462 research outputs found
Flood validation
No full textThis data derived from Instagram social media during the large area flood event of Barito Watershed, South Kalimantan, Indonesi
Analisis fatwa DSN MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut ulama kontemporer Kota Bandung
Get PDFJual beli emas secara tidak tunai merupakan bentuk transaksi, dimana pembayaran atau penyerahan barang ditangguhkan, atau dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak. Saat ini, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, banyak lembaga keuangan syariah ataupun lembaga komersil lainnya menawarkan produk cicilan emas. Sekilas, transaksi ini tampak tidak bermasalah. Namun, dalam beberapa hadits, seperti yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit RA., disebutkan bahwa tidak dibolehkan jual beli sesama barang ribawi kecuali dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan di majlis akad. Namun, Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, DSN MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan, asalkan emas bukan sebagai alat tukar resmi (uang). Ketentuan ini berlaku baik dalam transaksi jual beli biasa maupun kredit. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai alasan dibalik penerbitan fatwa tersebut, serta metode istinbath hukum seperti apa yang digunakan oleh DSN MUI dalam menetapkan fatwa-nya.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dan pertimbangan syariah yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kontemporer Kota Bandung terhadap isi ketetapan Fatwa tersebut.
Landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metodologi istinbath hukum dalam menetapkan suatu fatwa, dimana dalam menentukan hukum suatu hal diperlukan penafsiran yang mendalam akan suatu dalil dan ditela’ah metode tafsir yang seperti apa yang pas digunakan untuk menentukan hukum dalam fatwa yang akan diterbitkan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yuridis empiris yang melibatkan penuturan, analisis, dan klasifikasi data yang dikumpulkan dari sumber data primer yaitu hasil wawancara ke beberapa ulama Kota Bandung, dan untuk pelengkapnya adalah data sekunder yang didapat dari buku, karya ilmiah baik itu skripsi maupun jurnal, fatwa DSN MUI, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang dikaji.
Adapun kesimpulannya adalah bahwa Fatwa DSN MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai didasarkan pada penafsiran kontekstual (tafsir ta’lili) terhadap hadits Nabi tentang tatacara jual beli produk ribawi. DSN MUI berpendapat bahwa emas saat ini dianggap sebagai komoditas (sil’ah) yang dapat diperjualbelikan layaknya barang biasa, bukan lagi sebagai alat tukar (tsaman). Oleh karena itu, hasil dari istinbath hukum DSN MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai bersifat mubah baik jual beli biasa maupun kredit selama emas bukan merupakan alat tukar. Adapun pandangan ulama Kota Bandung berbeda pendapat mengenai ketetapan fatwa DSN MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, ada yang sepakat, ada juga yang sepakat tapi dengan perubahan, dan ada juga yang tidak sepakat, adapun alasan masing-masing bisa pembaca lihat pada bab penutup dibagian kesimpulan dalam skripsi ini
Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Get PDFThis study focused on the assessment of public perception on fatwa of The Council of Indonesian ‘Ulama’ (MUI) about the religious cult in Indonesia who has become quite intense public debate. Various responses to that fatwa, on the one side create a religious life in Indonesia more dynamic, but on the other side, the public misunderstanding to the status of a fatwa making religious life became disturbed. This research included in the qualitative research tradition. The main characteristic of this research is the way of observation and data collection performed in the background or natural setting, Based on the results of research in the field, the public perception on fatwa of The Council of Indonesian‘Ulama’ (MUI) inferential into three views: First, exclusive category, those in support to the fatwa with all the consequences (taken for granted). Second, inclusive-moderate category, those in support to the fatwa with record does not affect to the civil rights who has been deceive. Third, inclusive-extreme category, those who refuse for any reason (apriori).Key words : Religious problems, public perception, fatwa authorit
Peran kepemimpinan K.H. asrudin Toha dalam meningkatkan kinerja pengurus pondok pesantren: Penelitian di Pondok Pesantren Darul Fatwa Jatiroke, Jatinangor, Kabupaten Sumedang
Get PDFPondok Pesantren Darul Fatwa Sumedang, Jawa Barat menjadi sebuah lembaga pondok pesantren yang menciptakan teknokrat dan birokrat yang islami. Pondok Pesantren Darul Fatwa menjadi sebuah jembatan untuk para generasi muda-mudi menjadi seorang pemimpin dimasa depan, sekaligus menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan iman dan taqwa. Dengan adanya peningkatan kinerja para pengurus, yang mana tadinya para pengurus pondok pesantren Darul Fatwa masih kurang dalam mengurus pondok pesantren dengan adanya kegiatan peningkatan kinerja pengurus diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pengurus agar terbentuk SDM yang berkualitas sehingga akan menghasilkan apa yang menjadi tujuan Pondok Pesantren Darul Fatwa Sumedang.
Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari fokus penelitian yang telah di buat, yaitu mengetahui peran pribadi, peran sumber informasi, dan peran pembuat keputusan dari KH. Nasrudin Toha sebagai seorang pemimpin di Pondok Pesantren Darul Fatwa Sumedang yang akan menjadi tolak ukur keberhasilannya meningkatkan kinerja pengurus pondok pesantren Darul Fatwa Sumedang.
Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Henry Minzberg (2014:6) yang menyatakan bahwa peran kepemimpinan meliputi beberapa peran yaitu, peran interpersonal role (figurhead, leader dan liason), informational role (monitor and desiminator, dan spoke person) dan decision making (enterpreneur, distrubance handler, resource allocation dan negotiator).
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan ketika penelitian berlangsung.
Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, peran pribadi KH. Nasrudin Toha sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengurus. Pemimpin harus menjadi figur yang terlihat baik di dalam dan luar organisasi. Dalam peran pemberi informasi juga terdapat peran sebagai pemimpin yang baik. Bapak KH. Nasrudin Toha sudah menunjukkan pengaruh yang kharismatik dalam menjalankan tugasnya, membangun kepercayaan terhadap pengurus, serta memberikan apresiasi kepada para pengurus. Dalam peran pengambilan keputusan sudah menjadi salah satu penentu kebijakan atau keputusan yang ingin dibuat Bapak KH. Nasrudin Toha kemudian ia mampu menjadi sebagai sosok dalam memantau atau mengkaji tugas dan kegiatan yang ada untuk membuat inovasi baru, dan mampu meningkatkan kinerja para pengurus serta mengkoordinasikan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Darul Fatwa Sumedang
The making of the fatwa
Get PDFThis article examines the kind of expertise that is provided by Muslim actors specialized in Islamic Law (muftis) to their coreligionists in Europe. It seeks to understand how the production of this expertise (the fatwa) is organized and managed, and to what extent it is shaped by policy discourses in the West. The article thus seeks to fill a relative gap in the scholarship on Islam in Europe which has often reduced fatwas to ahistorical and fundamentalist rhetorics. Taking the European Council for Fatwa and Reseach as a case study, the author describes the settings, actors and logics of the production of fatwas in the European context.Cet article examine le type d'expertise publique produite en Europe par des acteurs musulmans spécialisés dans le droit musulman (muftis). Il explore la façon dont la production d'une fatwa est organisée dans un contexte (post-)migratoire, et l'impact que le discours politique et médiatique à propos de l'islam a sur cette production. Il cherche à combler un vide relatif dans la recherche sur l'islam en Europe qui a souvent réduit la fatwa à une rhétorique a-historique et fondamentaliste. En prenant le Conseil européen de la fatwa et de la recherche comme exemple, l'auteur décrit ainsi les cadres, les acteurs et les logiques de production de la fatwa dans le contexte européen.Este artículo examina el tipo de pericias públicas producidas en Europa por actores musulmanes especializados en el derecho musulmán (muftis). Se explora la manera en que la producción de una fatwa se organiza en un contexto (post-)migratorio, y el impacto que el discurso político y mediático a propósito del Islam tiene sobre esta producción. El artículo intenta llenar un vacío relativo en la investigación sobre el Islam en Europa, que ha reducido a menudo la fatwa a una retórica a-histórica y fundamentalista. Tomando el Consejo europeo de la fatwa y de la investigación como ejemplo, el autor describe así los marcos, los actores y las lógicas de producción de la fatwa en el contexto europeo
FATWA DALAM SEJARAH POLITIK IRAN
