34 research outputs found
Resensi Buku: Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif
Get PDFJudul buku : Manajemen Sumber Daya Manusia PerspektifIntegratifPenulis : MeldonaPenerbit : UIN Malang PressTebal : xx + 262 halamanCetakan pertama : April 2009Kota terbit : Malan
Ambivalensi Dakwah dan Intoleransi dalam Institusi Publik: Analisis SKB Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan
Get PDFIn the new normal period where all elements of the nation are struggling with the socio-economic condition's recovery due to Covid-19, the society must be surprised by the incident that occurred at State Vocational School of 2 Padang. In this case, a non-Muslim student felt forced by the school to wear the hijab which an Islamic attribute. As a result, there is the ambivalence of da’wah and intolerance in public institutions that are supposed to serve society fairly. The government through the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Religion Affairs immediately responded by issuing a Joint Decree (SKB) of Three Ministers about educational uniforms and attributes. To analyze the ambivalence and pros cons of this phenomenon, this study uses a descriptive qualitative type. The results showed that chronologically, the time span between the case appearance and the SKB issuance was very fast, which was less than two weeks. The SKB reaps the pros and cons where on the one hand some parties think that this is an effort to secularize education, while on the other hand, some parties think that this SKB is very appropriate because Indonesia is already in an emergency situation of intolerance. However, regardless of the pros and cons, the issuance of the SKB was effective in guaranteeing the religious freedom of all education personnel and preventing ambivalence from da’wah which was distorted into intolerance
Bridging the State and Society: Rethinking of Social Response and Disaster Risk Reduction during Uncertainties Future of Covid-19 in Indonesia
No full textThis study aimed to examine the social aspects of a disaster, in particular related to disaster risk reduction and social response, and to seek the references in adopting or adapting the best practices from a number of countries that have been able to control the Covid-19 spread. To get a comprehensive result, this study used a qualitative method with the data collected through desk studies sourced from the digitally accessed secondary data in the span of January to May 2020. The results of the study showed that unity of command in preparing a strategy of disaster risk reduction from the central government to local governments has become an absolute necessity to achieve a more coordinated and sustainable management effort. This pandemic at the same time becomes an alarming alert and wakeup call for the government to place subscriptions for disease outbreak as a priority agenda. In addition, strengthening the people-centered approach as the spearhead of disaster management must also be done to create a resilient and disciplined social behaviour and responsibility of the community. In the end, the government policy in improving the pandemic situation must be able to bridge public awareness to conform the health protocol as a joint commitment to prevent the new normal scheme not turning into a new disaster in future
Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata (Studi Pada Pd. Jasa Yasa Bagian Upt Pantai Balekambang)
Get PDFPenelitian ini berawal dari latar belakang tentang peran Pemerintah
Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui
sektor pariwisata. Pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata
merupakan salah satu program pembangunan yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Malang saat ini. Dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, obyek wisata Pantai Balekambang dijadikan sebagai ikon wisata Kabupaten Malang karena memiliki keanekaragaman potensi. Obyek wisata Pantai Balekambang diharapkan mampu menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi daerah karena mampu menarik sektor-sektor lain untuk berupaya mengoptimalkan kemajuan sektornya.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk: (1) mendeksripsikan dan menganalisis kondisi potensi obyek wisata Pantai Balekambang, (2) mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Malang khususnya pada obyek wisata Pantai Balekambang, (3) mengetahui dan menganalisis kontribusi obyek wisata Pantai Balekambang dalam pembangunan ekonomi daerah, serta (4) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang.
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta situs penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa bagian UPT Pantai Balekambang yang merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki peran dan tugas untuk mengelola Pantai Balekambang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan konomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai entrepreneur , koordinator, fasilitator dan stimulator. Dimana dari keempat peranyang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tersebut memiliki tujuanyang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.Keanekaragaman potensi yang dimiliki oleh Pantai Balekambang juga harusdidukung dengan tersedianya sarana transportasi, keadaan infrastruktur terutamakondisi jalan, meningkatkan berbagai fasilitas, menjalin koordinasi antara aparatu
Rural Community Empowerment Process In Achieving Food Security And Poverty Alleviation In Malang Regency: A Case Study Of Food Independent Village Program In Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan
No full textBerdasarkan Keputusan Bupati Malang No.180 / 372 / Kep / 421.013 / 2009, secara resmi, Desa Ringinkembar ditunjuk sebagai kerawanan pangan pedesaan. Untuk mengatasi kondisi ini, salah satu strategi dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui ketahanan pangan dan lembaga konseling implementasi menerapkan program Desa Independen Pangan. Program ini berfokus pada upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis: (1) Kondisi ketahanan pangan sebelum menerapkan program desa independen makanan. (2) proses pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui program-program tersebut dalam mencapai ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. serta (3) faktor pendukung dan penghambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan kunci dilakukan dengan purposive sampling dan data dianalisis menggunakan model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sebelum menerapkan program desa independen makanan, kondisi ketahanan pangan di desa Ringinkembar terbukti sangat rendah dan rentan. (2) Proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dilakukan melalui 4 tahap Program Desa Independen Makanan, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pertumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Reliance Mandiri. Seluruh proses pemberdayaan masyarakat berhasil dijalankan oleh rumah tangga miskin, terutama dalam memperkuat sistem ketahanan pangan dan dalam mengembangkan bisnis produktif. Implementasi proses pemberdayaan masyarakat pedesaan yang telah diterapkan sesuai dengan program panduan teknis Program Desa Independen Pangan 2009. (3) Faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat pedesaan, sebagai berikut: (a) Kesadaran, Partisipasi, dan Dukungan dari komunitas. (B) KEBIJAKSANAAN LOKAL. (c) dukungan dan kerja sama lembaga terkait. dan (d) integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Sementara, untuk faktor penghambat, sebagai berikut: (a) kurangnya keterampilan dari anggota kelompok afinitas. (B) terbatasnya jumlah administrator desa. (c) dana bantuan sosial yang terbatas. (d) Risiko penyakit dan kematian etawa kambing
