37 research outputs found
MANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN
No full textMANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN
Elvi Rahmi, Mahmud, Muhamad Fatih Rusydi Syadzili, Diana Sartika, Muhammad Ali Akbar, Kukuh Budianto, Mega Cahya Dwi Lestari, Elis Lisyawati, Abdurrahman R. Mala, Opik Abdurrahman Taufik, Sri Intan Wahyuni, Yusnia Binti Kholifah
ISBN: 978-623-09-4740-7
Tebal: x + 167 hlm., 21 x 15 cm
Tahun Terbit: Juli 2023
Editor: Dr. Elvi Rahmi, M.A., C.Ed.
Penata Letak: Lala Anita Ningrum
Penata Sampul: Faisal Elfaizh
Penerbit:
PT. LENTERA CENDEKIAWAN NUSANTARA
Jalan Kaliurang KM 4,5 Karangbendo
CT III/8 Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telp. 027459818, 082260022285
Email: [email protected]
Website: www.lcn.mypublisher.my.i
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer
Get PDFPerkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa. Karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terdapat pencipta perangkat lunak komputer terhadap hasil karyanya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya memberikan perlindungan hukum terdapat warga negaranya yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan perangkat lunak komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap orang yang akan menggunakan dan/atau menyebar luaskan perangakat lunak hasil ciptaannya wajib mendapatkan ijin dari pencipta perangakat lunak komputer tersebut.Perkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa. Karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terdapat pencipta perangkat lunak komputer terhadap hasil karyanya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya memberikan perlindungan hukum terdapat warga negaranya yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan perangkat lunak komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap orang yang akan menggunakan dan/atau menyebar luaskan perangakat lunak hasil ciptaannya wajib mendapatkan ijin dari pencipta perangakat lunak komputer tersebut
Evaluating Global Cybersecurity Laws: Efectiveness of Legal Frameworks and Enforcement Mecanism in the Digital Age
Get PDFThe background of this article highlights the escalating global cybersecurity threats in the digital era and underscores the urgent need to strengthen law enforcement through public–private partnerships (PPPs), as traditional legal frameworks struggle to address the complex and transnational nature of cybercrime effectively. This study examines the role of PPPs in enhancing cyber law enforcement across various legal systems. Using a systematic literature review methodology, the research evaluates the effectiveness of collaborative initiatives between the public and private sectors in combating cyber threats. The findings reveal that PPPs have significant potential to strengthen law enforcement efforts through technological innovation, information sharing, and operational cooperation. However, persistent challenges—such as limited transparency, trust deficits, and conflicting institutional interests—remain substantial barriers to their success. The study recommends that policymakers enhance legal frameworks, promote transparency, and develop capacity-building initiatives through joint training programs. Moreover, the research identifies critical gaps in the existing literature, emphasizing the need for more comprehensive empirical studies to better understand and address the complexities of cyber law enforcement through PPPs in the digital age.
Latar belakang artikel ini menyoroti meningkatnya ancaman keamanan siber secara global di era digital serta menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum melalui kemitraan publik–swasta. Hal ini diperlukan karena kerangka hukum konvensional sering kali tidak mampu secara efektif menangani kompleksitas dan sifat lintas batas dari kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPP dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber di berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan metode systematic literature review, penelitian ini mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya penegakan hukum melalui inovasi teknologi, pertukaran informasi, dan kerja sama operasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat keberhasilannya, antara lain keterbatasan transparansi, defisit kepercayaan, dan konflik kepentingan antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur yang ada dan menekankan perlunya kajian empiris yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengatasi kompleksitas penegakan hukum siber melalui PPP di era digital.
Keywords: Cyber Law, Cybersecurity, Public–Private Partnerships, Legal Frameworks, Enforcement Mechanisms
Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif: Comparison of Indonesian Cyber Law with ASEAN Countries: A Normative Study
No full textHukum siber telah menjadi isu penting di era digital, terutama di kawasan ASEAN, yang memiliki dinamika perkembangan teknologi informasi yang pesat. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum siber Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kajian normatif ini menganalisis kelebihan, kelemahan, serta kesesuaian hukum siber Indonesia dengan standar internasional dan praktik terbaik di kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan memeriksa undang-undang utama, seperti UU ITE di Indonesia, Computer Misuse Act di Singapura, dan Personal Data Protection Act di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU ITE, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, harmonisasi regulasi, dan perlindungan data pribadi. Sebagai rekomendasi, artikel ini mengusulkan pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kerjasama regional yang lebih erat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami tantangan dan peluang hukum siber di ASEAN
Perancangan sistem informasi Seminar riset unggulan nasional informatika dan komputer
No full textAbstrak : Di era globalisasi sekarang ini kecepatan untuk memperolah informasi adalah tuntutan yang harus terpenuhi, banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi secara cepat, salah satunya adalah dengan bantuan komputer, jaringan internet dan sistem informasi berbasis website yang berperan penting dalam penyebaran informasi dengan waktu yang singkat tanpa harus mendatangi tempat yang member informasi.
