8 research outputs found
ANALISIS TINDAK TUTUR DIREKTIF BERBAHASA LAMPUNG ANAK USIA 10 TAHUN DALAM INTERAKSI KELUARGA DI LIWA
No full textSpeech act is a linguistic action used by someone to convey a message. The first and most influential environment in a social learning process is the family environment, especially parents through interpersonal communication. Our research aims to identify and analyze the forms of directive speech acts commonly used by children towards parents in the context of family communication in Lampung language in Kesugihan Baru Village, Liwa, West Lampung. This research uses descriptive qualitative methods through observation and interviews. In this study, we found four types of directive speech acts used by children: requests, orders, prohibitions, and advice. These utterances appear in various everyday situations and are influenced by emotional closeness and the context of interaction. The results of the study show that children are able to use language pragmatically to express their desires and influence their parents' actions effectively. This phenomenon is interesting to study, especially since there is still very little research on how children use Lampung regional language to influence their parents' actions from a pragmatic perspective
Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development)
No full textThe purpose of the research is to find out how the performance of Nazhir in the management of waqf land in Tanjung Morawa Subdistrict, to find out what are the steps taken by Nazhir in Tanjung Morawa Subdistrict in productive waqf management, and to find out what are the inhibiting factors for productive waqf management in Tanjung Morawa Subdistrict. The research conducted is social research. The research method used in this discussion is qualitative research method. The approach that the author uses in discussing this research is an empirical or sociological approach. The method of data collection carried out by the author is by means of field observation and examining the data sources that the author mentions, namely primary, secondary, and tertiary. The management of waqf land carried out by Nazhir in Tanjung Morawa District has not led to productive waqf, only limited to maintenance and utilization, In general, the management of waqf land in Tanjung Morawa District is still in the traditional and consumptive period, which is only effective in terms of social religion. The steps taken by Nazhir in developing waqf productively in Tanjung Morawa District are: The making of the baitul Mall box carried out by the Nazhir of the Shalatul falah mosque and the management of rice fields as a baitul mall carried out by Mr. Masduki in Punden Rejo Village, where the proceeds from the rice fields are used as a source of KAS income for the mosque and are also distributed to underprivileged people. factors that hinder the development of productive waqf in Tanjung Morawa District, including: The strength of the old understanding of Muslims regarding waqf management, Lack of socialization to Nazir and Nazirs who are not professional in carrying out productive waqf management
Esophagus detection for halal classification in SYCUT
No full textAccording to the Islamic Law, one of the procedures in halal slaughtering of chicken is the step of severing the trachea, esophagus and both the carotid arteries and jugular veins to accelerate the chicken's bleeding and death. Syariah Compliance Automated Chicken Processing System (SYCUT) uses the Vision Inspection Technology to detect and classify whether a chicken is halal or not. The lack of quality and halal assurance in chicken processing industry made it a need to produce such technology. The system implements image processing techniques and artificial intelligence approach, particularly the Viola and Jones object detection framework for esophagus detection. The results of the experiment from two different sites (Az-Zain and 3P) are 81.8% and 55% respectively. The detection module of those two sites show results of 95.6% and 93.5% which are the accuracy as good as human personnel
“SI METON” BERKOMUNIKASI
No full textDewasa ini, ilmu desain komunikasi visual (DKV) menjadi
disiplin ilmu yang kerap dijadikan jurusan atau program
studi yang menjadi faforit baik di Indonesia maupun Dunia.
Meningkatkan peminat dalam setiap kampus yang membuka
jurusan atau program studi DKV, membuat kelangsungan hidup
dunia promosi menjadi menjamur di seluruh lapisan negeri ini.
Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan dunia DKV dipicu
oleh perkembangan dan profesionalitas media komunikasi.
Komunikasi yang dilakukan melalui media visual menjadikan
berbagai gaya yang didukung oleh tanda-tanda yang mengambil
peran perwakilan manusia untuk berinteraksi dengan calon
konsumennya.
Buku ini mengacu pada penelitian dalam bidang seni, dalam
hal ini penelitian dalam bidang seni desain komunikasi visual
(DKV). Penelitian dalam bidang desain komunikasi visual yang
ditinjau dari perspektif konsep dan pemaknaan masih sangat
minim dilakukan. Hal ini terjadi karena keberadaan DKV di
Indonesia masih dalam masa perkembangan. Perkembangan
DKV di Indonesia sudah mulai menunjukkan bobot yang
memuaskan di kancah dunia. Artinya, desainer di Indonesia
mampu bersaing dengan desainer luar negeri.
