No full textMarriage in Buddhism aims to create a happy family, so for that the faithful must follow the teachings of the Buddha about the practice of the right life. The formulation of the problem is how the legal arrangements relating to the dissolution of marriage due to divorce of Buddhists, how the legal consequences of the dissolution of marriage of Buddhism. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical law research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary Data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that in the case of divorce, the Buddhists follow the law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 on marriage. Article 38 of Law No. 1 of 1974 states that a marriage can be dissolved by death, divorce, or by a court decision. As a result of the divorce law on the position, rights and obligations of the former husband/wife according to Article 41 letter c of Law No. 1 of 1974 is that the court may require the former husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the former wife. Normative provisions in Article 41 letter c of Law No. 1 of 1974 are related to Article 11 of Law No. 1 of 1974 which contains normative provisions that a woman who breaks up her marriage applies a waiting period, which then this article has been spelled out in Article 39 of Government Regulation No. 9 of 1975 which contains imperative provisions that for a widow, so the waiting time for widows who are still menstruating is set 3 (three times) holy with at least 90 (ninety) days and for those who are not menstruating set 90 (ninety) days. If the marriage is broken, and the widow is pregnant, the waiting period is set until she gives birth
The rights and obligations of consumers, banks and developers in the home purchase agreement through the home ownership loan facility (STUDY PT.PILAR WAHANA SEJATI)
No full textThis study aims to (1) Examine and analyze the legal relationship between consumers and developers due to the Home Purchase Agreement. (2) reviewing and analyzing the legal protection of Home consumers due to the obligations of the developer due to the house sale and purchase agreement. The research method used is juridical normative by using conceptual (conceptual approach). Data analysis is done qualitatively by utilizing relevant positive theories and laws. Legal protection of consumers is regulated in law No. 8 of 1999 on consumer protection this law is expected to protect consumers in buying and selling homes through home ownership credit facilities. Based on the rules of law ,then in making the sale and purchase of houses must be made in the form of an authentic deed that is a deed that is made in the form specified by law and made before the competent public officials. Deed of sale and purchase under Article 617 of the Civil Code Kepmenpera number 09/1995 and PP24 / 1997, The Deed of sale and purchase must be signed by the seller and buyer in the presence of PPAT
CORAK HERMENEUTIKA AL MAWARDI DALAM KITAB AL-NUKAT WA AL ‘UYŪN
No full textThe discourse of hermeneutics (interpretation) of the Qur'an becomes an interesting and factual study. Examining one of the monumental works of the Mufassir figures that should be taken into account is Shaykh al Mawardi. He is not only a bureaucrat who served as a Supreme Judge but also a Mufassir who should be used as a reference in ideas and thoughts. Through the work of al-Nukat wa al-'Uyūn, al Mawardi tries to offer a style of interpretation that combines the method of history (Naql) by involving linguistic reviews, grammar and jurisprudence, while the other side al Mawardi also used ijtihadi method (khalaf) by quoting and comparing the opinions of Mufassir. These two double steps are the distinction from other Mufassir, so the author tries to present and disseminate the style of interpretation of al Mawardi. This research is a literature study of the work of tafsir al Mawardi through a review of descriptive analysis of his interpretation method. The findings in the study indicate that al Mawardi has a distinctive method, namely the style of interpretation that tries to accommodate classical and contemporary models of interpretation (Ijtihādi) by citing some opinions of previous Mufassir and Fuqohā'
Legal Sanctions Against Perpetrators Criminal Persecution That Resulted Serious Injury (Case Study Medan District Court Decision No. 000/ Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)
No full textCriminal acts of persecution it is a form of action that can harm others that is against the physical. One of them that can cause serious injury or it can even cause loss of life somebody.The act occurred the factors include less public behavior well controlled due to low level of education and environmental influences, less Association good that eventually resulted disputes both personal and groups. Problems that appointed in this study are how is the application of criminal law against the crime of persecution this resulted in severe injuries in The Samarinda District Court and what to consider judge's decision to drop verdict against criminal acts the resulting persecution serious injuries in court (Case Study Medan District Court Decision No. 000/ Pid.Sus/2022/Pn.Md
