48 research outputs found
PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA KELAS VIIB DI MTS NEGERI 8 TULUNGAGUNG
Full text linkSkripsi dengan judul “Peran Guru Akidah Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas VIIB MTsN 8 Tulungagung” ini ditulis oleh Muhammad Lutfi Pratama, NIM. 12201173352, pembimbing Mirna Wahyu Agustina, M.Psi. Kata Kunci: Peran Guru, Karakter Peran guru akidah akhlak sangatlah penting dalam membentuk karakter siswa. Segala bentuk kegiatan diupayakan oleh guru akidah akhlak dalam rangka meningkatkan pengalaman siswa yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan, yang salah satunya diwujudkan melalui tingkah laku yang terpuji. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peran guru akidah akhlak sebagai pembimbing dalam membentuk karakter siswa kelas VIIB di MTsN 8 Tulungagung? (2) Bagaimanakah peran guru akidah akhlak sebagai motivator dalam membentuk karakter siswa kelas VIIB di MTsN 8 Tulungagung? (3) Bagaimanakah peran guru akidah akhlak sebagai komunikator dalam membentuk karakter siswa kelas VIIB di MTsN 8 Tulungagung? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-studi kasus. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk mengecek keabsahan data terebut dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, review. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Peran guru akidah akhlak sebagai seorang pembimbing bagi siswanya bergantung dengan pembentukan karakter yang baik yang dimulai dari guru sendiri sebagai contoh dan pemberian pembiasaan melalui kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di sekolah. (2) Peran guru akidah akhlak sebagai motivator merupakan upaya pemberian dorongan kepada siswa yang dapat dilakukan melalui mencontohkan perilaku baik dari guru itu sendiri, pemberian apresiasi, ataupun ucapan motivasi yang dapat membangkitkan gairah semangat dalam belajar serta dapat memotivasi dirinya sendiri agar memiliki akhlakul karimah. (3) Peran guru Akidah Akhlak sebagai komunikator dengan cara menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan siswa, karena dengan komunikasi guru akan semakin mudah memahami karakter siswa, sehingga siswa memiliki sifat terbuka serta membiasakan siswa memiliki komunikasi yang baik kepada siapapun
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENERIMA WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN
No full textMuhammad Lutfi Pratama, Moch. Zairul Alam, Ranintya Ghaninda
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Waralaba (Franchise) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor dan franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchise. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 tahun 2019? (2) Bagaimana hambatan dan upaya perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 Tahun 2019, ditinjau melalui pengamatan pewaralaba.
Jenis penelitian ini yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan populasi adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (franchise) dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian dapat diuraikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor) menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati dan merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Adanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hambatan dan upaya perlindungan yaitu anggapan penerima waralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain menjadi kurang tepat, sebab Pasal 3 Permendag tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Hambatan non yuridis yaitu pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah franchisor atau pemberi waralaba, pihak franchisee hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari franchisor dan otomatis pihak franchisee telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Resiko Kerugian, Waralaba
ABSTRACT
A franchise is represented by an agreement regarding the distribution of goods and services to consumers according to the procedures set by a franchiser who assists a franchisee. This research focuses on the legal protection of franchisees from the loss risk arising from the negligence of franchisers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the implementation of the protection of franchisees according to the mechanism of protection outlined in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 and the impeding factors and measures taken in the protection as intended in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 seen from the perspective of the franchise.
This research employed empirical juridical methods, obtaining the data from current regulations linked to reality. The data collection was based on interviews involving all parties dealing with the protection of loss risk in the franchise agreement concerned, followed by a data analysis based on a descriptive technique.
The research results discover that, regarding the protection of the franchise from the loss risk arising from the negligence of the franchisor concerned, the franchise agreement serves as law as a legal basis for operating the relationship that has been agreed upon, and it is the fundament aiming to maintain the interest of a franchiser and franchisor. This agreement also sets both preventive and repressive protections. The impeding factors and measures taken in the protection imply that the notion believing that the franchisee is not allowed to transfer the know-how to another party is not acceptable since Article 3 of the Regulation of the Minister of Trade allows the agreement made to come with the provision of right for a further franchise agreement. The non-juridical impeding factor implies a franchiser is a party holding a powerful position in the agreement, while a franchisee complies with the format and procedures set by a franchisor, and this mode activates the agreement of the franchisee with all the provisions set therein. This standard and unilateral agreement contains rights, obligations, tasks, and many more.
