1,720,969 research outputs found
PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DJ PENGADJLAN NEGERI BENGKULU
No full textIn a process ofcourt, there is an authentication process through the investigation of evidence equitments. One of them is the accused explanation. The aim of this research are: to know the role of this evidence equitments in solving the criminal case. And to know what are the factors which are wed by the judge in determining whether to accept or reject the accused explanation evidence. This research is empirical. The result of this research showed that: (1) The role of accused explanation evidence in solving criminal case is used as a evidence equitment in court authentication. It is used as a consideration by the judge comilte in deciding criminal case. (2) The jactors which are used by the judge in accepting the accused explanation evidence is the explanation which ;s given by the accused in court about the action that he/she did, knew orfaced by him/herself This expfunation should has compatibility with the other evidence equitments. Besides, Ihe judge should has belief thai the explanation is honest. Ifthe judge think that il ;s dishonest he/she can reject iI
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA BENGKULU
No full textOne provision in the juvenile justice system that must be implemented by the probation officer as a case study ofsocial (social studies), and it will be considered in the juvenile justice system. However, the existence ofa probation officer is less ofa concern, as ifthe child's role in the handling ofthe problem is the police, prosecutors, judges and prisons alone. This study discussed the role ofthe probation officer in the juvenile justice system and their constraints in doing their part in juvenile justice system. This study used the empirical approach to social law as a descriptive analysis. The results of this study show that the role of the probation officer in the juvenile justice system is a probation officer conducts research community, seeking information about children that could be done with the interview or collect data with home visits. This is done to make the social case study report become useful as a recommendation to the investigator or to assist thejudge in the court to make the right decisions for the child. Probation officers also conduct supervision or guidance for the child during the examination by the police, prosecutors andjudges. This is to prevent violations ofchildren's rights. There are two constraintsfaced by the probation officer, as constraints in the case studies on social, and constraints in the implementation of the juvenilejustice system. This study suggests to improve coordination between law enforcement agencies with the probation officer that will protect the interests of the child better
KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
No full textBank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Padahal Bank sebagai industri keuangan sering menjadi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di Indonesia? Dan Bagaimanakah kedudukan rahasia bank terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia. Adapun hasil penelitian adalah bahwa bank harus memgang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan. Indonesia menganut teori nisbi (relatif) mengenai rahasia bank, jadi dimungkinkan bank membuka rahasia nasbahnya untuk kepentingan negara. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBER SEX (MENGGUNAKAN INTERNET UNTUK TUJUAN SEKSUAL) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
No full textCyberspace telah menciptakan bentuk kejahatan baru, sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan tekhnologi informasi dan telekomunikasi yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing disebut cyber crime. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan . Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, khususnya terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum serta sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan cyber crime dibidang kesusilaan. Langkah yang dilakukan adalah inventarisir kententuan perundang-undangan dibidang kesusilaan dan cybercrime (cybersex ) . Hasil penelitian akan dianalisis dan ditafsirkan serta diperbandingankan, sehingga didapat persamaan dan perbedaan masing-masing ketentuan tersebut yang berlaku di berbagai negara. Penelitian menghasilkan kesimpulan (1) Cyber sex jika dilihat dari sudut yuridis normatif, yuridis konsptual/teoritik/keilmuan, jurisprudensi, pandangan pakar/artikel cyber crime (cyber sex ), agama dan dari sudut akibat sosial (dampak negatifnya) maka cyber sex adalah zina yang merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. (2) Dalam praktik peradilan khususnya kasus cyber sex hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan menggunakan hukum yang ada ( the existing law ) untuk mengatasi masalah cyber sex yang timbul, dengan menyatakan bahwa cyber sex atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP
PERBANDINGAN LEGALITY PRINCIPLE DAN THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND OTHER ACTORS/INSTITUTION IN THE CRIMINAL PROCEDURE DI INDONESIA DAN NORWEGIA
No full textDi dunia ini secara garis besar terdapat empat sistem hukum yaitu civil law system, common law system, islamic law system, dan socialist law system. Antara negara di dalam satu sistem hukum bisa saja berbeda, apalagi dengan negara yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Contohnya Indonesia dan Norwegia, walaupun sama-sama merupakan negara civil law system, akan tetapi antara Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan, misalnya mengenai Asas Legalitas maupun mengenai lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum, dimana membandingkan antara hukum di negara Indonesia dan negara Norwegia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode dokumen yaitu dengan cara menggali data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif. Lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif ke induktif untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian adalah antara Indonesia dan Norwegia sama- sama menganut asas legalitas, dengan prinsip memberlakukan undang-undang yang lebih menguntungkan. Di Norwegia ini mirip dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia. Namun prinsip tersebut di Norwegia berlakunya lebih terbatas dibandingkan dengan di Indonesia, bahwa KUHP Norwegia nampaknya lebih mengutamakan undang-undang yang lama, atau undang-undang yang berlaku pada saat delik terjadi. Antara Indonesia dan Norwegia meletakkan pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan mengadili. Dimana antara Indonesia dan Norwegia sama-sama mengenal adanya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung. Di dunia ini secara garis besar terdapat empat sistem hukum yaitu civil law system, common law system, islamic law system, dan socialist law system. Antara Selain itu di Indonesia jika terjadi perkara pidana, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat terjadinya perkara dan juga untuk perkara militer haruslah diselesaikan melalui pengadilan militer atau juga pengadilan konekstitas apabila melibatkan pelaku sipil dan militer. Sedangkan di Norwegia Untuk perkara militer bisa diselesaikan di Pengadilan Neger
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Penal Mediation as a Medical Dispute Settlement for Hospital Malpractice Cases in Indonesia
Get PDFPenal Mediation is an alternative form of case settlement that originates with the idea of restorative justice. Seeing a large number of medical personnel being convicted in malpractice cases (primum remedium), mediation in dispute settlement for malpractice cases in hospitals becomes the concept of victim protection, harmonization, and overcoming rigidity/ formality in the applicable system. Therefore, the purpose of this study is to find solutions to avoid the adverse effects of the Criminal Justice System with the concept of mediation as an effort to resolve malpractice cases in the future. This paper used normative legal research or library research with a statute, conceptual, and comparative approach. The nature of the research used in this study is descriptive-prescriptive. The author used content analysis. The findings of this study are meant to provide an alternative solution to punishment which should be a last resort (ultimum remedium) from law enforcement in the form of non-litigation settlement through mediation.
- …
