1,720,966 research outputs found
Fiqh Al-Muwatanah: Nahdlatul Ulama's Interpretation About Citizenship
No full textThis article examines the influence and challenges of fiqh al-muwatanah in Indonesia. The discussion of this article focuses on a description of the pros and cons of the al-muwatinun concept offered by Nahdlatul Ulama (NU) and the challenges faced in implementing it. The method used is a literature study with a historical and comparative approach, then analyzed using content analysis. The research findings show that al-muwatinun as a socio-political concept is a new term that will not be found in the treasures of classical Islamic thought. Al-muwatinun is a product of NU ulama's ijtihad as a response to the strengthening of takfiri in Indonesia. Al-muwatinun contains values and teachings about equality, justice, and equality is a continuation of the mission brought by al-muwatinun to form a tolerant and peaceful society by eliminating the mention of infidels non-Muslims. All Indonesian people have the same status, whether Muslim or non-Muslim, and there is no majority or minority. Al-muwatinun is a form of fiqh typical of the archipelago. This idea has been started by previous Muslim thinkers who tried to contextualize Islamic law in Indonesia. On the other hand, the al-muwatinun concept shows NU's consistency in guarding the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)
Sertifikasi Halal MUI terhadap produk sandang perspektif Maqasid Al Shariah dan Madhhab Negara
Get PDFThis study is a library research entitled “MUI Halal Certification to Products of Clothing Perspective Maqasid al-Shari’ah dan the State Madhhab”. Of the title can be formulated problem: 1) how the MUI halal certification to products of clothing?, dan 2) how the MUI halal certification to products of clothing perspective maqasid al-shari’ah dan the State Madhhab?. This study uses secondary data obtained from various readings example books, journals and other literary sources. Then, the data have been analyzed with content analysis. From the research that has been done can be concluded that Halal certification on products and clothing by MUI carried out in accordance with the procedures and standard mechanism who has been governed by Decree of Ijtima Ulama of Fatwa Commission from all Indonesian on Guidelines for Determination of Fatwa Majelis Ulama Indonesia years 2003 M. Then technically through the mechanism of action Fatwa Commission of Majelis Ulama Indonesia, as stated in the mechanism of action of Fatwa Commission MUI No. U634/MUI/X/1997. In perspective maqasid al-shari’ah, MUI carry kosher certification always pay attention maqasid al-shari’ah, is purposes of the objectives of syara’, that maintenance on daruriyyat al-khams (religion, life, intellect, lineage and property). That is, every fatwa of MUI is expected to be able to realize the benefit of intent, like ukhrawi or dunyawi. And in the perspective of the State Madhhab, halal certification by the MUI, indeed to protect consumers, especially consumers Muslims. Such security guarantees are the obligation of the state to its citizens. In this context the state has delegated such authority to the MUI. Therefore, Indonesian Muslims have to follow the fatwa decided by MUI
STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI METODE CERAMAH PADA MUATAN LOKAL KITAB NUBDATU AL TAFSIR DALAM MENINGKATAN PRESTASI PELAJARAN AL-QUR’AN HADIST DI MTS TAHFIDZ YANBU’UL QUR’AN MENAWAN GEBOG KUDUS TAHUN 2016/2017
No full textTujuan penelitian yang termuat dalam judul “pelaksanaan studi analisis implementasi metode ceramah pada muatan lokal kitab rubdatut tafsir dalam meningkatan prestasi pelajaran Al-Qur’an Hadist di Mts Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus 2016/2017” adalah (1) sebagai untuk mengetahui pelaksanaan metode ceramah pada muatan lokal kitab Nubdatut Al-Tafsir di Mts Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan kitab Nubdatut Al-Tafsir dalam meningkatan prestasi pelajaran Al-Qur’an Hadist diMts Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus 2016/2017. (3) Untuk mengetahui pelaksanaan metode ceramah kitab Nubdatut Al-Tafsir dalam meningkatan prestasi belajar siswa pada pelajaran Al-Qur’an di Mts Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus 2016/2017.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga dengan pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, Penelitian mengambil lokasi di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, mereduksi data yang telah terkumpul, mendisplay data-data secara sistematis dan mengambil kesimpulan dengan memverifikasi mana data yang lebih mendalam dan melakukan penyempurnaan guna mengambil kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yaitu : Dalam penentuan bahan pengajaran madrasah sangat memperhatikan kesesuainnya dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tujuan diadakannya kurikulum mutan lokal keagamaan di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus yaitu untuk melestarikan budaya pesantren dan memebekali siswa dengan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang, Muatan lokal keagamaan yang di ajarkan di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus bahan atau isi pengajaran kurikulum muatan lokal keagamaan diadopsi dari pondok pesantren salaf yang disusun secara sistematis. Faktor pendukung implementasinya: Berangkat dari penelaahan model pembelajaran kitab Nubdatu Al-Tafsir di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus yang murni berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi dan pembelajaran yang membosankan. Pengadaan ekstrakurikuler pengajian kitab Nubdatu Al-Tafsir Sebagai langkah pendukung untuk pengembangan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran kitab Nubdatu Al-Tafsir di kelas, Lingkungan yang religius di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus berada di kawasan desa Menawan yang religious, Dukungan orang tua selain lingkungan yang religius, dukungan orang tua terhadap pembelajaran kitab Nubdatu Al-Tafsir di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus memiliki peranan penting, Kendala pembelajaran penerapan pembelajaran kitab Nubdatu Al-Tafsir dengan metode ceramah di MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Gebog Menawan Kudus Masih banyak siswa yang memiliki kemampuan menulis dan membaca tulisan Arab pegon yang rendah, khususnya bagi siswa kelas IX dan belum pernah mengikuti pengajian kitab Nubdatu Al-Tafsir sama sekal
