628 research outputs found
PENGARUH BUDAYA KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PADA KARYAWAN PT. ANUGRAH MANDIRI MAKMUR SENTOSA
Get PDFABSTRACK
ADITYA PARASIAN NOVENIUS. The Influence Work Culture and Work Motivation Toward Perfomance on Employee PT. Anugrah Mandiri Makmur Sentosa. Skripsi, Jakarta: Study Program of Economic Education, Concentration in Office Administration Education, Department of Economics and Administration, Faculty Economics, State University of Jakarta 2014.
This research conducted to find out if there is Influence Work Culture and Work Motivation of Perfomance on Employee PT. Anugrah Mandiri Makmur Sentosa. This research was conducted for three months starting November 2013 until January 2014. The research method used is survey method with causality approach. This is the entire population of employee PT. Anugrah Mandiri Makmur Sentosa of 114 people. The sample used as many as 84 people using simple random techniques. Perfomance data achieved from sekunder data performance appraisal directed from PT. Anugrah Mandiri Makmur Sentosa for periode of December 2013, X variabel (Work Culture) using Likert scale. Techniques of data analysis using SPSS 16.0. from the result of F-test, found that WorkCulture and Work Motivation simultaneously influence to Perfomance seen from F count (35,931)> F tabel 1 (3,11). T-test result in t count of X (Work Culture) registration 4,981and t tabel of 1,67, because 4,981 >t tabel 1 (1,67) then declared work culture has significant direct influence on performance. While t (work motivation) of 4,107 and t tabel 1,67, because t
Count > t tabel count then it can be inferred that there was a significant direct influence between work motivation of the performance. Based on the research path analysis, the magnitude of the influence of work culture (X1) which directly on performance (Y) is 0,198 or 19,8% and the effect was moderated by work motivation (X effect of X 1 2 from X 2 ) is 0,155% or 15,5%, so the total with Y is 0,584 or 58,4%. In addition to the magnitude of the effect of work motivation (X2) which is directly on performance (Y) is 0,134 or 13,4%. Than a coefficient of determination (R ) of test result obtained 0, 470 or 47% which means that Y (performance) determined by X2
(work culture) and X (work motivation) for 47%. Conclussions of this study is that there are influences between work culture and work motivation to performance of PT. Anugrah Mandiri Makmur Sentosa
Strategi Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong PT. Legiri Makmur Sentosa, Kabupaten Bogor
No full textPT. Legiri Makmur Sentosa adalah perusahaan yang fokus pada
penggemukan sapi potong sejak 2009. PT. Legiri Makmur Sentosa belum dapat
memenuhi permintaan sapi potong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal PT. Legiri
Makmur Sentosa, merumuskan alternatif strategis, dan memprioritaskan alternatif
strategis. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Alat
analisis yang digunakan adalah Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Matriks
SWOT, dan QSPM. PT. Legiri Makmur Sentosa memiliki kondisi lingkungan
internal sedang serta kondisi lingkungan eksternal sedang juga. Enam alternatif
strategi yang dihasilkan berdasarkan Matriks SWOT dan memiliki strategi
prioritas utama yang dihasilkan berdasarkan Matriks QSP, yaitu meningkatkan
mutu dan kualitas dari sapi yang dipelihara melalui pengembangan komposisi
pakan yang diberikan kepada sapi
PENERAPAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE DALAM PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS PADA PT. DWIMAKMUR SUKSES SENTOSA
No full textPENERAPAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE DALAM PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS PADA PT. DWIMAKMUR SUKSES SENTOSA
Dentigerous Cyst
No full textDentigerous Cyst
Dental School Radiology Presentation : Dentigerous Cyst
Author : Tadinada, Aditya
Medical Subject : Dentigerous Cyst, Odontogenic Cysts
Clinical Presentation Description : Radiolucency arising from the CEJ of an unerupted tooth
Location of Abnormality : Posterior Mandible
Radiological Features : Radiolucency arising from the CEJ of an unerupted tooth
DDx Description : Dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, ameloblastoma
Type of Image : Panoramic Radiograph
Digital Publisher : UCONN Health Center : Kilham, Jessica
Format : jpg
Date : 201
Design, modeling and real-time monitoring of continuous powder mixing processes
No full textContinuous processing is an advantageous alternative for the current methods used in the pharmaceutical manufacturing. Important advantages that it offers include smaller equipment footprint, reduced efforts in the scale-up work, and the potential to utilize already continuous processes to make the entire manufacturing more efficient. In the current pharmaceutical manufacturing environment, powder mixing process is carried out in the batch mode. The necessary methods and guidelines to design an equivalent continuous process are not well established. The work presented in this dissertation focuses on the characterization, design and optimization of a continuous powder mixing process for pharmaceutical powders. A systematic study was performed of the effects of process and design variables, and material properties involved in the continuous powder mixing process. The bulk powder flow behavior was characterized using the residence time distribution (RTD) measurement approach. Impeller speed, material bulk density and impeller design greatly influenced the mean residence time. With increasing impeller speed, mechanical fluidization was observed, which significantly affected axial dispersion coefficients. Intermediate rotation rates exerted maximum strain on the material, which leads to maximum homogenization. The strain measurements correlated well with the properties of tablets including content uniformity and tablet hardness. Mixing performance was largely dominated by the material properties of the mixture, and the blend uniformity measurement was affected by the sample size analyzed. An experimental protocol was developed to measure the blend uniformity in the in-line mode, and a methodology was further built to quantitatively relate the in-line NIR measurements with the off-line wet chemistry measurements. Considering the shear limitations of the continuous bladed mixer, alternative blending strategies, suitable for blending of cohesive materials were also demonstrated. A combination of a high-shear mixing followed by a low-shear mixing process provided the optimal mixing performance. The predictive understanding of the continuous powder mixing process developed in this dissertation can assist towards the design and development of a fully controlled continuous manufacturing process.Ph. D.Includes bibliographical referencesIncludes vitaby Aditya U. Vanaras
PERBAIKAN POSTUR KERJA PADA BAGIAN PEMOTONGAN DI UKM AJENG LEATHER BAG YOGYAKARTA
No full textPekerjaan manual masih banyak ditemukan pada berbagai aktivitas pekerjaan di
UKM. Pekerjaan manual yang dilakukan secara berulang – ulang dengan postur
kerja yang tidak netral dan dalam jangka waktu lama oleh pekerja pemotongan
kulit di UKM Ajeng Leather Bag berpotensi menimbulkan kelelahan kerja.
