356 research outputs found
Konsep Pendidikan Akal dalam Perspektif Harun Nasution
ABSTRAK
Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berfikir, dengan berfikir manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya, dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktivitas berfikir, oleh karena itu sangat wajar apabila berfikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi, ini berarti bahwa tanpa berfikir, kemanusiaan manusia pun tidak punya makna bahkan mungkin tak akan pernah ada.
Mengingat daya pikir (akal) itu penting bagi manusia dalam rangka menjalani kehidupannya maka potensi dasar yang dimiliki ini sangat penting untuk dikembangkan kearah yang baik. Yaitu melalui pendidikan akal sebagai implementasi pemikiran rasional yang dimiliki oleh setiap manusia.
Harun Nasution dalam peta pemikiran Islam di Indonesia mempunyai kedudukan tersendiri. Perbedaannya terletak pada pembaharuannya yang menekankan pentingnya pemikiran filsafat dalam memahami persoalan-persoalan keagamaan, termasuk dalam pendidikan. Pemikiran filsafat yang bertumpu pada kekuatan akal memainkan peranan penting bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bidang keagamaan.
Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan mengambil judul konsep pendidikan akal dalam perspektif Harun Nasution
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep pendidikan akal dalam perspektif Harun Nasution yang meliputi: pengertian pendidikan akal, tujuan pendidikan akal, materi pendidikan akal, metode pendidikan akal, pendidik dan peserta didik.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini menggunakan instrumen library research, sehingga data yang dihasilkan adalah data berupa uraian, paparan dan tulisan sumber utama, yaitu Harun Nasution. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historik, hermeneutik dan paedagogik. Ditinjau dari masalah yang penulis teliti, jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian pendidikan, karena yang dikaji adalah pemikiran Harun Nasution tentang pendidikan akal. Didasarkan kepada tujuan yang akan dicapai, yaitu menemukan, menelaah, menganalisis dan memaparkan, jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriftif-eksploratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dan komparatif dengan pendekatan historik, hermeneutik, dan paedagogik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: Pendidikan akal menurut Harun Nasution adalah melatih, membimbing dan membina daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia dengan melakukan aktivitas berfikir yang dimiliki oleh akal, aktivitas tersebut adalah pengamatan (observasi), tafakkur, penalaran serta mengambil i’tbar.
Menurut Harun Nasution tujuan pendidikan akal adalah membentuk manusia bertakwa. Sedangkan materi pendidikan akal menurut Harun Nasution secara garis besar meliputi dua hal, yaitu materi keagamaan dan materi yang mengandung unsur saintifik.
Metode pendidikan akal menurut Harun Nasution adalah pemberian contoh dan teladan yang baik, pemberian nasihat, tuntunan dalam menyelesaikan persoalan moral atau spiritual, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif, kerja sama dengan lingkungan rumah dan lingkungan pergaulan anak didik, kerja sama dengan pendidik pengetahuan umum lainnya dan metode tanya jawab dan diskusi.
Bagi para pendidik Harun Nasution memberikan syarat-syarat tertentu sebagaimana berikut: pertama, sanggup memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak didik. Kedua, menguasai ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan pendidikan anak, seperti pedagogi, psikologi anak, dan sebagainya. Ketiga, Mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama selain pengetahuan agama yang menjadi jurusannya. Keempat, mempunyai pengetahuan umum yang seimbang dengan pengetahuan yang dipelajari siswa dan mahasiswa.
Berdasarkan konsep hakikat manusia menurut Harun Nasution anak didik merupakan seorang manusia yang harus diasah semua potensi yang dimilikinya baik jasmani, akal dan yang paling penting kalbunya (hati/jiwa) bukan hanya memberikan pengetahuan kepadanya namun bagaimana caranya agar anak didik ini benar-benar menjadi manusia yang bertakwa.
Kemudian dalam membentuk anak didik menjadi manusia bertakwa tidak cukup hanya dengan pendidikan akal semata melainkan harus dikompromikan dengan pendidikan kalbu agar dengan demikian dapat diwujudkan anak didik yang utuh yang dalam dirinya terdapat keseimbangan antara ruhani dan jasmani.