Keywords: Legal Protection, Loss Risk, Franchis
Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Adapun faktor-faktor ini
meliputi persepsi perpajakan, norma ekspektasi, sanksi, religiusitas, dan niat tidak
patuh. Sampel yang dipilih sebanyak 110 responden, tetapi yang memenuhi
kriteria penelitian hanya 100 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Gresik Utara dengan teknik incidental sampling. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis
meperlihatkan bahwa faktor norma ekspektasi dan niat tidak patuh mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi
pekerja bebas. Sedangkan faktor persepsi perpajakan, sanksi, dan religiusitas
belum mampu mempengaruhi variabel independen yaitu ketidakpatuhan wajib
pajak khususnya untuk orang pribadi pekerja bebas
Indeks Kualitas Tanah Berdasarkan Sifat Kimia Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan Di Sub DAS Curah Kangkong, Jember
No full textPertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tiap tahunnya mendorong
kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan lahan, akibatnya banyak lahan
pertanian yang dikonversi menjadi lahan pemukiman maupun lahan konservasi
yang berada pada daerah aliran sungai (DAS) mengalami alih fungsi lahan
menjadi lahan pertanian. Kegiatan alih fungsi lahan tersebut menyebabkan
dampak negatif berupa rusaknya sumberdaya lahan dan air yang berdampak
terhadap terjadinya degradasi lahan pada lahan-lahan yang mengalami alih fungsi,
sehingga lahan tersebut memiliki kualitas tanah yang rendah. Sub DAS Curah
Kangkong terletak di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, dengan tipe
penggunaan lahan didominasi oleh lahan pertanian. Penggunaan lahan yang tidak
sesuai dengan keadaan lahan berdampak terhadap penurunan kualitas tanah.
Kualitas tanah merupakan faktor pendukung dalam menunjang pertumbuhan
tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai indeks kualitas tanah
(IKT) berdasarkan sifat kimia tanah pada berbagai penggunaan lahan yang
terdapat di Sub DAS Curah Kangkong.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei kualitas
tanah dan dilakukan dari bulan September 2019 sampai bulan Maret 2020 di Sub
DAS Curah Kangkong. Penentuan titik sampel dilakukan dengan mengambil titik
yang representatif dan berdasarkan arah kelerengan pada lokasi penelitian.
Pengambilan sampel tanah dilakukan secara terusik dan berdasarkan penggunaan
lahan yang terdapat di Sub DAS Curah Kangkong. Analisis tanah berdasarkan
sifat kimia tanah diantaranya C-Organik, N total, P total, P tersedia, K total, K
tersedia, KTK, pH H2O, pH KCl, Ca, Na, Mg dan KB. Data analisis sifat kimia
tanah diolah menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA) dan
melakukan tahapan scoring dan weighting untuk memperoleh IKT.
Hasil penelitian menunjukkan parameter yang menyusun nilai IKT adalah
KB, KTK, Ca, N dan P tersedia dengan KB, Ca dan P tersedia yang memiliki
hubungan paling erat dalam menyusun nilai IKT. Nilai IKT pada wilayah
penelitian terbagi menjadi tiga kategori yaitu: sangat tinggi terdapat pada SPL 5,
tinggi terdapat pada SPL 6, 3 dan 4 dan sedang terdapat pada SPL 1 dan 2. Nilai
IKT paling tinggi terdapat pada SPL 5 dengan tipe penggunaan lahan berupa
lahan sawah, kelerengan 8-15% dan jenis tanah entisol dengan nilai IKT 0,95.
