43 research outputs found
TINJAUAN FIQH MUSTADH’AFIN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TENTANG PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA
Full text linkABSTRAK
Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Mustadh’afin Terhadap Kebijakan
Pemerintah Kota Malang Tetang Penggusuran Pedagang Kaki Lima”, ini
ditulis oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin, NIM. 17102153021 dibimbing
oleh Dr. Iffatin Nur, M. Ag.
Kata kunci : Fiqh Mustadh’afin, Kebijakan, Penggusuran Pedagang Kaki Lima.
Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam kenyataannya, para
pelaku sektor informal sering di posisikan dalam pengertian negatif semata, yaitu
sebagai simbol kesemerawutan kota, sumber kemacetan jalan dan berbagai
simbol-simbol negatif lainnya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima seringkali
menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan
pemerintah kota malang tentang penggusuran pedagang kaki lima? (2) Bagaimana
tinjauan Fiqh mustadh’afin terhadap kebijakan pemerintah kota malang tentang
penggusuran pedagang kaki lima?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah : (1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota malang tentang
penggusuran pedagang kaki lima. (2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh
mustadh’afin terhadap kebijakan pemerintah kota malang tentang penggusuran
pedagang kaki lima.
Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data
berupa ucapan, pikiran, gagasan tentang kebijakan berupa penggusuran pedagang
kaki lima. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati keadaan di
lapangan. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kebijakan pemerintah kota
malang tentang penggusuran pedagang kaki lima ditinjau dari fiqh mustadh’afin
belum sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh mustadh’afin,
karena dalamkebijakan tersebut masih ada bentuk ketidak pihakannya pemerintah
kepada rakyat kecil. (2) Pelaksanaan kebijakan penggusuran sudah sesuai dengan
peraturan berupa, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengamanan, namun satpol pp kota
malang masih belum transparan dan masih ada intervensi dari pihak lain sehingga
tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh mustadh’afin.
(3) Dampak dari kebijakan penggusuran pedagang kaki lima tersebut yaitu para
pedagang kehilangan mata pencaharian dan masyarakat kehilangan keramaian
saat CFD sehingga dalam tinjauan prinsip keadilan yang merupakan inti dari fiqh
mustadh’afin belum menerapkan prinsip-prinsip keadilan
FIQIH MEDIA SOSIAL (Studi Implikasi Aktivitas Perempuan dalam Bermedia Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Tulungagung)
No full textMuhammad Ngizzul Muttaqin, 12509194002, Fiqih Media Sosial (Studi Implikasi
Aktivitas Perempuan dalam Bermedia Sosial terhadap Keharmonisan
Keluarga di Kabupaten Tulungagung), Program Magister Hukum
Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing:
Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag., dan Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
Kata Kunci: Fiqih Media Sosial, Aktivitas Perempuan dalam Bermedia Sosial,
Keharmonisan Keluarga.
Latar belakang dari penelitian ini diawali oleh kekhawatiran peneliti bahwa
selama ini penggunaan media sosial oleh perempuan selalu dipahami sebagai
sesuatu yang berdampak negatif pada keberlangsungan keluarga. Akibatnya,
stigmatisasi aspek pengguna terbanyak media sosial dan penyalahgunaan media
sosial selalu diindentikkan dengan perempuan. Selain itu, dalam bangunan dan
struktur keluarga, laki-laki memiliki posisi yang sangat kuat, kekuatan laki-laki
tersebut kemudian berimplikasi pada pengendalian dan intervensi laki-laki
terhadap penggunaan media sosial istrinya. Melalui kegelisahan akan fenomena
tersebut, sebagai upaya mendukung ketertarikan peneliti dalam kajian fiqih dan
ushul fiqh kontemporer, membangun masyarakat yang beradab, beretika, dan
berwawasan gender menjadi sangat penting dalam bermedia sosial. Dalam kondisi
demikian, membangun fiqih media sosial dalam kehidupan keluarga akan
menemukan momentumnya.
Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1, Bagaimana aktivitas
perempuan dalam bermedia sosial di Kabupaten Tulungagung?. 2, Bagaimana
implikasi aktivitas perempuan dalam bermedia sosial terhadap keharmonisan
keluarga di Kabupaten Tulungagung?. 3, Bagaimana aktivitas perempuan dalam
bermedia sosial di Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan fiqih media
sosial?. 4, Bagaimana implikasi aktivitas perempuan dalam bermedia sosial
terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan
fiqih media sosial?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1,
Mendeskripsikan aktivitas perempuan dalam bermedia sosial di Kabupaten
Tulungagung. 2, Mendeskripsikan implikasi aktivitas perempuan dalam bermedia
sosial terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Tulungagung. 3,
Menganalisis aktivitas perempuan dalam bermedia sosial di Kabupaten
Tulungagung melalui pendekatan fiqih media sosial. 4, Menganalisis implikasi
aktivitas perempuan dalam bermedia sosial terhadap keharmonisan keluarga di
Kabupaten Tulungagung melalui pendekatan fiqih media sosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi
kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi
partisipan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kasus
tunggal. Sementara pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik
triangulasi, pengecekan oleh anggota dan diskusi dengan rekan sejawat.
Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa: 1. Aktivitas perempuan dalam
bermedia sosial di Kabupaten Tulungagung pada dasarnya memiliki intensitas
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dalam penggunaan media sosial,
2. Aktivitas perempuan dalam bermedia sosial di Kabupaten Tulungagung pada
dasarnya memiliki implikasi akan penciptaan keharmonisan dalam keluarga, 3.
Aktivitas media sosial media sosial perempuan di Kabupaten Tulungagung pada
dasarnya merupakan aktualisasi dari fiqih media sosial, 4. Implikasi aktivitas
media sosial oleh perempuan di Kabupaten Tulungagung merupakan perwujudan
dari fiqih media sosial
REINTEPRETASI PENGKLASIFIKASIAN HADIS (Meneropong Problematika dan Solusi Hadis Era Kontemporer)
No full textAs the second source of Islamic teachings after the Qur’an, the Hadith has an important position towards the development of Islamic teachings. The search of the history of the Hadith certainly has very long twists and turns, the era of the Prophet Muhammad, Companions, Tabi’in to the Muhadithin. The dynamics of thedevelopment of the Hadith is also accompanied by the development of the ulumul hadith, one of the aims of the existence of the ulumul hadith is to look for the authenticity of a Hadith, until the theory of the classification of Hadith emerges in terms of the quality or quantity of the Hadith. However, in line with the development of this contemporary era, the Hadith experiences a problem when it must adapt to the conditions and socioculture of society. Historical aspects, authority, reinterpretation, authenticity to methodology are considered to be separate problems experienced by this second source of Islamic teachings in the contemporary era. As a literature study and literature study, this paper attempts to reinterpret the classification of Hadith and reveal the problems of the Hadith in the contemporary era, so as to produce a solution to the continuity of the Hadith in the contemporary era.Keywords: Classification of Hadith; Problematics; Solutions; Contemporary Era
PEMIKIRAN FIKIH LINGKUNGAN YUSUF AL-QARAḌAWI (Sebuah Upaya Mewujudkan Maṣlaḥah al-’Ammah)
No full textBeing one of prominent figures in the field of fiqh, Yusuf al-Qaraḍawi is one of the contemporary scholars who initiates the ideas and thoughts about fiqh bīʻah (fiqh of environment). The current global environmental crisis ranging from global warming, climate changes, ozone layer depletion, acid rain, exploitation of natural resources, illegal logging, deforestation, floods, droughts, landslides, extinction of biodiversity, and so forth, have been becoming global crucial problems until now. These phenomena become a serious issue since they endanger and threaten the sustainability of the earth. This paper is aimed to study the Islamic perspective on safeguarding the nature and its contents in order to realize maṣlaḥah al-‘ammah (the public benefits) to the entire population of the earth. The thoughts of Yusuf al-Qaraḍawi need to be disseminated in order to realize the values of maṣlaḥah al-‘ammah so that the purpose of realizing Islam as the religion of raḥmatan li al-‘ālamīn (a blessing to all of the universe) may come true.Keywords: Fiqh Bīʻah, Jurisprudence of Environment, Maṣlaḥah al-‘Ammah, Public Benefit
UNREGISTERED MARRIAGE BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND FOREIGN CITIZENS WITH THE LEGAL PERSPECTIVE OF MARRIAGE IN INDONESIA
Full text linkThe practice of unregistered marriage between Indonesian citizens and foreign nationals always raises legal problems, both the law of marriage and the legal consequences of the marriage. This article aims to provide concrete legal solutions and steps to the practice of unregistered marriage between Indonesian citizens and foreign nationals. This study used literature research with qualitative descriptive methods, through a normative legal approach. The results show that unregistered marriage is a social symptom of modern society which always occurs in the practice of today’s society. Although unregistered marriage is not specifically regulated in the practice of mixed marriages, it often occurs and must be anticipated. The solution is that there are three legal options that can be taken: first, if the person concerned is domiciled in Indonesia and intends to become an Indonesian citizen, then s/he can register the marriage with the employee who registers the marriage and performs the marriage certificate according to the provisions. Second, if the person concerned is living abroad but wants to become an Indonesian citizen, then s/he can take legal steps by registering the marriage and marriage certificate at the Indonesian Embassy. Third, if the person concerned is domiciled and wants to become a resident of a foreign country, then the person concerned must take the legal route that has been determined in that country. Thus, family law in Indonesia can be adaptive and responsive to the dynamics of social change
STIGMA SOSIAL DAN DISKRIMINASI TERHADAP PENDERITA COVID-19: Sebuah Tinjauan Perspektif Maqashid Syari’ah
No full textAs a country affected by the spread of the corona virus (COVID-19), Indonesia is experiencing an increase in cases every day. This raises the fear for the sake of public fear of this virus increasing. The practice of this fear has led to a negative stigma to discrimination against patients and sufferers of corona (COVID-19). This Study uses a qualitative method by taking data through documentation of several online news with data analysis using content analysis. This study will reveal the phenomenon of discrimination against sufferers of COVID-19 in the perspective of maqashid shari’ah. the findings in this research show that the attitude of giving a negative stigma and discrimination against corona sufferers (COVID-19) is an attitude that is opposed to the manifestation of maslahah which is an essential value of Islamic law, namely maqashid shari’ah.
