148 research outputs found
KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional
Full text linkThe aim of marriage is for procreation, but the validity of the marriage itself also participating to determine the validity of the birth of children nasab later. Along with the times that any Islamic family law in Indonesia has undergone many changes. Because of that provision nasab legitimate child, illegitimate child of reproductive technology and man-made law was not immune from the effects of changes there. To respond this issue, it should be used instead of a reference source is limited to conventional Fiqh books, it means that it is ontinues logic of the completed product of what is called as “Islamic law”. Therefore, the Indonesian regulation—such as Law of Marriage No.1 (1974) and the Islamic Law Compilation—are the major references in answering the roblems, it certainly lead to unrest in the community on legal certainty.
[Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi keabsahan perkawinan itu sendiri juga turut serta dalam menentukan keabsahan nasab anak yang dilahirkannya nanti. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, hukum Keluarga Islam di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Karena itu, ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia pun hukumnya tidak luput dari pengaruh perubahan yang ada. Untuk memberikan jawaban atas perkembangan masalah di atas, maka sudah seharusnya sumber rujukan yang dipergunakan bukan terbatas pada kitab-kitab Fikih Konvensional saja, yang notabene sebagai
suatu kelanjutan logis atau salah satu produk jadi dari apa yang sering disebut sebagai hukum Islam. Karena itu, peraturan hukum di Indonesia–seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—juga harus menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang bisa saja suatu saat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai kepastian hukumnya.
REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)
Full text linkAbstract:In responding to the changing social context, the thought of Muhammad Syahrur with a framework and method different from other pioneering methods of Islamic legal thought is present in order to reconstruct the Islamic inheritance law. On the one hand, Syahrur is about to re-read the Islamic inheritance law with contemporary reading, so it is not uncommonly different with the fuqaha in general. On the other hand, he criticized the Islamic law's inheritance law to reconstruct it, both in terms of law and its historicity. Syahrur's findings on the theory of limits, which are touted as major contributions in the field of Ushul Fiqh, bring great implications to various readings and conclusions of Islamic law, including in the Islamic law of inheritance. To reveal the thoughts of Syahrur, then the type of research used is literature research, which is looking for data from various literatures and references related to the subject matter. The approach used is a qualitative-normative approach and techniques in analyzing the form of descriptive analysis. Three aspects that are important findings here are: first, in relation to wills and inheritance relations, according to Syahrur, the testament must take precedence over inheritance, because it is more able to accommodate the values of justice; secondly, there is no nasakh against the verses of the testament; Third, the theory of limits Syahrur has implications for the collapse of the old view that the inheritance parts are totally unalterable..Keywords: Social Context, Reconstruction of Islamic Inheritance Law, and Theory of Limits. AbstrakDalam menjawab perubahan konteks sosial, pemikiran Muhammad Syahrur dengan kerangka dan metode yang berbeda dengan metode-metode pioner pemikiran hukum Islam lainnya hadir dalam rangka merekonstruksi hukum waris Islam. Di satu sisi, Syahrur hendak membaca kembali hukum waris Islam dengan pembacaan kontemporer, sehingga tidak jarang hasilnya berbeda dengan para fuqaha pada umumnya. Di lain pihak, ia mengkritik pemikiran hukum waris Islam untuk kemudian merekonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya. Temuan Syahrur tentang teori batas (theory of limits), yang disebut-sebut sebagai sumbangan utama dalam bidang Ushul Fiqh, membawa implikasi besar terhadap berbagai pembacaan dan kesimpulan hukum Islam, termasuk dalam hukum waris Islam. Untuk mengungkap pemikiran Syahrur, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-normatif dan teknik dalam menganalisis berupa analisis deskriptif. Tiga aspek yang menjadi temuan penting di sini adalah; pertama, terkait relasi wasiat dan waris, menurut Syahrur, wasiat harus diutamakan daripada waris, karena lebih bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan; kedua, tidak ada nasakh terhadap ayat-ayat wasiat; ketiga, teori batas Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah.Kata Kunci: Konteks Sosial, Rekonstruksi Hukum Waris Islam, dan Teori Batas
