Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
Prinsip Kebebasan Hewan Dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang)
No full textNiken Ayu Wardani, Dewi Cahyandari, Haru Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
The background of this research is the emergence of public complaints regarding the condition of animals, that are sold at the Splendid Market in Malang City, which seems to be concerning. This fact turns out to be contrary to animal welfare regulations regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare, especially in Article 83 paragraph (2) letter b.
The purpose of this research is to (1) find out, analyze, and describe the causes of not implementing the principle of animal freedom in Article 83 paragraph (2) letter b of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare of cat trading in the Animal Market Splendid City of Malang; and (2) To find out, analyze, and describe the efforts in enforcement made by the Department of Agriculture and Food Security of Malang City to overcome the non-implementation of the principle of animal freedom in Article 83 paragraph (2) letter b Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Public Health Veterinary and Animal Welfare trade in cats at the Splendid Animal Market, Malang City. This paper is based on socio-legal research using a sociological juridical approach. The legal materials of this research were analyzed using a qualitative descriptive technique by compiling a systematic of the data that had been collected.
The results of this study indicate that article 83 paragraph (2) letter b Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare has been implemented in cat trading activities at the Splendid Animal Market in Malang City but there needs to be improvement due to several factors including the law, law enforcement factors, facilities/facilities, community factors, and cultural factors.
Keywords: Application, Principles, Animal Welfare, Animal Freedom
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya aduan masyarakat mengenai kondisi hewan yang dijual di Pasar Splendid Kota Malang nampak memprihatinkan. Kenyataan ini ternyata bertentangan dengan aturan kesejahteraan hewan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan khususnya pada Pasal 83 ayat (2) huruf b.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk (1) mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penyebab tidak dilaksanakannya prinsip kebebasan hewan dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang; dan (2)Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya dalam penegakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang untuk mengatasi tidak dilaksanakannya prinsip kebebasan hewan dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang. Karya tulis ini diangkat dengan penelitian sosio legal yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara menyusun sistematika terhadap data-data yang telah dikumpulkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sudah diterapkan dalam kegiatan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang namun perlu ada perbaikan karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Kesejahteraan Hewan, Kebebasan Hewa
IMPLEMENTASI PROGRAM DERADIKALISASI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA TERORISME (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
No full textAliviano Maulana Hakiki, Milda Istiqomah, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan residivisme di bidang terorisme, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya program deradikalisasi yang berkelanjutan bagi mantan narapidana terorisme. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan deradikalisasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang terhadap mantan narapidana terorisme yang dikategorikan sebagai Klien Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program deradikalisasi, serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dilakukan melalui program Bimbingan Lanjut yang didukung dengan pola pendekatan "Mawas Mbois", yang mengarah pada pembinaan yang efektif. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang menghadapi kendala seperti keterbatasan petugas, sarana dan prasarana, serta keikutsertaan klien terorisme dalam program Bimbingan. Meskipun demikian, Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang berhasil mengatasi kendala-kendala tersebut dengan baik tanpa melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci: balai pemasyarakatan, deradikalisasi, terorisme
Abstract
Indonesia is currently facing recidivism in terrorism due to the lack of sustainable deradicalization program for ex-convicts in terrorism. This research focuses on deradicalization in the Department of Corrections Class I of Malang for terrorism ex-convicts categorized as the clients of a correctional department. This research aims to investigate the application of deradicalization program, identify, and analyze the impeding factors faced by the Department of Corrections Class I in Malang. This research employed empirical-juridical methods and socio- juridical approaches, and the results reveal that the deradicalization program in the Department of Corrections Class I in the city is given in an advanced program supported by a “Mawas Mbois” approach that leans more towards effective training. The Department of Corrections Class I Malang is facing issues such as limited staff, infrastructure, and facilities and the involvement of terrorism clients in the training program. However, this correctional department manages to face the problems appropriately without violating rules and regulations.
