196,225 research outputs found
KONSEP KEADILAN ALLAH TENTANG TAKDIR DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)
No full textABSTRAK
Judul Skripsi pada penelitian ini adalah Konsep Keadilan Allah Tentang Takdir Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka). Latar belakang penelitian ini adalah fenomena dalam kehidupan manusia yang banyak mempertanyakan tentang keadilan Allah terhadap takdir makluk-Nya. Mengapa ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, mengapa Allah tidak menyamakan semua takdir mahluk-Nya agar terlihat adil karena memberi sama rata. Berdasarkan judul penelitian maka diangkatlah dua rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan yaitu, bagaimana penafsiran ayat-ayat adil tentang takdir menurut M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, bagaimana konsep keadilan Allah tentang takdir berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan dan karya ilmiah yang berbentuk literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini, menggunakan dua metode tafsir yaitu metode tafsir tematik (maudhu’i) dan metode tafsir komparatif (muqarran). Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka berpendapat bahwa takdir adalah segala yang terjadi dialam semesta ini, ataupun sesuatu yang terjadi pada diri manusia, mau itu baik ataupun buruk, naik ataupun jatuh, senang dan sedih, dan segala yang terjadi pada diri manusia semua tidak lepas dari takdir atau ketentuan Allah. Pandangan M. Quraish Shihab terhadap takdir adalah segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dalam kadar dan ukuran yang telah ditentukan Allah. Istilah kata takdir ini mirip dengan sunnatullah atau hukum alam. Namun takdir disini tidak hanya terjadi pada alam akan tetapi juga merangkup kehidupan manusia dan semua itu berlaku atas kehendak Allah Swt.
Kata Kunci : Konsep, Keadilan, Takdir, Komparati
Qadar : ditangan siapakah takdir atas diri kita?
No full textBerisikan masalah qadar (takdir), karena sangat terkait dengan persepsi dan sikap kita terhadap apa yang sudah kita miliki dan apa yang harus kita lakukan. Boleh jadi kita akan terjerumus pada kekafiran atau bisa juga terjerembab pada sikap apatis atau liberal bila kita salah memahami makna qadar (takdir)
TAKDIR DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (1292-1350 M) DAN HARUN NASUTION (1919- 1998 M) : STUDI KOMPARASI
No full textABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang perbandingan pemikiran antara Ibnu Qayyim al-
Jauziyah dan Harun Nasution tentang Takdir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh
banyaknya perdebatan yang terjadi terhadap permasalahan takdir semenjak zaman
klasik hingga kontemporer saat ini. Bahkan menimbulkan sikap saling
menyesatkan dan mengkafirkan di antara mazhab atau kelompok dalam sejarah
teologi Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Harun Nasution keduanya merupakan
tokoh dalam teologi Islam yang memiliki perbedaan pemikiran. Tentang
bagaimana takdir persfektif kedua tokoh menjadi permasalahan dalam penelitian
ini. Tujuannya agar ada gambaran pemikiran kedua tokoh terhadap takdir, serta
menemukan perbandingan pemikiran dari kedua tokoh teologi tersebut tentang
takdir. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang
menjadikan perpustakaan (buku) sebagai sumber rujukan. Metode pendekatannya
adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya
perbandingan di dalam menjelaskan tentang takdir menurut Ibnu Qayyim al-
Jauziyah dan Harun Nasution. Terdapat perbandingan pendapat antara Ibnu
Qayyim dan Harun tentang takdir, Ibnu Qayyim lebih mengutamakan akan
kehendak Tuhan dari pada manusia, tetapi Harun Nasution sebaliknya dia lebih
mengutamakan akan kebebasan kehendak manusia. Dalam masalah ini Ibnu
Qayyim lebih terlihat condong dan dominan kepada faham As‟ariyah
sedangangkan Harun lebih condong kepada faham Mu‟tazilah. Ibnu Qayyim lebih
mengutamakan wahyu dari pada akal, tetapi Harun sebaliknya ia lebih
mengutamakan akal dari pada wahyu. Dari perbedaan pemikiran antara Ibnu
Qayyim dan Harun pada hakihatnya mereka sama-sama mengimani akan adanya
takdir tetapi mereka hanya berbeda dalam pemikiran dan sudut pandang dalam
memahaminya.
