42 research outputs found
Teacher-Talk in Giving Information in RSBI Physics Class at SMPN 3 Malang
No full textABSTRAK Islahuddin, Muhammad. 2010. Pembicaraan Guru dalam Memberi Informasi di Kelas Fisika RSBI SMPN 3 Malang. Skripsi, Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dra. Sri Andreani, M.Ed. Kata kunci: pembicaraan guru, memberi informasi. kelas Fisika RSBI Memiliki guru yang berkualitas untuk kelas IPA RSBI adalah sesuatu yang sangat penting bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program RSBI. Tetapi, didasarkan beberapa penelitian, kebanyakan guru kelas IPA RSBI tidak cukup berkualitas untuk program ini. Mereka tidak mampu dalam membentuk interaksi kelas yang baik dan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar interaksi di kelas. Dalam rangka mengetahui lebih jauh tentang masalah ini, sebuah penilitian terkini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pembicaraan guru dalam memberi informasi di dua kelas fisika RSBI di SMPN 3 Malang. Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan utama: (1) tipe informasi apa yang diberikan oleh guru fisika kelas RSBI di SMPN 3 Malang berdasarkan kategori ‘memberi informasi’ di FLINT model? (2) metode apa yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan informasi selama proses belajar mengajar di kelas fisika RSBI SMPN 3 Malang berdasarkan kategori ‘memberi informasi’ di FLINT model? Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seorang guru Fisika yang mengajar di dua kelas RSBI yaitu VII RSBI A and VII RSBI B. Di penelitian ini, peneliti adalah instumen utama karena dia adalah orang yang mengumpulkan dan menganalisa data. Sebagai tambahan, peneliti juga menggunakan lembar observasi, pedoman interview, dan kuisoner sebagai instrumen untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Data utama dalam penelitian ini adalah semua ucapan guru yang bertujuan menyampaikan informasi kepada para murid. Data utama penelitian ini, diambil selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan merekam suara guru saat mengajar. Untuk menunjang data utama, digunakan data tambahan dari interview dengan guru fisika dan juga kuisioner. Analisa data dalam penelitian ini digunakan empat langkah, yaitu: pengumpulan data, pengurangan dan pemilihan data yang sesuai, menampilkan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberi informasi, guru menyampaikan semua jenis informasi yang ada dalam kategori ‘memberi informasi’ di FLINT model, (1) informasi (39.3%), (2) fakta (23.5%), (3) pendapat guru (13.7%), dan (4) ide guru (23.5%). Dari keempat macam informasi tersebut, informasi yang pertama adalah yang paling sering diberikan oleh sang guru di kelas dengan tujuan memberikan para murid informasi dasar tentang semua hal yang berhubungan dengan pelajaran. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa guru dalam member informasi menggunakan dua metode penyampaian yang ada di kategori ‘memberi informasi‘ di FLINT model, (1) menerangkan dan (2) bertanya secara retorika. Metode menerangkan yang dibagi lagi dalam tiga tipe yaitu (1) konten-fokus, (2) konteks-fokus, dan (3) pembelajaran-fokus adalah metode yang sering digunakan oleh sang guru untuk menyampaikan informasi kepada para murid. Terdapat juga tiga macam pertanyaan retorika yang terjadi dalam penelitian kali ini yaitu (1) imperative, (2) deklaratif, dan (3) affirmative jarang digunakan dalam bertanya secara retorika oleh guru tersebut. Secara keseluruhan hasil penelitian ini mendukung teori-teori pembicaraan guru dalam memberikan informasi. Seperti yang bisa dilihat dalam hasil peneltian, guru dalam penelitian ini mengaplikasikan empat macam informasi dan dua metode dalam member informasi sebagaimana yang dirumuskan oleh Moskowitz (1971). Untuk guru, disarankan dalam memberikan informasi untuk memberikan semua jenis informasi sesuai proporsinya masing-masing, mencoba untuk menggunakan metode lainnya dalam menyampaikan materi, and menggunakan bahasa inggris secara regular di kelas. Untuk SMPN 3 Malang, disarankan untuk lebih serius dalam mengatur setiap aspek dalam RSBI dan menyediakan sebuah pelatihan bahasa inggris untuk pelajaran IPA. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk menginvestigasi pembicaraan guru dalam memberikan informasi di mata pelajaran lainnya
Kewenangan pembatalan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 perspektif fikih dustūriyyah