Keywords: deradicalization, correctional department, terroris
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
No full textReyfani Adiputri, Prija Djatmika, Faizin Sulistio
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan ketidak lengkapan hukum mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan asset sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR. Perampasan asset yang dituju kepada pihak ketiga pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian karena pihak ketiga tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena telah disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan. Proses keberatan yang dirumuskan dalam UU TIPIKOR sebagai sarana pihak ketiga untuk memperoleh haknya juga memiliki kelemahan dimana keberatan yang dimaksud lebih mengacu pada proses keperdataan, selain itu proses keberatan yang diatur dalam PERMA tidak sesuai dengan ketentuan keberatan yang biasanya digunakan dalam KUHAP. Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai perampasan asset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Kata Kunci: korupsi, perampasan aset, pihak ketiga
Abstract
This research investigates the incomplete law regarding the protection for the third party with good faith in the process of asset confiscation as referred to in Article 19 paragraph (1) of Corruption Law. The confiscation addressed to the third party can cause loss since the third party will not be able to use the asset seized, blocked, and frozen for evidentiary purposes at the court under a court decision. The process to raise an objection as referred to in Corruption Law with which the third party can get the right also has shortcomings, in which the objection in this context leans more towards the civil process. Moreover, the objection process regulated in the Supreme Court Regulation contravenes the concept specified in the Criminal Code Procedure. This research investigates (1) the juridical analysis of the regulation regulating the confiscation of assets in corruption according to the system of criminal law in Indonesia and (2) the legal protection given to the third party with good faith in the process of asset confiscation in a corruption case in Indonesia. To delve into the problems investigated, this research employed statutory and conceptual approaches.
Keywords: corruption, asset confiscation, third part
Analisis Yuridis Penentuan Batas Kemripan Yang Bersifat Substansial Dalam Modifikasi Karya Seni Arsitektur: The Juridical Analysis of Determining the Scope of Substantial Resemblance in the Modification of Architectural Work
No full textAchmad Zidan Huda, Yenny Eta Widianti, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
This research studies the work of architecture according to the law governing intellectual property rights by analyzing the determination of substantial resemblance in the modification of architectural work, which serves as one of the elements of the infringement of copyright in the scope of architectural work. This issue departed from the infringement of the modification between Love Light Bandung vs Urban Light USA, in which one of the parties is disadvantaged due to the resemblance of a tourism building without involving any consent of the original creator, thereby causing immaterial and material losses. It has also left the question of how judges will determine the substantial resemblance in the case of this copyright infringement. This research employed a normative method and statutory, case, and comparative approaches. The research results reveal that the creation should meet the following four criteria: (1) having consent from the original creator, (2) not taking the substantial part, (3) not using the creation for commercial purposes, (4) mentioning the source of the work modified. Determining the substantial resemblance takes into account qualitative reasoning, not quantitative one, meaning that the implementation applied by the judges for every architectural object is determined by each architectural work in dispute. In comparison, the US, in the same case, refers to two steps: (1) filtering the object protected by UUHC, (2) testing and analyzing the entire architectural object, allowing for easier identification of the substantial resemblance.
Keywords: Substantial Resemblance, Architectural Work, Copyright Infringement
Abstrak
Penelitian ini membahas terkait karya seni arsitektur dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terfokus pada analisis dari penentuan kemiripan yang bersifat substansial dalam modifikasi karya seni arsitektur yang merupakan salah satu unsur terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang karya seni arsitektur. Isu ini dilatarbelakangi pelanggaran atas modifikasi antara Love Light Bandung vs Urban Light USA, dimana terdapat pihak yang dirugikan karena adanya kesamaan dari suatu bangunan pariwisata tanpa adanya izin dari pencipta asli yang menyebabkan kerugian immateriil dan materiil, dan bagaimana penerapan hakim dalam menentukan kesamaan yang bersifat substansial dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang pada penulisannya menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban yang atas permasalahan yang ada, didapatkan, dalam modifikasi karya cipta yang diperbolehkan yaitu ada 4 (empat), (1) adanya izin dari pencipta, (2) tidak mengambil sebagian yang bersifat substansial , (3) tidak digunakan untuk kegiatan bersifat komersil (4) mencantumkan sumber terhadap karya yang dimodifikasi. Penentuan kesamaan yang bersifat substansial ditentukan melalui penalaran yang bersifat kualitatif, tidak ditentukan melalui penalaran kuantitatif, dimana penerapan hakim dalam setiap objek karya seni arsitektur ditentukan oleh masing-masing karya arsitektur yang bersengketa. Dan perbandingan pengaturan berdasarkan analisis dari beberapa putusan pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan dua langkah dengan (1) menyaring objek yang tidak dilindungi oleh UUHC, (2) Uji tampilan dan analisis secara keseluruhan objek karya arsitektur, dengan begitu dapat mempermudah dalam mengidentifikasi adanya kesamaan yang bersifat substansial.
