Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Pelayanan Akademik Berbasis Budaya SIPA’MANDAR Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan akademik berbasis budaya Sipa’mandar, faktor pendukung pelayanan akademik berbasis budaya Sipa’mandar, serta faktor penghambat pelayanan akademik berbasis budaya Sipa’mandar di FKIP Universitas Sulawesi Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui pembagian angket kepada mahasiswa, melakukan wawancara dan observasi kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan budayawan serta dokumen informasi. Hasil dari angket untuk semua prodi berjumlah 125 orang menunjukkan bahwa mahasiswa setuju terkait dengan elaborasi pelayanan akademik terkait budaya Sipa’mandar. Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan menunjukkan bahwa secara umum tenaga kependidikan telah menerapkan prinsip-prinsip budaya Sipa'mandar dalam pelayanan akademik. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan akademik yaitu aspek fisik, konsistensi, responsive, kepercayaan, empati yang kemudian di elaborasi ke dalam budaya sipa’mandar terkandung sifat budaya lokal yang terdiri dari sirondo-rondoi, Siamasei, Sianuang pa’mai, Siri’ sudah di laksanakan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Faktor pendukung pelayanan Akademik Berbasis Budaya Sipa’mandar di FKIP Universitas Sulawesi Barat adalah SDM tenaga pendidik yang semuanya terampil serta teknologi dan sistem informasi yang memadai sedangkan aktor penghambat pelayanan Akademik Berbasis Budaya Sipa’mandar FKIP Universitas Sulawesi Barat adalah Sarana dan prasarana
Model Pelayanan Program Sisnaker Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara
Get PDFPengelolaan sampah di Kota Pekanbaru selama ini dijalankan melalui skema kontrak dengan pihak ketiga, namun berbagai persoalan struktural dan teknis yang muncul menunjukkan perlunya pergeseran menuju model kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah baru kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang sedang bertransisi menuju skema swakelola berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta artikel ilmiah dan berita lokal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap sumber-sumber tertulis, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi dinamika kebijakan, kesiapan aktor lokal, serta tantangan kelembagaan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi kebijakan ditandai oleh pengakhiran kontrak dengan pihak ketiga, pembentukan Lembaga Pemungut Sampah di tingkat kelurahan, serta pemberdayaan kecamatan sebagai pelaksana teknis. Meskipun roadmap kebijakan belum dirumuskan, langkah-langkah operasional telah menunjukkan arah perubahan menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Temuan ini memberikan kontribusi awal dalam memahami konteks, peluang, dan hambatan dari kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas
Sinergitas Lembaga Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan oleh Satuan Fungsi Kepolisian Melalui Pemolisian Masyarakat Guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergitas lembaga kepolisian dalam pencegahan kejahatan oleh satuan fungsi kepolisian melalui pemolisian masyarakat guna memantapkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bauran (mix method) antara metode deskriptif dengan metode survai. Sumber data digali melalui teknik pengumpulan data yang digunakan, terutama kepada narasumber/ informan penelitian yang terpilih sesuai dengan kriteria narasumber/ informan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan kejahatan, termasuk kegiatan penguatannya yang dilakukan melalui kegiatan polmas. Dokumen yang dimaksud dapat berupa pedoman, panduan, laporan, rencana kegiatan, MOU, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data melalui angket/ kuesioner yang akan disebarkan melalui google form.. Penelitian ini dilakukan di Polda Kalimantan Barat dan jajaran. Teknik analisis dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergi eksternal pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polda Kalbar dan jajaran telah berjalan cukup baik. Namun demikian, ada beberapa program atau pelaksanaan yang masih belum fokus pada aspek-aspek yang berkorelasi dengan munculnya kejahatan secara spesifik. Sinergi belum secara khusus mengintervensi faktor penyebab, faktor pendorong dan faktor pemicu munculnya kejahatan. Sinergi internal antara satuan fungsi dan satuan kewilayahan telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek yang perlu mendapatkan penguatan meliputi mekanisme sharing informasi, kordinasi penggunaan sumber daya dan metode untuk pencegahan kejahatan yang masih cenderung partial berbasis pada tugas pokok masing-masing
Strategi Mitigasi Konflik Agraria Melalui Collaborative Governance Di Kecamatan ILWAYAB
Get PDFKonflik agraria di Kecamatan Ilwayab, Kabupaten Merauke, merupakan salah satu bentuk sengketa lahan yang berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance sebagai strategi mitigasi konflik agraria serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Informan ditentukan secara purposive sampling meliputi perwakilan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat adat, perusahaan, dan LSM. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance berpotensi mendorong penyelesaian konflik melalui forum komunikasi dan mekanisme mediasi yang inklusif. Namun, keterbatasan data kepemilikan tanah, rendahnya kepercayaan antaraktor, dan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas masyarakat, transparansi regulasi pertanahan, serta peran aktif pemerintah sebagai fasilitator netral untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan
Penguatan Konsep Collaborative Governance Berbasis Partisipatif dalam Mengatasi Hambatan Digitalisasi UMKM di Bangka Belitung pada Era Revolusi Industri 4.0
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan collaborative governance berbasis partisipatif dalam mengatasi hambatan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance berbasis partisipatif secara umum telah dijalankan, hal ini dilihat dari dari dimensi collaborative governance yang menekankan pada partisipatif semua elemen yang terkait seperti pelibatan partisipatif dari multi-aktor yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM, pelaku UMKM, sektor swasta, komunitas teknologi, akademisi, dan perbankan. Diaog terbuka, berbagai sumber daya dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Namun, tantangan masih ditemui, antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan strategi pemasaran, kebingungan pelaku UMKM dalam pemanfaatan platform digital, serta keterbatasan infrastruktur internet diwilayah pedesaan. oleh karena itu keberhasilan transformasi digital UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan partisipatif aktif semua pemangku kepentingan serta perubahan mindset pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digita