Oleh karena itu, penulis bertekat meneliti karya desain
karakter maskot dari perspektif kajian seni. Dengan tekad
tersebut, penulis dapat menyusun tesis. Tersusunnya tesis ini
tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa pihak-pihakberikut ini buku ini ditulis dan dipersembahkan kepada kedua
orang tua penulis, yakni Bapak Diraksa (alm.) dan Ibu Sapiah,
istri tercinta Zulmi Farida, putra tercinta Muhammad Alfi
Yasya Hasbiallah, Bapak Zulhakim dan ibu Romdan, Kakak,
Adik, Keponakan yang selalu memberikan dukungan atas studi
penulis. Terimakasih Kepada Rektor Universitas Bumigora,
Bapak Dr. Ir. Antoni Anggrawan, M.Kom. Team Prodi DKV
Universitas Bumigora, Chris, Yoga, Pak Yasa, Budi, Sunardi,
Sasih, Arfa, Keluarga Besar civitas akademika Universitas
Bumigora, Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana
ISI Denpasar, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Prof. Dr.
I Gede Arya Sugiartha, S.S.Kar., M.Hum. Ketua Program Studi
Seni Program Magister Pascasarjana Institut Seni Indonesia
Denpasar Dr. I Ketut Sariada, M.Si., Prof. Dr. Drs. I Nyoman
Artayasa, M.Kes., Dr. I Nyoman Suardina, S.Sn., M.Sn., yang telah
memberikan motivasi, Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah
di Program Studi Seni Program Magister Pascasarjana Institut
Seni Indonesia Denpasar yang telah memberikan pemahaman
tentang teori-teori yang terkait dengan pembahasan buku ini.
Bapak/Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Seni Program
Magister Pascasarjana Institut Seni Indonesia Denpasar yang
telah membantu dan memberikan dukungan selama menempuh
studi di Program Pascasarjana ISI Denpasar, special thanks
para narasumber, R. Fany P.A, Lalu Rahman Hadi, Supandri,
I Made Merta Artha, Rahmat Alesta Reza dan Keluarga besar
KPUD NTB.
Ristekbrin yang telah memberikan dana penelitian Tesis
Magister berdasarkan surat keputusan Nomor 8/E1/KPT/2020
dan perjanjian kontrak Nomor 005/SP2H/LT/DRPM/2020
yang mendapat anggaran dalam penelitian yang berjudul
“Kajian Konsep dan Makna Semeton Dalam Maskot Pilkada
Tahun 2018 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat“Berkat dukungan dan bimbingan dalam proses penyusunan
buku, penelitian seni ini dapat tersusun dengan baik. Atas
dukungan dan motivasi dari tahap proses hingga tersusunnya
buku ini, penulis ucapkan terima kasih.
Penulis
Hasbullah, SST., M.Sn
Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan masing-masing lembaga, peningkatan mekanisme koordinasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan pengaturan kewenangan yang efektif akan meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih adil dan akuntabel, serta menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu
Kata kunci: Bawaslu, Pemilu, Tindak Pidana
Abstract
This study aims to analyze the arrangement of authority between the Election Supervisory Body (Bawaslu) and law enforcement officers in prosecuting election crimes, as well as its implications for legal certainty. The method used is normative and descriptive analytical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that there is a lack of clarity in the division of authority between Bawaslu and law enforcement officers, which results in overlapping functions and responsibilities. This has the potential to reduce the effectiveness of law enforcement and reduce public trust in the election process. This study recommends the need for clearer regulations regarding the authority of each institution, improved coordination mechanisms, and the application of transparency and accountability principles. Thus, it is hoped that effective regulation of authority will improve election integrity and strengthen democracy in Indonesia. This study makes a significant contribution to the development of a fairer and more accountable election system, and offers solutions to the challenges faced in enforcing election law.
Keywords: Bawaslu, Election, Law Enforcement
REFERENCES
Ahmad, Ahmad. “PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi),” n.d.
Alaydrus, Anwar, S Sos, M Si Jamal, Niken Nurmiyati, and M I P S IP. Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab, 2023.
Arfa, Arman Man. “Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat.” Jendela Pengetahuan 16, no. 2 (2023): 128–42.
Atiska, Erra. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir.” Universitas Islam Riau, 2021.
Bambang, Sarah, Sri Setyadji, and Aref Darmawan. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 02 (2021): 281–91.
