1,721,092 research outputs found
KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME
Get PDFSeiring berjalannya waktu, perkembangan kejahatan lebih
cepat jika dibandingkan dengan perkembangan undang-undang.
Kejahatan telah menjadi penomena universal, tidak hanya jumlahnya
saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya, cara melakukannya dan
dampak yang dihasilkan dari kejahatan tersebut semakin meluas,
sistematis serta menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara
materil maupun inmateril.
Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, kejahatan terus
berkembang mengikuti peradaban manusia yang semakin modern
dengan penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi yang
semakin canggih. Nyaris semua interaksi sosial dan pelayanan publik
saat ini menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi melalui
jaringan internet. Semua pelayanan publik dan privat cepat, mudah
digunakan dan sangat murah serta semua lapisan masyarakat dapat
menggunakan teknologi ini kapan dan dimanapun berada. Namun,
dibalik kebaikan dari perkembangan teknologi tersebut,
kejahatanpun dengan mudah dapat dilakukan. seseorang hanya
duduk manis dikamarnya, bahkan sambil minum kopi dan
mendegarkan musik dapat menguras rekening sebuah perusahan
besar, perbankan atau sistem pemerintahan dan pertahanan
keamanan suatu negara.
Problematika kejahatan dan cara penanggulangannya selalu
saja dihadapi oleh setiap negara apapun bentuknya dan sistem
hukumnya. Dahulu, penegak hukum akan disibukkan dengan
kejahatan jalanan (street crime) seperti pembunuhan, perampokan,
pencurian, penganiayaan, penghinaan dan sebagainya. Namun,
kejahatan tersebut berkembang sangat cepat seiring dengan
perkembangan teknologi dan dilakukan seorang profesional yang
mempunyai pengetahuan, pendidikan dan status sosial yang tinggi
serta mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggara
pemerintahan, misalnya kejahatan korupsi, money laundering,
kejahatan perbankan, korporasi dan lain sebagainya.
Kejahatan tersebut tidak berhenti dan stagnan namun terus
bermetamorfosis dengan perkembangan zaman. Ada beberapa
kejahatan yang dahulu dianggap hanya kejahatan konvensional dan
kejahatan kerah putih (white collar crime) tetapi sekarang disebutvi
sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kejahatan luar
biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu
kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan
manusia. Di Indonesia, ada beberapa kejahatan yang dikategorikan
sebagai kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, terorisme. Ironisnya, Presiden Joko Widodo pernah
menyatakan bahwa tingginya jumlah kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak-anak maka kejahatan tersebut dapat dikategorikan
sebagai kejahatan luar biasa
Konsep Nusyuz Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)
Get PDFAlquran adalah sebuah risalah yang telah diturunkan Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw, Agar disampaikan kepada umat manusia. Ia diposisikan paling istimewa dan tertinggi dari kitab-kitab lain oleh umat Islam. Kitab ini bukan hanya sekedar bacaan wajib oleh setiap muslim. Namun, kitab ini juga mengatur pola hidup manusia untuk menemukan jati diri dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dalam Alquran terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat,aturan hukum dan pedoman hidup. Di antara salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Alquran adalah larangan Nusyuz terdapat suami yang terdapat pada surah An-nisa ayat :34,dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin,baik laki-laki maupun perempuan.
Para ulama tafsir mengemukakan berbagai makna dari Nusyuz tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti hal-hal apa aja yang menjadi penyebab seorang melakukan Nusyuz, apa akibat dari seorang Nusyuz kepada suami, mencegah seorang wanita melakukan nusyuz kepada suami dan sebagainya. Tujuannya adalah agar umat islam terkhususnya suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat memahami bagaimana larangan melakkukan Nusyuz.
Nusyuz adalah Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak di benarkan oleh hukum. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan beriman agar menjaga keluarganya agar tidak melakukan nusyuz dalam permasalahan rumah tangga dan hal-hal yang diharamkan
Profil Laboratorium Dan Kompetensi Guru Pengelola Laboratorium IPA/Biologi di SMP Negeri 22 Tahun Ajaran 2018
Get PDFThis study aims to determine the profile of the laboratory and competence of teachers of laboratory IPA /Biology Junior High School22 Pekanbaru Academic Year 2017/2018.
Based on Permendiknas No 24 Year 2007 and Permendiknas No 26 Year 2008.This research is a descriptivesurvey of quantitative and qualitativedescriptive data analysis.
