39 research outputs found
Kedudukan Anak dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Agam
No full textUntil now Indonesia has had no a certain national law of legacy yet. Therefore, the regulation of legacy prevailing in society is still pluralistic. Some of them are western civil legacy law, Islamic legacy law and traditional legacy law; all the three laws have different characteristics to each other. The people of Agam Regency, as apart of Minangkabau ethnic group, have their own particular legacy system inherited from their ancestor. This law is known as Minangkabau traditional legacy law which is basically influenced by the matrilineal system that mainly inherits properties for daughter (woman), the implementation of the law in the society is very complicated, since all the people of Minangkabau ad here Islamic religion which has a different regulation in inheriting property compared with the Minangkabau traditional legacy law. Therefore, it's necessary to discuss the position of children in legacy considering that here is nothing unity of law to reach a settlement. This study is a descriptive analysis. The approaches used are normative and juridical sociology. The location and population of research are in Agam Regency and it's people. The samples are taken from the people living in 4 villages in IV Angkat Candung and 4 villages in Baso sub regency. The total respondent are 80 people plus some informer from judges of Religion Court, the judges from Civil court, the boards of Kerapatan Adat Nagari and some devourers of the villages. Data are collected by using questionnaire, interview and library study. The collecting data are analyzed qualitatively using deductive and inductive methods. The results of study show the arrangement of legacy is a basically fundamental pole for Minangkabau people. It should be inherited and ever be sold or pawned. For higher property, the regulation of inangkabau traditional law is implemented. Here property of a man is VDalam bidang hukum kewarisan sampai sekarang bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional, sehingga hukum yang berlaku dalam kalangan masyarakat masih bersifat pluralistik, ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata Sarat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem hukum waris tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat Kabupaten Agam merupakan bahagian dari masyarakat Minangkabau yang juga memiliki hukum waris adat tersendiri yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Kewarisan adat Minangkabau pada dasarnya pengaruh dari sistem kekerabatan matrilineal sehingga ahli waris ditarik dari garis ibu/perempuan. Persoalan kewarisan di Minangkabau merupakan persoalan yang cukup rumit, di satu sisi penyelesaiannya mengacu kepada hukum adat, di sisi lain masyarakatnya dari sudut agama adalah penganut Islam, yang tentu sistem kedua kewarisan tersebut berbeda. Karena itu perlu dibahas bagaimana kedudukan anak dalam kewarisan mengingat belum adanya kesatuan hukum terhadap penyelesaian kewarisan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis lokasi penelitian di Kabupaten Agam sedangkan populasi adalah masyarakat Kabupaten Agam, sampel adalah masyarakat yang berada di Kecamatan IV Angkat Candung dan Kecamatan Baso dengan masing-masing 4 desa yang kesemuanya berjumlah 8 desa. Sedangkan responden berjumlah 80 orang ditambah dengan informan dari Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri, Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Kepala Desa masing-masing desa sampel dan Alim Ulama. Pengumpulan data dengan qoesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisls secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kedudukan dan fungsi harta pusaka adalah ibarat tiang agung Minangkabau yang harus dilestraikan sehingga tidak boleh dijual ataupun digadai. Sehingga dalam pewarisan harta pusaka tinggi masih berlaku hukum adat yang berarti harta diwariskan kepada kemenakan kalau pewarisnya adalah ayah/mamak tapi apabila pewarisnya adalah ibu/perempuan maka ahli warisnya adalah anak-anaknya. Ketentuan kewarisan Islam tidak bisa dijalankan dalam pewarisan harta pusaka tinggi mengingat tidak ditemuinya unsur-unsur pewarisan Islam di sana, tapi proses tersebut tidak menyalahi dalam hukum Islam karena ada yang menyamakan harta pusaka tinggi dengan harta wakaf. Sedangkan harta pusaka rendah diperuntukkan untuk menghidupi keluarga yang lebih kecil yaitu anak dan isteri. Sehingga ahli waris dalam harta tersebut adalah anak-anaknya. Dalam pembagian harta pusaka rendah ini adalah pengaruh dari hukum waris Islam. Tetapi hukum waris Islam tidak dijalankan secara murni karena ada penyimpanganpenyimpangan terutama dalam proses pembagian hak masing-masing ahli waris, ada yang membaginya sesuai dengan hukum waris Islam, ada yang menyamaratakan pembagiannya sesama ahli waris dan ada yang penyelesaiannya dengan jalan musyawarah. Memang dasar filosofis adapt Minangkabau adalah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", tetapi dalam aplikasinya terutama dalam kewarisan belum berjalan secara murni, di antara faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam serta masih adanya pengaruh hukum Adat dalam menyelesaikan kewarisan. Titik taut antara hukum waris Islam dengan hukum adat terletak pada berjalannya asas bilateral, individual dan ijbari, walaupun itu belum berjalan secara murni sedangkan perbedaannya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat dalam pembagian hak masing-masing.134 HalamanTesis Magiste
Sistem Penetapan Harga Barang Thrifting di Pasar Mandau Duri dalam Perspektif Fiqh Muamalah
