49 research outputs found
HUKUM MENGONSUMSI JANIN HEWAN SEMBELIHAN (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy –Syafi`i)
No full textPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat
antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang hukum janin yang mati
ketika keluar dari perut induknya yang telah disembelih. Imam Abu Hanifah
berpendapat janin hewan yang mati ketika keluar dari rahim induknya yang telah
disembelih adalah bangkai dan haram untuk dimakan. Sedangkan Imam Asy-
Syafi`i berpendapat janin yang mati ketika keluar dari perut induknya yang telah
disembelih, boleh untuk dimakan. Mencermati kedua pendapat Imam di atas,
penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana
pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum janin hewan sembelihan dan metode
istinbathnya, Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan
sembelihan dan metode istinbathnya, serta Bagaimana analisa fiqh muqaran
terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin
hewan sembelihan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Abu
Hanifah tentang Hukum janin hewan sembelihan dan dalil-dalilnya, untuk
mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan
dan dalil-dalilnya. Serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muqaran pendapat Imam
Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu
dengan menelaah literature yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sumber
data terdiri atas sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu
kitab-kitab fiqh Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, serta bahan hukum
sekunder yaitu kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian. Kitab-kitab
tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan
metode deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif.
Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa hukum janin hewan
sembelihan menurut Imam Abu Hanifah adalah bangkai. Haram untuk dimakan.
Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut berdasarkan kepada Alquran surat Al-
Maidah ayat 3 dan hadis Rasulullah dari `Adi ibn Hatim Ra. Sedangkan menurut
ii
Imam Asy-Syafi’i bahwa hukum janin hewan sembelihan adalah boleh dimakan.
Karena janin adalah bagian dari induknya, maka penyembelihan itu hanya bersifat
pembersihan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Pendapat Imam Asy-Syafi`i
tersebut berdasarkan Hadis dari Abi Said Al-Khudri.
Sedangkan Menurut analisis tinjauan fiqh muqaran, pendapat Imam
Syafi’i lebih kuat yakni hukum janin hewan sembelihan adalah halal untuk
dimakan. Sebagaimana penjelasan Hadits Abi Said Al-Khudri bahwa
“penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya”. Karena janin
merupakan bagian dari induknya, maka penyembelihan induknya juga
penyembelihan bagi bagian-bagiannya. Hadis Abi Said Al-Khudri tersebut
menurut ulama hadis berkedudukan Sahih karena diriwayatkan oleh lebih dari
sebelas sahabat, serta pendapat ini lebih mashur di kalangan ulama seperti Imam
Ahmad dan kedua sahabat Imam Abu Hanifah; Abu Yusuf, Muhammad ibn
Hasan Asy-Syaibani
Analisis sikap siswa terhadap Bauran Pemasaran LBB Primagama Jember
No full textPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap bauran pemasaran lembaga bimbingan belajar (LBB) Primagama Jember. tempat penelitian dilaksanakan di lembaga bimingan belajar (LBB) Primagama Jembe
Ketahanan Nasional dan Resiliensi Iklim
No full textFenomena perubahan iklim telah diakui sebagai fenomena global yang
mengancam kehidupan manusia dan menyebabkan kondisi lingkungan yang
semakin memburuk. Penanganan perubahan iklim harus ditempatkan sebagai
agenda penting yang harus direspon dalam mewujudkan masyarakat yang lebih
tangguh (community resilience). Oleh karena itu, penelitian terkait resiliensi iklim
menjadi topik menarik untuk dilakukan. Sampai saat ini belum ada konsensus
tentang bagaimana mengukur resiliensi iklim sehingga tetap menjadi tantangan
tersendiri bagi peneliti. Perubahan fokus penelitian dari kerentanan maupun risiko
ke resiliensi lebih didasari oleh makna resiliensi yang mengusung narasi positif
sehingga bisa diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam
penelitian ini digali berbagai konsep dan teori sehingga menghasilkan metode
yang dapat diterapkan untuk mengukur resiliensi iklim.
