8 research outputs found
PERBEDAAN PENGGUNAAN VARIABEL RESISTOR 5K SEBAGAI PENGGANTI TPS TERHADAP PERUBAHAN RPM DAN EMISI GAS BUANG HC PADA HONDA VARIO 125 PGM-FI
No full textRINGKASAN Setiawan, Yoki. 2019. Perbedaan Penggunaan Variabel Resistor 5k Sebagai Pengganti Tps Terhadap Perubahan Rpm Dan Emisi Gas Buang Hc Pada Honda Vario 125 PGM-FI. Skripsi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Imam Muda Nauri , S.T.,M.T., (II) Fuad Indra Kusuma, S.Pd, M.Pd. Kata Kunci : TPS, Variabel Resistor5K, Emisi Gas Buang. Sepeda motor menjadi alat transportasi yang efektif dan paling diminati oleh masyarakat hal ini terlihat dari penambahan jumlah kendaraan sepeda motor dari 2002 hingga 2010 mencapai 10,8%. Untuk meningkatkan efisiensi dari kendaraan tersebut. Engine banyak mengalami perkembangan salah satunya adalah perkembangan teknologi injeksi. Dimana pemasukan bahan bakar sudah dikontrol secara elektronik dengan memanfaatkan signal dari sensor salah satunya adalah TPS. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut seharusnya menjadi peluang usaha yang besar namun ternyata sesuai dengan data yang diberikan oleh badan statistik No. 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018 tingkat pengangguran mencapai angaka 30,34% hal ini dihitung mulai tamatan SMP hingga lulusan perguruan tinggi, hal ini diakibatkan minimnya pengetahuan untuk menyongsong perkembangan teknologi salah satunya mengenai sensor, hal inilah yang mengakibatkan tidak banyaknya Home Industri yang memproduksi sensor ini, oleh karena itulah perlunya dilakukan penelitian penggunaan variabel resistor 5K sebagai pengganti TPS untuk menambah literasi yang ada. Penelitian ini juga memperhatikan emisi gas buang HC sebagai dampak dari campuran bahan bakar dan udara yang tidak sesuai dan juga RPM yang berkaitan langsung dengan daya dan torsi engine. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara TPS dengan variabel resistor 5K dan TPS standar terhadap emisi gas buang HC dan RPM pada Honda Vario 125 PGM-FI. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental atau eksperimen semu dimana untuk analisi data menggunakan independent sampel t-Test dengan uji persyaratan normalitas dan Homogenitas untuk perhitungan statistik menggunakan aplikasi SPSS. Pengambilan data dilakukan pada bukaan katub gas 0%-80% hal ini sesuai dengan pembacaan map bahan bakar yang terbaca setiap kelipatan 10% yang tertera pada aplikasi ECU Daytona Pro V.1.08 dengan kelipatan kenaikan 10% dan setiap kelipatan dilakukan pengujian sebanyak 3 kali. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan diantara penggunaan TPS original dan TPS dengan variabel resistor 5K dimana RPM pada engine yang menggunakan variabel resistor 5K lebih rendah jika dibandingkan dengan engine yang menggunkan TPS original dan emisi gas buang HC pada engine yang mengunakan variabel resistor 5K masih menimbulkan emisi gas buang HC yang cukup tinggi, sehingga variabel resistor 5K dapat dijadikan sebagai pengganti TPS original namun masih perlu diperhatikan lagi dalam pemilihan variabel resistor dan perlu perbaikan dari design agar lebih maksimal kerjanya. SUMMARY Setiawan, Yoki. 2019. Variable use of the 5k Resistor remove of a Tps against Rpm change and Gas exhaust emissions Hc on Honda Vario 125 PGM-FI. Thesis, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, State University of Malang. Mentor (I) Drs. Imam Muda Nauri, S.T., M.T., (II) Fuad Indra Kusuma, S. Pd, M. Pd. Keywords: TPS, variable Resistor5K, exhaust emission. Motorcycles became the most desirable and effective means of transportation by the people this is seen from the addition of a motorcycle vehicle from 2002 to 2010 reaching 10.8%. To improve the efficiency of the vehicle. Many engines experienced the development of one of them is the development of injection technology. Where fuel input has been controlled electronically by utilizing signal from the sensor one of which is the TPS. Along with the development of such technology should be a big business opportunity but it is in accordance with the data provided by the statistical body No. 42/05/Th. XXI, 07 may 2018 the unemployment rate reaches an Angaka 30.34% it is calculated starting SMP and graduate schools, this is due to lack of knowledge to meet the development of one of the technology about the sensors, this is what resulted in not many Home industry that produces this sensor, by Therefore, the need to research the use of 5K resistor variables in lieu of the TPS to add to the existing literacy. The research also pays attention to HC exhaust emission as the impact of an inappropriate mixture of fuel and air as well as RPM directly related to engine power and torque. The study aims to know the difference between the TPS with variable 5K resistors and the standard TPS against the HC exhaust emission and RPM of Honda Vario 125 PGM-FI. This research is an experimental quasi research or a pseudo experiment in which to analyse the data using the Independent sample t-Test with the normality requirement test and homogenity for statistical calculations using SPSS application. Data retrieval is carried out in the gas valve aperture 0%-80% This corresponds to the fuel map reading which reads every 10% increments listed in the ECU Daytona Pro V. 1.08 application with a 10% increase in increments and each multiples test 3 times. The results of this study contained significant differences between the use of original TPS and TPS with variable 5K resistors where the RPM of engines using the 5K resistor variable was lower when compared to engines that used the TPS Original and the emission of HC exhaust gas on engines using the 5K resistor variable is still causing high enough HC exhaust emission, so that a variable 5K resistor can be used as a replacement for the original TPS but still worth noting again in Variable resistor selection and need improvement from the design to make the maximum work
ANALISIS STRUKTURAL TERHADAP KEMISKINAN PETANI PADI (Studi Kasus Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong)
No full textIndonesia sebagai negara agraris memiliki potensi alam yang melimpah ruah
sehingga mendukung statusnya sebagai negara agraris. Hal ini semestinya mampu
meningkatkan kesejahteraan petani, namun kenyataanya belum terwujud sampai saat ini.
Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi
keselamatan hidupnya, kemiskinan dikalangan petani semakin hari semakin tak
terkendali. Kemiskinan yang diderita para petani merupakan kemiskinan struktural. Baik
faktor internal sosial kemasyarakat petani maupun faktor eksternal, struktur sosial dan
struktur ekonomi petani yang membentuk dan mempengaruhi petani dalam menjalankan
kehidupan sosialnya.
Tujuan penelitian ini yaitu mencari informasi struktur sosial apa yang
menyebabkan kemiskinan pada petani padi di Desa Karang Anyar, dan struktur ekonomi
apa yang menyebabkan kemiskinan pada petani padi di lokasi riset. Dengan demikian
dapat diketahui penyebab-penyebab yang menjadikan para petani padi di lokasi riset terus
terbelenggu dengan kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan strategi-strategi
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi petani padi saat ini.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah.
Kabupaten Lebong. Data dan informasi dikumpulkan dari beberapa informan dengan
latar belakang yang berbeda. Informan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling,
dengan kriteria informan, yaitu petani pimilik lahan –0,5 ha, petani penggarap, tokoh
masyarakat formal dan informal, PPL, pihak Dinas Pertanian, anggota DPRD. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis
data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif.
Temuan dilapangan mengindikasikan bahwa penyebab kemiskinan struktural
pada petani padi di lokasi riset, dari sisi struktur sosial, yaitu rasionalisasi hubungan
sosial warga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, makna rasa
kekerabatan antar warga masyarakat semakin surut, dan hilangnya makna dari sisi nilai-nilai sosial, sehingga tanggung jawab sosial petani selaku mahluk sosial tidak terwujud
dalam prilaku kesehariannya. Interaksi dan relasi sosial yang renggang mengakibatkan
implementasi kegiatan gotong royong dan musyawarah tidak terlaksana dengan baik
untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan petani. Ketimpangan
kepemilikan lahan dan penguasaan akses ekonomi oleh para pemilik modal menciptakan
ketergantung ekonomi petani kepada pemilik modal di desa. Dominasi elit-elit desa yang
manguasai akses ekonomi, informasi, politik, sehingga petani yang lemah akan terisolasi
dari aktivitas sosial. Keperdulian pemerintah daerah yang masih rendah untuk
membangun sektor pertanian di daerah Kabupaten Lebong, dengan ketidak aktifan PPL
sebagai ujung tombak peningkatan produktivitas petani. Anggaran di APBD yang minim
untuk pembangunan pertanian serta kebijakan sosial pemerintah yang belum
mewujudkan fungsi pemerintah sebagai pelindung kepentingan petani. Sehingga petani
padi di lokasi riset termiskinkan dengan kondisi internal masyarakatnya dan sistem
sumber eksternal yang berfungsi memberikan pelayanan sosial kepada petani belum
menyentuh pokok permasalahan petani padi di lokasi riset
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupatenpada Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkanperaturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)
No full textAs one of the implementing rules of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the government has issued Government Regulation Number 21 of 2021 on the Implementation of Spatial Planning. The regulation is expected to be a strategic step in regulating spatial arrangement both in the national and regional circles. Where an interesting problem arises regarding whether the regency area has the authority to use marine space. The type of research used is the Empirical Normative, which is to put research into a norm rule system that is in effect and also the author does observational research or observation research by interviewing. i.e. the researcher directly conducts research on the research site to obtain the necessary data. Meanwhile, the nature of this study is descriptive, namely a clear and detailed description of the authority of the Regional Government of the Anambas Islands Regency on the Utilization of Sea Space based on Government Regulation No. 21 of 2021. Research results show that since the publication of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the authority related to maritime affairs has no longer been the authority of the Regency. Continued based on Government Regulation No. 21 of 2021 for the use of marine space, in terms of division of field affairs between the central government, Provincial and Regency/City Regions, especially in the marine and fisheries sector, are regulated by the Law, there is no administrative authority to the Regency/City Regions which is taken over by the Central and Provincial Governments. Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Implementation of Spatial Planning contains provisions concerning Spatial Planning, Spatial Utilization, Space Utilization Control, Spatial Planning Supervision, Spatial Planning Development, and Spatial Planning Institution. Although the regulatory harmonization process aims to address conflicts between RTRW and conservation and marine space policies, often the existing solution has not fully addressed the problems in the field. The main challenge lies in the implementation and enforcement of regulations that are in line with community needs and environmental conservation. Therefore, a more adaptive and inclusive approach, involving all related parties, is essential for creating effective and sustainable solutions
Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia
No full textThe mode of corruption and crime from time to time has undergone a significant change. This can be seen from the various corruption cases managed by law enforcers, both by the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General's Office. Influence trading in reality in the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) has been categorized as a form of corruption. This is regulated in article 18 of the convention. As a country that has ratified the UNCAC, Indonesia still has not regulated this trade of influence. However, if we examine a number of cases handled by law enforcers such as the KPK (Anti-Corruption Comission), it clearly has this dimension of influence. Such as the chairman of a political party and the family of a public official who takes advantage of their position and closeness to public officials. From this influence there is an undue advantage (undue advantage). In the view of Islam, this is one of the deviant behaviors that will result in a poor work ethic because it tends to give an affair or case that is not the expert. The authorship uses the method of research in a normative juridical manner, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in analyzing the interpretation of fiqh siyasah dusturiyah in the formation of regulations on Trading in Influence (trading influence) in positive law, its formation or by updating existing laws by accommodating the delik trading in influence contained in the UNCAC into Law No.31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Crimes , with Ijtihad (ra'yu) from the role of Ahlu al halliwal Aqdhi he has the right to form and revise the rule of law in force, Consequently ratified united nation convention against corruption (UNCAC) by Indonesia through Law No. 7 of 2006 on Ratification of UNCAC is a necessity to adopt norms that are considered important into positive law in Indonesia
BADIIY ASARDA MUALLIFNING SHAXSINI ANIQLASH TEXNIKASI
Full text linkThis article deals with the ways of expressing the image of the author in a work of art. In addition, it provides several notions pf conveying the author’s identity, value, performance as well as the title may highlight the main idea of the book or allude to the main character in the work and considering the characteristic detail is the main actualizer of anthropocentricity.В данной статье рассматриваются способы выражения образа автора в произведении искусства. Кроме того, в нем содержится несколько понятий, передающих личность автора, его ценность, результативность, а также название, которое может подчеркнуть основную идею книги или намекнуть на главного героя произведения и учитывая, что характерная деталь является основным актуализатором антропоцентризма.Ushbu maqolada badiiy asarda muallif obrazini ifodalash usullari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, unda muallifning shaxsiyati, uning qiymati, samaradorligi, shuningdek kitobning asosiy gʻoyasini ta’kidlashi yoki asarning bosh qahramoniga ishora qilishi mumkin boʻlgan va oʻziga xos tafsilot antropotsentrizmning asosiy aktualizatori ekanligini hisobga oladigan bir nechta tushunchalar mavjud
PERBEDAAN PENGGUNAAN VARIABEL RESISTOR 5K SEBAGAI PENGGANTI TPS TERHADAP PERUBAHAN RPM DAN EMISI GAS BUANG HC PADA HONDA VARIO 125 PGM-FI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menguji produk yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode quasi eksperimen, analisis data menggunakan independent sampel t-Test dengan bantuan SPSS. Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan TPS standard dan TPS dengan variabel resistor 5K dimana jika dilihat dari emisi gas buang HC variabel resistor menimbulkan HC yang lebih tinggi dan jika dilihat dari RPM, variabel resistor 5K menghasilkan RPM lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan variabel resistor 5K dapat digunakan sebagai pengganti TPS original
Tantangan Etika dan Hukum dalam Perang Informasi dan Propaganda Digital
Full text linkPerang informasi kini menjadi elemen tak terpisahkan dari konflik-konflik global, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai alat untuk memengaruhi opini publik, menyebarkan disinformasi, dan membentuk narasi yang berperan dalam dinamika geopolitik. Dalam jurnal ini, saya menggali bagaimana fenomena perang informasi ini menantang prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (IHL), seperti diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil, yang telah menjadi dasar dalam mengatur peperangan tradisional. Meski IHL dirancang untuk menangani konflik fisik, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pemikiran baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada perang yang tak terlihat di medan pertempuran, namun dampaknya dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Di sisi lain, teori perang yang benar (Just War Theory) juga memberikan sudut pandang etis mengenai apakah disinformasi dan propaganda digital dapat dibenarkan dalam konteks perang. Dengan menggali tantangan-tantangan ini, tulisan ini juga memberikan rekomendasi terkait bagaimana hukum humaniter dapat beradaptasi dengan cepatnya perubahan dalam peperangan modern, serta pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh perang informasi
