1,721,049 research outputs found
Penafsiran Lafaz al-Rih dan al-Riyah dalam Al-Qur’an
No full textOne form of the beauty of the language and the richness of the meaning of the Qur'an is the use of the words rih and riyah, which are the same word with different forms of derivation but have a different philosophies of meaning. Even in Surah Yunus verse 22 and three other verses, the Qur'an mentions the word rih for both positive and negative connotations. The use of such words seems to give the reader the impression that the Qur'an is inconsistent in choosing the words it uses. Departing from this problem, the author formulates two objectives of this research, namely to explain the classification and scope of meaning of the words rih and riyah in the Qur'an and to describe the interpretation of the mufassir related to these lafaz. From the results of the study, lafaz rih has several expressions of meaning according to the context of the intended verse, namely punishment, strength or glory, help and fragrant smell. Broadly speaking, the word riyah is interpreted to be more about things that are fun and welfare information, because of the magnitude and many benefits the Qur'an mentions in the plural. As for the scientific interpretation of the word rih, the Qur'an describes something that is harmful and destructive. This is because at a certain speed the wind can exceed the benefit as well as the description of the commentators about the hot wind that brings fire and burns to destroy anything in its path. Salah satu bentuk keindahan bahasa dan kekayaan makna Alquran yaitu penggunaan kata rih dan riyah yang merupakan satu kata yang sama dengan bentuk derivasi yang berbeda, namun mempunyai filosofi makna yang berbeda. Bahkan dalam surah Yunus ayat 22 dan tiga ayat lainnya, Alquran menyebutkan kata rih untuk konotasi yang positif maupun negatif. Pemakaian kata serupa itu seakan-akan memberi kesan kepada pembaca bahwa Alquran inkonsisten dalam memilih kata-kata yang digunakannya. Berangkat dari permasalahan ini, penulis merumuskan dua tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan klasifikasi dan cakupan makna dari kata rih dan riyah dalam Alquran dan mendeskripsikan penafsiran mufassir terkait dengan lafaz tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, lafaz rih memiliki beberapa ungkapan makna sesuai dengan konteks ayat yang dituju yaitu azab, kekuatan ataupun kejayaaan, petolongan dan bau harum. Secara garis besar, kata riyah ditafsirkan lebih kepada hal-hal yang sifatnya informasi-informasi menyenangkan dan kesejehteraan, karena besar dan banyak manfaatnya Alquran menyebutkannya dalam bentuk jamak. Adapun pada penafsiran ‘ilmi kata rih, Alquran mendeskripsikan sesuatu yang merugikan dan merusak. Hal ini karena pada kecepatan tertentu angin dapat melampaui kemaslahatan seperti halnya uraian para mufassir mengenai angin panas yang membawa api dan membakar hingga membinasakan apapun yang dilaluinya.
Fundamental of Entrepreneurship ENT300: Morelicious Entreprise/ Marie Embasida Riyah ... [et al.]
No full textOur business name is Morelicious Enterprise which we are going to produce Sarawak Laksa Paste. The business is in the form of partnership, which is consisting of 3 members. Each partner contributes certain amounts of cash as agreed in our agreement. Our main business actively provides high quality of Laksa paste. Our business is operated in S/L 6, Lot 1625, Batu 10 Light Industrial Park, Jalan Kuap 93250 Kuching, Sarawak. On Monday until Friday, we run
our business 8 hours per day. We open our business at 9:00 am and will close at 5:00 pm per day except on Saturday which is half-day working. On Sunday, we will close the premise for the leave day. Within the 8 hours of working, we rest only 1:30 hour everyday which is from 12:30
noon until 2:00 pm, except on Friday rest time 12.30 pm until 2.30pm.Our business Is also close on Public Holiday.