Nilai IKT terendah terdapat pada SPL 2 dengan tipe penggunaan lahan berupa
tegalan, kelerengan 15-25% dan jenis tanah inceptisol.Dr. Ir. Bambang Hermiyanto, MP
Analisis Performansi Naïve Bayes Classifier Dan Random Forest Terhadap Sentimen Kebijakan Kenaikan Harga Bbm Di Indonesia
Full text linkFuel is a crucial commodity in people's economic activities. The fuel price increase policy can negatively affect the economic growth in community. However, the government make various good decisions, such as the BLT BBM. This phenomenon raises various sentiments in society. Knowing public sentiment can be a benchmark for the government in making decisions. Therefore, Naïve Bayes Classifier (NBC) and Random Forest (RF) algorithms to classify public sentiment towards the fuel price increase policy through Twitter text data, with 250 thousand tweet datasets. Sentiment class labels include positive, neutral, and negative. Performance analysis for each algorithm consider by accuracy, recall, and average the AUC-ROC score. Both algorithms will go through hyperparameter tuning process, for NBC that is the laplace smoothing value and for RF that is the minimum samples split and minimum samples leaf values. It was concluded that RF performance more useful as it reached 85.15% accuracy and 94.62% average AUC-ROC score. However, NBC reached accuracy value of 79.74% and the average AUC-ROC is 89.83%
Analisis Filsafat Ekonomi Islam terhadap Diskon Dompet Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Potensi Riba dalam Fintech Syariah
Full text linkThis study aims to critically examine Erwandi Tarmizi’s perspective on the legal status of digital wallet discounts within the framework of Islamic economic philosophy and the maqāṣid al-sharī‘ah approach. The rapid growth of electronic payment systems in Indonesia, with national electronic money transactions reaching IDR 519.24 trillion in 2023, has intensified scholarly debates regarding the permissibility of promotional incentives such as discounts and cashback, particularly in relation to the potential presence of hidden usury in modern fintech mechanisms. Erwandi asserts that digital wallet discounts constitute benefits derived from a qardh (loan) contract and therefore fall under the category of riba. In contrast, the National Sharia Council of Indonesia (DSN-MUI) through Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, along with contemporary scholars such as Oni Sahroni, argue that digital wallet transactions operate under wadī‘ah or wakālah contracts, positioning discounts as permissible promotional hibah rather than prohibited loan-based gains. Using a library research design combined with a normative-philosophical and contextual approach, this study compares the epistemological foundations and legal implications of these differing viewpoints and analyzes their relevance within the socio-economic realities of the digital economy. The findings reveal that the legal judgment regarding digital wallet discounts cannot be generalized but must be determined based on the structure of the underlying contract, the causal relationship of the benefit, and its impact on public interest. The study concludes that a maqāṣid-based moderation approach is essential for formulating balanced and adaptive regulatory frameworks for Islamic fintech in contemporary economic development
Analisis Pengukuran Produktivitas Pada Proses Produksi Injection Run Channel Dengan Metode Objective Matrix (OMAX)
Full text linkPerusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan sparepart khususnya otomotif roda empat. Berdasarkan data yang diperoleh, efisiensi produksi perusahaan mengalami fluktuasi pada tahun 2019 dan menyebabkan tingginya persentase jam lembur pada lantai produksi line injection run channel. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur produktivitas di perusahaan dengan melibatkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi yang dianggap penting oleh perusahaan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode Objective Matrix (OMAX). Hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis tiap rasio untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksivitas perusahaan. Berdasarkan perhitungan akhir dari 5 rasio didapatkan skor pencapaian yaitu: tertinggi rasio 1 sebesar 46, lalu diikuti rasio 3 sebesar 36, rasio 2 sebesar 32, rasio 5 sebesar 31 dan terendah rasio 4 sebesar 27. Sehingga analisis Fishbone Diagram digunakan untuk mendapatkan akar permasalahan banyaknya produk cacat dari faktor manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Setelah mendapatkan akar masalah, analisis akhir dilanjutkan dengan menggunakan metode 5W+1H untuk memperoleh usulan beberapa usulan, yaitu: pelatihan secara komprehensif operator baru, pembuatan jadwal preventive, penambahan kegiatan 5S, pembuatan tempat material, dan penambahan hanger pada lantai produksi line injection run channel
ALAT PREDIKSI CURAH HUJAN DENGAN MENGGUNAKAN WEATHER SENSOR SEBAGAI PENANGGULANGAN TERHADAP POTENSI BANJIR
Full text linkAlat Prediksi Curah Hujan Dengan Menggunakan Weather Sensor
Sebagai Penanggulangan Terhadap Potensi Banjir” yang merupakan salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana terapan
pada jurusan teknik elektro program studi sarjana terapan teknik elektro.
Dalam penyusunan laporan tugas akhir, penulis banyak mendapat bantuan
dan masukan dari berbagai pihak hingga terselesainya laporan tugas akhir ini
mulai dari pengumpulan data sampai dengan proses penyusunan laporan. Pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada bapak:
1.