ABSTRACT
The human ability to use mind in understanding the environment is the basic potential that enables human to think, thinking makes human able to give changes to themselves, and indeed most of changes in human beings are the result of thinking activities. Therefore, it is very reasonable that thinking is a key concept in every discourse about human standing on earth, it means that without thinking, the humanity has no meaning and may never exist.
Given the power of thought (mind) is important for humans in order to experience their lives then the basic potential is very important to be developed in a good direction that is through mind education as the implementation of rational thought that is owned by every human being.
Harun Nasution, in the concept of Islamic thought in Indonesia, has its own position. The difference is in its renewal which emphasizes the importance of philosophical thought in understanding religious issues, including education. Philosophical thinking based on the power of reason plays an important role which is not only in the field of science, but also in the field of religion.
According to the background above, the authors are interested to discuss it in the form of a thesis by taking the title of the concept of mind education in the perspective of Harun Nasution
The purpose of this study is to know and explain how the concept of mind education in the perspective of Harun Nasution which includes: understanding of mind education, the purpose of mind education, the material of mind education, the method of mind education, educators and learners.
The form of this research is qualitative research because this research uses the instrument library research, so the data produced is the data in the form of description, exposure and writing the main source, namely Harun Nasution. The approach used in this study using historical approach, hermeneutic and paedagogik. Judging from the problems that the authors scrutinize, this type of research is included in educational research, because the study is Harun Nasution's thought about mind education. Based on the objectives to be achieved, that is finding, reviewing, analyzing and explaining, this type of research includes in descriptive-explorative research. The method used in this research is descriptive and comparative with historic, hermeneutic, and paedagogic approach. Data analysis technique used in this research is content analysis. The process of data analysis is done through three stages, those are; data reduction, data presentation and conclusion.
The results of the research conducted by the author are as follows: Mind education according to Harun Nasution is to train, guide and nurture the thinking power in the human soul by doing thinking activities possessed by mind, the activity is observation, tafakkur, and i’tibar.
According to Harun Nasution, the purpose of reason education is to establish cautious human beings. While the material of intellectual education, according to Harun Nasution in general, covers two things, that is religious and scientific materials.
The method of mind education, according to Harun Nasution, is giving of good models, giving advice, guidance in solving moral or spiritual problems, both individual and collective, cooperate with home environment and social environment of students, cooperate with knowledge educators, question and answer methods and discussion.
For educators, Harun Nasution provides certain requirements as follows: first, able to set a good model for the students. Second, master the skills closely related to children's education, such as pedagogy, child psychology, and so forth. Third, having a broad knowledge of religion other than religious knowledge that became its majors. Fourth, has a general knowledge that is balanced with the knowledge learned by students.
Based on the concept of human nature according to Harun Nasution, learner is a human being who should be sharpened all the potential he possesses both the body, the mind and the most important is a soul which is not only provide knowledge but how to make these students actually become human who is cautious.
Moreover, shaping the students into pious humans is not enough with the mind education, however, it must be compromised with the education of heart so that can be realized the learners with a perfect balance between the spiritual and physical.
مستخلص البحث
قد استخدم قدرة الانسان بعقلهم وفهم بيئتهم هي قوة الأساسي الذي يمكن الإنسان للتفكير،بالفكرة يستطيع أن يصنع الإنسان تغير نفسهم و بعضه يعقبون عملية فكرتهم. لذالك قد طبع لو الفكر كالمفتاح الفكرة في كل الاستدراد عن درجات الإنسان في الارض وليس الإنسان بلا فكرة وما عند معنى في حياتهم.
ذكر عن الفكرة يهتم في حياة الناس وقدرتهم يهتمون في الإنتشار الخير بالتربية العقلية ليعتبر فكرة المنطيقي الذي يملكون الناس.
هارون ناسوطيون عند درجة في فكرة الإسلامية الإندونسية. وفرق فكرته بالرأي الأخرى هو تجديد الفكرة في الفلسفة التي فهمها بالمسؤولية الدينية وواحد منها عن التربية. فكرة الفلسفي مسند على قوة العقلي ويلعب اهتمامها في الدينية وليس لها في العلمية.
ونظر الباحث على خلفية البحث جذب اهتمامه ليبحث بالموضوع فكرة التربية العقلية بنظرية حسن ناسوطيون.
