20 research outputs found
Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Get PDFEsensi suatu penegakan dan keadilan hukum itu adalah terletak pada bagaimana penerapannya dalam praktek di lapangan khususnya dalam pemisahan pembagian tugas dan tanggung jawab dari para penegak hukum dalam suatu peradilan tidak terkecuali dalam sistim peradilan militer. Apabila terdapat fungsi rangkap dalam suatu peradilan maka akan sulit untuk mendapatkan independesi dan keprofesionalan dari aparat hukum tersebut bahkan akan timbul kontradiksi dalam menerapkan kewenangan mana yang lebih dominan dilaksanakan dari kewenangan yang lainnya. Untuk menjawab permasalahan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Oditur Militer sesuai Pasal 64,65 dan pasal 69 sebagai penyidik dihadapkan dengan Pasal 57 dimana juga Oditur Militer sebagai penuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus yang dikaji dan dianalisa melalui kajian kepustakaan. Sementara data yang digunakan terdiri dari data primer berupa Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan tentang TNI dan hukum peradilan militer serta hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan data sekunder melalui referensi buku-buku yang relevan dengan data primer serta data tertier dilakukan melalui penggunaan kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk terciptanya penegakan dan keadilan hukum bagi masyarakat dalam suatu sistim peradilan tidak terkecuali juga dalam sistim peradilan militer agar dilakukan pemisahan yang tegas antara tugas aparat penegak hukum dalam hal sebagai penyidik dan penuntut sehingga diperoleh profesionalisme dan kemandirian yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki dari para penegak hukum itu sendiri. Maka tugas dan kewenangan oditur militer sebagai penyidik sekaligus juga sebagai penuntut yang ada dalam pasal 64,65 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu untuk ditinjau ulang atau dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi kontradiksi kewenangan bagi oditur militer dalam suatu sistim peradilan militer / The essence of law enforcement and justice lies in how it is applied in practice in the field, especially in the separation of the division of tasks and responsibilities of law enforcers in a court, including in the military justice system. If there is a dual function in a court, it will be difficult to obtain independence and professionalism from the legal apparatus, and there will even be contradictions in implementing which authority is more dominant than the other. To answer the above problems, the formulation of the problem raised in this thesis is how the authority of the Military Auditor according to Articles 64, 65 and 69 as investigators is faced with Article 57 where the Military Auditor is also a prosecutor based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and how the prosecution process is carried out by the Military Auditor against Indonesian National Army Soldiers who commit crimes.
This study uses a normative legal method with a case approach that is studied and analyzed through a literature review. Meanwhile, the data used consists of primary data in the form of Laws and Regulations on the TNI and military justice law and other laws and regulations, while secondary data through references to books relevant to primary data and tertiary data is carried out through the use of legal dictionaries and other relevant dictionaries.
From the results of this study, it can be concluded that in order to create legal enforcement and justice for the community in a judicial system, including in the military justice system, a strict separation must be made between the duties of law enforcement officers in terms of investigators and prosecutors so that clear professionalism and independence are obtained in carrying out the duties and authorities of the law enforcers themselves. Therefore, the duties and authorities of the military prosecutor as an investigator as well as a prosecutor in articles 64, 65 and 69 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice need to be reviewed or changed so that there is no contradiction in authority for the military prosecutor in a military justice system
ANALISA PAPARAN RADIO FREQUENCY RADIATION (RFR) DARI RADAR PERTAHANAN TNI AU TERHADAP PERSONEL PENGAWAK RADAR BERDASARKAN STANDAR INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION (ICNIRP)
Get PDFRadar adalah suatu perangkat yang memancarkan gelombang elektromagnetik ke suatu objek serta menerima gelombang pantulan dari abjek yang diinginkan selama masih dalam jangkauannya. Pada umumnya radar memiliki daya pancar puncak (peak transmit power) melebihi 1 MW dan daya pancar rata-rata (average power) diatas 1 kW. Besarnya daya pancar radar tersebut menimbulkan isu keselamatan dan keamanan bagi personel pengawak radar. Paparan Radio Frequency Radiation (RFR) yang terlalu tinggi dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan masalah keselamatan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan analisa tentang paparan RFR dari radar pertahanan TNI AU terhadap personel pengawak radar berdasarkan standar ICNIRP. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan data terhadap paparan Radar PSR dan SSR. Dari kelima titik lokasi di Satuan Radar-211/Tanjung Kait menunjukkan nilai aman, dibawah 0,4 W/kg untuk SAR rata-rata seluruh tubuh (whole-body average), sesuai standar ICNIRP. Untuk mencegah bahaya paparan radiasi radar dan sejauh mana dampak radiasi radar bagi personel Satrad, diberikan analisis perhitungan tentang jarak minimum kemiringan aman SAR, dimana jarak minimum kemiringan aman SAR dengan sudut 30,91° adalah 8,36 meter untuk radar PSR, radar SSR 7,67 meter, sedangkan apabila sudut 50,86° minimal jarak kemiringan aman SAR 3,49 meter untuk radar PSR, dan radar SSR yaitu 12,77 meter. Selanjutnya dalam menentukan keselamatan dan keamanan terhadap paparan RFR diberikan perhitungan tentang minimal jarak horizontal aman SAR di luar ruangan, saat di Lapangan Upacara untuk radar PSR 7,17 meter, radar SSR 6,58 meter, Halaman Tower 2,20 meter radar PSR, dan radar SSR 8,06 mete