Kelelahan ini terjadi karena pembebanan otot berlangsung secara kontinu.
Postur kerja ini membuat operator menjadi cepat lelah. Hal ini ditunjang pula
dengan masih penggunaan alat potong manual berupa cutter.
Keluhan yang dialami oleh pekerja dibuktikan dengan kuesioner Nordic Body
Map. Besarnya resiko postur kerja dinilai menggunakan metode Manual Task
Risk Assessment (ManTRA). Metode rasional digunakan peneliti untuk
mendapatkan perbaikan fasilitas kerja yang optimal bagi operator di industri.
Penelitian perbaikan fasilitas kerja ini mampu mendapatkan sebuah meja dan
kursi kerja bagi operator pemotongan kulit yang dalam proses penggunaannya
dapat menurunkan skor ManTRA dari 19 menjadi 13 untuk bagian punggung,
leher, pergelangan tangan dan kaki. Perbaikan ini juga mampu menurunkan
waktu proses sebesar 124 detik (7,68%) dari 963 detik ke 839 detik
Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
Get PDFSistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal yaitu kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun disisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sejak dahulu Negara Indonesia memegang prinsip musyawarah untuk mufakat, dimana mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama Restorative Justice atau keadilan restoratif. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana konsep Restorative Justice dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan 2) Bagaimanakah implementasi konsep Restorative Justice dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya? Penelitian penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka. Maka disimpulkan bahwa: a) Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. b) Pendekatan Restorative Justice ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari Primum Remedium menjadi Ultimum Remedium. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. c) Model implementasi Restorative Justice dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini. Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi./ The legal system in Indonesia still prioritizes a formal legal system, namely the police in charge of investigations, the prosecutor's office in charge of prosecution and the court in charge of making decisions. But on the other hand, it seems that law enforcement through formal means still has weaknesses from criminal justice where the position of the victim and the community has not yet received its position so that the interests of both are neglected. Since the first the State of Indonesia has adhered to the principle of deliberation to reach a consensus, which prioritizes peace from both parties, both the perpetrators and the victims. Therefore, law enforcers in this country create a legal umbrella or basis for peace efforts in a case, which is known as Restorative Justice or Restorative Justice. The problems in this thesis are 1) How is the concept of Restorative Justice in Corruption Crime cases based on criminal law reform in Indonesia and 2) How is the implementation of the Restorative Justice concept in corruption eradication law to strengthen the goal of returning state losses by perpetrators of corruption in Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya? This thesis writing research uses normative juridical research. The problem approach used in this study includes the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Secondary data collection techniques in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials are carried out through library research. Then it is concluded that: a) Restorative Justice can be carried out through: Mediation of victims with offenders; Family group meetings; services in the community that are remedial for both victims and perpetrators. The application of the principle of Restorative Justice depends on what legal system a country adheres to. If the legal system does not want it, then the implementation of Restorative Justice cannot be forced. b) The Restorative Justice approach is marked by a change in the principle of eradicating corruption from Primum Remedium to Ultimum Remedium. Criminal sanctions are used after other sanctions in the form of administrative or civil are unable to effectively and efficiently deal with corporate crime and recover the resulting state financial losses. c) The model for the implementation of Restorative Justice in the legal punishment for eradicating corruption in Indonesia in the future which will be described below. According to Law no. 31/1999 which was amended by Law No. 20/2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, and with Law no. 31/1999 in conjunction with Law no. 20/2001 also regulates the issue of criminal compensation for money. Article 18 paragraph (1) letter b states that the perpetrators of criminal acts of corruption can be subject to additional punishment in the form of payment of replacement money in the same amount as the assets obtained from criminal acts of corruption.
Keywords: Restorative Justice, and Corruption Crim
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK PERINDUSTRIAN DAN UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN/SM-16
No full textvii+197hlm;14X21c
- …