واحد هدف من هذا البحث هو لمعرفة فكرة التربية العقلية بنظرية هارون ناسوطيون الذي ذب فيه : تعريف التربية العقلية و أهدفها ومادتها وطريقتها ومدرسها و طلابها.
استخدم هذا البحث بطريقة البحث الكيفي بجنس المكتبة والمراجع. وجدت البيانات من المراجع بحسن ناسوطيون و يستخدم تقربه بحث التربية لأنها عن التربية العقلية بنظرية هارون ناسوطيون. يتأسس إنجاز في أهدافها بالإكتشاف و المطالع و المحلل واللقاء الضوء. وهذا البحث هو بحث التمهيدي والوصفي. وطريقته بالوصفى المقارن مقرب تاريخي وتفسيري وتربوي. أما طريقة تحليل البيانات يستخدم بتحليل المحتويات. عند ثلاثة متعددة الخطوات في طريقته هم: مقصر البيانات وتمثيله وخلاصة.
أما حصول البحث هم: تربية العقلية بنظرية هارون ناسوطيون بيمارش و يرشد ويبنى العقلي في نفس الإنسان الذي يعملون بفكرتهم من عقلهم. ويعملون مراقبة و منطيقتهم بالإعتبار.
رأى هارون ناسوطيون عن هدف التربية هو شكل الإنسان التقوى. إما مادة التربية العقلية عند هارون ناسوطيون ذب فيها: مادة الدينية ومادة التي كونها بعناصر العلوم.
طريقة التربية العقلية عند هارون ناسوطيون هي زراعة الأسوة الحسنة والنصيحة والهدى في مشكلات الظاهرة والباطنة اللذين يصفين بالفردية أو الجماعية. وتعامل بالبيئة الدار أو البيئة عشرة الطلاب. وتعامله بالمدارس العلوم بطريقة اسخلاص المعلومات ومناقشة.
عند هارون ناسوطيون عن شروط على المدرس كما يلي: أولا، يمكن أن توافر نموذجا جيدا على الطلاب، ثانيا، العلوم رئيسية ترتبط ارتباطا وثيقا على تربية الطلاب. ثالثا لديه معرفة واسعة من الدين وغيرها من التخصصات. رابعا، ومعرفة عامة متوازنة بمعرفة العلم الذي يتعلم بالطلاب.
يتأسس من فكرة هارون ناسوطيون أن الطلاب ينبغي للمسننات فكرتهم من جسمهم وعقلهم و اهتمام منها قلبهم. وليس يعطيهم العلوم ولكن كيف للحفاظ أصبحت الطلاب رجل حذرا.
ثم في تشكل الطلاب ليجعلهم حذرا ما يكفيهم بالتربية العقلية ولكن يجب عليهم لمناسبه بالتربية النفسية لكي يمكن أن يتحقق سليما و فيه يكون هناك توازن بين الروحية والمادية
PEMAKNAAN AYAT MENURUT HARUN NASUTION DALAM BUKU ISLAM DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEKNYA
Harun Nasution is a Muslim scholar who was able to change the exclusive perspective of Islam to an inclusive one, as evidenced by the market acceptance of the book "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya." In this book, the author interprets numerous verses from the Qur'an to address the socio-religious issues of the time, despite not having a background in interpretation. Instead, the author is a scholar who favors more fundamental philosophical thinking. The goal of this study is to interpret the meaning of the Koranic verses found in Islamic books from a variety of perspectives. This research is based on the literature and employs qualitative methods. The book "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya" serves as the primary data source for this study, with secondary data sourced from relevant books, journals, theses, and other scientific articles. The data collection technique was carried out by making a general mapping of the verses used in the book and analyzing the meaning of the verses used by Harun Nasution using the bil ma'tsur method. The study's results reveal that Harun Nasution employs a variety of textual and historical perspectives in his discussions, as evidenced by his interpretation of verses from the Koran in his works. The verse's contextualization does not entirely align with the original text's meaning. In addition, he employs a variety of philosophical approaches in his interpretation, as demonstrated in the text. To elucidate the verses of the Koran on this theme, he references the perspectives of Sufis
Analisis Pemikiran Harun Nasution: Kekuasaan, Kehendak Mutlak Tuhan dan Kebebasan Manusia
