363 research outputs found
Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauhmana efektivitas pengawasan dari BPOM di Pekanbaru terhadap peredaran makanan yang di jual oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. Perkembangan makanan Import ilegal di Kota Pekanbaru itu bisa dikatakan banyak yang beredar tanpa memiliki izin edar oleh BPOM, sebab letak kota pekanbaru juga begitu strategis yang memungkinkan untuk masuknya makanan tersebut. Apalagi disana ada pusat perbelanjaan yang terletak ditepian sungai siak yang memudahkan barang makanan dari Malaysia, Singapura dan China. Untuk itu di perlukan pengawasan yang begitu ketat dari BPOM di Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, instrument penelitiannya menggunakan cara Wawancara Kepada pegawai BPOM dan Instansi terkait, Observasi Kelapangan, dan Dokumentasi seperti melihat hasil-hasil penemuan dan mendengar cerita dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan belum begitu berjalan dengan efektif pengawasan dari BPOM di Pekanbaru, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga ahli didalam melakukan pengawasan. Sehingga membuat peredaran makanan berkembang, dikarenakan kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia dari BPOM di Pekanbaru dan kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait didalamnya
ICT integration in the educational system of Philippines
No full textPurpose - The paper aims highlight the state of ICT integration to the educational system of the Philippines, including the challenges, efforts, and possible solutions.
Design/Methodology/Approach - The study is a review of two scholarly works focusing on the case of ICT integration in the educational system of Philippines. The paper reviewed were the paper of Kubota, Yamamoto, and Morioka (2018) entitled, Promoting ICT education in developing countries: Case Study in the Philippine and the research work of Bonifacio (2013) entitled, Developing Information Communication Technology (ICT) Curriculum Standards for K-12 Schools in the Philippines.
Findings - The critical analysis of the reviewed papers revealed several policy actions to fully integrate ICT in education in the case of Philippines such as added trainings for teachers, provision of computer infrastructures, integration of ICT in the curriculum in a strategized manner, and lastly a strong leadership.
Originality - The paper provided a lens both on the problematic situation on the actual school set-ups and also the possible key steps to be undertaken for improvement. It is a review of the selected academic papers which delves into the ICT-Integration in the Educational System of Philippines. The formal efforts of the government were also highlighted including the prime importance of ICT in education. The paper does not only embolden a problem of the inadequacy of the school facilities but it highlights how this problem affects the competitiveness of Filipinos in the job market and the backwardness of the standing of the country in technological advancement.Full Tex
Public Service Integrity Perception: Case Study in Kutai Kartanegara Regency, Indonesia
Get PDFThis paper was aimed to measure the integrityof public service at Kutai KartanegaraRegency, East Borneo Province, Indonesia.The public service integrity can be seen frommany perspective such as how the citizenssatisfied with the public services provided bythe government, how the public perception oncombating corruption, and how success thegovernment providing minimum servicestandard to the public at large. This threeforms of public service integrity was the mainfocuses of this research in Kutai Kartanegararegency. The phenomenon of public service inKutai Kartanegara Regency shown out of thetracks and missing to convey the importanceof public service values, characterized byuncertainty of charges, time, and procedures.The research used the quantitative methodsby scoring 3 indexes, which are the CitizenSatisfaction Index, Corruption PerceptionIndex, and Minimum Service Standard Index.This research used Non- probability Samplingmethod, also Judgment Sampling procedure,in the development and compilation of thecitizens satisfaction index. There were 57local government agencies that served as thesamples. The results of this research were thepublic service integrity perceptions in KutaiKartanegara regency was need to beimproved on the quantity and quality of publicservice delivery, commitment and efforts tocreate a clean government, transparency andaccountability espe cially on e-procurementand to implement minimu
ASPEK SOSIAL NOVEL DUA CINTA NEGERI SAKURA KARYA IRENE DYAH
Get PDFAbstractNovel Dua Cinta Negeri Sakura is one of the novels by Irene Dyah. This novel by Irene Dyah does not only tell about romance but an interesting social point of view. What are the values of the social aspects contained in the novel Dua Cinta Negeri Sakura and how do the readers influence society from the social aspects in the novel Dua Cinta Negeri Sakura. The aim is to describe the influence of the social aspects of the novel on the reader. In this study, researchers used descriptive qualitative methods. Then, the technique used by the author is literature study technique. Any data that has been recorded in the form of a page number sentence and the paragraph number listed. The data resulting from this study are in the form of a big picture of several sentences that contain social aspects. Then, describe the influence of the social aspects of the sentence on the reader. The results of this study, the aspects contained in the novel Dua Cinta Negeri Sakura by Irene Dyah, namely the values of religion, culture, morals, education, economy, social environment. Then, the effect obtained on these values can influence it not only in theory, but the reader will apply it in real life or to the surrounding community
The Transformation Of Local Governance And Public Participation : A Study Of Four Villages In Java After The Reformasi [DS644.5. D994 2006 f rb].