Tujuan penelitian ini adalah (i) menganalisis isu perubahan iklim dalam
konteks ketahanan nasional (Tannas), (ii) mengembangkan metode pengukuran
indeks resiliensi iklim berdasarkan konektivitas faktor pembentuk kerentanan dan
risiko berdasarkan perubahan konsep IPCC (AR4 ke AR5), dan (iii) mengukur
indeks resiliensi iklim berdasarkan metode yang dikembangkan dan indeks risiko
iklim yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi pada level provinsi.
Manfaat utama dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam
menentukan prioritas provinsi untuk dibangun dan menjadi rujukan dalam
mempelajari faktor-faktor yang melemahkan resiliensi iklim pada tiap-tiap
provinsi.
Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kualitatif dan
kuantitatif dengan penekanan pada deskriptif-eksploratif, sehingga bahaya dari
perubahan iklim tidak dibahas secara detil namun ditunjukkan melalui indeks
risiko iklim yang terjadi di tiap-tiap provinsi. Penelitian ini lebih difokuskan pada
pengembangan metode pengukuran indeks resiliensi iklim berdasarkan
konektivitas antara faktor kerentanan (AR4), risiko/dampak (AR5) dan konsep
resiliensi. Isu perubahan iklim terhadap Tannas juga menjadi salah satu bahasan
penting, terlebih lagi adanya kemiripan dari sisi konsep dan faktor-faktor yang
mempengaruhi Tannas dan resiliensi.
Dalam perpektif Tannas, perubahan iklim (PI) dapat digolongkan sebagai
gangguan/ancaman. Kondisi resiliensi provinsi dapat menjadi gambaran secara
nasional tentang ketangguhannya dalam menghadapi berbagai gangguan dan
ancaman. Ancaman PI sering dikaitkan sebagai pemicu terjadinya konflik atau
kekerasan di beberapa negara. Namun, menyimpulkan bahwa PI sebagai penyebab
terjadinya konflik hanya akan menghilangkan tanggung jawab pemerintahan
setempat dalam mengelola negara. Konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh
kemerosotan ekonomi dan tata pemerintahan yang buruk. Di sisi lain, dampak
langsung maupun tidak langsung dari PI adalah memicu terjadinya kelangkaan
kebutuhan dasar hidup (basic needs), terutama air dan makanan.
Konsep resiliensi dapat diaplikasikan melalui konektivitas faktor pembentuk
kerentanan dan risiko sehingga mampu menghasilkan formulasi pengukuran
indeks resiliensi iklim (RI). Untuk menghasilkan RI, diukur berdasarkan bobot
dan skala masing-masing indikator. Hasil pengukuran RI pada 2010 dan 2018
menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,436 dan tiga provinsi yang memiliki
nilai RI tinggi yaitu: DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung, dan Bali. Besarnya
kenaikan RI tersebut, selain menunjukkan kemampuannya untuk pulih kembali
(bounce back) terhadap ancaman perubahan iklim dan bahaya hidrometeorologi,
dapat digunakan sebagai indikator kemajuan pembangunan provinsi. Kenaikan
tertinggi dicapai oleh Sulawesi Selatan sebesar 0,764 sedangkan terendah adalah
Papua yang hanya naik sebesar 0,041.
