37 research outputs found
Application of the Fair Use Principle to Songs Modified on Digital Platforms Based on Positive Law in Indonesia
Get PDFThe song entitled "Masker dan Vaksin" released by Satuan Tugas Penanganan COVID-19 on YouTube is a modified song from the song "Galih dan Ratna" by Guruh Sukarno Putra. In addition, Indomusikgram creates video content on TikTok entitled "Tips Jaga Kesehatan" by modifying the song "Ampar-ampar Pisang" which was created by Hamiedan AC. The song contains a message to the public about preventing the COVID-19 virus. This research will focus on legal protection for the creators of modified song in digital platforms based on Law No. 28/2014 concerning Copyright. Furthermore, this research was also conducted to determine whether the fair use principle can be applied in modifying songwriting works on digital platforms based on Law Number 19/2016 concerning Information and Electronic Transactions. The writing method used is a normative juridical approach. This writing uses descriptive analytical writing specifications. In this writing phase is also done by writing literature by reffering to the laws and regulations, literature and other relevant documents. The results of this research shows that songwriters have the right to include their names in uploaded content on YouTube and TikTok by Indomusicgram and Satuan Tugas Penanganan COVID-19 based on Article 44 of Law No. 28/2014 concerning Copyright. Creators also have the right to refuse if they object to the modification of the song that occurs. Furthermore, the ITE Law does not regulate the principle of fair use of copyright. So it can be concluded from Article 25 of the ITE Law, the application of the principle of fair use to song copyrighted works modified on digital platforms during the COVID-19 pandemic still refers to the Copyright Law
Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku
No full textURGENSI PERUBAHAN DEFINISI PEMBAJAKAN PADA REZIM PELINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI INDONESIA
Get PDFTechnological developments have brought changes in various sectors of life, including copyright protection. The presence of subscription-based streaming platforms has changed the way individuals enjoy digital creative works. Along with the rapid pace of technological development, a new phenomenon in digital copyright infringement activities has emerged, namely the illegal sale of subscription-based streaming platform accounts. This research aims to examine the need for revising provisions regarding digital copyright protection, especially the definition of piracy. The research method used is normative legal research through offline and online document studies, using qualitative descriptive data analysis methods to obtain explanatory conclusions. Based on the research results, it was found that the current legal framework for protecting digital copyright cannot protect creators and copyright license holders from the illegal sale of streaming accounts. The access structure in subscription-based streaming platforms has substantially changed how copyrighted content is enjoyed and how piracy can be conducted. Based on this, the author concludes that it is necessary to change the definition of piracy within the scope of copyright protection by adding the element of \u27illegal access\u27 so that copyright protection in the digital era can be carried out optimally.Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pelindungan hak cipta. Kehadiran platform streaming berbayar telah mengubah cara individu dalam menikmati karya cipta digital. Seiring dengan laju perkembangan teknologi yang begitu masif, terdapat fenomena baru dalam aktivitas pelanggaran hak cipta digital, yakni penjualan akun platform streaming berbayar secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan akan revisi ketentuan mengenai pelindungan hak cipta digital, khususnya terkait definisi pembajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pengkajian studi dokumen secara luring dan daring, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kerangka hukum pelindungan hak cipta digital saat ini belum dapat melindungi pencipta dan pemegang lisensi hak cipta dari tindakan penjualan akun streaming ilegal. Struktur akses pada platform streaming berbayar telah mengubah secara substansial cara untuk menikmati konten hak cipta begitu juga cara pembajakan yang mungkin dilakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan bahwa diperlukan perubahan definisi pembajakan pada ruang lingkup pelindungan hak cipta dengan menambah unsur ‘akses secara ilegal’ sehingga pelindungan hak cipta dalam era digital dapat dilakukan secara optimal
Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil
Get PDFImage on the internet is an object of copyright protection and is a work that arises from someone's idea. This study aims to examine the protection of image on the internet that is used illegally for commercial purposes by the designer of a filter of Instagram Stories. To solve the problem, this research uses a normative juridical method, especially the descriptive analytical method, by analyzing the Copyright Law Number 28 of 2014 and the Information, Electronic Transactions Law Number 11 of 2008. The results of this research show that image on the internet is protected by copyright. In Indonesia, the protection of image on the internet is regulated by the Copyright Law Number 28 of 2014 and the Information, Electronic Transactions Law Number 11 of 2008. Copyright protection on the over-the-top media like Instagram is also regulated by the Government Regulation Number 71 of 2019 about Implementation System of Electronic Transactions. Based on the laws and regulation, protection is given to the author of image on the internet, including the designer of the filter of Instagram Stories, so the work cannot be used illegally in a manner that harmful to the author
TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN ATAS PENYIARAN ULANG SIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR)
Get PDFLembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya yang berupa siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar digunakan oleh pihak lembaga penyiaran lain tanpa izin. Tindakan tersbut dapat merugikan hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin dan pertanggungjawaban secara hukum bagi lembaga penyiaran berlangganan untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap konten siaran dengan tanpa izin lembaga penyiaran selaku pemegang hak terkait merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak terkait dapat meminta pertanggungjawaban secara litigasi dengan dasar perbuatan melawan hukum
Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Get PDFPerkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right
KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKHak Cipta merupakan hukum yang melindungi hasil kreativitas berupa ciptaan oleh manusia, dan diakui sebagai hak kebendaan yang sifatnya bergerak tidak berwujud, berdasarkan sifat kebendaan hak cipta dapat dialihkan menurut aturan yang berlaku, diantaranya melalui wakaf. Hak cipta dialihkan melalui wakaf bukanlah suatu hal baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2004 guna wakaf produktif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, namun pelaksanaannya hingga saat ini masih belum optimal, karena terjadi ketidakharmonisan aturan diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga dirasa tidak menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian kepastian hukum atas wakaf dengan objek hak cipta adalah mengikuti ketentuan hukum wakaf yang berlaku, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan ketentuan wakaf yang memadai, dengan ditemukannya adanya ketidakselarasan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf dengan objek hak cipta, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi Aparatur Penegak Hukum, Nazir dan PPAIW, konflik kewenangan dan hambatan internal serta eksternal ada pada BWI, kemudian kesadaran hukum yang kurang di masyarakat, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan atas aturan wakaf dan dibentuk pula aturan pelaksana yang terintegrasi, serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dengan objek hak cipta.Kata kunci: hak cipta; kepastian hukum; wakaf.
ABSTRACTCopyright is a law that protects the results of creativity in the form of creations by humans, and is recognized as a material right that is immovable in nature, based on the nature of copyrighted material it can be transferred according to applicable rules, including through waqf. Copyright transferred through waqf is not a new thing, but has been regulated since 2004 for productive waqf aimed at the welfare of the community, but its implementation is still not optimal, due to disharmony of rules between Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is deemed not to guarantee legal certainty. This study uses normative juridical methods, and descriptive-analytical research specifications. The results of the research on legal certainty on waqf with copyright objects are following the provisions of the applicable waqf law, but this is not balanced with adequate waqf provisions, with the finding of inconsistency with the laws and regulations governing waqf with copyright objects, human resources that inadequate both in terms of Law Enforcement Apparatus, Nazir and PPAIW, conflicts of authority and internal and external obstacles exist in BWI, then there is a lack of legal awareness in the community, it is better if the government as the legislator can again make changes to the waqf rules and also form integrated implementing regulations, and play a role in improving the quality of human resources through certification, as well as socialization to the public regarding waqf with copyright objects.Keywords: copyright; legal certaint; waqf
Penyalahgunaan Karya Sinematografi Yang Disediakan Layanan Over-The-Top Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use
Get PDFOver-The-Top Services are a concrete form of technological developments whose existence makes it easier for people to carry out daily activities, for example to watch a movie and communicate. The phenomenon related to Over-The-Top Services that recently emerged due to the COVID-19 pandemic is watch party, which is an activity of watching movie together virtually with the help of Over-The-Top Services. This activity has the potential to violate Copyright because it can be categorized as the implementation of the economic rights of the creator or copyright holder of films that are watched without permission. On the other hand, watch party can also be categorized as acts that do not violate Copyright if they meet the fair use requirements based on Law Number 8 of 2014 on Copyright. This research was conducted with the aim of finding answers to these questions. This research was conducted using a normative juridical approach and a qualitative juridical analysis method, in which the author examines in depth the related primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the watch party activity is a form of announcement of creations and includes fair use because it is carried out without commercial purposes