Get PDFGerakan reformasi telah membawa perubahan hampir di segala aspek kehidupan sosial di Indonesia.
The reformasi movement brought about changes in nearly all aspects of social life in Indonesia
Efektivitas program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
Get PDFProgram PATEN di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi belum optimal, dapat dilihat dari tingkat pencapaian kinerja sasaran yang belum terpenuhi, kemudian indeks kepuasan masyarakat yang masih rendah terkait program PATEN, lalu tingkat input dan output yang belum sepenuhnya baik yang dapat dilihat dari kurangnya sumber daya manusia dan perangkat IT yang masih belum memadai. Dalam mendukung hal
tersebut, maka dibuatlah standar pelayanan di Kecamatan Cibitung. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan efektivitas terhadap program PATEN di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program PATEN yang ada di Kantor Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan teori efektivitas program oleh Campbell (Dyah Mutiarin, 2014) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data primer, serta data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data, meliputi
observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang mengacu pada teori Campbell (Dyah Mutiarin, 2014), pelaksanaan efektivitas program PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan Cibitung belum dilakukan dengan baik, dimana terdapat beberapa indikator yang kurang optimal dilakukan sehingga menjadi beberapa hambatan yang terjadi di lapangan. Terlihat pada dimensi keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan yang masih belum terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tidak mencapai indikator teori Efektivitas Program yang digunakan oleh Peneliti
Public Budgeting in The Fiscal Decentralization Policy in Indonesia
No full textPublic budgeting in the context of fiscal decentralization has many problems in Indonesia. The problems can be traced from its contributions to the development such as budget effectiveness, budget impact, budget efficiency, facing big corruption, and also on poverty reduction becomes a serious problem that must be resolved by the Government of Indonesia. In the area of implementation, public hope that the National and Local budget can improve the welfare of society as a whole. In terms of spending, national spending quality has declined. The budget itself absorbs big portions budget for the personnel expenditure, while capital expenditure is very much limited. Personnel expenditure, capital expenditure, and Social expenditure reflect the Government understanding of the needs of the public at large. From the perspective of budget policy, public expenditure in Indonesia has still weak in reflected the public needs. There are many interests to intervene budget process and configuration both politically and bureaucratically. The budget policy was not in line with democratic principles that public policy must be based on public consent. When it comes to public consent then should the public budget to accommodate the public interest-oriented public service for the welfare of the public
DINASTI GIRINDRAWARDHANA DYAH RANAWIJAYA DALAM KAJIAN PRASASTI PETAK TAHUN 1486 M.
Get PDFThe aims of this study are: 1) to analyze the Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dynasty from several inscriptions from the late Majapahit period; 2) How is the relationship between the Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dynasty and the previous kings of Majapahit. The main sources used are inscriptions such as the Petak Inscription, the Trailokyapuri (Jiyu) I Inscription, the Trailokyapuri (Jiyu) II Inscription, and the Trailokyapuri (Jiyu) III Inscription. The primary source obtained by the author is observational data in the field, namely Dusun Hamlet, Petak Village, Pacet District, Mojokerto Regency. The results of the study reject the notion that the figure of Girindrawardhana Dyah Ranawijaya is the new ruler of the Majapahit kingdom from the new dynasty - the Girindrawardhana Dynasty - in the late Majapahit period. But the later kings of Majapahit used the title name Girindrawardhana which means "Successor of Girindra". They are still descendants of the previous Majapahit kings. Thus, in the Majapahit Kingdom there was only one ruling dynasty, namely the Girindra Dynasty (Girindrawansa) or the Rajasa Dynasty (Rajawansa) which was founded by Sri Rangah Rajasa Bhattara San Amurwwabhumi alias Ken Arok. Later Majapahit kings adopted a name with a title Girindrawarddhana which means "successor of Girindra".
Keywords: End of Majapahit Period, Girindrawardhana, Petak Inscription
Citizen Engagement to the Anti-Drug Campaign: the Case of Philippines
Get PDFThe study identifies mechanisms wherein Filipino students are able to engage in promoting a drug-free community and the efforts of the Philippine National Police to provide avenue for citizen engagement. Employing the Spectrum of Public Participation introduced by the International Association for Public Participation, the study investigates specific actions that the citizens would willingly partake in support of Duterte’s Drug War. From a sample of 194 students, the research was able to gather responses through close-ended self-reported questionnaire survey and from reports of the Philippine National Police. The study revealed that in all levels of the Public Participation Spectrum, the students are willing to be engaged with the Anti-Drug efforts. Also, efforts from the end of the Police were revealed to have not only be secluded in the inform level but has also reached the level of ‘empower’. Hence, the government of the Philippines must capitalize on these avenues to promote a sustainable and community-based Anti-Drug Campaign.Full Tex
- …