This study aims to examine the thoughts brought by Harun Nasution regarding power, God's absolute will and human freedom in an analysis of thought. This is based on Harun Nasution's thoughts which are often the subject of long discussions among thinkers and scholars, one of which is the statement that abandoning rational thought has an impact on the backwardness of Muslims and reason symbolizes human power. His thoughts received various responses from thinkers and scholars, so researchers were interested in examining his thoughts. The author uses qualitative research methods of literature and interpretive analysis, the author tries to collect data then filter and cite various data sources which are then interpreted in order to obtain a valid conclusion. The author's validation method uses method, time and theory triangulation. The results show that Harun Nasution views that God's power and will are limited by rational thinking. God has given freedom to humans according to His Sunnah. God gives freedom to humans to determine what they want so that this human freedom seems to limit the power and will of God. Every moment humans have to choose from several life choices which are essentially still within the scope of God's will.Abstrak: Pemikiran Harun Nasution kerap menjadi bahan diskusi panjang di kalangan pemikir dan cendikiawan, salah satunya adalah pernyataan bahwa keterbelakangan umat Islam adalah dampak dari sikap meninggalkan pemikiran rasionalisme, akal melambangkan kekuasaan manusia. Berangkat dari berbagai macam pemikiran dan respon dari para pemikir dan cendikiawan, maka kami tertarik untuk meneliti salah satu domain pemikiran yang dibawa oleh Harun Nasution terkait kekuasaan, kehendak mutlak Tuhan dan kebebasan manusia dalam sebuah analisis pemikiran. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dan analisis interpretatif, penulis berusaha mengumpulkan data kemudian menyaring dan meneliti serta menukil berbagai data yang kemudian diinterpretasi dala rangkan mendapatkan sebuah kesimpulan yang valid. Metode validasi penulis menggunakan triangulasi metode, waktu dan teori. Harun Nasution memandang bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dibatasi oleh pemikiran rasional, Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia sesuai dengan Sunnatullah-Nya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan apa yang dikehendakinya. Kebebasan manusia ini dengan sendirinya membatasi kekuasaan dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak membatasi kekuasaan dan kehendak-Nya dalam hal ini, manusia sebenarnya tidak mempunyai kebebasan. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia tiap hari menentukan apa yang dikehendaki dan apa yang diperbuatnya. Tiap saat manusia dihadapkan dengan soal memilih dari beberapa alternatif yang dijumpainya dalam hidup sehari-hari.
Kata Kunci: Kekuasaan Tuhan, Kehendak Mutlak Tuhan, Kebebasan Manusia, Harun Nasutio
Nalisis Fungsi dan Tangung Jawab Internal Auditor Dalam Pemeriksaan Aktiva Tetap pada. Pt. Kereta Api (PERSERO) Divre I Sumut & Nad
The purpose of this study was to determine whether the internal auditors have
conducted an internal examination wiyh a good fixed assets. Where fixed asstes
are investment that need to be held either in the field of supervision of
administration and accounting by the internal auditors.
To obtain the materials and data in connection with the writing of this thesis,
the author conducts ressearch method. Types of data collected in the form of
qualitative data, which used data sources of primary data and secondary data, and
data collection techniques in the form of observation and interviews.
