1,720,964 research outputs found
Keadilan Transisional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia
Get PDFGrave violations human rights (human rights) which occurred in authoritarian countries pose victims of serious violations of human rights. As a result, during the transition from an authoritarian regime to a democratic regime came the serious human rights violations settlement demands voiced by victims of serious human rights violations and their heirs. Similar conditions also occur in Indonesia, which was once ruled by authoritarian regimes that use repressive laws to keep themselves in power in the period 1966-1998. Along reformasi in 1998, there was a period of transition in Indonesia, which brings the impact of reforms in all areas, including judicial reform
PERLINDUNGAN IIUKUM TERHADAP KOREAN jPELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN MASSAL PADA KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET DI BANYUWANGI
Get PDFRecently the human rights enforcement is not dominant expression of individualism, but is has already become an understanding of a basic right born as a blessing from the All Mighty God; therefore it makes the understanding of the human right generally more humanistic and it is formed is a right sticked on the human destiny.
Whenever titer is a human right violation, our country must protect the victims of the human right violation based on the international referrences on the human rights enforcement. The human right violation is against the religious values, ettiquettes and Pancasila morality. In Indonesian Criminal Law, human right violation is a very serious problem so that it needs to formed in Criminal Law Policies based on the international instrument about human right. It is an effort from the government to protect the victims'interest in the violation, since the criminal law which is applied in Indonesia so far protects the doer's interests than that of the victims of the crime; in this case the human right victims are included. Furthermore it deals with the human right victims which are caused by the mass riot like the one happened in Banyuwangi with the case of sorcerer.
The mass riot happened in Banyuwangi and the sorcerer rumors in 1998 caused the victims of the human right violation which includes the primary victims and secondary ones appeared after the law enforcement is done. The sorcerer case in Banyuwangi is not a new thing anymore, but it has happened so fat and it becomes a peak after the reformation in 1998 with the reason in the mass violation that happened in some cities in Indonesia, the doers are not taken into the court. Besides, the sorcerer and the witch practice as a methaphysic crime is not taken care in. the Indonesian regulation. Meanwhile, the law protection aplication towards the human right victims is noted in the regulation about the human right and dealing with the human right. court.
The application of the law protection towards the human right victims is not done yet, since the applied regulation in the human right court regulation especially dealing with the law on the victims is not available. Therefore, to support the application of the law protection towards the human right victims needs to be formed with the application in giving the compensation and restitution for the human right victims.
Pada saat ini penegakan hak asasi manusia bukan lagi dominan menjadi perwujudan paham individualisnr dan liberalisme, tetapi sudah menjadi pemahaman sebagai hak dasar yang lahir sebagi anugerah dari Winn Yang Matta Esa, sehingga menjadikan pemahainan tentang hak asasi manusia (HAM) yang secara umum lebih manusiawi dan dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia.
Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), negara wajib melindungi korban pelanggaran HAM dengan mengacu pada berbagai instrumen intemasional tentang penegakan HAM. Terlebih lagi pelanggaran HAM dipandang bertentangan dengan ni ai-nilai agama, etika, dan moral Pancasila. Di dalam bidang hukum pidana di Indonesia, pelanggaran HAM merupakan masalah yang serius sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan hukum pidana dengan mengacu pada instrumen internasional tentang penegakan HAM. Ini merupakan upaya bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan korban (victim) pelanggaran HAM, karena hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia selama ini lebih melindungi kepentingan velaku daripada korban kejahatan, termasuk di dalamnya korban pelanggaran HAM. Apalagi korban pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kerusuhan massal seperti yang terjadi di Banyuwangi dengan isu dukun santet.
