Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat
Get PDFRiset berikut ini memiliki tujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah pusat tentang kependudukan di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Tana Toraja Selain itu, penelitian ini juga menilai kualitas layanan publik yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua faktor ini memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam proses pengurusan KTP elektronik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex-post facto. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang dipilih secara acak berdasarkan kriteria ketersediaan dan kelayakan responden. Pengumpulan data melalui kuisioner. Data kemudian dianalisis sesara statistik menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pengurusan KTP elektronik di Kabupaten Tana Toraja. Implementasi kebijakan kependudukan memiliki pengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan koefisien regresi sebesar 0.187. Sementara itu, kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan koefisien regresi sebesar 0.492. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pihak berwenang dalam meningkatkan pelayanan publik dan kebijakan kependudukan di tingkat daerah guna memenuhi harapan dan kepuasan masyaraka
Pendekatan Holistik Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir
Get PDFKebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir merupakan permasalahan berulang yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dengan pegawai BPBD, Kepala Desa, dan masyarakat setempat, serta observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi konsep dan sumber untuk memastikan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir telah mengimplementasikan kebijakan secara efektif, meskipun menghadapi hambatan internal dan eksternal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sinergi antar lembaga. Kesimpulannya, implementasi kebijakan oleh BPBD menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, dengan potensi peningkatan efektivitas di masa mendatang melalui upaya berkelanjutan
Implementasi E-Government pada Mitigasi Bencana Geologi melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia
Get PDFIndonesia terletak pada wilayah yang rawan terjadi bencana geologi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, serta bencana geologi lainnya. Akibat yang timbul tidak hanya korban jiwa, namun juga kerugian ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha menjawab permasalahan tersebut melalui pengembangan layanan E-Government dalam memberikan layanan informasi kebencanaan melalui Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesment Indonesia (MAGMA Indonesia) yang diharapkan mampu meminimalisir dampak yang timbul dari bencana geologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Government melalui elemen support, capacity, dan value. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berdasarkan laporan-laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta beberapa pemberitaan dari media. MAGMA Indonesia telah memenuhi elemen seperti dukungan dari pemerintah baik dari segi sumber daya dan infrastruktur, serta manfaat berupa integrasi data kebencanaan antar instansi pemangku kepentingan, layanan informasi data kebencanaan yang lebih mudah diakses dan interaktif, meskipun masih diperlukan kolaborasi yang lebih aktif dengan pemerintah daerah serta sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengoptimalkan nilai dari MAGMA Indonesia.
Kata Kunci: E-Government, Mitigasi Bencana, Peningkatan Layana
Mengkaji Hubungan Antara Profesionalisme, Lingkungan Kerja, dan Penilaian Kinerja Pegawai: Studi Kasus Disdukcapil Kabupaten Magelang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Magelang. Responden penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 78 orang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif survey. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan dengan teknik sampel jenuh serta data sekunder dari dokumen dinas sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi lonear berganda dengan software IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung 2,277 > t tabel 1,995 dan nilai signifikansi 0,026 < 0,05. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung 4,936 > t tabel 1,995 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Kemudian, profesionalisme dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai f hitung 17,609 > f tabel 3,116 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini memberi implikasi bahwa profesionalisme pegawai yang semakin baik dan lingkungan kerja yang diciptakan semakin kondusif, maka akan meningkatkan kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Magelan
Strategi Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Stunting Pada Anak Di Desa Kaliasin Kabupaten Lampung Selatan
Get PDFPermasalahan stunting pada anak sampai saat ini terus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami penurunan jumlah stunting pada anak yaitu Desa Kaliasin. Berdasarkan data jumlah stunting pada anak di Desa Kaliasin pada tahun 2021 berjumlah 1 anak, tahun 2022 berjumlah 5 anak, dan tahun 2023 berjumlah 1 anak. Hal ini membuktikan adanya penurunan jumlah stunting di Desa Kaliasin. Hasil penurunan angka stunting ini menjadikan adanya keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi permasalahan stunting pada anak di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan tetap terus menindak lanjuti penurunan jumlah stunting sampai target pencapaian tahun 2024 menjadi zero stunting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Strategi Pemerintah dalam percepatan penurunan stunting pada anak di Desa Kaliasin Kabupaten Lampung selatan. Penelitian menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada sumber informan. Setelah itu, data yang terkumpul akan melalui serangkaian tahap analisis, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dalam percepatan penuruanan stunting di Desa Kaliasin Kabupaten Lampung Selatan. Adapun strategi yang telah dilaksanakan dengan cara strategi organisasi, strategi pendukung sumber daya, dan strategi program
Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Puskesmas Kampung Harapan Kabupaten Jayapura Papua)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aspek kualitas pelayanan Publik. Di Puskesmas Kampung Harapan Sentani Timur Kabupaten Jayapura sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang sudah terakreditasi dan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah terhadap standar Pelayanannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Instrumen survey yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejumlah pertanyaan terstruktur yang disusun dalam kuesioner dan disebarkan pada waktu tertentu. Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin Mengingat jumlah populasi > 1000, maka nilai presisi yang ditentukan yakni 0,1. Oleh karenanya penghitungan jumlah sampel 95 pasien yang dipilih berdasarkan metode accidental sampling. variabel kualitas pelayanan Publik (bukti fisik, jaminan, daya tanggap, empati dan kehandalan). Dari Hasil penelitian masyarakat pengguna layanan, Sebagian masyarakat merasa belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kampung Harapan, sehingga masih harus terus dilakukan Upaya peningkatan karena terbukti dari hasil penelitian pada dimensi bukti fisik dan Jaminan masih ada Masyarakat yang tidak setuju dengan kualitas pelayanan karena sebagian Masyarakat menilai fasilitas polik yang tidak berfungsi dengan baik dan belum memiliki fasilitas yang cukup lengkap Oleh pihak puskesmas. Sedangkan dimensi daya tanggap, empati dan Kehandalan, dinilai pelayanan sudah cukup baik di Puskesmas kampung Harapan kabupaten Jayapura papua
Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Get PDFTujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dibidang pendidikan nonformal pada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Berau, serta menyusun rekomendasi pelayanan publik dibidang pendidikan nonformal pada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman yaitu dimensi tangibles (fisik), dimensi reliability (keandalan), dimensi responsiveness (daya tanggap), dimensi assurance (jaminan) dan dimensi empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dilihat dari dimensi Tangible (berwujud) dengan indikator yang terdiri dari penampilan, kenyamanan, kemudahan, sarana dan prasarana, serta penggunaan alat bantu yang telah diterapkan ada ditemukan hasil bahwa indikator kenyamanan masih belum terpenuhi, hal ini dapat terlihat dari penjelasan yang menyatakan bahwa tempat pelayanan belum terpisah akan tetapi masih menyatu dengan ruang pegawai SPNF SKB sehingga hal tersebut menyebabkan warga belajar kurang nyaman, karena ruang pelayanan menjadi sempit dan terlihat tidak rapi. Namun pada dimensi reability, responsiveness, asurance dan empathy dapat dikatakan sudah baik. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait kualitas pelayanan publik yang ada di UPT SPNF SKB dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh warga belajar dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik di UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sudah baik
Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan kebijakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tinjauan literatur yang kemudian di analisis dengan teori integrasi kebijakan. Melalui pengumpulan data secara kualitatif dari artikel terdahulu, kebijakan dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dilakukan analisis yang menghasilkan temuan kunci berupa kesamaan unsur-unsur pembentuk kebijakan pendidikan antikorupsi dan pendidikan karakter, diantaranya memiliki latar belakang masalah terkait perilaku menyimpang seperti halnya korupsi dan hedonistik, memiliki definisi yang serupa yaitu berfokus pada pembentukan karakter berbasis nilai, hingga memiliki metode implementasi yang persis sama yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan menggunakan teori integrasi kebijakan Underdal (1980), hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi secara komprehensif, konsistensi, dan agregrasi dapat diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan karakter sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sinergis dan lebih terencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Penguatan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Implementasi Strategi UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya
Get PDFPenelitian ini bertujuan yaitu mendeskripsikan implementasi strategi UPTD Kampung Anak Negeri dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategik milik David, dengan mengambil sub fokus implementasi strategi yang terdiri dari tujuan tahunan, kebijakan dasar, dan pendistribusian sumber daya. Hasil dan kesimpulan peneitian ini menunjukkan: 1) Tujuan tahunan UPTD ini adalah bergantung pada tumbuh kembang anak yang diklasifikasikan sesuai usia. 2) Kebijakan dasar menggunakan Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2021. 3) Pendistribusian sumber daya di bagian keuangan berasal dari APBD Pemkot, lalu SDM berjumlah 18 orang pegawai UPTD dan 12 orang instruktur minat bakat. Kemudian Sumber Daya Fisik adalah berupa bangunan 3 lantai dan fasilitas yang lengkap dan layak. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, implementasi strategi UPTD Kampung Anak Negeri dikatakan berhasil karena terwujudnya tujuan tahunan, berjalannya kebijakan dasar dengan baik, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri
Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi
Get PDFSalah satu pelaksanaan demokrasi secara langsung adalah pemilu. Pemilu merupakan cara dalam menentukan pemimpin baik tingkat pusat atau daerah. Namun, dalam pelaksanaanya muncul budaya patronase yang mengakibatkan berjalannya birokrasi pemerintahan tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang seharusnya. Budaya patronase juga terdapat pada saat proses pemilu untuk memenangkan kandidat, selain itu, mahalnya biaya politik dan tindakan nepotisme manjadi sebuah permasalahan yang timbul akibat adanya pemilu . Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif deskriptif dengan systemic literature review. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilu memiliki kecenderungan dalam melahirkan budaya patronase yang mempengaruhi berkembangnya sistem meritokrasi di Indonesia saat ini. Untuk itu, mahalnya biaya kampanye dan nepotisme menjadi faktor timbulnya budaya patronase. Timbulnya klientalisme yang menyebabkan budaya patron harus sebisa mungkin untuk diminimalkan. Selain itu, eksistensi sistem meritokrasi yang sedang berkembang dalam birokrasi pemerintahan mengalami penurunan, khususnya pada pemerintah daerah. Perlu adanya sinergitas dan komitmen pejabat dalam melaksanakan sistem meritokrasi. Biaya politik yang mahal masih menghambat berkembangnya sistem meritokrasi akibat politik balas budi