The result of internal auditors are known to carry out an internal examination
with a good fixed assets, this observation is supported by result showing that the
function and responsibilities of internal auditor in the examination of fixed assets
are good, but there are weakness in the implementation of the audit is still not
implemented procedures in practise.59 HalamanSkripsi Sarjan
Mitigasi Kebakaran melalui Masyarakat
Upaya dini pencegahan kebakaran telah mampu menurunkan risiko kecelakaan di lingkungan permukiman padat perkotaan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam mitigasi kebakaran, menilai bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran di masyarakat danmengembangkan model berbasis masyarakat dalam mitigasi kebakaran. Kelompok diskusi terarah dilakukan pada 130 informan yang terdiri dariunsur-unsur rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, perlindungan masyarakat atau pertahanan sipil, tokoh masyarakat, dewan kelurahan, karang taruna, dan anggota barisan sukarelawan kebakaran (Balakar). Seluruh informan menilai bahwa masyarakat perlu memiliki tujuan bersama dan motivasi yang kuat untuk mencegah kebakaran guna menurunkan risiko kebakaran serta mencegah dan meminimalkan korban. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang telah dilakukan dalam mencegah kebakaran adalah saling mengingatkan warga lain tentang bahaya kebakaran, remaja dan hansip mengikuti pelatihan Balakar di kelurahan dan setelah pelatihan mempersiapkan kelompok remaja sebagai pelopor yang bergerak memadamkan api saat terjadi kebakaran, serta mempraktekkan perilaku aman saat menggunakan peralatan listrik dan kompor di rumah. Namun demikina, informan belum memiliki suatu model berbasis masyarakat yang khusus menangani kebakaran, kecuali Balakar.Melalui pengembangan model berbasis komunitas ini diharapkan kejadian kebakaran dapat diminimalisir sehingga kejadian kebakaran tidak meningkat pada masa mendatang.Kata kunci: Mitigasi kebakaran, masyarakat, pengendalian kebakaran, anggota balakarAbstractThe efforts on fire prevention and early fire fighting can reduce fire risk mainly in urban slum area. The research objectives were to identify needs community on fire mitigation, to assess types of fire controlling in community, and to develop community-based model in fire mitigation. Focus group discussions were conducted in 130 informants consisted of RT, RW, PKK, linmas/hansip, community leaders, dewan kelurahan, youth organization, and balakar members. All informants considered that community shouldhave the similar objective and strong motivation on fire prevention to reduce fire cases, and also to minimize the number of victims. There were a lot oftypes of preventive efforts on fire cases i.e. reminding other people on fire dangers, youth people and security staffs involved in balakar training at villageoffice, and practicing safe behavior when using electrical tools/kits and stove at home. However, some informants said that they had no specific othercommunity based model on fire prevention, except balakar. By developing community based model, it can reduce fire cases in order not to increase anymore in future.Key words: Fire mitigation, community, fire controlling, balakar membe
PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM (RELIGIUS-RASIONAL) STUDI TOKOH MOHAMMAD NATSIR DAN HARUN NASUTION
ABSTRAK
PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM (RELIGIUS-RASIONAL) STUDI TOKOH MOHAMMAD NATSIR DAN HARUN NASUTION
Pendidikan merupakan corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Di dalam ajaran Islam telah menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi laki laki dan perempuan, dan sangat dibutuhkan seumur hidup. Menurut Ahmad Tafsir secara umum tujuan Pendidikan ialah manusia yang baik. Kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia.
Salah satu tantangan pendidikan Islam saat ini adalah masih terjadinya dikotomi ilmu, artinya terjadi pemisahan antara ilmu- ilmu agama dan ilmu- ilmu dunia yang saling menafikan satu sama lain. Maka dari itu, penulis kemudian membahas kembali tentang pemikiran tokoh dan intelektual muslim Indonesia yang mencoba untuk merumuskan pendidik dalam pendidikan Islam yang lebih moderat (religius- rasional) sesuai dengan harapan agama, bangsa dan Negara, yaitu Mohammad Natsir dan Harun Nasution. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pendidik Dalam Pendidikan Islam (Religius-Rasional) Studi Tokoh Mohammad Natsir dan Harun Nasution”.
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam Religius-Rasional ? (2) Apa Karakteristik Pendidik dalam Pendidikan Islam Religius-Rasional ? (3) Apa Tugas Pendidik dalam Pendidikan Islam Religius-Rasional? Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah library research. Sebagaian data primer yaitu karya Mohammad Natsir dan Harun Nasution sedangkan data sekunder yaitu kepustakaan yang menunjang data primer. Tekhnik Pengumpulan data menggunakan tekhnik kepustakaan, sedangkan tekhnik analisis data menggunakan analisis isi ( content analysis ).
Dari hasil temuan penulis menemukan adanya persamaan Pemikiran Mohammad Natsir dan Harun Nasution tentang pendidik, dimana keduanya sama sama menekankan bahwa seorang pendidik harus memiliki daya analisis yang tinggi dengan keseimbangan antara akal dan wahyu, religious dan rasional, serta dzikir dan fikir. Sehingga seorang pendidik bisa menciptakan generasi penerus peradaban yang mengedepankan kedua aspek tersebut serta tidak lagi berdebat dan mendikotomikan antara aspek duniawi dan ukhrowi.
