Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan
Get PDFPenelitian ini mengkaji implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penerapan kebijakan IDM. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Indeks Desa Membangun di Desa Randegan telah berjalan sesuai prosedur, didukung oleh kapasitas aparatur desa yang memadai, serta koordinasi dengan pendamping desa. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti validitas data yang kurang akurat dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan mekanisme pelaksanaan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan optimalisasi teknologi informasi direkomendasikan untuk mendukung efektivitas implementasi Indeks Desa Membangun
Analisis Aktor dan Dinamika Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan Kota Mataram
Get PDFPenelitian ini didasari oleh pergeseran fungsi RTH yang seharusnya mulai melibatkan banyak actor agar tercapainya pemanfaatan RTH secara maksimal, baik secara ekologi, lingkungan maupun social budaya. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pengembangan RTH masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya keterlibatan multi actor sehingga menjadikan beban yang cukup tinggi bagi DLH. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi aktor kunci yang berperan dalam proses koordinasi, dan dapat mengungkap pola collaborative governance dalam setiap tahapnya melalui metode SNA (Social Network Analysis) sehingga dapat menjawab tantangan pengelolaan dan pengembangan RTH. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah DLH sebagai faktor dominan atau sebagai aktor kunci, disetiap tahapan yaitu tahapan assessment, initiation, deliberation, dan implementation sudah berjalan, tetapi tidak seimbang. DLH tampil sebagai aktor dominan di semua tahap, sementara dinas lain hanya berperan periferal atau bahkan tidak berkontribusi. Sehingga Penelitian ini merekomendasikan bahwa pengelolaan RTH ke depannya dapat dilakukan transisi dari pola jejaring “star network” menuju “collaborative network” yang lebih seimbang, dengan distribusi peran antar aktor, Pemerintah Kota Mataram dapat menetapkan regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur kolaborasi lintas dinas dalam pengelolaan RTH, agar keberlanjutan lebih terjamin dan dapat membentuk forum komunikasi khusus pengelolaan RTH sebagai forum komunikasi aktif antar aktor
Penanganan Stunting Melalui Collaborative Governance di Kabupaten Bekasi
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam implementasi tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance) dalam bingkai Pentahelix guna mengakselerasi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan sebagai metode, didukung oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumen serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dari Pemerintah (Bappeda, Dinas Kesehatan), Dunia Usaha, dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan Kabupaten Bekasi dalam mereduksi prevalensi stunting secara berarti, dari 23,2% (2023) menjadi 18,2% (2024). Penurunan ini menunjukkan dampak positif dari kolaborasi yang dijalankan. Namun demikian, kolaborasi tersebut masih bersifat kolaborasi mandat, dengan Pemerintah berperan sebagai inisiator yang dominan. Secara humanis, kontribusi sektor swasta melalui skema CSR terbukti sangat krusial, berhasil meningkatkan berat badan balita penerima intervensi hingga 37%-40%, mencerminkan kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. Di sisi lain, tantangan struktural teridentifikasi, yaitu fragmentasi koordinasi akibat ketiadaan forum kolektif rutin dan lemahnya pemahaman bersama (shared understanding) di antara aktor Pentahelix mengenai esensi masalah lokal. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya formalisasi forum multi-pihak yang terpadu dan berkelanjutan sebagai prasyarat fundamental untuk membangun komitmen kolektif, menyelaraskan aksi secara terintegrasi, dan memperkuat sinergi Pentahelix demi keberlanjutan masa depan generasi di Kabupaten Bekasi
Analisis Kinerja Pegawai di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian meliputi kepala bagian, kepala subbagian, dan staf pelaksana di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Bagian Organisasi secara umum cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Aspek kuantitas dan kualitas kerja menunjukkan hasil positif, didukung oleh pemahaman tugas yang baik dan ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi, aspek disiplin, tanggung jawaab, motivasi dan inisiatif pegawai perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat dan program pengembangan diri. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja meliputi kompetensi sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan sistem reward and punishment yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja berkala, dan peningkatan motivasi kerja untuk mendorong kinerja pegawai yang lebih optimal di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Inovasi Penerapan Emis (Education Management Informations System) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dalam konteks inovasi berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah di bawah Kementerian Agama. EMIS dirancang untuk meningkatkan efisiensi manajemen data pendidikanoleh karena itu keberlanjutannya memerlukan inovasi adaptif yang memenuhi kebutuhan pengguna di tingkat institusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi dan dampak inovasi EMIS. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan pengambilan sampel purposif dari informan, termasuk pengelola pesantren, perwakilan madrasah, dan pejabat Kementerian Agama. Temuan menunjukkan bahwa inovasi EMIS secara signifikan berkontribusi pada tata kelola data pendidikan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal sosialisasi, pelatihan pengguna, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam kerangka inovasi berkelanjutan, studi ini menyoroti pentingnya mengembangkan fitur adaptif dan responsif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Agama dan pengelola pendidikan Islam untuk memperkuat implementasi EMIS, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan manajemen pendidikan berbasis teknologi
Penatalaksanaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindakan Bullying Santri di Aceh
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatalaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh terhadap kasus bullying yang terjadi pada santri di lingkungan dayah/pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model McKinsey 7S Framework. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung ke lapangan, dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan DPPPA dan dayah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara elemen-elemen McKinsey 7S dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan bullying dilakukan secara kolaboratif antara DPPPA dan pihak dayah, dengan penekanan pada edukasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, terdapat kendala dalam keterbatasan kewenangan dan perbedaan budaya institusional. Struktur organisasi dan sistem pelaporan belum sepenuhnya sinkron. Selain itu, perbedaan gaya kepemimpinan dan keterampilan staf mengindikasikan perlunya pelatihan bersama. Efektivitas perlindungan anak di dayah dapat ditingkatkan melalui penguatan SOP, pelatihan lintas lembaga, dan internalisasi nilai anti-bullying yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya secara berkelanjutan
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depa
Analisis Arah Kebijakan Baru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menuju Swakelola Berbasis Komunitas
Get PDFPengelolaan sampah di Kota Pekanbaru selama ini dijalankan melalui skema kontrak dengan pihak ketiga, namun berbagai persoalan struktural dan teknis yang muncul menunjukkan perlunya pergeseran menuju model kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah baru kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang sedang bertransisi menuju skema swakelola berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta artikel ilmiah dan berita lokal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap sumber-sumber tertulis, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi dinamika kebijakan, kesiapan aktor lokal, serta tantangan kelembagaan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi kebijakan ditandai oleh pengakhiran kontrak dengan pihak ketiga, pembentukan Lembaga Pemungut Sampah di tingkat kelurahan, serta pemberdayaan kecamatan sebagai pelaksana teknis. Meskipun roadmap kebijakan belum dirumuskan, langkah-langkah operasional telah menunjukkan arah perubahan menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Temuan ini memberikan kontribusi awal dalam memahami konteks, peluang, dan hambatan dari kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas
Strategi Kerjasama Zeni Nubika TNI AD Dalam Penyelenggaraan Dekontaminasi Dan Evakuasi Nubika Pada Penanganan Covid-19 Tahun 2020 S.D 2023
Get PDFPandemi COVID-19 telah memicu kebutuhan strategis dalam penanganan dan evakuasi bahan nuklir (Nubika) di Indonesia. Zeni Nubika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah berperan aktif dalam upaya penanganan ini melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti unsur dari Satgas Covid-19, unsur dari Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Tenaga Atom Nasional, BATAN, dan Balai Penelitian Veterine (BALITVET). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kerjasama Pusdik Zeni TNI-AD dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dekontaminsasi dan evakuasi Nubika selama penanganan COVID-19 tahun 2020 s.d 2023. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis kasus untuk memahami dinamika kerjasama antara Pusdik Zeni TNI-AD dan instansi terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para ahli dan partisipan langsung dalam kegiatan penanganan COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Zeni Nubika TNI AD dan instansi terkait telah meningkatkan kesiapan dan efisiensi dalam penanganan dan evakuasi Nubika. Strategi yang efektif meliputi pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem keamanan, dan koordinasi yang intensif antarinstansi
Implementasi Program Sanitasi Jamban Sehat Di Desa Sumorame
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program sanitasi jamban sehat di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan program. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, warga penerima manfaat, serta pihak terkait yang terlibat dalam program. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berhasil meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan menurunkan angka perilaku buang air besar sembarangan di Desa Sumorame, meskipun terdapat kendala pada keterbatasan anggaran dan persepsi ketidakmerataan di antara warga