No full textJurnal ini dilatarbelakangi oleh fenomena thrifting yang sekarang sedang naik daun di kalangan masyarakat umum, khususnya di Pasar Mandau Duri, di mana penetapan harga seringkali dipengaruhi oleh merek, kondisi barang, dan keunikan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi struktur harga barang bekas di Pasar Mandau Duri dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh Muamalah). Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan teknik analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Pengamatan langsung di Pasar Mandau Duri, analisis dokumen, dan wawancara dengan pedagang dan konsumen digunakan untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cara penetapan harga barang thrifting di Pasar Mandau Duri khususnya menetapkan tujuan penetapan harga, menilai permintaan, menghitung biaya, memilih strategi penetapan harga, dan memutuskan harga akhir, dengan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya, biaya produksi, kelayakan barang, permintaan dan penawaran, serta elastisitas permintaan. Pedagang cenderung menerapkan harga umum yang tidak jauh berbeda dengan pasar lain dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan kebebasan memilih barang, yang berkontribusi pada stabilitas harga. Jika ditinjau dari segi fiqh muamalah, penetapan harga barang thrifting yang dilakukan oleh pedagang yang ada di Pasar Mandau Duri telah menerapkan prinsip mekanisme pasar bebas yaitu mengupayakan harga yang adil, menawarkan produk berkualitas tinggi dan menetapkan harga yang jelas. Mereka tidak memaksakan harga tinggi, melainkan menyesuaikannya dengan harga pasar dan kondisi barang
Measuring "Village Regulations" in Urban Community Relations in the City of Bukittinggi, West Sumatra
Full text linkMigrant workers usually come to a city for economic reason as cities are still deemed to provide much available economic opportunities. Urban communities, on the other hand, typically preserve village regulation that they specifically formulate in dealing with comers like what occurs in Bukittinggi, West Sumatra. On the basis of it, this article aims to portray the village regulation taking sample at the Campago Guguak Bulek Nagari, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, West Sumatra. The research problems are on the current village regulation from its establishment, form, dissemination, sanction, stratification of legal subjects, and the effect as well as how the regulation will look like in the future. This is a qualitative normative research using in-depth interview with comers who directly deal with local regulations as well as local communities as the one who preserve the regulation. It found that regulations at Bukittinggi emphasize protection of the local economy and socio-cultural aspect. More specifically, it aims to regulate life together, protect rights and obligations as well as social institutions, maintain safety and order, and improve community welfare. This all make the village regulation deserve for future preservation.
(Salah satu alasan perantau mendatangi sebuah kota biasanya adalah faktor ekonomi. Kota-kota besar hingga hari ini masih dianggap menawarkan banyak peluang ekonomi. Masyarakat kota, di sisi lain, biasanya memiliki berbagai aturan khusus bagi para pendatang seperti yang terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari situ, artikel ini ingin memotret hubungan antara aturan lokal di Bukittinggi dengan para pendatang di situ, khususnya di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatra Barat. Pertanyaan penelitian ini adalah seputar peraturan kampung yang berlaku mulai dari pembentukan, bentuk-bentuk, sosialisasi, sanksi, subyek hukum, dan efeknya. Selain itu, akan dilihat juga bagaimana prediksi akan ‘nasib’ peraturan ini di masa mendatang. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pendatang maupun komunitas lokal sebagai salah satu metode penggalian data utamanya. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut menitikberatkan pada perlindungan sosial—ekonomi lokal, utamanya perihal aturan-aturan hidup berdampingan, perlindungan hak dan kewajiban, pranata sosial, jaminan keamanan dan ketentraman, serta peningkatan kesejahteraan. Inilah yang membuat peraturan tersebut layak untuk tetap berlaku hingga di masa mendatang
Developing Minangkabau Teaching Material of Nationality Insightas An Effort to Counterradicalism for IAIN Bukittinggi Students
No full textPEMBELAJARAN KOSA KATA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN BAHASA ARAB SISWA MTS SWASTA FAJRUL IMAN PATUMBAK
Full text linkLearning strategies are used in a series of learning systems that play a very important role in its success. This research is motivated by the variations in the use of learning methods that are carried out by Arabic language teachers at MTs Swasta Fajrul Iman Patumbak to deliver Arabic learning materials to students, so that students are able to master competencies in accordance with existing learning objectives. Where it is known that in learning Arabic students must be able to master four skills. Listening skills, speaking skills, reading skills and writing skills. Of course, here the teacher must master and use methods that are in accordance with the learning material. The type of research that the author does is a qualitative approach. The results of this study are the teacher's Arabic vocabulary learning strategy using grammar translation strategies (Tariqah al-Qawa'id wa al-Tarjamah), direct strategies (al-Tariqah al-Mubasyarah), reading strategies (Tariqah al-qira'ah ), and Audio-Lingual strategy (al-Tariqah al-Sam'iyyah wa al-Syafawiyyah). The obstacles faced by students and teachers during the process of learning Arabic vocabulary include the obstacles faced by teachers are the lack of interest of students in learning Arabic, the weakness of students' learning enthusiasm due to lack of desire to learn Arabic vocabulary, and students do not understand the meaning of the importance of learning Arabic vocabulary, and the lack of Arabic practice. While the obstacles faced by students include lack of mastery of Arabic vocabulary so that it is difficult to pronounce Arabic, difficulty in memorizing Arabic texts and difficulty in compiling sentences using Arabic.
