42 research outputs found
Ilmu bahan teknik kelas X semester 1
Get PDFBuku Pengetahuan Bahan Teknik ini membahas tentang beberapa hal penting yang perlu diketahui agar siswa mengetahui dan dapat menentukan jenis bahan yang akan digunakan atau di proses pada peralatan pertanian dengan tepat. Cakupan materi yang akan dipelajari dalam buku ini meliputi : (a)jenis-jenis bahan teknik,(b) jenis dan sifat bahan logam,(c) proses pembuatan besi dan baja, (d) perlakuan panas pada baja, dan (e)korosi dan pencegahannya. Buku ini terdiri atas lima kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1, membahas jenis-jenis bahan teknik. Kegiatan belajar 2, membahas tentang jenis dan sifat bahan logam. Kegiatan belajar 3, membahas tentang proses pembuatan besi dan baja. Kegiatan belajar 4, membahas tentang perlakuan panas pada baja, kegiatan belajar 5, membahas tentang korosi dan pencegahannya
Kajian Komparatif Usahatani Padi Organik dan Non Organik (Studi Kasus pada Gapoktan Margo Tani Kelurahan Teluk Kabupaten Banyumas)
Get PDFKelurahan Teluk merupakan daerah penghasil padi organik dan non organik di Kabupaten Banyumas. Petani padi organik dan non organik tergabung dalam Gapoktan Margo Tani. Gapoktan Margo Tani merupakan suatu gapoktan yang peduli terhadap kondisi lingkungan dan kesejahteraan anggotanya. Petani kurang memperhatikan biaya dan pendapatan yang diperoleh dalam usahataninya, oleh karena itu perlu ditinjau seberapa besar pengorbanan yang dikeluarkan oleh petani. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui: besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan pada usahatani padi organik dan non organik; besar BEP pada usahatani padi organik dan non organik; mengetahui tingkat efisiensi usahatani padi dan mengetahui perbedaan biaya, pendapatan, dan efisiensi antara usahatani padi organik dan non organik anggota Gapoktan Margo Tani Kelurahan Teluk Kabupaten Banyumas.
Pengambilan data dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2016 sampai 20 September 2016 di Kelurahan Teluk. Sasaran penelitian adalah anggota Gapoktan Margo Tani yang melakukan usahatani padi organik dan non organik pada musim tanam Februari sampai Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Penentuan responden untuk petani padi organik menggunakan sensus sebanyak 16 orang, dan petani padi non organik menggunakan metode simple random sampling diperoleh 30 orang. Data dianalisis menggunakan analisis biaya, penerimaan, pendapatan, Break Event Point (BEP), analisis efisisensi usahatani (R/C) dan analisis uji beda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usahatani padi organik per ha per musim tanam menunjukkan total biaya sebesar Rp12.136.062,66, penerimaan sebesar Rp27.562.500,00, pendapatan sebesar Rp15.426.437,34; BEP unit sebesar 101,82 kg, BEP harga Rp2.193,99 per kg, BEP penerimaan Rp503.369,83 dan sudah efisien karena R/C sebesar 2,27 lebih besar dari satu. Pada usahatani padi non organik per ha per musim tanam menunjukkan total biaya sebesar Rp12.592.805,19, penerimaan sebesar Rp20.001.203,70, pendapatan sebesar Rp7.408.398,51; BEP unit sebesar 210,25 kg, BEP harga sebesar Rp2.261 per kg, BEP penerimaan sebesar Rp778.252,21, dan sudah efisien karena R/C sebesar 1,58 lebih besar dari satu. Secara statistik, biaya usahatani padi organik lebih lebih kecil daripada padi non organik, pendapatan usahatani padi organik lebih tinggi daripada padi non organik, dan efisiensi usahatani padi organik lebih efisien daripada padi non organik
PROBLEMATIKA BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK PENYANDANG TUNA GRAHITA DI SLB B/C MUHAMMADIYAH CEPU
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika belajar Pendidikan Agama Islam yang dihadapi oleh penyandang cacat tuna grahita di SLB B/C Muhammadiyah Cepu
Kegagalan Negara dalam Good Governance Pengembangan One Village One Product Pada Masyarakat Desa di Kabupaten Sambas
No full textThis study analyses the state's failure to implement good governance in the One Village One Product (OVOP) programme in rural communities of sambas Regency. It focuses on three main factors: abuse of power and ethical violations, lack of transparency and accountability, and limited community participation. Using a descriptive qualitative method, the study analysed interviews with local officials, village officials, and communities, as well as official documents related to OVOP implementation. The results showed that the government's dominance in programme development hindered community and private sector involvement. The practice of nepotism, budget non-transparency, and decision-making that is not based on local needs causes the OVOP programme to be short-term project-oriented without clear sustainability. The conclusion of this study confirms that the failure of good governance implementation in OVOP is caused by weak control, lack of collaboration between actors, and low accountability. Governance reforms emphasising transparency, inclusive participation, and accountability are needed to improve the effectiveness of community-based development programmes.Penelitian ini menganalisis kegagalan negara dalam menerapkan good governance dalam program One Village One Product (OVOP) bagi masyarakat desa di Kabupaten Sambas. Fokus kajian ini mencakup tiga faktor utama: penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang terbatas. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis wawancara dengan pejabat daerah, perangkat desa, dan masyarakat, serta dokumen resmi terkait implementasi OVOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam penyusunan program menghambat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Praktik nepotisme, ketidaktransparanan anggaran, serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis kebutuhan lokal menyebabkan program OVOP cenderung berorientasi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan yang jelas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi good governance dalam OVOP disebabkan oleh lemahnya kontrol, kurangnya kolaborasi antaraktor, dan rendahnya akuntabilitas. Reformasi tata kelola dengan menekankan transparansi, partisipasi inklusif, dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan berbasis masyarakat
Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Produktivitas karyawan Pada Usaha Dagang Genteng Rawamangun Kab Luwu Utara
No full textThe Implementation of One Village One Product (OVOP) Program in Sambas Regency
Get PDFThis paper examines the local government's implementation of village development policy at the borderlands, aiming to address the research gap by explaining the implementation of public policy through a case study of the One Village One Product (OVOP) program in Sambas Regency, Indonesia, which shares a border with Sarawak, Malaysia. We provide academic contributions to the field of public policy at the intersection of village development and border studies by explaining the local experience of implementing public policy. Additionally, the study provides practical recommendations for stakeholders in both public and private sectors to enhance OVOP programs following the best practices learned from other countries. The study, conducted from August to October 2023, employed qualitative research methods through observation and 15 interviews with government officials, the regency and village levels, and the local figures. Relevant documents were also collected and analyzed. The study found that two models of policy implementation applied in the research setting. In most villages, the OVOP program implemented the dominant top-down models due to the independent work of regency government officials and inadequate collaboration. The bureaucracy only provides short-term assistance and empowerment while hindering the aspirations of the private and community sectors to participate. At the same time, a hybrid model is exercised in one village where local stakeholders, the village government, and private and community sectors collaborate based on their sense of belonging toward "home" with less intervention from the regency government. The study recommends enhancing regular on-site or online communication and active collaboration between all stakeholders in the regency and the village level to improve OVOP program implementation in Sambas Regency
Optimasi Kecepatan Filtrasi (Flow Rate), Tebal Media Dan Ukuran Media ( Efektif Size) Pada Pressure Filter Single Media Dengan Menggunakan Kekeruhan Buatan
Get PDFPressure filter ruerupakan salah salu alternatif untuk menurunkan kadar kekeruhan dalam air yang banyak dikembangkan pada saat ini untuk skala rumah tangga dan industri. Pressure filter mempunyai prinsip kerja yang sama dengan open filter grafity pada umumnya, perbedaannya banyak pada kostruksi filter yang tetutup dan proses filtrasi berlangsung pada tekanan yang cukup tinggi. pengaruh kecepatan filtrasi (flow rate),tebal media, dan ukuran media (efektif size) parla proses filtrasi pada umumnya berlaku juga pada pressure filter
Implementation of Covid-19 Handling Policy in the Regional Village of Selakau District, Sambas Regency, West Kalimantan
Get PDFThis research is motivated by the existence of a policy issued by the government, namely Permendes No. 6 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds. This study aims to determine the factors that affect the success of handling Covid-19 in Selakau District. This type of research is qualitative research. The results showed that 1) Communication and coordination between implementing actors was carried out well, namely an understanding of the tasks carried out between agencies in handling Covid-19 which resulted in extraordinary synergy in the success of handling Covid-19. 2) The attitude of the implementers shown by the actors / implementers in handling Covid-19 was very good in responding to various policies set by the government. With the attitude of the implementers, it gives public confidence in the implementation of the Covid-19 prevention policy. 3). Human resource support was demonstrated by the formation of Task Force Teams at the Village and Subdistrict Levels. In terms of financial resources, the government has issued various regulations to be able to support the success of this program including Permendes No. 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds which provides opportunities for village governments to use Village Funds for BLT in handling Covid-19 4) The bureaucratic structure implemented in handling covid-19 takes an open bureaucratic structure model, meaning that this model provides opportunities wide for all parties to be involved in the formulation of goals and there is space in forming new institutions, new models or strategies that are more locally oriented, such as developing a solution system a problem based on the participation of all elements, so that there are wider opportunities for involvement bottom-up and top-down balanced. Keywords: Implementation, Policy, Village Fund BLT, Covid-19 DOI: 10.7176/PPAR/11-5-04 Publication date:June 30th 202
