1,720,969 research outputs found
Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process
Get PDFThis paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown), the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan huku
PERLINDUNGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTERI DALAM HAL SUAMI BERPOLIGAMI DI KOTA YOGYAKARTA
Get PDFThe research was aimed at identifying the protection for wives’ rights provided by judges in granting the permit for husbands’ polygamy and the effort done by wives in terms of unfulfilling their rights by husbands committing polygamy. This research was a normative law research which studied the law materials using the library research. The authoritative law sources were Koran and Hadits. The main resources were judges of religious courts. The results showed that: (1) the efforts attempted by the judges to protect the wives’ rights in terms of husbands wanting to do polygamy, that is: (a) the judges invited the wives or future wives to be asked about the statement on the willingness to become first and second wives and asked to give description about the risks of having husbands doing polygamy. Then, the statements were done in the written form; (b) the judges asked the wives’ brothers and sisters to be present in courts to provide a statement saying that the wives are suffered from mental disorders and unable to be present in the courts; (c) judges asked the husbands to provide written statements stating that they are willing to behave fairly and able to provide guarantee for the wives and children’s daily life needs. (2) wives’ efforts to defend their rights which are not fulfilled by their husbands doing polygamy were wives putting forward the sue for their rights to the religious courts for Muslims, and to the State Courts for non-Muslims
PERLINDUNGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTERI DALAM HAL SUAMI BERPOLIGAMI DI KOTA YOGYAKARTA
Get PDFThe research was aimed at identifying the protection for wives’ rights provided by judges in granting the permit for husbands’ polygamy and the effort done by wives in terms of unfulfilling their rights by husbands committing polygamy. This research was a normative law research which studied the law materials using the library research. The authoritative law sources were Koran and Hadits. The main resources were judges of religious courts. The results showed that: (1) the efforts attempted by the judges to protect the wives’ rights in terms of husbands wanting to do polygamy, that is: (a) the judges invited the wives or future wives to be asked about the statement on the willingness to become first and second wives and asked to give description about the risks of having husbands doing polygamy. Then, the statements were done in the written form; (b) the judges asked the wives’ brothers and sisters to be present in courts to provide a statement saying that the wives are suffered from mental disorders and unable to be present in the courts; (c) judges asked the husbands to provide written statements stating that they are willing to behave fairly and able to provide guarantee for the wives and children’s daily life needs. (2) wives’ efforts to defend their rights which are not fulfilled by their husbands doing polygamy were wives putting forward the sue for their rights to the religious courts for Muslims, and to the State Courts for non-Muslims
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY
Get PDFOrang yang tidak hadir (afwezig ) sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya
PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUCIA
Get PDFFiduciary transfer of ownership is done through constitutum possessorium which means that the transfer is followed by an object control. The object of fiduciary assurance consists of chattels or moving objects and immovable objects which cannot be loaded with mortages, the transfer of chattels with real submission. As an effort to give a legal policy to the fiduciary assignor (creditor) and to fulfill the publicity principles, Government through the UUJF requires the creditor to register the fiduciary assurance in the Fiduciary Registration Office. That regulation is stated in the article 11 of UUJF. This study is a normative legal research with the research question as follow, “Can the elements of torts be implemented to the creditor or fiduciary assignee so that the creditoris considered doing the unlawful act?” The primary data are used in the study. The analysis results show that the elements of tort cannot be implemented to the creditor who does not register the fiduciary assurance in the Fiduciary Registration Office. Therefore, he is not considered doing the unlawful act
PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI DIY
Get PDFABSTRAK Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam kondisi yang normal orang tua yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anak. Kenyataan dalam masyarakat banyak anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena beberapa sebab. Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hakhaknya sebagai anak?, (2) Apa program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dan apa kendalanya dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undangundang. Selain penelitian hukum normatif juga dilakukan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah; (1) Hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi bagi pengembangan kepribadian anak santri, yaitu meliputi; pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, keamanan (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua santri, adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri. Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara; pengasuh berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.Key words: Panti Asuhan Muhammadiyah, hak anak, perlindungan anak
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR
Get PDFPeople who are absent do not lose their status as legal subjects who have rights and obligations. For this reason, it is necessary to protect both the interests and property. The purpose of this study was to find out whether the Heritage Hall had fulfilled its function in managing the assets of people who were not present. This research is a normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and a law approach. The informant in this study is an Islamic Civil Law Expert. The study is showed 3 results. First, the Heritage Property has fulfilled its function in managing the assets of people who absent. Second, the existence of the Institution of Treasury Hall can provide legal protection for the assets of people who absent. Third, the function of the Treasure House in managing the assets of people who absent can be said to be in accordance with Islamic law. Although the task of managing or managing the assets of people who absent is different, in Islamic Law the institution authorized to take care of the assets of people who absent is the Temporary Zakat Agency according to the Civil Code, the management of assets that are not present is the Heritage Hall . However, the essence is same, both the Amil Zakat Institution and BHP in principle represent the State in managing the assets of people who absent
DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH TERKAIT DENGAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 53/PDT.G/2016/PN.KLN
Get PDFSetiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukan serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merukpakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan
Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata
Get PDFABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik
Get PDFPerjanjian jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dan akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan setelah mendapat pengesahan melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normative yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa hakim mengabulkan gugatan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas dasar terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tanah, kuitansi jual beli, dan keterangan para saksi sehingga putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dapat dijadikan pengganti akta PPAT guna syarat balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan putusan memiliki kekuatan hukum tetap
- …