Sementara itu, indeks risiko iklim (CRI) dapat digunakan sebagai indikator
besarnya risiko iklim di suatu provinsi. Metode perankingan dan analisis klaster
digunakan sebagai dasar dalam memetakan tinggi rendahnya risiko dan kapasitas
adaptasi. Terdapat tiga provinsi yang memiliki risiko iklim tinggi yaitu Jawa
Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat. Demikian juga dengan
kapasitas adaptasi (AC), tiga provinsi yang mampu meningkatkan indeks AC
tahun 2010 ke 2018 yang tertinggi adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur,
dan Kep. Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan analisis trend bencana
hidrometeorologi menunjukkan bahwa banjir, tanah longsor, dan puting beliung
akan semakin sering terjadi di masa depan
Kajian Analitik Dan Eksperimental Frekuensi Sistem Struktur Braced Monopod Anjungan Lepas Pantai
No full text. Braced monopod offshore structures are usually subjected to service and environmental loads such as current, wind, and earthquake. Wave is the environmental load that has dominant effect to offshore structures. Therefore, evaluation of responsivness of offshore structures must be done in level of comfort serviceability. Experimental study has been done in laboratory to 3D model of one story frame structure with three legs. The dynamic external load was impact load to observe effect of external damper (tuned mass damper (TMD)-sponge and dashpot cable damper) to obtain responses (displacement and acceleration), natural frequencies, and damping ratios of structural system. Experimental results showed that external damper (tuned mass damper (TMD)-sponge and dashpot zable damper) are quite effective to increase damping ratio and to reduce responses (displacement/acceleration) of structures. They were less effective to reduce natural frequencies of the structures. The frequency from experimental study of which structure without external damper compared to structure with external damper added, are not significant in differences; showed that added stiffness on structures by external damper is insignificance
ANALISIS KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN KAKU MENGGUNAKAN METODE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX)
No full textJalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pengembangan pariwisata, pertahanan dan keamananyang mendukung pembangunannasional. Perkembangan pertambahan volume kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun lebih semakin meningkat terutama di wilayah Mandalika/The Mandalika, Lombok, NTB, dimana disana adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan tempat wisatawan banyak berdatangan baik wisatawan lokal maupun internasional. Kerusakan jalan dapat terjadi lebih dinidarimasa pelayanan karena banyak faktor, antara lain faktor manusiadan alam. Untuk mengetahui dan mengelompokan jenis dan tingkat kerusakan perkerasan jalan, serta menetapkan nilai kondisi perkerasan jalan terserbut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode PCI (Pavement Condition Index) yang dimanamencari nilai/rating kerusakan hingga dapat mengetahui upaya perbaikannya.Berdasarkan hasil penelitian, maka upaya perbaikan dari keseluruhan segmen adalah masih dalam program pemeliharaan rutin, dikarenakan nilai kondisi perkerasan PCI per segmen masih dalam klasifikasi sempurna (excellent). Nilai PCI (Pavement Condition Index) untuk ruas Q-R4 jalan MUTIP 1 (Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project Package 1) adalah 90,875. Dari nilai PCI yang didapat maka ruas jalan tersebut termasuk dalam klasifikasi sempurna (excellent). Dan berdasarkan nilai PCI tersebut maka ruas jalan ini secara keseluruhan tergolong dalam program pemeliharaan (Pavement Condition Index).Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pengembangan pariwisata, pertahanan dan keamananyang mendukung pembangunannasional. Perkembangan pertambahan volume kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun lebih semakin meningkat terutama di wilayah Mandalika/The Mandalika, Lombok, NTB, dimana disana adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan tempat wisatawan banyak berdatangan baik wisatawan lokal maupun internasional. Kerusakan jalan dapat terjadi lebih dinidarimasa pelayanan karena banyak faktor, antara lain faktor manusiadan alam. Untuk mengetahui dan mengelompokan jenis dan tingkat kerusakan perkerasan jalan, serta menetapkan nilai kondisi perkerasan jalan terserbut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode PCI (Pavement Condition Index) yang dimanamencari nilai/rating kerusakan hingga dapat mengetahui upaya perbaikannya.Berdasarkan hasil penelitian, maka upaya perbaikan dari keseluruhan segmen adalah masih dalam program pemeliharaan rutin, dikarenakan nilai kondisi perkerasan PCI per segmen masih dalam klasifikasi sempurna (excellent). Nilai PCI (Pavement Condition Index) untuk ruas Q-R4 jalan MUTIP 1 (Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project Package 1) adalah 90,875. Dari nilai PCI yang didapat maka ruas jalan tersebut termasuk dalam klasifikasi sempurna (excellent). Dan berdasarkan nilai PCI tersebut maka ruas jalan ini secara keseluruhan tergolong dalam program pemeliharaan (Pavement Condition Index)
Penafsiran Hakim Tentang Keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/pid.prap/2015)
No full textThe Corruption Eradication Commission (KPK) announced BudiGunawan as a suspect of corruption when he was Deputy Head of CareerDevelopment of Human Resources. South Jakarta District Court panel ofjudges Sarpin Rizaldi favor Budi Gunawan and express stipulation assuspect unauthorized and not legally binding. In its decision, the judgestated that the determination Sarpin Rizaldi Budi Gunawan suspects by theKPK is not legally valid. Judges considered that the Commission had noauthority to investigate cases that ensnare Budi Gunawan, because whenthe suspect is not included as an organizer of the state and law enforcer.With a variety of the above problems, the authors are keen to lift the titlethesis on "The interpretation of the judge about presence of police forcesAs organizers Structure Institute of State and Law Enforcement (StudyAgainst the South Jakarta District Court Decision No. 04 / Pid.prap /2015)".Based on the brief description of the background mentioned above,there are some things that are at issue in this research are: First, whetherthe interpretation Sarpin Rizaldi judge in examining and deciding the caseNo. 04 / Pid.prap / 2015 on the State management and law enforcement isright? Then secondly, what implications that arise after the verdict SarpinRizaldi in examining and deciding the case No. 04 / Pid.prap / 2015 onState administrators and law enforcement?The author define three theories become a rationale for this study,namely, the theory of legal interpretation, the theory of state officials andlaw enforcement, and the theory of legal certainty
METODE PEMBAYARAN TAMU DI FRONT OFFICE DEPARTMENT HOTEL ARIA CENTRA SURABAYA
No full textThe goal to be achieved from the preparation of this final project is to find
out the payment methods available at the Aria Centra Surabaya hotel. The author
made observations at the Front Office Department Hotel Aria Centra Surabaya.