Kata Kunci: Batasan Modifikasi, Karya Seni Arsitektur, Pelanggaran Hak Cipt
URGENSI PENGATURAN INSENTIF BERUPA SUBSIDI UNTUK PENERBITAN UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) (PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)
No full textMuhammad Hanif Reza, Iwan Permadi, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini, penulis membahas urgensi pengaturan insentif berupa subsidi untuk penerbitan Green Bond dengan membandingkan situasi di Indonesia dan Singapura. Permasalahan ini dipilih karena penulis tertarik pada perubahan iklim yang menjadi perhatian global. Untuk mencapai cita-cita mengatasi perubahan iklim, pembangunan sumber energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan diperlukan, namun biayanya tinggi dan tidak dapat ditanggung hanya oleh APBN dan APBD. Green bond menjadi alternatif pembiayaan, tetapi regulasi yang ada yaitu POJK 60/2017 di Indonesia belum berhasil menarik minat investor. Oleh karena itu, perbandingan hukum terkait pengaturan insentif subsidi antara Indonesia dan Singapura menjadi relevan. penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Apa Urgensi Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia? (2) Bagaimana Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue, comparative, dan conceptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan analisis deskriptif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan norma pada POJK No. 60/2017, terutama pada Pasal 17 dan Pasal 18, yang dibuktikan melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penulis menyimpulkan bahwa model pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia dapat diambil dari Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme, yang sukses mengakomodasi insentif subsidi untuk penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond).
Kata Kunci: Obligasi Hijau, Insentif Berupa subsidi
Abstract
This research studies the urgency of the regulation regulating incentives in the form of a subsidy in a green bond by comparing the conditions in Indonesia and Singapore. The interest in this research topic departed from the author’s interest in climate change which has attracted global attention. To tackle such climate change, the development of clean energy-based resources is required, amidst the issue that such development will also require a huge cost that the State Budget and Regional Budget cannot support. Green bond is the alternative to this funding. The problem is that the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) 60/2017 in Indonesia has not managed to draw the attention of investors. This issue indicates that comparing the laws in Indonesia and Singapore should be relevant in this study. Departing from this consideration, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding the incentive of a green bond as a subsidy in Indonesia and (2) how this regulation is implemented. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and comparative methods. The research results reveal there is an incomplete norm in POJK Number 60/2017, particularly in Article 17 and Article 18 when it is seen from philosophical, sociological, and juridical bases. This research also suggests that the regulation implemented in Indonesia may refer to the Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme that has successfully accommodated the incentive given as a subsidy in debt security issuance in a green bond concept.
Keywords: green bond, incentive as subsid
Optimalisasi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame Jenis Baliho Di Kota Samarinda
No full textMuhammad Rangga Kusuma, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
This study highlights the issue of insufficient oversight as stipulated in Article 35 of the Mayor\u27s Regulation of Samarinda City No. 12 of 2020 concerning the Implementation, Licensing, and Regulation of Advertising. The Samarinda Civil Service Police Unit bears the responsibility. The failure to properly implement these regulations creates an opportunity for Samarinda residents to cause problems that endanger drivers and result in financial losses for the city government due to suboptimal tax collection from advertising. Advertisements should not be used in ways that violate moral standards, religious beliefs, or public morality. To achieve the purpose of using billboard-type advertisements, the regulation of billboard advertising cannot be separated from the duties of the Civil Service Police Unit. Maintaining social discipline, local regulations, and mayoral regulations, as well as providing security for citizens, are essential. For the security and comfort of citizenship, the Civil Service Police Unit needs to optimise oversight. The research findings indicate that the Civil Service Police Unit has not optimally conducted surveillance and inspection of billboard advertising violations.
Keywords: Civil Service Police Unit, Optimisation
Abstrak
Penelitian ini memaparkan persoalan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Samarinda terkait penggunaan reklame berjenis baliho yang tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Walikota Samarinda. Pelanggaran yang dilakukan warga Kota Samarinda menimbulkan beberapa permasalahan yang membahayakan pengendara serta merugikan pemerintah kota karena tidak asertaya pemasukan dari pajak dari reklame tersebut. Penggunaan reklame tak dapat berlawanan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan serta kesehatan. Demi tercapainya maksud penggunaan reklame jenis baliho penertiban penggunaan reklame jenis baliho tidak lepas dari tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan warga. Demi memberikan keamanan serta kenyamanan dalam berwarga serta bernegara, perlu dilakukannya optimalisasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam hasil penelitian penulis menemukan bahwa belum terselenggaranya pengawasan secara optimal oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan reklame jenis baliho.
