1,720,996 research outputs found
Telaah Hukum Islam terhadap Nasab Anak
No full textThe classical scholars of jurisprudence agreed that nasab child has only nasab relationship to his parents, nasab determination is one of the most important rights of a child and is something that a lot of impact on the child's personality and future. Fiqh scholars say that the concept nasab is one solid foundation in building a domestic life that can bind between individuals based on the unity of blood. In Indonesia Islamic law, the problem of the origin of the child, there are several different legal provisions. It is influenced by a plurality of the nation, especially in terms of religion and customs, the applicable law is varied. There are laws, ie Islamic law (fiqh) formulated in a fixed rule the Islamic Law Compilation (KHI)
Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam.
Full text linkAbstract: The Convergence of Inheritance in Islamic Law. This article examines the legal position of Islamic inheritance law in Indonesia, especially from the aspect of implementation and factors hindering the implementation of the legal system in the Muslim community. As this study finds out, there are two main reasons why the Islamic Inheritance Law can not be implemented in Indonesia: (1) Indonesian Muslims are still bound to Customary inheritance law, either in forms of individual inheritance system (patrilineal, matrilineal or bilateral), collective inheritance syatem (inheritance is not distrubuted but is managed collectively), or Majorat inheritance system where the oldest son master the entire inheritance. (2) The Muslims have not fully grasped the concept of fairness and equality in Islamic law, especially when it pertains to the portion of sons and daughters which follows 2: 1 ratio.
Abstrak: Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. Artikel ini mengkaji posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama dari aspek implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghalangi penerapan sistem hukum tersebut di kalangan masyarakat Muslim. Berdasarkan hasil kajian diperoleh fakta bahwa Hukum Kewarisan Islam belum dapat terlaksana di Indonesia karena masyarakat masih dipengaruh oleh hukum kewarisan adat, baik mengikuti sistem kewarisan individual-patrilinial, matrilinial atau bilateral-kewarisan kolektif-harta warisan tidak dibagi tetapi dikelola bersama-, maupun sistem kewarisan majorat di mana anak tua menguasai seluruh harta warisan. Selain dari kuatnya pengaruh tradisi/hukum adat, hambatan lain adalah umat Islam belum sepenuhnya memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam, khususnya ketika berkaitan dengan porsi anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti perbandingan 2: 1
Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris
Full text linkPada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal ini adalah orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup dengan menggunakan usaha alternatif berupa hibah. Hal ini telah diberikan legalisasi dengan dirumuskannya Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang seakan memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menabrak ortodoksi konsep kewarisan Islam yang sudah baku. Tulisan ini hadir untuk menelaah substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang termaktub dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hermenutika hukum. Sehingga, permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211. Hasil akhir dari tulisan yang tidak bersifat final ini menunjukan bahwa pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam. Potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum yang berkeadilan.Basically the concept of division of inheritance in Islam is executed when the heir has passed away. In practice, however, much of the inheritance exercised by the testator in this case is the parent to the child when the parent is alive by using an alternate venture. This has been legalized by the formulation of Article 211 in the Compilation of Islamic Law, which seems to provide legalization of inheritance practices by bumping into the orthodoxy of a standard Islamic inheritance concept. This paper is present to examine the substance and measure the legal values contained in Article 211 of the Compilation of Islamic Law by using a legal hermeneutic approach. Thus, the main issue in this paper is how the parent grants to the child as a substitute for inheritance according to the Compilation of Islamic Law in article 211. The final result of this non-final writing shows that the distribution of grant property as a substitute for inheritance to the child is motivated by the development of Islamic law. Portrait of Islamic law can not be separated from the discourse of Islamic law reform to law of justice
Akibat Hukum Dalam Praktik Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