Keywords: Negative Stigma, Discrimination, COVID-19, Maqashid Shari’ah
TURNITIN FIQIH JALAN TENGAH (MEMPERTEMUKAN MAQASHID SYARI’AH, HUKUM, DAN REALITAS SOSIAL)
Full text linkFIQIH JALAN TENGAH (MEMPERTEMUKAN MAQASHID
SYARI’AH, HUKUM, DAN REALITAS SOSIAL
Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
Full text linkAs a scientific of term that has an important role in the development of Islamic science. Islamic economics is considered important to get attention and development of study. Islamic economics is an entity of thought and practice that is currently stretching among of Moslem's. In every thought of entity, it has its own methodology and framework of thinking. Likewise with a theoretical framework regarding Islamic Economics. One of the Islamic Economic methodology frameworks that are different from conventional of methodologies economic, it is a framework of thinking that starts from ushul fiqh (istimbath legal of method). Ushul fiqh has a very strong role in contributing to the emergence of Islamic economics. Istihsan as one of the istimbath methods of Islamic law (ushul fiqh) initiated from by Imam Hanafi. certainly must be given more portions in order to further develop the Islamic economy. As a literature-based study, this study has significance to the development of Islamic economics through the istihsan method. The findings in this study are expected to add new treasures to the thought of Ushul Fiqh and the development of Islamic economic studies
Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)
Full text linkFacing problem and misunderstanding in family becomes a necessity and humane. The goal of harmonious and happy family is a necessity and an order from the law. One of the mandates given by the law in order to overcome problems in the household is the “marriage agreement”. In the contemporary era, marriage agreements are needed in order to protect the interests of women. Where women in contemporary gender issues have the same roles and abilities as men. This study uses descriptive-qualitative analysis through library research, where this paper seeks to reveal the importance of prenuptial agreements as an effort to protect women’s interest in response to contemporary law and gender issues. The findings in this study indicates that women’s protection can be minimized and anticipated by prenuptial agreements. While in legal and gender issues, prenuptial agreements can be done before and after marriage to regulate all the things needed by both parties eliminate discrimination and oppression of women.Masalah dan kesalahpahaman dalam keluarga adalah suatu keniscayaan dan manusiawi. Cita-cita akan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan sebuah keharusan dan perintah dari Undang-undang. Salah satu amanat yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka menanggulangi problematika dalam rumah tangga adalah “perjanjian pra nikah”. Dalam era kontemporer saat ini, perjanjian pra nikah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan perempuan. Dimana perempuan dalam isu gender kontemporer ini mempunyai peran dan kemampuan sebagaimana laki-laki. Kajian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui kajian pustaka (library research), dimana tulisan ini berupaya mengungkap pentingnya perjanjian pra nikah sebagai upaya melindungi kepentingan perempuan guna merespon isu hukum dan gender kontemporer, Temuan dalam penelitian ini menujukkan bahwa perlindungan perempuan bisa diminimalisir dan diantisipasi dengan perjanjian pra nikah. Sementara dalam isu hukum dan gender, perjanjian pra nikah bisa dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan untuk mengatur semua hal yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak guna menghilangkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan
PEER REVIEW MENELUSURI JEJAK MAQASHID DALAM ISTINBATH HUKUM IMAM HANBALI
Full text linkPEER REVIEW MENELUSURI JEJAK MAQASHID DALAM ISTINBATH HUKUM IMAM HANBAL
