74 research outputs found
Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Progresif
No full textFreedom of contract is a principle that exists in the legal agreement, which gives freedom to the parties determine the content and the terms of the agreement with restrictions. The restrictions, which are not contrary to law, moral and public order. In this modern era, contracts tend to use a standard contract. Standard contract is a contract made by one party and another party only approve or not without any involvement in the making of the contract. Therefore, the principle of freedom of contract can not function properly in the implementation of standard contract. Given the aforementioned facts necessary to restore the principle of freedom of contract as appropriate for use by the public. One effort to overcome this is by using the principle of freedom of contract in the eyes of progressive law. View of progressive laws against the principle of freedom of contract has purpose to provide liberation and enlightenment in society. Progressive view of law is that law that frees where the scince of law has close relationship with the community. Is worth when it is said that the law is always tertanan in "peculia from of sociailife" and "socially specific"
Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan
No full textAbstract Approval of medical treatment (inform consent) in health services is a matter that must be carried out by doctors to patients in terms of legal aspects. For this reason, it is necessary to pay attention to the implementation of the medical action agreement. So to note also the obstacles and solutions to overcome the implementation of health services to patients, so that there is a legal protection for both doctors and patients. Key Words : Inform Consent, Doctor, Patient Abstrak Persetujuan tindakan medis ( inform consent ) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien ditinjau dari aspek hukumnya. Untuk itu perlu diperhatikan dalam implementasinya persetujuan tindakan medis itu. Jadi untuk diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien. Kata Kunci : Inform Consent, Dokter, Pasie
PERSEPSI KELUARGA TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI PADA BALITA DI PUSKESMAS MANDING SUMENEP
No full textPemberian imunisasi merupakan sa]ah satu cara pencegahan penyakit infeksi, meskipun tubuh sudah mempunyai pertahanan din secara spesifik dan nonspesifik terhadap berbagai penyakit Dalam pemberian imunisasi membutuhkan dukungan dan peran aktif keluarga karena setiap keluarga mempunyai persepsi yang berbeda tentang pemberian imunisasi. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi keluarga tentang pemberian imunisasi pada balita.
Desain penelitian ini bersifat deskriptif mela]ui pendekatan Cross
Sectional. Populasi dari penelitian ini adalah semua keluarga yang memiliki anak
balita yang berkunjung ke Puskesmas Manding-Sumenep dan sampel dipilih secara Consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 30 responden dan yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah persepsi keluarga dalam pemberian imunisasi pada balita. Data terkumpul dari responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.
Hasil penelitian menunjukkan persepsi keluarga tentang imunisasi pada
balita di Puskesmas Manding-Sumenep adalah positif dengan jumlah keluarga sebanyak 21 dengan prosentase 70%.
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi dan motivasi tentang imunisai sangat diperlukan oleh keluarga, maka dari itu hendaknya Puskesmas atau sarana kesehatan yang lain melalui tenaga kesehatan yang dimilikinya lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan motivasi tentang imunisasi pada semua lapisan masyarakat sehingga persepsi keluarga tentang imunisasi menjadi positif dan dengan sendirinya cakupan imunisasipun akan semakin luas
HUKUM PERIKATAN Berdasar Buku II KUH Perdata
No full textBuku yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana ini diharapkan dapat dibaca dan ditelaah mudah dipahami baik oleh teoritisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya
GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN PADA MATAHARI MALL DAN BANDARA AHMAD YANI SEMARANG
No full textAbstract
Motorcycles entrust entered in the entrust agreement which the provisions in The third book of The Book of Civil Law (Civil Code) Chapter XI of the Baggage. Motorcycle entrust is not only on the Mall, but also at the airport, as do the studies that researchers at the Matahari Mall and Ahmad Yani Airport, Semarang.
The method used purposive sampling, where the results showed in the provision of compensation reached by way of succumbing to win the family over the market price.
Keywords: Entrust Agreement, Motorcycles.
Abstrak
Penitipan sepeda motor masuk dalam perjanjian penitipan yang ketentuannya ada dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab XI tentang Penitipan Barang. Penitipan sepeda motor tidak hanya di Mall tetapi juga di Bandara, seperti penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
Metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana hasil penelitian menunjukan dalam pemberian ganti kerugian ditempuh dengan cara mengalah untuk menang secara kekeluargaan di atas harga pasaran.
Kata Kunci : Perjanjian Penitipan, Sepeda Motor
OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN
No full textDisertasi dengan judul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan” dalam pembahasannya menempatkan jaksa tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara negara dalam kedudukan selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Udang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata yaitu upaya mengembalikan keuangan dan atau aset negara.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum optimal ? (2) Bagaimana konsep Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang ?