All partners are entitling in the business management. We have agreed that Marie Embasida Ak Riyah is our General Manager and Administrative Manager, Siti Aisyah Bt Mohd
Yasin as Financial Manager and Marketing Manager and Clairissa Ruth Ak Juwen as the Operational Manager
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR
No full textAbstract: Regional development planning can not be separated from the impleÂmentation of community consultations in an area, especially women who are considered as minorities, but become a central point in decision making. City of Bogor Regulation No. 2 of 2008 Article 29 Paragraph (4) Letter B Number (6) states that women\u27s repreÂsentation should be considered especially in the framework of conducting regional development plans which must include all elements of society. This study tries to explain how to eliminate discrimination that occurs in women based on Siyâsah Dustûriyah perspective, focusing on equality principle (musawwah). Descriptive method is applied to describe various conditions in 6 sub-districts of Bogor City, supported by secondary data that came from related refferences. The results of the study explain that, basically women in Islam have an obligation to uphold and practice amar ma\u27ruf nahi munkar. In the perspective of Siyâsah Dustûriyah women have equal rights to express their opinions in order to make the amar ma\u27ruf nahi munkar real. Bogor City Regulation No. 2 of 2008 is one of legal base to strengthen Siyâsah Dustûriyah perspective on political rights of women who wish to express their opinions, especially in regional development planning.Abstrak: Perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari pelaksanaan musyawarah masyaÂrakat dalam suatu daerah, khususnya perempuan yang dianggap sebagai kaum minoritas, namun menjadi titik central dalam pengambilan keputusan. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) yang menyebutkan bahwa keterÂwaÂkilan perempuan seharusnya dapat diperhatikan terlebih dalam rangka melakukan peÂnyuÂsunan rencana pembangunan daerah yang harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana mengÂhapus diskriÂminasi yang terjadi pada perempuan berdasarkan perpektif Siyâsah Dustûriyah dengan meÂniÂtikÂberatkan pada suatu prinsip persamaan (musawwah). Perempuan dalam agama Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan dan mengÂamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Metode deskriptif digunakan untuk memaparÂkan atau menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya. Data primer diambil dari 6 kantor kecamatan Kota Bogor.  Sedangkan data sekunder berasal dari teori dan tinjauan kepustakaan yang tersedia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam perpektif Siyâsah Dustûriyah wanita memiliki kesempatan yang sama dalam hak mengemukakan pendapat sehingga amar makruf nahi munkar dapat terwujud. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk payung hukum dalam memperkuat pandangÂan Siyâsah Dustûriyah bagi hak politik perempuan yang ingin menyampaikan pendapat
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR
No full textAbstract: Regional development planning can not be separated from the impleÂmentation of community consultations in an area, especially women who are considered as minorities, but become a central point in decision making. City of Bogor Regulation No. 2 of 2008 Article 29 Paragraph (4) Letter B Number (6) states that women's repreÂsentation should be considered especially in the framework of conducting regional development plans which must include all elements of society. This study tries to explain how to eliminate discrimination that occurs in women based on Siyâsah Dustûriyah perspective, focusing on equality principle (musawwah). Descriptive method is applied to describe various conditions in 6 sub-districts of Bogor City, supported by secondary data that came from related refferences. The results of the study explain that, basically women in Islam have an obligation to uphold and practice amar ma'ruf nahi munkar. In the perspective of Siyâsah Dustûriyah women have equal rights to express their opinions in order to make the amar ma'ruf nahi munkar real. Bogor City Regulation No. 2 of 2008 is one of legal base to strengthen Siyâsah Dustûriyah perspective on political rights of women who wish to express their opinions, especially in regional development planning.
Abstrak: Perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari pelaksanaan musyawarah masyaÂrakat dalam suatu daerah, khususnya perempuan yang dianggap sebagai kaum minoritas, namun menjadi titik central dalam pengambilan keputusan. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) yang menyebutkan bahwa keterÂwaÂkilan perempuan seharusnya dapat diperhatikan terlebih dalam rangka melakukan peÂnyuÂsunan rencana pembangunan daerah yang harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana mengÂhapus diskriÂminasi yang terjadi pada perempuan berdasarkan perpektif Siyâsah Dustûriyah dengan meÂniÂtikÂberatkan pada suatu prinsip persamaan (musawwah). Perempuan dalam agama Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan dan mengÂamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Metode deskriptif digunakan untuk memaparÂkan atau menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya. Data primer diambil dari 6 kantor kecamatan Kota Bogor.  Sedangkan data sekunder berasal dari teori dan tinjauan kepustakaan yang tersedia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam perpektif Siyâsah Dustûriyah wanita memiliki kesempatan yang sama dalam hak mengemukakan pendapat sehingga amar makruf nahi munkar dapat terwujud. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk payung hukum dalam memperkuat pandangÂan Siyâsah Dustûriyah bagi hak politik perempuan yang ingin menyampaikan pendapat
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
No full textThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
No full text“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
No full textWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
No full textWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