The sample in this research is the biology teacher who runs the laboratory of SMP Negeri22 Pekanbaru. The data of this study were collected through observation, interview, questionnaire, and documentation recording. Data processing technique of this study using a questionnaire by way of expert vaidasi. From the results of research on laboratory profile obtained percentage on each indicator that is: facility of furniture that is 96,42% categorized very complete, education equipment that is 33,38% categorized not
complete, education media that is 100% categorized very complete, 100% categorized as complete. while the result of research competence of laboratory manager of labor
obtained by percentage of each aspect that is: qualification aspect that is 100% categorized very competent, personality competence aspect that is 96% categorized very competent, social competency aspect that is 100% categorized very competent, managerial competence aspect that is 67% categorized as competent, and aspect of professional competence that is 68,55% is categorized as competent. The average percentage of the overall profile of SMP Negeri 22 Pekanbaru laboratory is 82.45% categorized as complete and in accordance with permendiknas No.24 of 2007. While the
average percentage of the overall competence of SMP Negeri 22 Pekanbaru laboratory management teachers is 79.55% is categorized as very competent and in accordance with
permendiknas No.26 of 2008
أناع الركيد فى جزء عم :دارسة تحلبلية نحوية بلاغية
Get PDFمستخلص البحث
هدف هذا البحث إلى معرفة ر١اً أناع الوكيدفى جزء عم من تاحية النحو ل٢اً أنواع الوكيدفىجزءعم مناحية علما لملحى.
المنهج المسخدم فى هذا البحث هو منهج الحليلى، ومصد ر البحث هو تفسير القران والبحوث والد رسات.
و لاسعادة نستة ابحن ين من أع الك نب جزء عم من ؛حبة الحء الفجر إثنين، فى سورة الكاثرإثنين، فى سورة العصر واحدة. وانواع الوكيد من تاحية علم المعاني، هى : عدد الخبر الطلبى فى سورة النباء ستة، فى سورة الإنشقاق ثلاثة، فى سورة الفجر واحدة، فى سورة الشمس واحدة، فى سورة الضحى واحدة وعدد الخبر الإنكارى فى سورة الإفطار واحدة، فى سورة الإشقناق واحدة، فى سورة الفجر وأحدة، فى سورة الكثر واحدة، فى سورة العصر واحدة. وعدد التقييد فى سورة الإشطار واحدة. وعدد الكرار فى سورة النباء واحدة، فى سورة الإفطار واحدة، فى سورم ام نشرح واحدة، فى سور، الآتكاثر واحدم
Pengaruh Pentoxifylline terhadap Kadar Asam Hialuronat Serum pada Penderita Hepatitis Kronis B
No full textBackground
Almost 400 million people in the world had suffered from chronic hepatitis B
and 15 - 40% of them will be going to be cirrhotic and end stage liver disease.·
Cirrhotic and end stage liver disease were due to fibrotic process in chronic
damage of the liver. Nowadays study has showed that liver fibrosis is a
reversible process. Neutralisation of respond of Hepatic stellate cell (HSC) by
inhibition fibrogenic signaling transduction is one of the method to treat liver
fibrosis. Pentoxifylline is a drug that act by modulating fibrogenic signaling
transduction and would give an antifibrotic effect to liver fibrosis.
Objective
To assess the decreased of hyaluronic acid (HA) serum level on chronic
hepatitis B patients before and after given pentoxifylline
Method
We conduct clinical trial on 15 chronic hepatitis 8 patients with an increased
ALT (>1.3 times) and measured HA serum level before and after oral
pentoxifylline 400mg tid for 4 weeks.
Result
After 4 weeks therapy we had result decreased of mean of ALT(79,67±19,88
vs 68,07±13,9; p=0,007'), AST(68,2±35,65 vs 51,8±16,43; p=0,001), total
bilirubine (1,60±1,72 vs 1,11±0,72; p=0,005) and HA serum level
(713,72±434,76 vs 554,81±330,86; p= 0,08).