Full text linkTesis dengan judul Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Perspektif Fikih Dustūriyyah ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan, Pertama, mengkaji mekanisme kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua, menganalisis mekanisme pembatalan Peraturan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dari sudut pandang Fikih Dustūriyyah.Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis pada penelitian ini menggunankan metode deskriftif analitis kemudian dianalisis berdasarkan teori fikih dustūriyyah, dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Pertama, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang berwenang membatalkan Perda yaitu pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, mekanisme pembatalan Peraturan Daerah menggunakan dua macam mekanisme, yaitu executive preview dan executive review. Tetapi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIV/2015 kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah beralih ke Mahkamah Agung hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaiknya Pemerintah dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah melalui pengawasan preventif (executive preview) dengan mengevaluasi Raperda sebelum Raperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kedua, dalam kajian fikih dustūriyyah lembaga yang berwenang untuk membatalkan suatu peraturan perundang-undangan yakni wilayah al-Maẓalim, lembaga tersebut berada dalam kekuasaan lembaga yudikatif (sulṭah al-qaḍa’iyah). Wilayah al-Maẓalim merupakan kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim biasa dan kekuasaan muhtasib. Wilayah al-Maẓalim kedudukannya seperti halnya Mahkamah Agung
Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)
Full text linkThe concept of good governance in a review of Islamic law is more directed at how to utilize the methods offered in the science of Jurisprudence to formulate the principles of Islamic law to respond to various problems that occur in government. The many problems that occur in government governance, therefore we are required to examine the reality of the current state of government to be better, professional, responsible, trustworthy. One of them is by building the concept of good governance in the hope of contributing to the development of better bureaucratic governance in accordance with the principles and values in Islamic law, such as the value of equality, tasamuh (tolerance), justice (justice), benefit, deliberation (shura), honesty (honesty), objective (comprehensiveness) and this is an indication of the formation of clean and good governance (good and clean governance). The approach used is the Usul Fiqh approach as a philosophical foundation in Islamic law by describing the new theory of Fiqh as the application of theory (applied theory) in exploring the values leading to public service. In other terms it can be called clean governance in the perspective of Islamic law
MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016
Full text linkThe Authority to Revoke Regional Regulations After the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 is a type of normative legal research that aims, First, to examine the mechanism of authority to revoke Regional Regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government after the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016. This research uses three approaches, namely: Statute approach, historical approach, and comparative approach. Sources of Legal Materials in this research are obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis in this research uses an analytical descriptive method and then analyzed based on the theory of fiqh dusturiyah, using the deductive method. The results of the study concluded, First, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that the authority to cancel Regional Regulations is in the hands of the President by delegating his authority to the Minister of Home Affairs and the Governor. The mechanism for canceling Regional Regulations uses two kinds of mechanisms, namely executive preview and executive review. After the issuance of the Constitutional Court Decisions Number 56/PUU-XIV/2016 and Number 137/PUU-XIV/2015, the Government's authority to cancel Regional Regulations has shifted to the Supreme Court through Judicial Review as regulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. The Government should supervise regional legal products through preventive supervision (executive preview) by evaluating the Draft Regional Regulation before the Draft Regional Regulation is passed into a Regional Regulation
Analisis pemikiran Imam Syafi’i tentang hukuman isytirāk fi al-qatl (delik penyertaan pembunuhan)
Full text linkDikalangan jumhur ulama (Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hanifah) kecuali Imam Hanbali menyatakan, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang (isytirāk fi al-qatl ) dengan sengaja dan adanya unsur tamallu’ (berencana) sebelumnya antar pelaku hukumannya adalah di qiṣaṣ. Adapun Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila ada beberapa orang membunuh seorang dengan sengaja maka hukumannya adalah di qiṣaṣ semua pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman isytirāk fi al-qatl menurut Imam Syafi’i dan mengetahui istinbath hukum Imam Syafi’i mengenai hukuman isytirāk fi al-qatl .
Metode penulisan ini terdiri dari pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), data-data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yang berupa kitab Al Umm dan data sekunder, yaitu data lainnya yang sesuai dengan judul diatas. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi’i tentang hukuman isytirāk fi al-qatl .
