1,721,377 research outputs found
One-stage nitritation/anammox process using a mixed sponge bed reactor and a two-inflow biofilm reactor
Full text link金沢大学博士（工学）博士論文 要旨Abstract 要約Outline 本文Full 以下に掲載：Journal of Water and Environment Technology 16(2) pp.106-114 2018. Japan Society on Water Environment. 共著者：Zulkarnaini, Qin Yujie, Ryoko Yamamoto-Ikemoto, Norihisa Matsuuradoctoral thesi
KEGAGALAN LOCAL STRONGMAN H. TEUKU ZULKARNAINI PADA PILEG DPR-RI TAHUN 2019 (STUDI KASUS DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA)
Full text linkABSTRAKKehadiran local strongman dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Legislatif pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah hampir marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pasca terbentuknya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002 silam hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat, pembangunan di Nagan Raya termasuk salah satu pembangunan tercepat bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbarengan mekar dengan Nagan Raya. Kehadiran H. T Zulkarnaini di Kabupaten Nagan Raya dapat dianggap sebagai Local Strongman. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi politik Nagan Raya pasca dikuasai oleh Local Strongman dalam kurun waktu tertentu dan untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab kegagalan Local Strongman Nagan Raya dalam meraih suara penuh pada pemilihan legislatif DPR-RI tahun 2019 di Daerah Pemilihan Kabupaten Nagan Raya. Jenis penelitian kualitatif. Tek nik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya implikasi politik Nagan Raya pasca dikuasai oleh Local Strongman merujuk pada track-recordkepemimpinan dan adanya hegemoni politik p ada masa kepemimpinan H. T. Zulkarnaini. Faktor kegagalan Local Strongman dalam meraih suara penuh sendiri terdapat tiga hal yaitu: akseptabilitas, kapabilitas dan integritas daripada seorang H. T. Zulkarnaini sebagai calon DPR -RI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegagalan daripada H. T. Zulkarnaini pada pemilu legislatif tahun 2019 merupakan dampak daripada kepemimpinan H. T. Zulkarnaini selama memimpin dimana adanya hubungan kekeluargaan, patron klien serta hegemoni politik yang membuat masyarakat lebih memilih calon yang lain dibandingkan H. T. Zulkarnaini. Kesuksesan H. T. Zulkarnaini sebagai seorang Local Strongman dalam pembangunan dapat terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Namun, proses tersebut dapat lebih terbuka atau transparan dan tidak memanfaatkan hubungan kekeluargaan maupun kerabat. H. T. Zulkarnaini dapat melahirkan kader-kader dari partai Golkar sebagai seorang suksesor dari H. T. Zulkarnaini sendiri untuk dapat terus berpartisipasi di dalam dunia politik kabupaten Nagan Raya.Kata Kunci : Local Strongman, Pemilu, Kepemimpina
The relevance of Muhammad Abduh's thought in indonesian tafsir; Analysis of Tafsir Al-Azhar
No full textIn this study, the author uses the descriptive-historical approach to explain the influence of Muhammad Abduh's thoughts and Tafsir Al-Manar's coming to Indonesia. Especially in the Tafsir Al-Azhar by Hamka, who was born in the 20th century. This interpretation emerged when Indonesia was experiencing a state of transition from colonialism to independence. At the same time, modern Islamic thought became strong in Indonesia. The modern approach of Tafsir al-Manar has inspired Hamka's model of interpretation in Tafsir Al-Azhar. Here the authors find similarities in terms of methodology, namely social-community (Adab ijtima'i). Apart from that, there are some similarities and differences between the Tafsir Al-Manar with Tafsir Al-Azhar. For example, the view of the verses of "Ahl Kitab, muhkam-mutasyabih, and Israiliyat." Then the implications for the understanding of the heterogeneous Indonesian Islamic community from various religions. Besides this, the interpretation had a significant influence on the development of modern interpretation in Indonesia. It is easy to read and understand the general public to academics in Indonesia, Malaysia, and other Southeast Asian countries
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG (LBH PADANG) DALAM MEMBERIKAN AKSES KEADILAN (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)
Full text linkPeran Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) dalam memberikan akses keadilan kepada Masyarakat yang mengalami tindakan kriminalisasi, menyoroti kasus yang menimpa Zulkarnaini, seorang Petani di Bidar Alam, Solok Selatan. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, LBH bertugas menyelenggarakan bantuan hukum sejalan dengan prinsip “Equality Before The Law” sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan Pemerintahan. Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini: Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)? (2) Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini: Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)? (3) Solusi Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini: Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)? Dengan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa LBH Padang mempunyai peran signifikan dalam mendampingi Zulkarnaini, memberikan advokasi, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama bagi kelompok rentan terhadap kriminalisasi dalam konflik agraria. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup: (1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka; (2) Perlunya peran pemerintah dalam menangani konflik agraria secara adil; dan (3) Penerapan perspektif Hak Asasi Manusia oleh penegak hukum untuk mencapai keadilan yang lebih merata. Peran LBH Padang sangat penting dalam menjembatani akses keadilan bagi masyarakat rentan yang terpinggirkan dan menghadapi kriminalisasi, meskipun tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan hambatan dalam sistem peradilan masih ada
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
No full textABSTRAKWINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADATACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasSyiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app.(Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr.Effendi Hasan, M.A)Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yangdikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan denganberlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yangberfungsi untuk mengawasi pelaksanaan adat dan budaya di Provinsi Aceh yaituMajelis Adat Aceh. Pasca perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah RIdengan GAM, dibentuk satu lagi lembaga adat di Aceh yaitu Lembaga WaliNanggroe yang merupakan lembaga kepemimpinan adat tertinggi di Provinsi Aceh.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi sertakewenangan dari Lembaga Adat yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Majelis Adat Acehdan Lembaga Wali Nanggroe, dan untuk mengetahui perbandingan peran dari MajelisAdat Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifkualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara(interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi/kepustakaan. Wawancaradilakukan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan, observasi untukmengetahui kegiatan yang dilakukan sumber data, sedangkan dokumentasi dankepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan bacaan terkaitserta gambar saat melakukan studi lapangan.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Adat Aceh yang sebelumnyamenjadi pelaksana kehidupan adat/budaya di Aceh saat ini menjadi MajelisFungsional yang berada di bawah payung Lembaga Wali Nanggroe, lalu tugaspembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang selama ini dilakukan Majelis AdatAceh dikembalikan ke Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Kesimpulan menunjukkan bahwa, perbandingan peran antara Majelis AdatAceh dengan Lembaga Wali Nanggroe tidak bisa dilakukan karena MAA merupakanunsur internal dari LWN yang melaksanakan tugas operasional Wali Nanggroe. Sarankepada Pemerintah Aceh adalah melakukan revisi terhadap Qanun tentang MAAdengan menambah konsideran pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentangMajelis Adat Aceh. Selain itu juga mereformasi sektor struktural operasionalkelembagaan di masing-masing lembaga keistimewaan Aceh agar tidak adanyatumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang antar lembaga.Kata Kunci : Peran, Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, Qanun
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