Get PDFRecently, the study of political Islam are generally still deals with the debate about the most ideal political system which should apply. Some choose to discuss on how the implementation of the Islamic system in modern society is relatively more pluralist and secular. Therefore, not to get hung up on a similar discussion, the author is interested in reviewing one of the state which experience has managed to implement a system of political Islam in this modern era, namely Iran. With the political system of velayat al-faqih who interpreted from the perspective of Shiaideology as the country’s main imamiyah, Iran deserves further examined particularly associated several implementations of Islamic concepts that have been instituted in such a way in the political system. The author sees a one political concept that has the highest authority in Iran’s political system is at once part of the concept of religion isinteresting when and discussed. The concept is a fatwa which previously only was one topic of discussion in the study of jurisprudence, not affecting politics at all. Then, at this time, the treatise the author wanted to expose in a dialectical-historical account of how the emergence of the fatwa as an important part of the political system in Iran.Keywords: Iran, the shi’i al-Imamiyah, velayat faqih, fatwa, rahba
Studi Fatwa Majelis Tafsir Al-Qur'an Menggunakan Hermeneutika Negosiatif
Get PDFAbstractMTA’s fatwa regarding the permissibility of menstruating woman to read the Qur’an on the basic of the QS. Al-WÄqi'ah: 79 contradicts the fatwa of previous scholars which uses the same basis and contradicts the thinking of the majority of society. From this problem, it apperas that MTA as a literal group has produced a liberal fatwa. Liberalism is synonymous with the belief that the original Al-Qur'an only exists in Lawh Al-Mahfudz. This kind of belief is in line with MTA's understanding of the word Al-Muthohharun (holy people) in QS. AL-Waqi'ah: 79. According to their interpretation, this word only applies to angels as intermediaries for the descent of the Qur'an. So that menstruating women are allowed to read the Qur'an because there is no explicit argument against it. This opinion shows freedom in concluding the meaning of the verse by relying solely on reason. for this reason, the author examines it more deeply into a thesis. Negotiative hermeneutics is used as an approach because it has implication for balancing the dialegical relationship of hermeneutics elements and keep the reader away from the result of authoritarian interpretations. The main issues that will be examined are as follows: 1. Why does the MTA as a literal religious institution offer a liberal fatwa by allowing menstruating woman to read the Qur’an? 2. How is negotiative hermeneutics analysis of the MTA fatwa regarding the ability of menstruating woman to read the Qur’an? The author conducts library research. The author collects data using documents. The author analyzes the data inductively by organizing and describing the data, than synthesizes using negotiative hermeneutics and makes conclusions. From this research, it can be concluded that MTA is trapped in a takwil wic is not accordance with the takwil rules and exercises freedom of tought. In terms of negotiative hermeneutics, The MTA fatwa is an authoritarian one. Because MTA still dominates the elements of interpretation, wich result in the neglect of God’s authority. AbstrakFatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur’an dengan dasar QS. Al-WÄqi’ah:79 berseberangan dengan fatwa ulama terdahulu yang menggunakan dasar yang sama. Masalah tersebut mengakibatkan fatwa MTA dinilai bertentangan dengan pemikiran mayoritas masyarakat dan muncul dugaan bahwa MTA sebagai kelompok literalis telah menghasilkan fatwa liberal. Liberal identik dengan keyakinan bahwa Al-Qur’an asli hanya ada di Lauh Al-Mahfudz. Keyakinan semacam ini senada dengan pemahaman MTA terhadap kata Al-Muthohharun (orang-orang yang suci) dalam QS. AL-Waqi’ah: 79. Menurut penafsiran mereka, kata tersebut hanya berlaku bagi malaikat sebagai perantara turunnya Al-Qur’an. Sehingga wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur’an karena tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya. Pendapat ini menunjukkan kebebasan dalam menyimpulkan maksud dari ayat tersebut dengan mengandalkan akal semata. Untuk itu, penulis mengkajinya lebih dalam. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pendekatan karena berimplikasi pada keseimbangan hubungan dialektis komponen hermeneutika dan menghindarkan pembaca dari hasil penafsiran otoriter. Pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 1. Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan yang literalis menwarakan fatwa liberal dengan memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur’an? 2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-Qur’an? Penulis mengumpulkan data menggunakan dokumen. Penulis menganalisa data secara induktif dengan mengorganisasikan dan mendeskripsikan data, kemudian melakukan sintesa menggunakan hermeneutika negosiatif dan membuat kesimpulan. Penulis menghasilkan kesimpulan bahwa MTA terjebak dalam upaya takwil namun tidak sesuai dengan kaidah takwil dan melakukan kebebasan berfikir. Dalam kacamata hermeneutika negosiatif, fatwa MTA tergolog otoriter. MTA sebagai pembaca masih medominasi unsur-unsur penafsiran, yang mengakibatkan pengabaian otoritas Tuhan
Fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok di Jawa (Fatwa of KH. Ahmad Rifai Kalisalak on Opium and Smoking in the 19th Century Java)
No full textThe article explores the admonition and advice (read: legal opinion) of Ahmad Rifai on opium and smoking in a manuscript entitled Bahs al-‘Iftâ’ (Discussion of Fatwa). The discussion will be limited to this fatwa for several reasons. First, the fatwa is the most interesting issue compared to the other themes and topics found in the manuscript. Most of themes and topics pertain merely to the ritual issues and to advice about the ways things should be done, for example, how to conduct a pilgrimage, prayer, and fasting, on the one hand, and to the tasawuf issues, such as taubat, tawakkal, mujâhadah, and riyâ’, on the other hand. Second, the fatwa is more comprehensive, even though short, thus enabling a deeper investigation of the selected fatwa. The article will use the philology, history, and legal methods. First, it will provide the transliteration from Pegon (Javanese in Arabic character) into Latin character and translation from Javanese into Indonesian as a philological work. Then, the author will analyze the writing using a historical approach to place the text in its contexts, and to provide a historical background for the fatwa. Eventually, the author will discuss the fatwa from a legal perspective. The paper seeks to answer the questions: What is the legal opinion of Ahmad Rifai on opium and smoking? What circumstances drove him to issue such legal opinion? What are the distinctions of his fatwa that differ from other ulama? Which and what methods did Rifai use in issuing the above mentioned fatwa? The main contribution of this article is first to provide the original text of KH. Ahmad Rifai Kalisalak on smoking and opium. Second, the article reveals that he was the only ulama concerned with the issue of smoking and opium in the 19th Century Java
Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syaf’i Hadzami
Get PDFFatwa is one of the heavy mandates on the shoulders of Moslem scholars. There are some conditions that must be fulflled before the fatwa could be used to solve the problems of the people. Basically, the fatwa replaces the task of the Prophet in conveying the shari’a law, then the scholars did not dare to be reckless in declaring any fatwa. Therefore, being a mufti is not only required by reading the translation of al-Qur’an or Hadith, or by searching on the google, or by copying broadcasts in social media. According to al-Shirazi, the intellectual condition that must be required to be a mufti is deep understanding toward al-Qur’an and Hadith, also understanding sources of speech such as ḥaqîqah-majâz, ‘âmm-khâṣṣ, Arabic language, nâsikh-mansûkh, ijmâ’, ikhtilaf, and tartîb al-adillah. While the moral requirements to be a mufti according to Imam Ahmad bin Hanbal are having pure intention, having broad knowledge, patience, and soul, having strong mentality to fulfl the task, having suffciency of life to avoid being influenced by others, and understanding the condition of society. This paper attempts to examine the fatwas of a mufti from Betawi who had lived in the modern era known as Mu’allim Syaf’i Hadzami. The fatwas were collected in a work entitled Tawḍîḥ al-Adillah. In this article, the author has concluded that Mu’allim uses eight complementary and relevant fatwa methodologies to solve today’s problem
Integrated Assessment of Oil Palm Plantation Development in Indonesia
Get PDFTohoku University博士(理学)博士学位論文 (Thesis(doctor))doctoral thesi
- …