No full textAbstract: Nikah sirri (unregistered marriage) is still a crucial issue that can not be solved. On one side, it is permissible based on religious context. On the other side, it must going through a strict procedure based on marriage act context. This article reviews the legal consequences of unregistered marriage. In the perspective of positive law in Indonesia, a marriage for Moslems, not only must be done under Islamic law, but also must be held in front of and must be registered by the Marriage Registry Officer under law and regulation. Marriage which does not comply those conditions has no legal power (vide Ps. 2 UU No.1 / 1974 jo. Ps.2 (1) PP. 9/1975). In reality, not all Moslems in Indonesia meet those conditions under law and regulation, so that there are still some Moslems with various reasons doing unregistered marriage.Abstrak: Nikah Sirri masih menjadi masalah krusial yang tidak dapat dipecahkan. Disatu sisi secara teks agama nikah sirri diperbolehkan, disisi yang lain, nikah sirri dalam konteks undang-undang perkawinan harus melalui prosedur yang ketat. Artikel ini akan mengulas tentang akibat hukum nikah sirri. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1/1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9/1975). Pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan sirri.</jats:p
Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam
Full text linkEthics is the foundation of a profession which becomes a common concern because of frequent misusesymptoms to the profession. The emergence of the discourse of professional code of ethics for judgesdeparted from the reality of law enforcement officials (especially judges) that ignores the values ofmorality. Although professional actors (judges) already have the code of professional conduct of judgesas moral standards, it has not been a positive impact, especially not able to change the image of societyto face justice for the better. Existing code of ethics is not providing value in favor of the realization ofthe purpose of the law, so it needs to be reviewed or revised to suit the changing situation. One way toenforce the rule of law is to enforce ethics, professionalism, and discipline. The values contained in thecode of professional conduct of judges in an ethical standpoint of Islamic law is very important to bestudied. Professional ethics of judges in principle contain moral values underlying professional personality,namely freedom, fairness and honesty. Professional ethics of judges and law is a unity that isinherently contained ethical values of Islam which is the foundation of understanding the Islamic law,so basically the code of professional conduct of judges in line with the values of the Islamic ethicalsystem. Islamic legal ethics built on four basic values which are the values of truth, justice, free will andresponsibility.</jats:p
Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia
Full text linkMenyadari betapa besar peranan negara dalam berbagai kehidupan masyarakat dan kekuasaan negara, maka kebebasan negara dalam arti pelaksanaan peraturan perundangn-undangan pada hakekatnya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah manusia sebagai penentu kebijakan hukum, dalam hal ini adalah para hakim yang terdidik, baik, cakap, disiplin, jujur, mentaati hukum, dan tidak rangkap jabatan. Untuk mewujudkan hal tersebut masih perlu adanya upaya untuk mendorong pihak yang berwenang untuk mengawasi dan membina hakim agar lebih menunjukan political will dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaanya sehingga citra hakim pada khususnya dan peradilan pada umumnya semakin terangkat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin baik. Untuk lebih mempertegas prinsip kekuasaan kehakiman yang memiliki asas kebebasan, kiranya perlu difikirkan kembali tentang disain dari struktur yudikatif di Indonesia, seyogyanya wewenang dan cakupan kekuasaan penyelenggara kekuasaan kehakiman diperluas dengan diserahkanya aspek-aspek administratif pada para penyelenggaranya. Dengan demikian para hakim tidak lagi ditempatkan pembinaan administratifnya pada pemerintah, sehingga penyelenggaraaan kekuasaan kehakiman betul-betul terpisah secara keseluruhan dengan penyelenggara kekuasaan lain. Bila hal ini dilakukan diharapkan kebebasan hakim akan terwujudkan dan keadilan dapat ditegakan di bumi pertiwi.Realizing how big the role of the state in the various life of society and state power, then the freedom of the state in the sense of the implementation of legislation is essentially done by the man himself. Therefore, the first thing to do is human beings as the determinants of legal policy, in this case the judges who are educated, good, competent, disciplined, honest, obey the law, and not double position. To realize this matter, there is still an effort to encourage the authorities to supervise and nurture the judges to show more political will by improving the quality of supervision and development so that the image of judges in particular and the judiciary in general is increasingly raised and the public's trust in law is getting better. To further reinforce the principle of judicial power which has a principle of freedom, it may be necessary to rethink about the design of the judicial structure in Indonesia, should the authority and scope of power of the judicial power organizers be expanded by the administrative aspects handed over to the organizers. Thus, the administrative coaching of the judges are no longer placed on the government, so that the exercise of judicial powers is completely separate as a whole with other branches of government. If this is done it is expected that the freedom of judges will be realized and justice can be established in the land of the earth