Peran Serta PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara
Get PDFKeikutsertaam Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI dalam komponen cadangan adalah merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk penerapan nilai nilai BerAKHLAK, khususnya pada nilai loyal dengan berpedoman pada perilaku memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah, namun demikian Keikutsertaam Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI bukan merupakan suatu kewajiban tetapi sifatnya adalah sukarela oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah urgensi, peran dan relevansi PNS Kemhan RI dalam upaya mendukung Pertahanan Negara. Adapun Hasil dari penelitian ini bahwa PNS Kemhan telah mendapatkan pembekalan terkait pengetahuan wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan Bela Negara, nilai nilai BerAkhlak serta PNS yang beretika Profesional yang diperoleh pada saat Diklatsar CPNS sehingga dapat dikolaborasikan dengan pendidikan dan Pelatihan komponen cadangan. Simpulan dari penelitian ini adalah Pentingnya keikutsertaan PNS Kemhan sebagai komponen cadangan terdapat pada peran PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam memberikan dukungan dan memperkuat pertahanan negara yang selama ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara
STRATEGI PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Get PDFPemerintah Indonesia melakukan pengembangan food estate sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan food estate dalam pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kajian studi pustaka. Penulis mengkaitkan pembahasan dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Carl Von Clauswitz. Terdapat 3 strategi perang yang digunakan oleh Napoleon Bonaparte dalam pertempuran dan pengalaman perangnya yaitu Means, Way, dan Ends. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada 3 strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam pengembangan food estate. Strategi yang pertama adalah Means dimana upaya pemerintah dalam pengembangan food estate dengan menyediakan sumber daya lahan untuk dikembangkan menjadi sektor khusus pengembangan food estate. Strategi kedua adalah Way, Pemerintah merancang model bisnis yang akan digunakan dari hasil produksi pengembangan food estate untuk pemulihan ekonomi nasional. Strategi Ketiga adalah Ends, yaitu pengembangan food estate berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
No full textDalam menyelenggarakan kegiatan negara, Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang digunakan kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa dengan menerapkan SAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dari akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di lingkungan Kementerian Pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Peneliti berkesimpulan bahwa Kementerian Pertahanan telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa sesuai dengan pedoman dan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah
IDENTIFIKASI KERENTANAN SEISMIK KAWASAN RINDAM ISKANDAR MUDA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN
Get PDFResimen Induk Daerah Militer Iskandar Muda (Rindam Iskandar Muda) di provinsi Aceh merupakan salah satu objek vital pertahanan yang memiliki satuan jajaran yang terdiri dari: Sekolah Calon Tamtama (Secata), Sekolah Calon Bintara (Secaba), Depo Pendidikan Kejuruan (Dodikjur), Depo Pendidikan Bela Negara (Dodik Bela Negara). Secara geologi kawasan Rindam Iskandar Muda berada di atas sesar (patahan) Aceh yang merupakan area potensi sumber kegempaan. Selain itu, sesar (patahan) Seulimum yang berada di timur dan zona subduksi yang berada di barat kawasan Rindam Iskandar Muda juga merupakan area-area potensi sumber utama kegempaan dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Dengan adanya pengembangan pembangunan dan infrastruktur yang berkesinambungan di kawasan Rindam Iskandar Muda maka salah satu upaya peningkatan mitigasi bencana gempabumi yaitu dengan pengetahuan terkait kondisi lapisan sedimen dan responnya terhadap gempabumi yang terjadi. Kajian mikrotremor melalui metode Horizontal to Vertical Spectrum Ratio (HVSR) dapat mengetahui karakteristik lapisan sedimen. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengidentifikasi frekuensi dominan (fo), faktor amplifikasi (A) dan indeks kerentanan seismik (Kg) berdasarkan hasil interpretasi kurva HVSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Rindam Iskandar Muda memiliki rentang nilai frekuensi dominan antara 0.33 Hz hingga 11.6 Hz dengan variasi faktor amplifikasi antara 1.43 hingga 4.32 dan indeks kerentanan seismik antara 0.34 hingga 7.77. Berdasarkan manifestasi rentang frekuensi dominan tersebut, 55 % kawasan Rindam Iskandar Muda berada di atas permukaan tanah yang memiliki ketebalan lapisan sedimen lebih dari 30 meter. Ditinjau dari faktor amplifikasi lebih dari 77 % area Rindam Iskandar Muda berada dalam kategori rendah hingga sedang. Zona dengan indeks kerentanan seismik 6 hingga 7.7 berada nyaris melingkar melingkupi kawasan Rindam Iskandar Muda. Validitas terhadap varibael indeks kerentanan seismik memiliki akurasi yang tinggi dengan data-data visual di lapangan yaitu berupa tingkat keretakan dinding bangunan