Saâdane Afif Paroles:(Songbook)
No full textParoles brings together all the textual collaborations generated by Saâdane Afif since 2004. In a formal way the artist invited each author, commissioned each contribution and gave the source of each composition, his works being the starting point of all the texts presented here. The book lists the 191 songs in 21 sections, in their original language. The keystone of the exhibition Paroles at WIELS, in which it has the status of a work of art, this printed object is the tool that animates the wheels of the project. Through its volume, segmentation and substance it exists as a book of poetry and reveals hitself in a duality between poetry and song
Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penyembelihan Ayam di Desa Kertawinangun Cirebon
Full text linkThis study aims to determine the process of slaughtering broilers in the village of Kertawinangun and the process of slaughtering according to the the Indonesian Ulema Council standard. This research is descriptive-analytical using qualitative methods. This research resulted in three things, first, the method of slaughtering and processing stages of broilers grouped into three stages, namely the stages in the preparation of chickens, slaughtering, and processing of chickens. And secondly, several factors influence consumer behavior related to halal slaughter, namely; 1) Cultural Factors, namely human behavior is largely determined by the culture that surrounds it, and its influence will always change every time by the times. 2) Social factors include family groups and role models. 3) Personal factors consisting of age and stages of the life cycle, economic conditions, lifestyle, and personality
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK SOEKARNO PRA-KEMERDEKAAN INDONESIA (Analisis Life History Masa Penjajahan Jepang Tahun 1942-1945)
No full textSoekarno adalah seseorang yang berhasil membawa Indonesia meraih kemerdekaan dari para penjajah terutama Jepang dengan bantuan dari para sahabat-sahabatnya serta masyarakat.Soekarno berjuang dalam upayanya menjadikan mimpi kemerdekaan Indonesia menjadi nyata dengan melakukan berbagai macam strategi komunikasi politik yang sangat hebat sehingga sejarah penting ini sangat layak untuk dijadikan sebuah penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan analisis life history yang sangat cocok untuk tema sejarah kemerdekaan Indonesia serta menggunakan teori Dan Nimmo tentang langkah-langkah yang harus digunakan untuk melaksanakan sebuah strategi komunikasi politik sehingga bisa berjalan dengan baik dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research serta menggunakan metode dokumentasi dari biografi dan buku-buku sejarah untuk memperoleh data penelitian.
Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Soekarno dalam upayanya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang adalah sebagai berikut: Pertama, dari awal Soekarno sudah berkeinginna untuk memperalat Jepang dan langkah awal yang dia lakukan adalah mengikuti keinginan Jepang dan memberikan bantuan dengan syarat Indonesia harus dibantu dalam mewujudkan kemerdekaan. Kedua, menjadi satu-satunya orang yang dicari oleh Jepang untuk menenangkan hati masyarakat Indonesia, dengan ini Soekarno dapat menjadikan setiap pidatonya menjadi sebuah media propaganda terhadap Jepang tanpa sepengetahuan mereka. Ketiga, masuk dan memasukan orang Indonesia dalam struktur pemerintahan sebagai kepala organisasi, dan menyusun gerakan diatas tanah. Keempat, mengusulkan dibentuknya BPUPKI dan PPKI, dan membuat falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila. Kelima, menentukan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibulan Ramadhan dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia
Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective
No full textElectronic money emerges as micro payment instrument in which it enables faster, easier, safer and more efficient payment process. Even though it offers many advantages, its appropriateness to maqasid al-sharia needs to be further disucssed. Thus, it is very imporant to judge whether e-money has been in line with Islamic values or not. The method used in this research was qualitative method in which literature studies were performed. The result generally suggested that e-money had not violated maqasid al-sharia. This congruity was taken as it did not contravene the principles of wealth management and usefulness in Islam. However, unregistered e-money was judged not in line with maqasid al-sharia because it might create disadvantages when it was stolen or lost. It was due to the fact that unregistered e-money was not equipped with password. Thus, the use of unregistered e-money should be better avoided
Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber
Full text linkThe purpose of this research is to analyze the handling of Sharia economic disputes, especially in cases of default in religious courts, and the source of the decision. This research shows that the settlement of sharia economic cases is regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases. Furthermore, Article 1243 of the Civil Code states, "Reimbursement of costs, losses, and interest for non-fulfillment of an obligation begins to be required if the debtor, even though it has been declared negligent, remains negligent to fulfill the obligation, or if something that must be given or done can only be given or done in a time that exceeds the time specified.". Thus, through the judge's decision, it is decided that defendants I and II, who have been officially and properly summoned, are not present at the trial, so it is considered that the allegations made by the plaintiff are true and that the defendant has defaulted. Stating that the decision of this case is declared to be executable in advance even though there is a verzet, punishing Defendant I and Defendant II to pay immediately and unconditionally the entire remaining debt to the Plaintiff in the amount of Rp. 112,600,000, unable to pay it, the land certificate will be auctioned to pay off the financing
Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatakan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center
Full text linkHajj Financing for Micro Business (Arrum) Hajj in Pegadaian Syariah is relatively new, because this product was only launched in 2016. For this new product an introduction is needed to be able to attract the interest of the community. Therefore, this study aims to determine marketing strategies, the mechanism of Arrum Hajj financing registration, and to determine customer responses to Arrum Hajj products at the Pegadaian Syariah Cirebon Business Center. This study used a qualitative method with a descriptive analytical approach, and this research resulted in a marketing strategy conducted by the CBC Sharia Pawnshop Unit using a 4p strategy, namely Product, Price, Place, and Promotion. The results of this study found that the price and place strategy had been determined by the head office and the Pegaadian Sharia branch office. While the product strategy has been going very well, by providing services and comfort, as well as promotion strategies carried out by sharia pawnshops are quite diverse such as holding seminars, socialization, cross selling techniques and so on. Hajj arrum registration mechanism is in accordance with existing procedures. And the response given by Arrum Hajj financing customers is very good, because with the availability of Arrum Hajj products can ease the burden on customers and can quickly get a portion of Hajj
POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
No full textSalah satu jenis hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan ikut memberikan warna positif dalam reformasi hukum saat ini, begitu pula hukum keluarga Islam. Reformasi hukum seperti ini merupakan bagian dari politik hukum yang berupaya melakukan pembaruan hukum dalam menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, adanya pembaruan-pembaruan tersebut menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Pro dan kontra atas UU perkawinan sejak masa penjajahan sampai saat ini terjadi antara dua kubu, yaitu kubu aktivis perempuan (feminis) dan kubu agamawan dan moralis.
Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sedangkan yang terjadi pada era reformasi adalah semakin menguatnya gejala fundamentalisme agama
Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam
No full textThe problem of career women does not only concern the normative aspects of Islamic teachings, but their existence also touches on the psychological and sociological aspects of the family. Therefore, this study has three objectives, namely first, to find out the psychological impact of career women in marriage and family. Secondly, knowing Islamic law about the activities of career women in the public domain. And third, knowing the reasons for allowing women to move in public areas. Using the method of library research, this study concludes that, first, psychologically, the existence of a career woman can influence the marital and family arrangements, which if not properly regulated is not impossible that will result in disharmony between marriage and family. Secondly, in Islam, no one has the right to forbid women to work outside the home, even though their husbands. This is related to the Islamic doctrine itself which never distinguishes between men and women in terms of gender. Third, the concept of a career woman does not mean a wife/mother is free to work abandoning the fate of her marriage and famil
- …