Kata Kunci : Pendidik, Religius Rasional, Studi Tokoh Mohammad Natsir, Studi Tokoh Harun Nasution
iiABSTRACT
EDUCATION IN ISLAMIC EDUCATION (RELIGIOUS-RASIONAL) STUDY OF FIGURES MOHAMMAD NATSIR AND HARUN NASUTION
Education is a black and white pattern of one's life journey. In Islamic teachings it has been determined that education is one of the activities that are obligatory for both men and women, and is very much needed for life. According to Ahmad Tafsir in general the purpose of education is a good human being. This position has indirectly placed education as an inseparable part of life and human life.
One of the challenges of Islamic education today is the dichotomy of science, meaning that there is a separation between religious sciences and world sciences which deny each other. Therefore, the author then discusses the thoughts of Indonesian Muslim figures and intellectuals who try to formulate educators in more moderate (religious-rational) Islamic education in accordance with the expectations of religion, nation and state, namely Mohammad Natsir and Harun Nasution. Therefore, the author takes the title "Educators in Islamic Education (Religious- Rational) Study of the Characters of Mohammad Natsir and Harun Nasution".
The formulation of the problem in this study are (1) What is the Nature of Educators in Religious-Rational Islamic Education? (2) What are the Characteristics of Educators in Religious-Rational Islamic Education? (3) What are the Duties of Educators in Religious-Rational Islamic Education? In this research approach using a qualitative approach with the type of research is library research. Part of the primary data is the work of Mohammad Natsir and Harun Nasution, while the secondary data is the literature that supports primary data. Data collection techniques using library techniques, while data analysis techniques using content analysis.
From the findings, the authors found that there are similarities in the thoughts of Mohammad Natsir and Harun Nasution about educators, both of which emphasize that an educator must have high analytical power with a balance between reason and revelation, religious and rational, and dhikr and thought. So that an educator can create the next generation of civilization that puts these two aspects forward and no longer argues and dichotomizes between worldly and ukhrowi aspects.
Keywords: Educator, Religious Rationale, Study of Mohammad Natsir's Figure, Study of Harun Nasution's Characte
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Perkumpulan Marga Nasution Di Daerah Kecamatan Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu
The process of implementing traditional marriages in Rokan Hulu Regency still adheres to and upholds customary law traditions, especially for the Mandailing community, one of whom is surnamed Nasution. However, due to the fact that at this time there have been developments and changes to more modern thought, some of the indigenous people of the Nasution clan association do not practice what is customary in the implementation of traditional marriages, so this has led to the disappearance of the customary law tradition in the Mandailing community. The main problem of the study is how the implementation of customary marriages at the Nasution clan association in the Rambah Tengah Barat subdistrict, Rokan Hulu district, and how the legal consequences of marriages carried out according to customary law and not carried out according to customary law at the Nasution clan association in the Rambah Tengah Barat district, district Rokan Hulu. The research method is a type of legal research, observational research or survey, while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied. The results showed that the implementation of traditional marriages at the Nasution Marga Association in the Rambah Tengah Barat District, Rokan Hulu Regency was carried out with several processes, namely the approach of the male party to the female party to carry out the application (Susulu aek / manyapai boru), After the application was received then notification was made. to the man on the receipt of the application (padamos hata), followed by the approval of the application by holding a meeting of the two parties (patobang hata), by marking the woman paying the honest money until the wedding is carried out, then a thanksgiving ceremony or reception accompanied by the tor-tor dance is held. . However, there are still those who do not carry out this implementation due to an agreement between the two families, especially in terms of paying honest money because it will burden women due to a difficult economy. The legal consequences of marriages carried out according to customary law and not carried out according to customary law at the Nasution clan association in the Rambah Tengah Barat sub-district, Rokan Hulu Regency, are marriages carried out under customary law will get customary recognition so that when a problem arises in the family, either in the form of quarrels or divorces, then adat is the first to resolve them, but if the marriage is not carried out according to customary law then if a problem arises then adat people such as the adat parent cannot intervene to resolve it
Implikasi Hukum Pengalihan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pertahanan pada Era Otonomi Daerah
Implementation of Law No. 23 Year 2014 concerning Regional Government as amended by Law No. 9 2015 in lieu of Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 1999 on Regional Autonomy has raised legal implications and influence government policy in the administration of land matters in Indonesia as stipulated in Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law (BAL) and affect the substance of the law of some other legislation.