Change Management PT Pal Indonesia (Persero) Dealing With a Strategic Environment in the Vuca Era
Get PDFChanges that occur very quickly and dynamically in the VUCA Era encourage the need for an effective management system to achieve company goals and solve all challenges, both internal and external. PT PAL Indonesia (Persero) is a strategic industry that produces the main tools of the Indonesian defense system, especially for the marine dimension. It also needs to have strategies in dealing with the strategic environment in the VUCA Era. The purpose of this study is to analyze how change management is carried out by PT PAL Indonesia (Persero) in dealing with the Strategic Environment in the VUCA Era. The method of writing scientific articles is using qualitative research methods and data collection techniques in the form of Literature Studies and Library Research. The results of the study explain that the Maritime Industry Transformation 4. 0 is PT PAL Indonesia's effort in responding to VUCA's challenge to increase the company's business competition. PT PAL Indonesia's HR management through increasing core capability and people competency is an important capital in realizing Maritime Industry Transformation 4.0
Strengthening Military Defense Resources to Non-Military in Facing Nuclear Emergencies to Support National Defense
No full textIndonesia has the potential for a nuclear emergency, so it is necessary to prepare resources to deal with nuclear emergencies to minimize losses. A nuclear emergency caused by a nuclear reactor accident is a non-military defense sector as the main component supported by other elements of the nation\u27s power. Nuclear Biology and Chemical Company of the Indonesian Armed Forces Army (Kizinubika) is another element of the nation\u27s power that provides reinforcement in non-military defense in the face of nuclear emergencies. The purpose of this study is to strengthen the Kizinubika resources for the Nuclear Energy Supervisory Agency (Bapeten) and the Directorate for the Management of Nuclear Facilities at the National Research and Innovation Agency (DPFKN-BRIN) in dealing with nuclear emergencies in order to support national defense. This type of research is qualitative by using literature study, observation, and interview methods. Internal resource criteria are determined based on the Resources Based View (RBV) theory. The results of the study in the form of recommended resources in strengthening the Kizinubika against Bapeten and DPFKN-BRIN in the form of; (1) The use of the Kizinubika facility as a joint training facility and infrastructure; (2) The use of special equipment Kizinubika in support of nuclear emergency response; (3) Kizinubika\u27s strategic location close to DPFKN-BRIN supports speed in emergency response; (4) Use of Kizinubika\u27s Human Resources through joint training in increasing the quantity and quality of training; and (5) Kizinubika\u27s internal organizational relations support the task of dealing with nuclear emergencies
Business Model Canvas for Indonesian Aerospace's CN235 Aircraft
No full textThis research aims to conduct a qualitative assessment of the business model canvas on the CN235 Aircraft manufactured by Indonesian Aerospace (IAe). This research is a descriptive qualitative study of the business model canvas and then uses SWOT analysis to evaluate each item. Interviews and documentation are the methods for data collection. This study shows that IAe's market segmentation is domestic and global markets. The company uses a digital system and delivers services that exceed the expectations of its customers. IAe is the only domestic manufacturing industry that can manufacture aircraft. The company makes money by selling planes and providing maintenance services. Building and keeping strong connections with business partners is critical in collaboration. The most common expenditures incurred by IAe are fixed and variable expenses. The study findings are supposed to reveal the IAe's strengths, weaknesses, opportunities, internal and external challenges, and innovation strategy
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL NORMS AND PRACTICES IN INDONESIAN DIPLOMACY 1962-1969 IN MAINTAINING WEST IRIAN AS AN INSEPARABLE PART OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Get PDFIt can be said that issues about Papua that often come to the surface are always associated with the legal aspect of the entry of Papua into an inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Groups that want Papua to be separated from the Unitary State of the Republic of Indonesia not only seek support from countries such as Solomon Island or Vanuatu but also voice it to the United Nations forum. In this regard, a historical reflection is needed to provide an overview with an academic approach regarding the validity of Indonesia's claim to the territory of Papua as an inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to determine international legal practices that are relevant to the legitimacy of West Irian being part of the territory of the Republic of Indonesia and Indonesia's diplomacy in international forums in defending Papua. This study uses a historical approach in the form of a systematic literature review through source collection and is interpreted to answer the focus of this research. The results showed that Indonesia's success in defending Papua after independence was influenced by mastery of the rules of international law, the spirit of struggle of Indonesian diplomats at that time, and international legal practices related to the right to be independent and free from colonialis
