1,720,981 research outputs found
STUDI PEMETAAN POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA PALEMBANG
Full text link The research is aimed to explore political Map and voter behaviour. This research is to identify factors that influence voters in determining their choice to candidates.  It is merely case study whereas the research are mainly focus on Major District General election in Palembang. The main research problems to be explored are concerning with the important factors that influence voters in determining their choice to candidates. The research mainly used primary data by delivering questionaires to selected respondents. The questionaire was delivered to 1070 selected respondents. It is also used secondary data to enrich the research analysis. Research finding shows that popularity and electability Romi Herton are higher among other candidats. It is also found that most voters are remain floating. In line with survey, newspaper is one of media used by voters as information sources that influence voters in determining their choice. the main factors effected voters in choosing Major candidate
Analisis Status Hukum Serah Terima Aset Bangunan dari Pihak Investor kepada Komando Daerah Militer III/Siliwangi dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Perjanjian Bangun Guna Serah /Build Operate Transfer (BOT)/ oleh Markoni
No full textPertimbangan untuk melakukan Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk Build Operate and Transfer (BOT) adalah karena terbatasnya anggaran dari APBN. Sebagai salah satu solusi diperlukan dukungan dari pihak swasta selaku Investor . Salah satu contoh perjanjian yang dilakukan antara TNI AD Cq KODAM III/ Siliwangi dengan PT. Prima Sarana Manunggal dalam pembangunan kolam renang prajurit. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini bagaimana status hukum serah terima aset bangunan dari pihak Investor kepada KODAM III/Siliwangi dalam perjanjian BOT terhadap BMN dan bagaimana mekanisme Perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) antara KODAM III/ Siliwangi dengan Investor , kemudian dibahas juga hak dan kewajiban para pihak dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kerja sama. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Metode pendekatan normatif. Pada metode ini, hasil penelitian merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data primer dan didukung juga dengan data sekunder, dalam hal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama pembiayaan yang menjadi dasar kerja sama bangun guna serah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMN antara KODAM III/Siliwangi dengan PT. Prima Sarana Manunggal sebagai perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan. Kerja sama dituangkan dalam kontrak kerja sama yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan. KODAM III /Siliwangi melakukan kewajiban dengan menyediakan lahan, sedangkan Pihak PT. Prima Sarana Manunggal melakukan kewajibannya membangun kolam renang Prajurit (build) dan dimanfaatkan selama 20 tahun (Operate). Setelah jangka waktu berakhir aset bangunannya akan diserahkan (transfer) kepada KODAM III/Siliwangi. Status hukum yang diperoleh setelah perjanjian BOT berakhir adalah bahwa aset bangunan berikut fasilitasnya akan diserahkan kepada penggelola BMN dalam hal ini KODAM III/Siliwangi. Apabila pihak Investor ingin memperpanjang kerjasama maka bentuk kerjasamanya akan ditata kembali dalam bentuk kerjasama pemanfaatan yang baru. Semua uraian diatas telah diatur dalam Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN dan Permenkeu Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tulisan ini disusun dengan mengambil 59 referensi yang terdiri dari 17 Peraturan Perundang-undangan mulai tahun 1967 sampai tahun 2010 dan Buku-buku terbitan mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 2010 serta Tulisan dalam Jurnal terbitan tahun 2004 dan Perjanjian BOT tahun 2009
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Full text linkKekerasan dalam rumah tangga menggambarkan kenyataan global yang sudah berlangsung dalam kehidupan manusia sepanjang berabad- abad serta berlangsung di seluruh negeri dimana korbannya umumnya wanita serta kanak- kanak dalam area keluarga. Pasal 23 serta 1( 4) UU KDRT 2004 mengatakan kalau proteksi merupakan seluruh upaya buat menenteramkan jiwa keluarga korban. Oleh sebab itu, tiap orang yang dirampas kebebasannya berhak buat melindungi orang dari kekerasan serta diskriminasi. Ini bukan hukum. Pada bertepatan pada 23 tahun 2004, permasalahan hukuman diatur dalam Pasal 44 sampai 49. Seluruh ini bertujuan buat melindungi hak- hak korban serta berjuang buat melawan. Di rumah, dimaksud selaku sesuatu wujud sikap yang menimbulkan penderitaan raga serta mental untuk siapa juga dalam keluarga, tercantum kanak- kanak, bukan cuma istri. Anak selaku korban dilindungi undang- undang spesial, undang- undang n. 23 serta no hukum. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu diganti dengan Undang- Undang Proteksi Anak No 23 Tahun 2002 serta Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Di sisi lain, proteksi yang diberikan oleh hukum pidana secara inheren sangat terbatas, ialah cuma kekerasan raga. Peraturan perundang- undangan spesial mengendalikan tentang proteksi hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI SEMEN