Ir. Faisal Damsi, M.T, selaku Dosen Pembimbing 1
2.
Ir. M. Nawawi, M.T, selaku Dosesn Pembimbing 2
Yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan yang membantu
penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan
terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan
laporan tugas akhir ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Politeknik Negeri
Sriwijaya, kepada:
1. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T., selaku Direktur Politeknik
Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Ir. Iskandar Lutfi, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Destra Andika Pratama, S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan
Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Ibu Masayu Anisah, S.T., M.T., selaku Kordinator Program Studi
Teknik Elektro Sarjana Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri
Sriwijaya.
5. Bapak Ir. Faisal Damsi, M.T, selaku Dosen Pembimbing 1 di Jurusan
Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya
Between Hibah and Waṣiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases
Full text linkApart from gender, differences in religious affiliation have often been perceived as negatively impacting the rights of non-Muslims in the practice of family law within Muslim jurisdictions. This article challenges that assumption by presenting recent evidence from the practice of religious courts in Indonesia, specifically in inheritance cases involving testators without heirs. It aims to analyze the legal arguments employed by religious judges in granting the testator’s estate to non-Muslim cognates through hibah (gift). By examining three court verdicts, from the first instance to the cassation level, the author finds that religious judges utilize both juridical and philosophical reasoning to accommodate the rights of non-Muslims via the institution of hibah wājibah (mandatory gift). While the juridical arguments at the first-instance level align with classical fiqh (Islamic jurisprudence), which prescribes allocating the testator’s estate to the bait al-māl (public treasury), higher-level judges deviate from this approach. They adopt an expansive interpretation of hibah provisions, prioritizing societal justice over rigid adherence to classical fiqh rules. Unlike waṣiat wājibah (mandatory will), hibah wājibah offers greater flexibility, as a maximum limit does not constrain it. The author argues that the state’s efforts to encourage religious judges to shift away from rigid classical fiqh references have been gradually successful. This finding carries significant implications for promoting justice and equality among citizens, regardless of their religious affiliation.
[Perbedaan afiliasi agama, selain gender, berdampak negatif pada hak yang diterima oleh non-muslim dalam praktik hukum keluarga di yurisdiksi muslim. Artikel ini membantah asumsi ini dengan menyajikan bukti terbaru melalui praktik peradilan agama Indonesia pada kasus pewaris tidak memiliki ahli waris. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh para hakim agama dalam menyelesaikan kasus tersebut yang melibatkan kerabat non-muslim. Melalui analisis isi terhadap tiga putusan pengadilan agama dari tingkat pertama sampai kasasi, penulis menemukan bahwa para hakim menggunakan argumentasi yuridis dan filosofis untuk mengakomodasi hak-hak non-muslim melalui institusi hibah wajibah. Meskipun argumentasi yuridis para hakim agama pada tingkat pertama kompatibel dengan ketentuan fikih klasik yang memberikan harta peninggalan tersebut ke bait al-māl, namun argumentasi hukum para hakim pada dua tingkat terakhir cenderung mengabaikannya. Mereka menginterpretasikan secara ekspansif ketentuan tentang hibah dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pemenuhan hak-hak non-muslim melalui hibah wajibah ini lebih fleksibel, karena tidak memiliki batas maksimal bagian sebagaimana dalam wasiat wajibah. Penulis berargumentasi bahwa upaya negara menjauhkan para hakim agama dari merujuk pada ketentuan fikih klasik berhasil secara bertahap. Temuan ini berimplikasi terhadap keadilan dan persamaan hak antar warga negara, tanpa memandang afiliasi agama.
ETIKA BERKOMUNIKASI PERSPEKTIF HADIS (Dalam Kutub at-Tis’ah)
Full text linkHuman nature is born in a sacred condition (fitrah), and one of its forms of purity (fitrah) is communication. Good communication is effective and efficient communication so that it can deliver to success also gives problems for everyone. In certain conditions, communication can also have a bad impact if it is not controlled so that it can cause hatred, hostility, fights can even cause death due to communication that is not ethical, excessive and uncontrolled. Therefore, ethics is certainly an important and indispensable part of communication. In this study the author aims to identify the ethics of communication based on the hadith of the Prophet Muhammad. The method in this study uses the library method (Library Research), which is a data collection technique by conducting a study of books, journals, and other literature that have a relationship with related problems.Â