Dengan dasar diatas maka penelitian ini bertujuan agar pengelolaan data peserta Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika (SERUNI) Universitas Surakarta dapat dimaksimalkan dengan bantuan teknologi jaringan internet dengan menggunakan sebuah sistem informasi berbasis website agar peserta dan pihak yang terkait dengan SERUNI dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, akurat, dan dapat di akses dari tempat yang telah terhubung dengan jaringan internet.
Kata Kunci : Website, Sistem Informasi, SERUNI, Universitas Surakart
Transposition and modulation analysis on the translation of prayer for rain into do?a minta hujan
No full textMuhammad Ridwan Roji Abdullah: ?An Analysis of Translation Procedure on David Campbell?s Poem Prayer for Rain? which is translated by Taufik Ismail Do?a Meminta Hujan. Thesis: English Letters Department of Adab and Humanities Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, November 2014. The study in this paper discusses the translation procedure of the poem on the tittle ?Prayer for Rain? which is translated by Taufik Ismail. The important purpose in this research, the author tries to explain the translation procedures used in translating at poem Prayer for Rain by David Campbell. The writer uses descriptive qualitative method, to describe and analyze identifies the process of how an English word of the poem is translated into Bahasa Indonesia. In addition, this study also identifies whether the translation process results the changes of manner. To suport the analyses, the writer use some books, and dictionaries, namely A Text book of Translation (Peter Newmark), Teori & Praktek Penerjemahan (Frans Sayogie), Kamus Lengkap Indonesia-Inggris a(2004). The writer uses the theory of translation procedure. Finally, the writer finds fourteen words of translation procedure from Prayer for Rain poem. The translation procedure are Modulation and Transposition
THE DEVELOPMENT OF DOCUMENT MANAGEMENT WORKFLOW SYSTEM TO SUPPORT INTERLIBRARY LOAN SERVICE
Get PDFThis report describes system that automated interlibrary loan where it's coordinate the
application process from fill in the requirement information from user side to review,
approval and notification. The author defines workflow management system, interlibrary
loan (ILL) and mechanism how ILL, the document driven move from user to librarian.
This report describes the hardware and software used, architecture implemented and
function available
FILSAFAT BARAT ERA SKOLASTIK (Telaah Kritis Pemikiran Thomas Aquinas)
Get PDFThis paper tries to discuss how Western philosophy critically examined the thought of Thomas Aquinas in the scholastic era. The scholastic era or known medieval philosophy whose style is the philosophy of collaborating with theology in harmony. Philosophy in the scholastic era gave birth to many famous theologians-philosophers, one of whom was Thomas Aquinas, who was the subject of this paper. After the authors traced through this paper the answer found that Aquinas was the most important figure of Western philosophy in the scholastic era. Aquinas is considered to have made a real contribution in unifying the original elements of Augustine's thought, strongly influenced by the philosophy of Neo-Platonism, with the philosophy of Aristotle. The author criticized Aquinas's view that Aristotle's philosophical system contains true rational truths. Basically using philosophical methods to understand theology is very helpful. That has been done by Aquinas; it only needs to be underlined that the method for understanding philosophy without losing the nature of theology is not entirely correct either. However there are also problems that cannot be fully explained by philosophical approaches. Like the problem of beliefs related to metaphysical problems, for example. The problem of belief in matters that are metaphysical is a problem that is difficult to explain philosophical logic. Aquinas stated that theological truth is clear to human reason. For example, it is the truth about God's existence. This truth comes from revelation, but how to explain philosophically that can satisfy curiosity so that what is believed can be understood rationally
ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia
Get PDFThe theme in this paper is about the ethical principles of HAMKA in the context of moral development in Indonesia. The theme of ethics is commonly discussed in various scientific works, but what makes it interesting is that he is one of the greatest thinkers in Indonesia who is also known as a scholar, writer, expert on Sufism, and as a philosopher. This is what underlies the author to examine and seek answers to the problem formulas, namely how is the concept of HAMKA ethics and how are the principles of HAMKA ethics in the context of moral development of the Indonesian? The method I use is a qualitative research method in the form of library research, namely by using the content analysis method. The content of each material can be in the form of sources from books, journals, or articles that are relevant to the topics that have been investigated, analyzed, and synthesized to form a complete concept in answering research questions. The result of this research is that HAMKA ethics has the characteristics of rational-religious ethics. HAMKA made the basis of its ethics from Greek ethical concepts to Muslim philosophers such as Ibn Miskawaih and al-Ghazali. HAMKA synthesizes ethical thoughts from philosophers with moral values taught by Islam through the Qur\u27an and Hadith