No full textThe research is aimed to investigate the factors that influence the consumer’s decision in buying cement. It is hoped that the research could give the contribution to the cement producers in Indonesia, especially PT Semen Baturaja as one of the cement producer in South Sumatera to design their marketing strategies based on the consumer’ needs. The Research used not only secondary but also primary data. The primary data was collected by delivering questionnaire to selected respondens. The questionnaire was delivered to 150 respondens. In addition, likert scale were used in asking responden. Research area are restricted to Palembang.. Purposive sampling was used. It is due to the limitation of time and resources. The result of this reseach shows that there is tied correlation between dependent and independent variables. It can be seen from the value of correlation, namely R 0.946. The research also indicates that promotion and product quality are the dominant variables that influenced the consumer’s buying decision making. It is concluded that product quality and the continuity of the product are main factors that can influence consumers in buying cement. In addition, Baturaja cement become the first choice amaong the other brands
Trademark Infringement: An Analysis of the Gudang Garam versus Gudang Baru Case and Its Global Implications
No full textThis study conducts a qualitative analysis of the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru concerning brand names and imagery on products, employing a case study method alongside normative legal and conceptual approaches. The research delves into the judges' legal considerations and the trademark rights arrangement, focusing on Gudang Garam, a renowned brand. The results establish that Gudang Baru violated the 2016 trademark registration provisions (Article 1 Paragraph (1) of Law N 20 and Article 18 Paragraph (3) of Ministerial Regulation No. 67), prompting the Intellectual Property Office to reject all applications. This case underlines the importance of respecting well-established brands and legal implications for trademark registrations, informing future practices in the field.
Highlights:
• Violation of trademark registration provisions by Gudang Baru.
• Enforcement of the trademark rights of well-known brand Gudang Garam.
• Legal implications influencing future trademark registration practices.
Keywords: Trademark Dispute, Gudang Garam, Gudang Baru, Trademark Registration, Legal Implications
STUDI KASUS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN
Full text linkSebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg dimana Notaris Yohana Menggala membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pihak padahal hal itu tidak pernah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik perdata, pidana maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain sesuai pasal 1365 KUH Perdata (Onrecht matige Daad). Berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 makna perbuatan melawan hukum diperluas menjadi suatu perbuatan baru dikatakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar kewajiban hukum,hak subyektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum Notaris secara administrasi bila melanggar UU tentang Jabatan Notaris, secara perdata apabila melanggar pasal 1365 KUH Perdata sedangkan secara pidana apabila melanggar KUHP. 2) Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta otentik yang melanggar prinsip kehati-hatian memuat pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari Notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi , sehingga notaris dikenakan sanksi secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat
Cartel Practices in Indonesian Tyre Industry: Assessing the Role of the Indonesian Tyre Business Association
No full textThis study examines the legal standing of the Indonesian Tyre Business Association (APBI) in light of the KPPU Decision Number 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 concerning tire cartel violations in the Indonesian automotive industry. Utilizing normative legal research methods focusing on positive legal norms, the study identifies and systematizes violations of business competition rules by six major APBI member companies between 2008 and 2012, and critically analyzes and interprets the evidentiary basis of these findings. The companies allegedly colluded on tire pricing, manipulating the market for Passenger Car Radial (PCR) tires and inducing unfair business competition. The study asserts that, while the APBI's role in facilitating this collusion was apparent, its legal liability remains unclear due to the association's ability to influence member practices without a binding enforcement mechanism. These findings raise critical implications for market competition and cartel law enforcement, necessitating a re-evaluation of the legal provisions surrounding business associations, especially in the context of Indonesia's anti-monopoly and unfair competition laws.