Hukum ekonomi dan bisnis Islam II: akad tabarru’ dalam hukum Islam: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
Get PDFBuku perkuliahan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Struktur Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam) disusun oleh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum, memiliki fungsi sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting yang meliputi; 1) Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 2) Prinsip dan Etika dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 3) Akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 4) Bai’ al-Wafa>’, Bai’ bi Thama>n ‘A>jil, dan Bai’ al-‘Inah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 5) Akad Mura>bah}ah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 6) Akad Salam dan Istis}na>’ dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 7) Akad Al-S}arf dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 8) Akad Sewa-menyewa (Ija>rah), dan Ija>rah Muntahiya bi al-Tamli>k dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 9) Ju’a>lah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 10) Akad Musha>rakah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 11) Akad Mud}a>rabah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam; 12) Akad Muza>ra’ah, Mukha>barah dan Musa>qa>h dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB) yang telah memberi support penyusunan buku ini, kepada Dr. H. Sahid HM., M.Ag dan Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag, dan kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Struktur Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam) ini. Kritik dan saran dari para pengguna dan pembaca kami tunggu guna penyempurnaan buku ini
KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Get PDFSejak tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan Free Trade Agreement (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-begara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filiphina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi bisnis di Indonesia, karena nyaris peran Negara tidak ada sama sekali. Di sinilah ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi bisnis demi terjaminnya keadilan. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling rida (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelitir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan al-hisbah
Negara Islam ‎(Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)‎
No full textThe late Ibrahim Hosen, the former mufti of MUI (Indonesian Ulama Council), was on the opinion that ceating an islamic state is obligation for muslims. This opinion is not new, considering classic Muslim jurists such as Ibn Khaldun, al-Mawardi, al-Ghazali, and Ibn Taimiyyah also held similar view. Further, Hosen argued that the obligation is not a religious duty but also a rational conclusion. This obligation necessitates the obedience of citizens towards the government as long as the lattert follow islamic guidelines on policy making and regulating. They are a) the policy is based on consultation, b) it is executable so that citizens will not be oppressed, c)the policy should be free from harmful consequence, d) it is aimed to implement prosperity, e) it upholds justice, and f) it is not contradictory to plain stipulations of sacred texts. On that basis, the government has the right to interpred the stipulations of sacred texts which their meanings are uncertain, including to regulate areas which the sacred texts are silent. Those areas are called a) mubah bi al-juz’i wa al-kulli, such as trade and registration and b) mubah bi al-juz’i la al-kulli, such as regulations on marriage
MURABAHAH, ANTARA TEORI DAN PRAKTEK
Get PDFIslamic bankers assume that an Islamic bank is a bank that is free from riba. Furthermore, conventional banks as the bank alleges that does not comply with the principles of Islamic prisnip. This naturally raises the question, what is like that. Some scientists doubt munslim statement. In fact, there is a presumption of Islamic banks is just trickery to gain profit. Also some say Islamic banking and conventional banking is not just twins, but are conjoined twins. One contract that much attention is murabahah. Akad murabahah is a superior product in Islamic banks as a clear advantage and the risk of loss can be minimized. According to the study, 60-70% of the amount of financing extended by Islamic banks (both Islamic banks and BMT). Of course, this is reasonable since the establishment of Islamic banks, as conventional banks are profit-oriented. However, Islamic banks do not practice it much different from conventional banks, both do not want to lose. Because profit is determined by Islamic banks, where customers can not haggle Profit must be obtained. This ultimately hurt the principle of voluntarism and mutual fairness in the contract. If it is lost, then the contract does is batil and zalim
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