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jaksa pengacara negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Namun hasil yang telah didapat oleh Jaksa Pengacara Negara menunjukan bahwa kinerja Jaksa Pengacara Negara efisien. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan.
Konsep Hukum yang tepat untuk dipergunakan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang merugikan keuangan dan atau aset negara karena tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugiaan keperdataan dimasa datang yaitu dengan menggunakan konsep hukum progresif. Jaksa Pengacara Negara bertindak tidak lagi secara responsif dan menunggu datangnya kasus ke meja kerja tetapi seketika jika ada kerugian dalam keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak secara sah untuk mewakili hak-hak negara.
Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Kerugian Keperdataan.
The title of this dissertation is “Optimize the Role of State Solicitor in return financial and / or assets acquired in result of corruption or on the basis of the current financial loss" in his discussion of putting the prosecution not only carry out basic tasks as a public prosecutor, but also burdened with other tasks included in the civil case, where State Solicitor Lawyer in position as the state government's legal counsel. Those duties and authorities governed in Article 30 paragraph 2 the act No. 16 year 2004 regarding Public Prosecution Service. One of State Solicitor duty in the civil case affair is recovering the loss of state financials or state assets.
Questions of the research are (1) why does the State Solicitor sub optimal in recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ? (2) How to make a future concept for the role of State Solicitor in recovering the loss of state finances or state assets of proceeds of corruption or breach of civil damages ?
This research was conducted by the method of normative juridical approach. Specification used in this study was descriptive analytic. In the Attorney General’s Office, High Public Prosecution Office of Central Java, District Prosecution Office in the region of Central Java. The research data collected by interview, documentation and direct observation in the field.
As a result of the research, role of State Solicitor an preserving or recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages is not satisfying optimal. In compare of number obstacles and achievements, the achievement of State Solicitor are the prove the efficient work of State Solicitor Substantively, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state assets caused by unlawful act govern an Article 31 paragraph 1 and paragraph 2 the act No. 31 year 1999 regarding Corruption Eradication. In addition, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state finances or state assets caused by breach of civil damages.
Public Prosecution Service. Recently, State Solicitor work based of special power of attorney from goverment institution or state company or regional company. In the future, the best model is a progressive model the allowed the State Solicitor not solely waiting the delivery of spacial power of attorney but automatically could represent the goverment of state company or regional company in condition of the appearing of state loss.
Keywords: State Solicitor, Corruption, State Finance, Civil Damage
Analisis Putusan P.n. Batang N0.19 Pdt/p/2009/pn.btg. Tentang Perubahan Status Hokum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin
No full textN attempt to end the suffering of transessexual patient by changes or adjustments sex that has been done by Agus Widodo, from men become women through surgery, then filed an application to change the legal status of women by the name of Nadia llmira Arkadea. This study uses research methods to analyze the normative juridical decision No .. 19 I Pdt IP I 2009 I P.N. Ba tang. Sex adjustment operations conducted after approval with informed consent of the patients there are several requirements established team of doctors. Furthermore, after completion of the operation,then petition for the legal status from men become to women and the petition is granted by the judge
PROBLEMATIKA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Notaris dan Karyawan Notaris di Kabupaten Tegal)
No full textNotaris dalam eksistensinya menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) terhadap karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh
Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus
memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana
diketahui apabila Notaris memiliki pekerja yang banyak, maka Notaris harus
memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh Notaris Kabupaten
Tegal terhadap karyawannya serta apa yang mendasari Notaris Kabupaten
Tegal mengikat karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika Notaris telah
melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) serta bagaiamana tingkat efektifitas pelaksanaan terhadap perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberikan oleh Notaris kepada karyawan di
Kabupaten Tegal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode
yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan
untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang
berlaku.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa
pelaksanaan PKWT oleh Notaris Kabupaten Tegal terhadap karyawannya yaitu
dengan penyusunan kontrak di kantor Notaris yang dibuat menurut format yang
dibuat oleh Notaris dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-
sama. Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika Notaris
telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan PKWT yaitu dibantu dengan
pengawas dalam struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Tegal serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang merupakan
forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah
ketenagakerjaan, terkait tingkat efektifitas hukum terhadap PKWT yang
diberikan oleh Notaris kepada karyawan di Kabupaten Tegal masih belum
efektif yang dikarenakan ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai PKWT
seperti inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya.
Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Tegal diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat menajalankan tugas dan perannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal
Peer Review: Meretas Etos Digital Preneur melalui Dropship Online Business Berbasis E-Commerce
No full text- …