Cahyad, Aep Hendar, and Imas Rosidawati Wiradirja. “2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives.” Formosa Journal of Sustainable Research 3, no. 6 (2024): 1317–32.
Clarina, Revi, Dona Raisa Monica, and Diah Gustiniati Maulani. “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital.” Journal of Contemporary Law Studies 1, no. 4 (2024): 276–86.
Edison, Hendri. “Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
Fadhilah, Okvita Sekar. “The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Electio.” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 2024, 53–64.
Gea, Poppy Primadana Top, and Nailah Ariqah. “Menuju Demokrasi Yang Inklusif: Kajian Kritis Atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 784–94.
Haddade, Satria Rasyidin. “Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.” Jurnal Retentum 3, no. 1 (2021).
Heply, Shine Azizah, Fitri Kurnianingsih, and Firman Firman. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Relasi Publik 1, no. 3 (2023): 189–201.
Hidayatullah, Mahdi. “Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024.” Journal of International Multidisciplinary Research 2, no. 8 (2024): 127–39.
Jamal, Muhammad. “Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
Jumhadi, Hadi. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak.” Dalam Jurnal Justiciabellen 1 (2021).
Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana. “Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2, no. 2 (2020): 41–60.
Lati praja delmana. “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2 (2020): 1–20. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61.
Leodita, Ashra, Anggun Prastika, and Puspaningrum Puspaningrum. “Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia.” Journal of Contemporary Law Studies 1, no. 4 (2024): 261–74.
Lira, M Adnan. “Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum.” JDA: JOURNAL DELIKADPERTISI 3, no. 1 (2024): 23–30.
Mahendra, Bagas. “Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
Masnun, Masnun. “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.” AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 4, no. 1 (2024): 105–25.
Meidiawaty, Fusia, and Evita Isretno Israhadi. “Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 1111–22.
Muhammad, A Fadel. “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pinrang 2018).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.
Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, and Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” Journal of Governance and Local Politics (JGLP) 6, no. 1 (2024): 37–50.
Saputra, M Reza, and Wicipto Setiadi. “Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan.” Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (2024): 204–22.
Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. “Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 48, no. 2 (2022): 141–58.
Susanti, Retna, and Utama. “Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” 2021, 1–180.
Syahri, M. “Perilaku Organisasi Dalam Menumbuhkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten.” Alfath 1, no. 1 (2024).
Vandito, Revo Linggar, Adly Febrian, Ave Anak Anugrah, Fathir Nutthoriq, Monika Lisa Paramita, and Restu Rahmawati. “Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional Pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 6, no. 1 (2024): 1–18.
Vonna, Raihan Dara, and Muhammad Rayyan Abyan. “Implikasi Moral Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024.” Bulletin of Community Engagement 4, no. 3 (2024): 80–91.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.
Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi.” Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 179–94.
Yardi, Novry, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah. “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” Jurnal Sakato Ekasakti Law Review 3, no. 1 (2024): 10–21.
Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 2 (2022): 186–99.
YUNIAR, FIRA. “Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelengaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019.” Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023.
Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.” Jurnal Rechtens 12, no. 2 (2023): 273–86. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489.
Zefanya, Kayla. “Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu.” Blantika: Multidisciplinary Journal 2, no. 11 (2024): 386–94
Diplomacy of Discontent. Arms Control in Islamic Irans Foreign Policy.
No full textEThOS - Electronic Theses Online ServiceGBUnited Kingdo
Reducing the environmental impact of surgery on a global scale: systematic review and co-prioritization with healthcare workers in 132 countries.
No full text(In)Alienable Worth? Cultural Logics of Dignity, Honor, and Face and their Links to Prosociality Across the World
No full textCultural logic is a set of cultural scripts and patterns organized around a central theme. The cultural logics of dignity, honor, and face describe different ways of evaluating a person’s worth and maintaining cooperation. These cultural logics vary in prevalence across cultures. In this study, we collaboratively develop and validate a measure capturing these cultural logics, which will allow us to map world cultures based on the prevalence of these logics. We will further explore the interrelations of dignity, honor, and face with prosocial behavior, values, moral beliefs, and religiosity as well as examine the generalizability of these relationships across cultures. Finally, we will explore historical antecedents (e.g., resource scarcity) and current correlates (e.g., inequality) of the country-level prevalence of these cultural logics. This study will generate a new dataset of country scores for dignity, honor, and face that will be available for future comparative research. It will also provide theoretical insights for researchers and practitioners interested in cooperation and social behavior within and between cultures