Pengaruh Inovasi Pelayanan Digital BKD Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepuasan Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Administrasi Kepegawaian
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi pelayanan digital yang diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, yaitu aplikasi "Smart ASN", terhadap tingkat kepuasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Sejak diluncurkan pada tahun 2024 dan terus dikembangkan hingga tahun 2025, "Smart ASN" dirancang sebagai platform terintegrasi untuk menyederhanakan berbagai layanan kepegawaian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei yang disebarkan kepada sampel ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta didukung data kualitatif dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi "Smart ASN" berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan ASN. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi proses, dan responsivitas layanan menjadi kontributor utama peningkatan kepuasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi dalam inovasi digital seperti "Smart ASN" merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik internal dan kepuasan pegawai, yang pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan
Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur
Get PDFArtikel ini mengulas evidence-based policy making dalam sebuah program penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama pada penggunaan bukti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Pertama adalah data yang berasal dari kajian literatur yang berupa hasil penelitian empiris, peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan pemberitaan media. Kedua adalah data yang berasal dari wawancara. Informan wawancara meliputi pengambil kebijakan, praktisi dan akademisi yang berkaitan dengan salah satu kebijakan kemiskinan di Jawa Timur yaitu anti poverty program (APP). Dalam program, penggunaan bukti dipahami dalam kaitannya dengan aktifitas kunci termasuk advokasi pendanaan, alokasi anggaran, pengembangan peraturan, perencanaan nasional, dan identifikasi kesenjangan informasi, dimana semuanya mungkin memerlukan sumber, jenis, dan penerapan bukti yang berbeda. Artikel merujuk pada temuan bahwa jika pembuat kebijakan diberikan data dan panduan penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan kuat, mereka akan mampu membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien mengenai intervensi mana yang harus dilakukan dengan mentargetkan bidang tertentu. Namun, pakar juga berasumsi bahwa ketika Bappenas membuat kebijakan berdasarkan bukti penelitian, pemerintah daerah dengan angka kemiskinan yang signifikan akan mengadopsi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis seperti keterbatasan anggaran
Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme
Get PDFPrioritas Pembangunan di Papua meliputi berbagai bidang yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar memiliki kesamaan dengan daerah lain di Indonesia namun kondisi tersebut masih terhalang adanya ancaman terorisme yang terus mengganggu Pembangunan di Papua. Saat ini masih ditemukan persoalan terkait dukungan fungsi intelijen dalam mengatasi permasalahan di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan peran intelijen TNI dalam strategi soft power untuk mengatasi terorisme sehingga berpengaruh kepada kebijakan penanganan dari perspektif praktis pertahanan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi intelijen TNI merupakan bagian dari penempatan fungsi intelijen yang dianggap mampu mendeteksi sebagai upaya pencegahan dijadikan dasar untuk melibatkan satuan intelijen TNI di Papua dengan harapan dapat mengurangi perkembangan ancaman terorisme. Intelijen TNI memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk operasi penanggulangan terorisme di Papua. Keberhasilan strategi soft power belum terdukung penuh karena masih lemahnya dukungan dari pemerintah pusat dan lokal dalam bentuk kebijakan yang memperkuat soft power TNI seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas intelijen
Benefit and Community Response to Surabaya Regional Drinking Water Company's Customer Complaints Service
No full textAbstract
This study aims to investigate the efficacy of RDWC customer complaint services in terms of their advantages and the response from the community in Surabaya City. This research employs a qualitative methodology with a descriptive approach to elucidate the problem of a particular phenomenon. The research data was collected by observing the customer complaint services of RDWC Surabaya City and conducting interviews with individuals who utilize these services. According to the research findings, application-based customer complaint services are now suboptimal and unsatisfactory for the community. That is evidenced by 1) multiple individuals expressing criticism of their experiences with RDWC services, specifically citing delayed response times from officers, and 2) people expressing dissatisfaction with the lack of response to their submitted complaints. This study provides a comprehensive analysis of the community's response to the services offered by RDWC Surabaya City. This research implies that the RDWC must promptly address all public complaints and is expected to enhance its services for better outcomes.
Keywords: Utility Level, Community response, Government Services, Consumer Complaints
Systematic Literature Review: Pembelajaran dari Reformasi Birokrasi Global untuk Indonesia
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur terkait implementasi reformasi birokrasi di berbagai negara dengan mengidentifikasi strategi keberhasilan serta mengkaji hambatan dan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaannya yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Systematic Literature Review (SLR). Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi dan mereview semua artikel terkait reformasi birokrasi selama periode 2020 – 2024. Artikel yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari database Scopus, sebanyak 126 artikel dilakukan analisis bibliometrik dan sebanyak 47 artikel dilakukan analisis susbstansi. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi keberhasilan reformasi birokrasi antara lain peningkatan efisiensi kelembagaan melalui restrukturisasi, rekrutmen aparatur berbasis sistem meritokrasi, pembenahan sistem hukum, peningkatan mutu pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan. Adapun hambatan yang sering dihadapi sangat beragam, seperti kurangnya kerja sama antar lembaga, adanya resistensi dari pihak internal pemerintah, keterbatasan kapasitas SDM, kendala anggaran, serta lemahnya pengawasan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal yang mencakup komitmen pimpinan, kemampuan pembuat kebijakan dan aparatur negara, serta budaya organisasi, serta faktor eksternal meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang adaptif dan inovatif untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang efektif dan akuntabel