MENELISIK METODOLOGI HISAB-RUKYAT DI INDONESIA
Full text linkThis paper deals with the significance of the methods of calculation (ḥisāb) and observation (ru’yah) in determining the beginning of month in Islamic calendar, especially months of Ramaḍān, Shawwāl and Żū al-Ḥijjah, since these months have relationship with sacred Islamic rituals. However, Muslims should review and reexamine the basic method employed in determining beginning of month in Islamic calendar. Classical dichotomy that has led to controversy until these days relates to ḥisāb and ru’yah. Some said that ru’yah method is final and decisive while ḥisāb is only supporting ru’yah. Others said that it is ḥisāb that is final and decisive, while ru’yah is used to support the method of ḥisāb. From this dispute, there should be a meeting point; that is, ru’yah should be supported by accurate science of ḥisāb
KONSTRUK SOSIAL DALAM KONVERGENSI HISAB DAN RUKYAT
Full text linkHisab and rukyat issues have confiscated the energies of Muslims so great, it makes ukhuwah sometimes disturbed even in the celebration of Eid and Eid al-Adha. For a long time we are transfixed and chained to the problem only but not on the solution. As if the problem is merely the difference of the method of reckoning (astronomical calculations) and rukyat (hilal observations) that are impossible to unite, it is equally impossible to unite different schools of thought. The debates of the strongest arguments between the proponents of hisab and rukyat have been going on for hundreds of years, but the result has deepened the gap. This paper is trying to discuss the two problems mentioned above, to focus more on the discussion, the issues to be discussed are the concept of hisab and rukyat, history of hisab and rukyat, the strength and weaknesses between hisab and rukyat, the matched concept of hisab rukyat in Indonesia
PENELITIAN FIQIH:
No full textTulisan ini mengkaji tentang penelitian fiqih sebagai contoh peran penelitian hukum Islam yang didasari atas wacana munculnya u??l fiqh sebagai metode ijtihad mempunyai peran yang cukup signifikan dalam penelitian dan pengembangan hukum Islam. Sebagai metodologi, u??l fiqh mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan, u??l fiqh mempunyai karakteristik yang berbeda antar-mazhab. Kajian ini memaparkan peran u??l fiqh dalam penemuan dan pembentukan hukum Islam. Melalui tulisan ini dipaparkan mulai dari definisi, sejarah perkembangan, objek kajian dan sekilas tentang aliran u??l fiqh. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang model dan tipologi penelitian u??l fiqh. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pendekatan historis, dengan memaparkan perkembangan u??l fiqh berdasarkan kurun waktu. Berdasarkan kajian ini dapat diketahui bahwa sebagai metode penemuan hukum, u??l fiqh merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial.Kata Kunci: U??l fiqh, metodologi, hukum Islam, penelitian hukum</jats:p
ISLAM ABOGE DALAM TRADISI JAWA ALASTUA
Full text linkIslam masuk ke tanah Jawa dalam keadaan penduduknya telah memiliki tradisi dan budaya berupa kepercayaan adanya kekuatan pada benda-benda tertentu (dinamisme), adanya kekuatan pada arwah orang yang meninggal (animisme) dan kepercayaan adanya kekuatan pada binatang-binatang (totemisme). Tradisi ini telah diwariskan secara turun temurun, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Islam datang, keyakinan dan kepercayaan tersebut melebur dalam budaya Islam. Sehingga munculah apa yang disebut dengan sinkretisme Islam, yaitu akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal. Di antara bentuk akulturasi budaya lokal (Jawa) dengan Islam adalah tradisi yang dianut oleh komunitas Islam Aboge. Komunitas ini melaksanakan tradisi-tradisi Jawa dengan dibumbui tradisi Islam, maka munculah Islam dengan cita rasa lokal (islam lokal). Kekhasan dari komunitas ini adalah masih menggunakan model Penanggalan Islam Jawa yakni Penanggalan Aboge untuk menetapkan awal Ramadhan, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha. Kata Aboge adalah singkatan dari Alip Rebo Wage yang mempunyai arti Tanggal 1 Muharram Tahun Alif akan jatuh pada hari Rebo (Rabu) pasaran Wage. Aboge adalah dasar perhitungan almanak (kalender) dalam satu windu atau delapan tahun, maka yang dimaksud Aboge adalah dasar suatu perhitungan. Penggunaan penanggalan dengan sistem Aboge mengakibatkan pelaksanaan ibadah puasa, perayaan Idhul Fitri, dan Idhul Adha yang dilaksanakan oleh komunitas Aboge selalu mengalami perbedaan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang Itsbat
- …