اهمية الجوانب ÙÙ‰ تعليم الكتابة العربية
No full textArabic writing is the most difficult of language skills. There are many problems that will be faced by Arabic language learners in terms of writing special words form from right to the left. They must understand nahw and á¹£arf. A reader can not get a true information from the text if there is wrong writing. Hence there are grammars, steps and rules that must be known by Arabic language learners. In this article, the author also suggests some goals of learning Arabic. In the end, he writes some sorts of teaching writing skill, grammatical and application, vocabularies and application, and some Arabic writing styles. This study using library research by analyzing some books related for this discussion.
Keywords: Instruction; Writing Skills; Arabic Languag
The Konsep Fikih Otoritatif dalam Pendekatan Hermeneutika Khaled Abou El Fadl
No full textThis article discusses about Abou El Fadls hermeneutic thought which responses to the spreading of otoritarianism fatwa in America and Kingdom of Saudi Arabia. This research is a normative juridical research using a conceptual approach from the thoughts of Khaled Abou El Fadl who criticizes fatwas that discredit women's gender rights and biases under the pretext of saying that this is God's will. The results of this study illustrate that the Hermeneutics offered by Abou El Fadl consists of three components, the author, the text and the reader. In this case, the author, Abou El Fadl focuses more on the sunnah and does not criticize the Qur'an because it is included in the realm of faith. This in the text he wants the text to always be open and read with a study of history without avoiding the normative values ​​in it. Meanwhile, in terms of the reader, the leader of the reader must master the five requirements that he has conceptualized so that he is not arbitrary in his storage
ANALISIS PUTUSAN DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)
Full text linkAdanya pengalihan talak raj’i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj’inya menjadi talak bain.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj’i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum, karena dalam realitanya undang-undang itu bersifat statis kaku, sedangkan masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, berkembang setiap waktu. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
Deviasi Arah Kiblat Mushalla SPBU Jalur Lintas Padang-pekanbaru dalam Tinjauan Pengukuran Arah Kiblat Kontemporer
No full textMenghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat, sehinggadimanapun seseorang berada, maka ia harus menghadapkan wajahnya kekiblat. Mushalla-mushalla di SPBU merupakan alternatif bagi musafir dalammenunaikan kewajiban ibadah shalat mereka, dan kuantitas orang yang shalatdi sana mungkin lebih ramai daripada masjid itu sendiri. Hal ini karena mushallatersebut terbuka setiap saat. Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunanSPBU bukan ditujukan untuk memfasilitasi orang untuk melaksanakan shalat,berbeda dengan masjid yang memang disengaja untuk itu. Akibatnya bisa sajapengelola SPBU tersebut tidak terlalu memperhatikan persoalan arah kiblat.
Oleh karena itu penelitian ini mencoba melakukan survey arah kiblat padamushalla-mushalla yang ada di SPBU sepanjang jalan lintas Padang Pekanbaru,karena jalur tersebut merupakan jalur yang sangat ramai dan pada setiap SPBUterdapat mushalla dengan berbagai kondisinya. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum arah kiblat mushalla yang ada di jalur lintas PadangPekanbaru belum akurat dengan deviasi antara 0010†sampai 300. Hal ini karenadi awal pembangunannya tidak diukur oleh ahlinya dan umumnya dilakukandengan berpatokan kepada masjid terdekat atau hanya dengan mengandalkantukang bangunan saja
Culture in the Pesantren Environment in shaping Figures’ Character in Novel
No full textThis research is based on the indication that the environment has an influence in shaping the character of a character or person. The purpose of this study is to reveal the culture in the pesantren environment in shaping the character of the characters. The object of this research is the novel Merindu Baginda Nabi by Habiburrahman el-Shirazy. This research is in the realm of the sociology of literature, with a Gramscian hegemonic approach. The research method used is descriptive qualitative. The steps of the research work carried out were to make a questionnaire related to the culture of the pesantren and distributed to representatives of the students community. Then in-depth interviews with representatives of the student community. Data analysis includes the interpretation of words, sentence phrases, texts, and discourses in the novel Merindu Baginda Nabi. As far as the author knows through literature and access to journals, research on the Novel Merindu Baginda Nabi with Gramsci's hegemonic approach, has not been found. The results of the study indicate that the pesantren environment forms students who have religious values. The figure who represents this value is Rifa. Rifa is a child who diligently worships, studies, and achiever. He also has a culture of hard work in achieving his goals. Other figures such as Mr Nur also have a humble character. The relationship and hegemony between the characters in the novel went well and peacefully. The values of kindness and culture in the pesantren (religious, humble, and hard working) are able to bind the relationships of the characters in the novel into harmony