Kata kunci: Takdir, persfektif, pemikiran, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Harun
Nasutio
Takdir Perempuan (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)
No full textAhmad Maulani: TAKDIR PEREMPUAN (STUDI ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER), Pembimbing I Drs. Abd. Sani, M. Pd Pembimbing II Dr. M. Rusydi, M. Ag
Kata Kunci: Takdir Perempuan, Asghar Ali Engineer
Masalah ini diangkat karena takdir perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki tanpa ada subordinasi. yang banyak menjadi perdebatan baik itu dalam Al-Qur’an maupun secara global. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Bagaimana konsep takdir perempuan menurut Asghar Ali Engineer. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Asghar Ali Engineer tentang takdir Perempuan berdasarkan analisis teologi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) di mana sumber-sumber datanya diperoleh dari buku-buku dan tulisan Asghar Ali Engineer. Kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif.
Asghar Ali Engineer adalah seorang feminis India yang melontarkan berbagai ide tentang pembebasan perempuan. Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas beberapa ayat Al-Qur’an yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan, yakni berkaitan dengan posisi perempuan dalam keluarga, poligami, hak waris, kesaksian.
Dalam perspektif teologi Islam, posisi pemikiran asghar tentang takdir perempuan, adalah dia tidak sepakat dengan para teolog abad pertengahan yang memusatkan kajian pada konsep akhirat. Baginya hal itu merupakan reduksi agama menjadi murni oleh spiritual yang tidak mempunyai muatan kemasyarakatan. Dari pokok-pokok pemikiran di atas inilah yang melandasi Engineer untuk mengkonstruksi teologi pembebasan dalam Islam. Tujuan dasarnya adalah persaudaraan yang universal, kesetaraan, dan keadilan sosial. Ciri yang membedakan teologi pembebasan Islam dan sistem teologi lain. Pertama, berangkat dari realitas kekinian, didunia ini, kemudian baru kehidupan akhirat. Kedua, teologi ini tak akan mendukung status quo, bahkan akan selalu menjadi antitesis kemapanan, baik yang bersifat politik maupun keagamaan. Ketiga, ia akan menjadi ideologis bagi masa tertindas untuk menghadapi penindas, khususnya subordinasi terhadap perempuan Keempat, teologi ini menekankan adanya pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem polaritas spiritual material kehidupan manusia dengan penyusunan kembali tatanan sosial sekarang ini menjadi tatanan yang tidak eksploitatif, adil dan egaliter
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN UYGULANMASI AÇISINDAN HAKİMİN TAKDİR HAKKINDA ÖLÇÜT SORUNU
No full textCezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde, TCK m. 61 ve m. 62’de yer alan düzenlemeler temel alınmaktadır. Ceza belirlenirken soyut cezanın somutlaştırılması için kanun koyucunun takdiri gereklidir. Hâkimin takdir yetkisinin kullanılması Aydınlanma Dönemi’ndeki bazı keyfi uygulamalara karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bugün, takdiri indirim nedenlerinin ceza kanununda bulunması gereklidir. Ancak, bunun için kavramsal belirlemeler yerine ağır suçlar; şiddet, nefret, cinsiyet saikli suçlar, çocuk ve kadın cinayetleri gibi suçlarda takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması için ölçütler oluşturulmalıdır
CMK m. 171/1 uyarınca Cumhuriyet Savcısının kamu davası açmada takdir yetkisi
No full textİncelememizin konusu; Ceza Muhakemesi Hukukumuza 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile giren, Cumhuriyet Savcısının kamu davasını açmada takdir yetkisini düzenleyen CMK m. 171/1'in uygulama alanı ve sınırlarıdır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; kovuşturma mecburiyeti ilkesi ve maslahata uygunluk ilkesi ele alınmıştır. Çalışmamamızın ikinci kısmı; CMK m. 171/1 bağlamında Cumhuriyet Savcısının kamu davası açma hususunda takdir yetkisini kullanabileceği TCK hükümlerinin incelenmesine ayrılmıştır. Çalışmamızın son bölümünde ise; CMK m. 171/1 hükmü uyarınca Cumhuriyet Savcısının kamu davası açma hususunda takdir yetkisine sahip olduğu haller, çalışmanın ikinci bölümünde gerçekleştirdiğimiz tespit ve değerlendirmeler aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde CMK m. 171/1 uyarınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı yargısal denetim yolunun kapalı olmasının uygulamada yol açabileceği sorunlar bu sorunlara ilişkin olarak tespit ve tavsiyelerimize de yer verilmiştir.