REALIZING FOOD SECURITY AND POVERTY ALLEVIATION THROUGH RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT IN RINGINKEMBAR VILLAGE MALANG REGENCY
Get PDFABSTRACT Two-thirds of Ringinkembar Village’s total population is poor people, so to meet their daily food needs are extremely difficult and limited. To solve it, one of government’s strategies is implementing Food Independent Village Program. This program focuses on the effort to empower community in order to achieve food security and alleviate poverty. The research method used was descriptive method with qualitative approach. The selection of key informants is done by purposive sampling and data was analyzed using interactive data analysis model by Miles and Huberman. The results showed that: before implementing these programs, the food security condition was proved very weak and vulnerable; after implementing these programs, the condition of food security in this village more strengthen and can develop other productive business. It can realize through the entire process of rural community empowerment that was done through four stages and successfully run by the poor household. Keywords: Food Security, Poverty Alleviation, Rural Community Empowermen
MEASURING THE IDENTITY, LOCAL DEMOCRACY AND TRANSFORMATIVE POLITICS: A CRITICAL CASE OF THE JAKARTA GUBERNATORIAL ELECTION 2017
Get PDFThe Jakarta Gubernatorial Election 2017 is an important momentum for improving and evaluating the quality of democracy at the local level. Various issues of religion, ethnicity, as well as differences in political support, colored both in the first and second round. Anies-Sandi's victory in this local election is interesting to study further by using the political representation approach by Olle Törnquist. The results of this study showed that voters have been polarized through strengthening religious and ethnic sentiments so it can be ignored the factor of achievement, capacity, and track record of candidates. Extensive efforts to spread identity politics were carried out through various movements and actors. The quality of political participation among DKI Jakarta residents can also be seen from the extent of voter autonomy and literacy in determining positions. Based on those results, a critical discussion of the Jakarta Gubernatorial Election 2017 will be a reflection of useful learning to observe the political climate, which transform relation to connect or disconnect relations between constituent and their representative
Millennials’ Contribution in Disaster Risk Reduction: Case Study of Tidal Flooding in Semarang
Get PDFThis research focuses on the contribution of young millennials in reducing the risk of tidal flooding along the northern coast of Semarang. Young millennials have received special attention in disaster management, and the study of digital transformations in disaster management has become more significant. The objective of this study is to examine how smart disaster responses to natural disasters, specifically the case of tidal flooding in three districts of the city (North Semarang, Genuk, and Tugu) and a district nearby Demak Regency (Sayung). To obtain comprehensive results, this research uses qualitative methods, which data collected through in-depth interviews; Focus Groups Discussion (FGD); observations; and desk studies. This study finds that Millennials’ involvement is very important due to their distance from political interests and innovatively able to offer strategies in reducing the problems caused by tidal floods. The involvement of millennials in disaster management is relevant, given that Semarang will soon enjoy the demographic bonus, i.e. have a significant percentage of its population of productive age. Lastly, this research argues that vibrant public participation in disaster management can only be possible under democratic circumstances. As the implication, the study on public active participation might help disaster risk reduction campaign
Economic Empowerment in Rural Java: From Unproductive Ex-Mining Site to Productive Ecological Market
Get PDFThis study aims to explore the economic empowerment activities in the Argowijil Ecological Market with the mission of environmental restoration. To get comprehensive results, this study used a qualitative method and data collection through in-depth interviews,literature review, and observation. The authors used empowerment theory by Zimmerman as an analytical tool for this research. The results showed that: first, the economic empowerment in the Argowijil Ecological Market is an accumulation results of both the empowering processes and empowered outcomes from activities at the individual, organizational, and community levels. Second, all empowerment activities to restore the ex-mining site can be realized because all stakeholders involved are willing to take a role. They work together to save the environment by transforming it into an ecological market for improving the socio-economic welfare of the community, village and the surrounding areas
Bridging the State and Society: Rethinking of Social Response and Disaster Risk Reduction during Uncertainties Future of Covid-19 in Indonesia
No full textThis study aimed to examine the social aspects of a disaster, in particular related to disaster risk reduction and social response, and to seek the references in adopting or adapting the best practices from a number of countries that have been able to control the Covid-19 spread. To get a comprehensive result, this study used a qualitative method with the data collected through desk studies sourced from the digitally accessed secondary data in the span of January to May 2020. The results of the study showed that unity of command in preparing a strategy of disaster risk reduction from the central government to local governments has become an absolute necessity to achieve a more coordinated and sustainable management effort. This pandemic at the same time becomes an alarming alert and wakeup call for the government to place subscriptions for disease outbreak as a priority agenda. In addition, strengthening the people-centered approach as the spearhead of disaster management must also be done to create a resilient and disciplined social behaviour and responsibility of the community. In the end, the government policy in improving the pandemic situation must be able to bridge public awareness to conform the health protocol as a joint commitment to prevent the new normal scheme not turning into a new disaster in future