The author concludes that the payment methods that can be used by Hotel Aria
Centra Surabaya are cash payments, debit card and credit card payments, travel
agent vouchers, complimentary vouchers, and guarantee letters
Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus
No full textDualisme kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana khusus merupakan persoalan yuridis yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tertentu berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, ketidakjelasan prosedur, serta ketidakpastian bagi tersangka dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dualisme kewenangan penyidikan antara aparat penegak hukum dalam tindak pidana khusus, mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum, serta mengkaji upaya sinkronisasi kewenangan penyidikan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber utama, dipadukan dengan studi literatur sebagai bahan pembanding. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedural dan potensi konflik antar aparat, yang dapat menghambat proses penyidikan dan mengurangi kredibilitas lembaga penegak hukum. Analisis menekankan pentingnya harmonisasi kewenangan, penegakan prinsip legalitas, serta penguatan koordinasi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kesimpulan menegaskan bahwa pengaturan kewenangan secara jelas dan konsisten menjadi prasyarat penting dalam upaya optimalisasi penyidikan tindak pidana khusus, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun masyarakat secara luas
Identification of 2: 3: 5 Ratio as a Visual Composition Technique on Website and Android Application Mobile User Interface Design
No full textThis paper extends the previous paper written by author for ADADA International Conference 2017 to introducing 2: 3: 5 ratio as a finding in order to seek a simplified approach from 1: 1.618 golden ratio knowns as the golden section. The 2: 3: 5 rasio used to identify the visual of nature propotion and composition in two dimentional picture, the ratio then used to find its property to be indentified further in user interface composition design of a website and android mobile application that presumed to be designed by using the golden section. This research purpose is to find the 2: 3: 5 ratio’s properties and consistancies through visual identification for its future implementation in website and mobile user interface design as composition technique in order to please the eyes the way golden section naturally does with simpler steps
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Cash Holding Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam Tahun 2010 - 2016
No full textABSTRACT
In general, the purpose of this research is: 1) to conduct cash management analysis
in the form of cash holding policy in a non-financial company, 2) to test the
hypothesis of factors influencing cash holding policy of manufacturing companies
in Indonesia, Malaysia and Vietnam such as: leverage, dividend payment,
profitability, firm size, capital expenditure, net working capital and cash flow, 3)
find out the optimal cash holding rate in a company and 4) identify cash holding
policies based on firm characteristics. To identify the characteristics of the
company, author also grouped the company into two forms, capital-intensive
manufacturing companies and labor-intensive manufacturing companies. The
selected object is a developing country manufacturing company covering
Indonesia, Malaysia, and Vietnam in the range of 2010 to 2016. 401 companies
were selected as samples from 438 population. The results of the study found that
the cash holding rate in observation countries ranged from 10-15%. Leverage and
dividend payment were found to have no effect on cash holding in Indonesia. Also,
cash flow and profitability have no effect on cash holding in Malaysia. The findings
reveal that the characteristics of labor intensive and capital-intensive manufacturing
companies influence cash holding policy behavior.
Keywords: cash holding, leverage, dividend payment, profitability, firm size,
capital expenditure, net working capital, cash flow