Kata Kunci: Satpol PP, Pengawasa
URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP
No full textGita Anggita Gultom, Prija Djatmika, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 196 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekaburan norma pada pengaturan mengenai pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Dimana pengaturan mengenai pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 11 dijelaskan mengenai pembayaran ganti kerugian salah tangkap dibayarkan 14 hari kerja setelah keluarnya putusan. Namun pada kasus yang telah terjadi, pembayaran ganti kerugian salah tangkap kerap dibayarkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau terlambat dibayarkan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan juga alternatif pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Hasil dari penelitian ini mengetahui urgensi pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap ialah melindungi hak-hak korban salah tangkap, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efektivitas pembayaran dalam pasal 11 peraturan pemerintah nomor 92 Tahun 2015 dan juga memberikan alternatif pengaturan berupa memberikan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang dibayarkan oleh Menteri Keuangan dan juga pemberian sanksi administratif kepada Menteri Keuangan karena keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap.
Kata Kunci: denda, ganti kerugian, keterlambatan pembayaran, salah tangkap
Abstract
This research departed from the vagueness of the norm regulating the provision of compensation in the case of false arrest. The regulation of this matter is further regulated in the Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to the Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Enforcement of Criminal Code Procedure, Article 11, mentioning the payment of the compensation within 14 working days upon the issuance of the decision. What often happens is that the compensation is delayed. This research aims to study the urgency of and the alternative to the regulation of the payment of fines over the delay of the compensation payment in the case of false arrest. The research results reveal that the compensation is intended to ensure that the victim’s rights are protected, to avert the abuse of authority, to improve the effectiveness of the compensation payment as in Article 11 of the Government Regulation Number 92 of 2015, and to provide an alternative of regulation by charging fines on the delay of compensation paid by the Finance Minister and administrative sanction imposed on the Finance Minister due to compensation delay.
Keywords: compensation, false arrest, fines, payment dela
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMAKNAI FRASA ANTARGOLONGAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
No full textMuhammad Rafi Fachmi, Milda Istiqomah, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian merujuk pada tindakan atau pernyataan yang mempromosikan atau menghasut kebencian, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi mereka, seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang etnis. Pada tanggal 13 Juni 2020, I Gede Ary Astina alias Jerinx yang merupakan salah satu musisi Indonesia sebagai drummer grup band Superman Is Dead, membuat unggahan di media sosial Instagram pribadinya yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah ujaran kebencian berdasarkan SARA pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps serta menjelaskan implikasi hukum dari adanya perluasan makna frasa antargolongan pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang mana merupakan penelitian yang memiliki fokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah ataupun norma hukum positif sebagai cara untuk menganalisis, menelaah, dan mengintrepretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Kata Kunci: Antargolongan, Implikasi Hukum, UU ITE
Abstract
Hate speech includes words, attitudes, written words, or performances that are forbidden because they trigger violence and prejudice against the offender or the victim. Hate speech refers to an attitude or a statement that leads to hatred, discrimination, or violence against an individual or a group related to their characteristics such as tribe, race, religion, gender, sex orientation, or ethnical background. On 13 June 2020, I Gede Ary Astina aka Jerinx, an Indonesian drummer of Superman Is Dead, posted on his Instagram account, and this post was categorized as hate speech by the panel of judges under Decision Number 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. This Research aims to understand and analyze the judicial consideration as in Decision Number 828/Pid.Sus/2020/PN Dps and explains the legal implication of the extended definition of the phrase “inter-group” in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research employed a normative-juridical method to study the implementation of the principle or the norm of positive law to analyze, explore, and interpret the legislation regarding the issue studied.