Çalışmamızın sonuç kısmında ise incelememiz boyunca konuya ilişkin olarak ifade ettiğimiz problemler, bunlara ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz değerlendirme, öneri ve tavsiyelerimiz özetlenerek neticeye varılmıştır. AbstractThe subject of our study is the limits and scope of application of the Article 171/1 of Turkish Code of Criminal Procedure which regulates the discretionary power of the Public Prosecutor to initiate a criminal prosecution by filing a bill of indictment, an authority which has been introduced to our Law on Criminal Procedure for the first time with Code of Criminal Procedure, No. 5271. Our study consists of three main chapters. In the first chapter, the principle of public prosecutor?s obligation to initiate a prosecution and the principle of conformity with the affair had been taken into the consideration. The second chapter of our study examines the provisions of the Turkish Criminal Code which grants the Public Prosecutor, the discretionary power of initiating a prosecution by filing a bill of indictment, in the context of Article 171/1. And in the final chapter of our study, the situations in which the public prosecutor has the discretionary power to initiate a prosecution by filing a bill of indictment under Article 171/1 of the Turkish Code of Criminal Procedure are determined in the light of the findings that we have reached and the evaluations that we have made in the second chapter.The final chapter also includes the problems which may occur in practice due to the fact that Public Prosecutor?s decisions of not filing indictment cannot be legally scrutinized under the rules of Turkish Code of Criminal Procedure and our determinations and suggestions regarding to these problems. In the conclusion part of our study, we have drawn conclusion by summarizing the problems, which we have stated throughout this study and our evaluations, recommendations and advices about these issues
PRESCRIPTIVE VERSUS DESCRIPTIVE LINGUISTICS FOR LANGUAGE MAINTENANCE: WHICH INDONESIAN SHOULD NON-NATIVE SPEAKERS LEARN?
No full textDr. Duane M. Jackson, Morehouse College, July 2011
No full textThis video is a conversation with Dr. Duane M. Jackson. Dr. Jackson talks about his paper, "Recall and the Serial Position Effect: The Role of Primacy and Recency on Accounting Students' Performance." Jackie Daniel, AUC Woodruff Library, is the interviewer
Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Kazanılmasında İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi
No full text5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının bir yolu olarak, Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılmasını düzenlemektedir. Kanunda, Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılabilmesi için aranan koşullar düzenlenmiş; ancak bu koşulların sağlanmasının Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mutlak bir hak doğurmadığı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Kanunda sayılan koşullar arasında ‘iyi ahlak sahibi olma’, ‘milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama’, ‘Türkiye’ye yerleşme niyetinin bulunması’ gibi daha muğlak koşulların olduğu görülmektedir. Bu sebeple, hem tanımlanması ve tespiti güç olan bu koşulların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti hem de vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin talebin kabulü veya reddi hususunda idareye bir takdir yetkisi tanındığı kabul edilmektedir. Çalışmamızda, Kanunda düzenlenen Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması türleri genel hatları ile ele alınacaktır. Ardından, sayılan bu kazanma yollarında aranan koşullar ve vatandaşlığın kazandırılmasına ilişkin nihai karar bakımından idareye tanınan takdir yetkisi ve bu yetkinin kapsamı ortaya konacaktır. Son olarak, idari yargı kararları ve doktrindeki görüşler ışığında, Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılması bakımından idareye tanınan takdir yetkisinin yargısal denetimi incelenecek; bu incelemeye esas olmak üzere idarenin takdir yetkisi ve hükümet tasarrufu kavramları ele alındıktan sonra, bu işlemlerin yargı denetimine tabi olup olmadığı tartışılacaktır
- …