Highlights:
• APBI's facilitation of cartel behavior among its members.
• Unclear legal liability of business associations in anti-competitive practices.
• Need for re-evaluation of legal provisions surrounding business associations.
Keywords: Cartel, Indonesian Tyre Business Association (APBI), Unfair Business Competition, Competition Law, Indonesian Tyre Industr
Does Material Adverse Change (MAC) Fulfill the Principles of an Agreement?
Full text linkMaterial Adverse Change (MAC) clause is rarely discussed in contract law because it is an agreement between the two parties. This clause has quite extensive effects, especially at the time of the Covid-19 Pandemic. This article is generally found in company mergers and acquisitions agreements and credit or financing agreements. MAC Clause will be needed when there is a significant changes in business. This research wants to test whether the Material Adverse Change clause meets the principles’ requirements in a contract or agreement. The research is normative juridical research. This research will refer to the principles in agreement and relating to the definition of Material Adverse Change/Effect (MAC/E). This research concludes that Material Adverse Change is a clause which fulfills the principles in an agreement, especially the principle of the Freedom of Contract, the Principle of Good Balance, the Principle of Consensuality (Agreement/Consensualism), the Principle of Legal Certainty (Facta Sunt Servanda), the Principle of Good Faith, and the Principle of Personality. The MAC should be effective under the Pandemic’s condition
KAJIAN YURIDIS DEMOSI KARYAWAN TINGKAT MANAJERIAL YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) (Studi Putusan PHI NO. 146/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.JktPst Jo Putusan Mahkamah Agung NO. 257 K/Pdt.SUS-PHI/2017)
No full textHuman resources are an important element in the company's operations to achieve company goals. The relationship between the company and employees is established in an employment relationship, which is carried out after an employment agreement is established. In the working relationship there is a performance appraisal which is followed up with work placements in the form of promotions, transfers and demotions. This study uses a legal research method with a juridical-normative study pattern, while the problem approach is based on a statutory approach and a case study approach that has a focus based on systematic law. The research study found that Judex Facti's legal considerations that took refuge in paragraph (1) Article 1338 of the Civil Code had "dwarfed" and "castrated" the principle of freedom of contract which was noble, inconsistent and contrary to the juridical basis of Article 32, Article 55, paragraph (1) Article 61 UU no. 13/2003 concerning Manpower, and has ignored the company's actions that do not allow employees to attend attendance so that Judex Facti's legal considerations have been wrong in applying Article 168 of Law no. 13/2003 concerning Manpower
Studi Perilaku Pemilih (Voter Behaviour) Pada Pemilu Legislatif (Studi Kasus Dapil 2 Kabupaten Muara Enim)
Full text linkThe research is aimed to explore voter behaviour. This research is to identify factors that influence voters in determining their choice to candidates. It is merely case study whereas the research are mainly focus on legislative general election at constituency 5 in Muara Enim Regency. The research area sub-districs of Semendo, Tanjung Agung and Lawang Kidul. The main research problems to be explored are concerning with the important factors influence voters in determining their choice to legislator candidates. The research mainly used primary data by delivering questionaires to selected respondents. The questionaire was delivered to 660 selected respondents. It is also used secondary data to enrich the research analysis. Research finding shows that public figures, candidate's personal characteristic , money potitics, ethnic, the son of soil are the main factors effected voters in choosing legislator candidates
- …