Conclusion
Oral pentoxifylline given tor 4 weeks as antifibrotic to liver fibrosis in patients
chronic hepatitis B and measured by HA serum level was not significantly
enough but effective to decrease AST, ALT and bilirubine.63 HalamanTesis Magiste
Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi
Get PDFThe founding fathers is agreed to embrace a presidential government system. The founding fathers is formulated the vision and mission of the Indonesian nation on the understanding of nationalism. This article would like to answer how the separation of powers in the presidential system based on the 1945 Constitution. The separation of powers arrangements and practices in the parliamentary system has already been applied in Indonesia. Post-independence, the relationship between the President and the House of Representatives in the implementation of the legislative function is not harmonious. Indonesia during the Old Orde was a phase of liberal democracy, then re-enacted Pancasila democracy. Based on its development, political instability helped determine the weaknesses in the implementation of separation of powers in Indonesia.</p
Pengaruh Pentoxifylline terhadap Kadar Asam Hialuronat Serum pada Penderita Hepatitis Kronis B
No full textBackground
Almost 400 million people in the world had suffered from chronic hepatitis B
and 15 - 40% of them will be going to be cirrhotic and end stage liver disease.·
Cirrhotic and end stage liver disease were due to fibrotic process in chronic
damage of the liver. Nowadays study has showed that liver fibrosis is a
reversible process. Neutralisation of respond of Hepatic stellate cell (HSC) by
inhibition fibrogenic signaling transduction is one of the method to treat liver
fibrosis. Pentoxifylline is a drug that act by modulating fibrogenic signaling
transduction and would give an antifibrotic effect to liver fibrosis.
Objective
To assess the decreased of hyaluronic acid (HA) serum level on chronic
hepatitis B patients before and after given pentoxifylline
Method
We conduct clinical trial on 15 chronic hepatitis 8 patients with an increased
ALT (>1.3 times) and measured HA serum level before and after oral
pentoxifylline 400mg tid for 4 weeks.
Result
After 4 weeks therapy we had result decreased of mean of ALT(79,67±19,88
vs 68,07±13,9; p=0,007'), AST(68,2±35,65 vs 51,8±16,43; p=0,001), total
bilirubine (1,60±1,72 vs 1,11±0,72; p=0,005) and HA serum level
(713,72±434,76 vs 554,81±330,86; p= 0,08).
Conclusion
Oral pentoxifylline given tor 4 weeks as antifibrotic to liver fibrosis in patients
chronic hepatitis B and measured by HA serum level was not significantly
enough but effective to decrease AST, ALT and bilirubine.63 HalamanTesis Magiste
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2019
No full textBased on the provisions stipulated in Article 470 Paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Elections), new authority is given to Bawaslu, namely the authority to resolve process disputes. Disputes over the general election process are disputes that arise between the KPU, Provincial KPU, and Regency/Municipal KPU and candidates for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD who have been removed from the final list of candidates as a result of the issuance of a KPU Decree concerning the Determination of the Candidate List. One example of a process dispute handled by the Indragiri Hulu Bawaslu is a dispute over the general election process with the application registration number: 001/PS.REG/BWSL.IGH.04.04/VIII/2018. From the background above, the authors formulate the main issues including: First, What is the basis for the Indragiri Hulu District Election Supervisory Board in deciding process disputes at the stage of nominating legislative members for the 2019 general election?, Second, How is the General Election Process Dispute Resolution Implemented? Ideal In Achieving Democracy?. This type of normative legal research or library research method is legal research conducted by studying and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this research is descriptive, namely providing a clear and detailed picture of the problems that are the subject of research. After going through the process of data collection and data processing, then the data is analyzed based on qualitative methods, then after the data is analyzed, conclusions are formulated deductively, namely drawing conclusions from general to specific matters. From the research results, it can be concluded that first, the legal considerations in the process dispute decision decided by the Indragiri Hulu Regency Bawaslu are the Constitutional Court Decision No.42/PUU-XIII/2015 and the Constitutional Court Decision No.51/PUUXIV/2016. In addition, the Indragiri Hulu Bawaslu itself considers that the Determination of the Indragiri Hulu Regency KPU Official Report is contrary to human rights related to human rights in the election process to vote and vote. On the other hand, someone who has served a sentence is considered to have acknowledged all his mistakes and must be accepted as a new human being. Bawaslu also seeks to protect the rights of citizens as stipulated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution, namely that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law; and second, the election process dispute resolution mechanism at the State Administrative Court which is regulated in Articles 470 to 472 of the Election Law and in the form of Bawaslu Regulations. Second, Implementation of Ideal Election Process Dispute Resolution in Achieving Democrac
Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)
Get PDFThis research discusses the comparison of tax payable as an individual taxpayer imposed SMEs before and after the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013. Data digunakanadalah primary data and secondary data. Methods of data analysis using purposive random sampling.hasil analysis of this study concluded that Regulation No. 46 Year 2013 has not shown the dimension of fairness in taxation aspects. Because on the one hand there are several types of businesses who benefit from the application of this rule, but on the other side there is also a kind of business that feels very aggrieved by applying Regulation No. 46 Year 2013
- …
