Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA TERHADAP KLAIM BONGKAR MUAT PETIKEMAS (Studi di PT. Terminal Petikemas Surabaya)
Full text linkABSTRAKKarya ilmiah yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya Terhadap Klaim Bongkar Muat Petikemas membahas tentang pelaksanaan bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai perusahaan penyedia jasa.PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal petikemas. Dalam pelaksanaan bongkar muat petikemas apabila tidak dilakukan dengan sangat baik akan menimbulkan kerusakan Terjadinya kerusakan petikemas pada saat bongkar muat menimbulkan pertanggung jawaban PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) selaku perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bongkar muat untuk menanggung resiko untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya petikemas baikseluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan di lapangan terminal petikemas. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihakpihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengetahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. TPS tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan ganti rugi yang telah penulis jelaskan di atas dalam proses bongkar muat petikemas.Kata Kunci : Pengangkutan dan Tanggung Jawab Bongkar Muat Petikema
EFEKTIVITAS THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURTS OF CAMBODIA DALAM PENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979)
Full text linkRINGKASANMOCHAMAD MUAFI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Efektivitas The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia (ECCC) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah 1975-1979), Sucipto, SH.,MH., Ikaningtyas, SH.,LLM.Skripsi ini membahas tentang efektivitas pembentukan lembaga peradilan ECCC dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Khmer Merah. Perkembangan sistem peradilan dunia selama beberapa tahun mengalami perubahan secara signifikan dimana telah mengalami revolusi sejak berakhirnya perang dunia kedua hingga awal millenium ini. ECCC merupakan salah satu lembaga peradilan campuran antara unsur nasional dan unsur internasional, lembaga peradilan ini kemudian dikenal dengan istilah Hybrid Court. Lembaga peradilan ECCC secara khusus didirikan untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan antara tahun 1975-1979. Pembentukan lembaga peradilan ad hoc internasional sering dianggap sebagai bentuk intervensi dari komunitas internasional terhadap kedaulatan suatu negara, namun pembentukan lembaga peradilan ECCC ini didasari oleh ketidakmampuan pemerintah Kamboja dalam mengadakan proses peradilan bagi para pelaku kejahatan tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, dengan pendekatan “statute approachâ€, yaitu dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan “case approachâ€, yaitu pendekatan dengan menganalisa kasus yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembentukan lembaga peradilan ECCC tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari prosedur umum serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah negara Kamboja untuk melindungi rakyatnya terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Khmer Merah. Lembaga peradilan ECCC secara struktural memliki beberapa kesamaan dengan lembaga peradilan lain seperti ICC dan ICJ. Hal yang perbeda terdapat pada organ tambahan dalam lembaga peradilan tersebut sebagai penunjang proses pemeriksaan dan pengawasan serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang proses persidangan dalam lembaga peradilan ECCC. Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan ECCC tidak efektif jika dinilai dari teori efektifitas hukum Friedman. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya lemabaga tersebut tidak memenuhi tiga komponen dasar dalam teori efektifitas hukum diantaranya struktur, substansi serta budaya hukum.Kata kunci : kejahatan terhadap kemanusiaan, Khmer Merah dan ECCC