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua pelaku pembunuhan yang membunuh seorang (isytirāk fi al-qatl ),maka semua pelaku di hukum qiṣaṣ. Karena pembunuhan tersebut mengandung unsur ghilah dan unsur tamallu’ (para pelaku merencanakan sebelumnya) perbuatan pembunuhan tersebut. Sedangkan pelaku pembunuhan yang berperan sebagai pembantu hanya di hukum takzir yaitu berupa penjara seumur hidup. Selain hukuman qiṣaṣ, wali korban juga berhak menuntut hukuman diyat atas sebagian pelaku . Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan hukuman pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (isytirāk fi al-qatl ) adalah menggunakan qaul shahabat,yaitu pendapatnya Umar bin Khatab r.a yang telah menghukum lima atau tujuh orang yang membunuh seorang yang ada di daerah Ṣan’a
DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Full text linkDalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitus
Does Profitability Mediate The Effect Of Intellectual Capital And Financial Leverage On Firm Value Of Banking Companies In Indonesia?
Full text linkThe objective of this study is to examine wether profitability mediate the effect of intellectual capital and financial leverage on the firm value. The population of this study are 143 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2016. This study is a census method because all elements of population are studied, so to test the hypotheses does not use a significant test. Conclusions are drawn directly from the coefficient values of each variable. Data are collected from annual reports and analyzed by using path analysis. This study incorporates profitability as a mediating variable in the research model, which was not examined in previous studies. The results indicate that intellectual capital and financial leverage have positive effects on firm value and profitability can mediate the effect of intellectual capital and financial leverage on the firm value
Staycation Inovasi Produk untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Perhotelan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Perspektif Manajemen Pendidikan
Full text linkPandemi COVID-19 telah mengubah paradigma wisatawan dalam mencari pengalaman liburan yang aman dan nyaman. Salah satu alternatif populer yang muncul adalah staycation di hotel, di mana wisatawan dapat menikmati pengalaman berbeda di dalam kota tempat tinggal mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi staycation sebagai strategi inovasi produk pada industri perhotelan di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan perspektif manajemen pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap manajer hotel dan pelanggan yang menggunakan layanan staycation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staycation dianggap sebagai strategi inovatif yang efektif dalam menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan hotel. Namun, implementasi staycation juga memerlukan perubahan dalam manajemen hotel dan pengembangan keterampilan karyawan untuk menyediakan layanan staycation yang berkualitas. Oleh karena itu, manajemen pendidikan dapat membantu industri perhotelan dalam mengembangkan kemampuan karyawan untuk menghadapi perubahan era adaptasi kebiasaan baru, termasuk pengembangan layanan staycation
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Free Cash Flow Terhadap Dividen Tunai dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Full text linkThis research is aimed to examine the effect of profitability, liquidity, and free cash flow to cash dividend and the effect of cash dividend on firm value. The population used in this research were banking companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 2009 to 2011. Methods of data analysis performed in this study using path analysis test. This research gave results that profitability, liquidity, and free cash flow simultaneously or partially had positive effect on cash dividends, and cash dividends has positive effect on firm value.KEYWORDS : Profitability, Liquidity, Free Cash Flow, Cash Dividend, Firm Valu
The Role of the Islamic Students Association in Disseminating Islamic Values and Developing Education
Full text linkThis study examines the role of the Islamic Student Association in disseminating Islamic values, promoting a deeper understanding of religion, and improving the quality of education for students and the wider community. The research employs a qualitative method with a case study approach and involves seven informants from the second and third levels of cadre training. The findings show that the Islamic Student Association plays an important role in Islamic outreach activities and educational development. The organization contributes to strengthening the understanding of Islamic teachings and fostering critical awareness of various emerging social, political, and religious issues. Its outreach activities include public lectures, sermons, seminars, and group discussions that function as platforms for promoting Islamic values. In the field of education, the Islamic Student Association contributes through leadership training, academic mentoring, student self-development, and efforts to support the provision of higher-quality education. The findings highlight several implications, including the strengthening of organizational roles in Islamic outreach, the development of concept-based religious education, student empowerment, and character formation. This study provides a clearer understanding of the potential of the Islamic Student Association in the areas of Islamic outreach and education, and it may serve as a basis for enhancing the organization’s responsiveness to societal changes and community needs