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as a whole has been given a mandate to the State as the highest organization of all the people with the " Right to Control State" over all the natural wealth of Indonesia both earth, water, space and all the natural resources contained therein and things it also was more emphasized in Article 2 paragraph (2) of Law No. 5 of 1960 on BAL. Rights of control over land by the State the task execution authority of the nation that it contains elements of public law but then born of Law No. 23 of 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 on Regional Government. One of the local government authority in the Act that the service in the land sector. Provisions of the legislation it at least raises the legal implications and influence policies and authority between the central government and district/ city.
Paradigmatic of regional autonomy has granted an autonomous basis to local governments and to all the people in the area to build and organize local government functions well with the principles of independence and accountability of the autonomous governments. Thus all of the authority granted by the central government to local government under Law No. 23, 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 is the right and the authority of the autonomous regional government.
The transfer of authority as mandated by Law No. 23, 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 has raised the legal implications in various dimensions of political, legal, economic and social. One of the objects of research related to conflicts of authority are under construction " land conflict "that land ex HGU PTPN II with an expired HGUnya and has been removed from the area HGU PTPN II, but the utilization of the land has not been fully utilized properly, and even the PTPN II as the owner of SOEs still think it is still an asset of PTPN II before a permit waiver of the ministry of state enterprises. One reason PTPN II considers that there is still right on the land because of the SK-SK concession granted by BPN center where one of the dictum of the contents of that decision is that if there is a waiver on land ex HGU PTPN II must obtain permission of the ministry of state enterprises.
The problem is studied from the research title " IMPLICATIONS OF LAW TRANSFER OF AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF AFFAIRS LAND IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY " are the factors that the transfer of authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy, the type of authority transfer of authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy, and the legal implications of the transfer of authority land matters in the era of regional autonomy.This study uses normative juridical approach supported by empirical data and prescriptive, meaning this study to formulate or perform troubleshooting in accordance with the data and facts and examines in depth the issue. As the object of research that conflicts of authority between the central government and local governments over the transfer of the assets of former state-owned HGU PTPN II are excluded from the concession area of state-owned PTPN II.
Conclusion The study of the topic "Legal Implications The transfer of authority in the administration of land affairs on regional autonomy" is,a), That the factors that cause a transfer of authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy as stipulated in Law No. 23 Year 2014 concerning local government in lieu of Law No. 32 of 2004 was caused by factors philosophical, juridical, political, sociological, economical, local wisdom and culture. Namely philosophical factors that Pancasila as the philosophical foundation of the Indonesian nation has the noble values that have goals and ideals of the nation Indonesia in realizing the common good and social justice, as set forth in the preamble of the Constitution of 1945. Factors that jurisdiction is constitutionally that Article 18 of the 1945 Constitution has provided a legal basis relating to the division of territory or autonomous regions. Political factors namely the strong desire and interest of local government to gain authority in the administration of the affairs of the land to meet the needs of local revenue. Sociological factors such as the people in the area want social change, especially in providing public services. Economic factors namely that the transfer of authority over the decentralized local governments can be more free to explore the source of local revenue, especially in the land sector. Factors local wisdom that local governments have a diverse wealth of each area can be a source of life for the local community and local government development. Cultural factors namely the influence of cultural values in the society, so that the value of the culture can be grown and legal means to make a living in the community. b), That form of transfer of authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy as stipulated in Law No. 23, 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 in its implementation is still shifting in the form of co-administration (medebewind) although the authority has in decentralization and deconcentration or to local governments. This means that the authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy will be intervention by the central government's authority, while the local government authority was limited to matters set and still is the administrative authority.c) That the legal implications of the transfer of authority in the administration of land matters in the era of regional autonomy as stipulated in Law No. 23 of 2014 concerning local government in lieu of Law 32 of 2004 have led to numerous legal implications, for example: Land Conflicts (Conflic of Land), abuse of authority (Maladministratif) and Conflict Policy (Conflic of Policy), Conflict of Norms of Law (Conflict of Norms), the uncertainty of Law (Legal uncertainly) inconsistencies Law (inconsistent of Norms), Emptiness Law (Legal Vacuum) and the vagueness of the Law (Unclear of Norms). lict of policy).As for suggestions or recommendations from the results of this study are 1), It is expected that the Central Government in this case the President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives of the Republic of Indonesia to