Kerusuhan massal yang terjadi di Banyuwangi dengan isu dukun santet pada tahun 1998 menimbulkan korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sedikit jumlahnya, yang meliputi primary victim dan secondary victim yang timbul kemudian setelah proses penegakan hukum berlangsung. Isu dukun santet yang marak di Banyuwangi bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah lama berlangsung dan menjadi puncaknya setelah reformasi bergulir pada tahun 1998 dengan alasan dalam kerusuhan massal yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, pelakunya tidak terjerat oleh hukUm. Disamping itu, perilaku dukun santet dan sihir dipandang jahat sehingga bagi pelakunya patut diadili oleh massa, serta keberadaan santet dan sihir sebagai kejahatan metafisis belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan realisai perrlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dituangkan ke dalam UU Hak Asasi Manusia dan UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Realisasi perlindungan huktun terhadap korban pelanggaran HAM belum dapat terlaksana, mengingat peraturan pelaksana yang terdapat dalam UU Pengadilan. HAM, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban belum tersedia. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM perlu diundangkan peraturan pelaksananya dengan disertai dengan realisasi yang berupa pemberian ganti rugi, kompensasi, dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM
Kebijakan Publik Bagi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat
Get PDFMasyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras dan antar golongan. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok minoritas keagamaan seperti Kristen, Katolik, bahkan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dahulu kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut dapat hidup tenang berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas dalam menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut adanya intimidasi dan penyerangan.Namun dinamika kehidupan beragama membentuk sikap yang berbeda oleh masyarakat. Dalam dinamika tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menangani potensi konflik horizontal di masyarakat
Kewenangan PPPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi
Get PDFThe Crime of Money Laundering (TPPU) is one of the criminal acts that is relatively new and interesting to review. Discussing money laundering offenses means having to discuss predicate crimes. The Crime of Money Laundering (TPPU) or better known as money laundering is a further criminal act or layering crime. The predicate offense is referred to in Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (PPTPPU). In the explanation of Article 74 of the PPTPPU Law as conditional constitutional, the explanation interprets the phrase "investigator of predicate crimes", must be interpreted as "an official or agency that is authorized by laws and regulations to carry out investigations". There are six institutions that have the authority to investigate money laundering offenses, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN), the Directorate General of Taxes and the Customs and Excise Directorate of the Ministry of Finance. Thus, not all "predicate crime investigators" can conduct ML investigations. The only authorized civil servants as investigators of money laundering offenses are Civil Servant Investigators (PPNS) for Taxes and Customs and Excise Civil Service Investigators. This is the official interpretation given by the legislator himself, which is contained in the explanation section of Article 74 of the PPTPPU Law. This raises problems for the The Crime of Money Laundering (TPPU) law enforcement process because it must be handed over to other law enforcers who are authorized to conduct The Crime of Money Laundering (TPPU) investigations or delegated to police investigators for separate investigations (splitsing). However, the controversy over the interpretation of Article 74 of the Money Laundering Law was resolved by the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021, which expanded the meaning of 'predicate criminal investigator' in the provisions of Article 74 of PPTPPU Law. So, all PPNS who have investigated the 'predicate crime' given by law are authorized to conduct TTPU investigations. This study uses a normative juridical method, which examines using an approach based on legislation, theories and legal concepts. Simultaneous investigations between the investigation of predicate crimes and money laundering are in line with the principles of case handling, namely simple, fast and low cost. By being given the authority to investigate TTPU to “predicate crime investigators”, it is hoped that case handling and law enforcement of TTPU can run quickly, simply, more optimally and effectively
Kedudukan Hukum BAP Atas Penyimpangan Proses Penyidikan Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP
No full textKebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum dalam persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasa156 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, tentangformalistic legal thinking, dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, menjadikan hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusia terhadap diri tersangka, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void)
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Get PDFKekerasan berbasis gender (gender based violence) merupakan tindak kekerasan diakibatkan oleh relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki dan ditandai dengan relasi yang powerlees dan powerful antara keduanya. Berbagai kekerasan spesifik gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan kultural serta ideologi patriarkhi yang selalu memposisikan perempuan sebagai objek dan berada dipihak yang tertindas dimana hal tersebut telah memasuki semua struktur kehidupan.
Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini pertama, teori kekerasan yang digunakan untuk menganalisis terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kedua prinsip kesetaraan gender yang akan menjadi pisau analisis dalam membahas posisi perempuan dalam perspektif hak asasi manusia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian mengidentifikasi masalah (problem-identification), dan kemudian mencari penyelesaian dari masalah (problem-solution), adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kesetaraan Gender, Hak Asasi ManusiaKekerasan berbasis gender (gender based violence) merupakan tindak kekerasan diakibatkan oleh relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki dan ditandai dengan relasi yang powerlees dan powerful antara keduanya. Berbagai kekerasan spesifik gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan kultural serta ideologi patriarkhi yang selalu memposisikan perempuan sebagai objek dan berada dipihak yang tertindas dimana hal tersebut telah memasuki semua struktur kehidupan.
Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini pertama, teori kekerasan yang digunakan untuk menganalisis terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kedua prinsip kesetaraan gender yang akan menjadi pisau analisis dalam membahas posisi perempuan dalam perspektif hak asasi manusia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian mengidentifikasi masalah (problem-identification), dan kemudian mencari penyelesaian dari masalah (problem-solution), adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.
Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusi
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