Keywords: Inter-Group, Law concerning Electronic Information and Transaction
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG)
No full textNayila Rehman, M. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, ketentuan lain memuat bahwa terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan terhadap keberatan tersebut masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna final dan mengikat pada Pasal 54 ayat (3) UUPK, menganalisis implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi putusan BPSK, serta menganalisis pengaturan putusan BPSK yang final dan mengikat mengenai ketidakpastian Pasal 54 ayat (3) UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan BPSK tidak dapat dikatakan final dikarenakan terhadap putusannya masih dapat diajukan 2 (dua) kali upaya hukum dan tidak mengikat dikarenakan putusannya yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Pasal 54 ayat (3) UUPK tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Kepmen No. 350 Tahun dan 2001 dan Perma No. 1 Tahun 2006. Namun, ternyata BPSK masih menemui masalah dalam mengimplementasikan UUPK. Oleh karena itu, agar UUPK dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, maka diperlukan revisi terhadap UUPK seperti pencantuman klausula putusan BPSK bersifat final dan mengikat disertai dengan penambahan ketentuan pasal yang mengatur mengenai kompetensi BPSK terkait kasus yang dapat diajukan dan yang tidak dapat diajukan ke BPSK.
Kata Kunci: BPSK, Final dan Mengikat, Putusan BPSK
Abstract
Consume dispute resolutions can take place outside courts but involve the Consumer Dispute Resolution Agency (henceforth referred to as BPSK) whose decision regarding this matter is final and binding. However, another provision implies that this final and binding decision can be brought further to the District Court for the request of appeal and further to the Supreme Court for cassation. This research aims to analyze the meaning of final and binding as referred to in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection law, analyze the legal implication of the Supreme Court Decision regarding the request for cassation following the issuance of the Decision by BPSK, and analyze the regulation of the decision issued by BPSK that is final and binding regarding the uncertainty in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection Law. This research employed statutory and case approaches. The research results reveal that the decision of BPSK cannot be deemed final, considering that legal remedies can still be proposed twice. It is not binding simply because it does not have any executorial power, meaning that Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection law cannot guarantee legal certainty. This situation has led further to appeals in the district court and cassations in the Supreme Court. To tackle this issue, the government issued Ministerial Decree Number 350 of 2001 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2006. However, the BPSK still faces issues in implementing the law concerned. Therefore, it is necessary to amend the Consumer Protection Law by adding a clause of the final and binding BPSK decision and adding the clause governing the competence of BPSK regarding which case can or cannot be proposed to the BPSK.
Keywords: BPSK, BPSK Decision, Final and Bindin
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terkait Pemberdayaan Prasarana Solar Dealer Packed Nelayan (Studi Di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo)
No full textUlul Albab Islami, Agus Yulianto, Triya Lndra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini penulis mengangkat pembahasan terkait pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam. Pemberdayaan pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packer untuk Nelayan masih belum maksimal oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana implementasi dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo terkait pemberdayaan prasarana sspengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packed untuk Nelayan. Untuk mengetahui kendala implementasi pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan metode wawancara dan angket serta Teknik penulusuran data dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian penulis, diperoleh permasalahan bahwa pelaksanaan dari pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo belum sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Pelaksanaan pemberdayaan pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo terhalang oleh beberapa kendala terkait proses pelaksanaan implementasi. Faktor kendala tersebut berasal dari faktor eksternal yaitu Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Sarana Pengisian Bahan Bakar Solar Nelayan dan Lokasi Prasarana SPDN serta faktor internal yaitu Sumberdaya Manusia dan Jadwal Pengawasan.
Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Prasarana SPDN
Abstract
This research studies the empowerment of fueling infrastructure for fishermen in the Regency of Situbondo as the responsibility of the Regional Government specified in Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish farmers, and salt farmers. The empowerment of fueling infrastructure for fishermen through Solar Packed Dealer has not been optimally implemented by the Animal Husbandry and Fishery Department of the Regency of Situbondo. This research aims to observe the implementation and responsibility of the animal husbandry and fishery department in the regency regarding the above empowerment. To find out the issue hampering the implementation of Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016, this research employed a socio-legal method and socio-juridical approaches. The data were obtained from interviews and questionnaires and data surfing based on a qualitative analysis technique. The research results reveal that the empowerment concerned does not comply with Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016. The fueling empowerment as above encounters issues caused by poor public awareness of utilizing the fueling infrastructure. Other impeding factors come from fueling infrastructure and the location of the infrastructure, while the internal factors involve human resources and scheduled supervision.
Keywords: implementation, empow erment, fueling infrastructure of solar packed dealer for fisherme