immediately make changes or turn the BAL No. 5 of 1960 on the BAL, so that there is legal certainty about land affairs authority between central and local government in the era of regional autonomy explicitly, concrete, systematic, universal,2). It is expected that the central government in this case the President of the Republic of Indonesia and the People's Council of the Republic of Indonesia Perwailan to realize the people's welfare and social justice as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution in the utilization, allocation, use and supply of land for the people of Indonesia earnestly with giving authority to local governments regulate land use without discrimination in accordance with the philosophy of decentralization and agrarian philosophy, and if the authority of the local government land as stipulated in Law No. 23, 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 on local governments is not working properly then the law should have been perfected.3). It is expected that the Provincial Government, Regency/ City that the commitment and consistent in carrying out the mandate of Law No. 23, 2014 in lieu of Law No. 32 of 2004 on local government, especially in the area of authority in the administration of land matters in the provincial government and district government / cities throughout Indonesia in order to realize the purpose of law which is justice, certainty and expediency.440 HalamanDisertasi Dokto
Light physical activity increased body fat percentage in elderly Javanese
The prevalence of obesity in Indonesia is rapidly increasing, particularly in older people. Obesity is characterized by increased percentage of body fat in the form of visceral fat and non-visceral or subcutaneous fat. The aim of this study was to analyze body fat percentage (BFP) and associated risk factors, i.e. type of residence (rural or urban), physical activity, gender, age, intakes of energy and fat, and socio-economic background (educational level and occupational status). This cross-sectional study was conducted on 812 older persons (517 females and 295 males) from December 2007- February 2008 in the cities of Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Wonogiri, Gunung Kidul, and Magetan subdistricts. BFP was assessed using an Omron Fat Analyzer. Nutritional intakes were collected through interviews using semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ). To obtain overall total energy expenditure for physical activity (PA), the energy expenditures for exercise (sports) PA, daily activities, and leisure time PA were added together. The study results indicated that urban residence and light PA at age 55 years constituted risk factors for high BFP. Light PA at 55 years of age was the most influential risk factor, since it was 4.3 times greater than vigorous PA at the same age (OR=4.3; 95% Confidence interval 2.6-7.1) It is recommended to implement nutritional counseling about adequate intakes for increased PA in all age groups (adolescents, adults, older persons), particularly in urban areas with their greater risk of high BFP
Light physical activity increased body fat percentage in elderly Javanese
The prevalence of obesity in Indonesia is rapidly increasing, particularly in older people. Obesity is characterized by increased percentage of body fat in the form of visceral fat and non-visceral or subcutaneous fat. The aim of this study was to analyze body fat percentage (BFP) and associated risk factors, i.e. type of residence (rural or urban), physical activity, gender, age, intakes of energy and fat, and socio-economic background (educational level and occupational status). This cross-sectional study was conducted on 812 older persons (517 females and 295 males) from December 2007- February 2008 in the cities of Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Wonogiri, Gunung Kidul, and Magetan subdistricts. BFP was assessed using an Omron Fat Analyzer. Nutritional intakes were collected through interviews using semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ). To obtain overall total energy expenditure for physical activity (PA), the energy expenditures for exercise (sports) PA, daily activities, and leisure time PA were added together. The study results indicated that urban residence and light PA at age 55 years constituted risk factors for high BFP. Light PA at 55 years of age was the most influential risk factor, since it was 4.3 times greater than vigorous PA at the same age (OR=4.3; 95% Confidence interval 2.6-7.1) It is recommended to implement nutritional counseling about adequate intakes for increased PA in all age groups (adolescents, adults, older persons), particularly in urban areas with their greater risk of high BFP
- …
