26 research outputs found
KAJIAN TA’LIM MUTA’ALLIM TENTANG NILAI - NILAI PENDIDIKAN AKHLAK
No full textABSTRACT
Muta'alim Ta'lim Study of Values of Moral Education. The background in writing this scientific paper is education is something that must be taken by everyone. Existing education should be able to produce children who excel in the intellectual, emotional and spiritual. All education is important, but the author will explain about moral education, because according to the authors of moral education is the answer in solving the moral crisis in this nation. The problem of this writing is what are the values of moral education in the book Ta'limul Muta’allim in education today. The purpose of this study is to describe and know the values of moral education contained in the book Ta'limul Muta’allim.
This research is a research library research. With the object of literature study material, primary and secondary sources from the book ta’limulmuta’allim. In the process of analyzing the author using Content Analysis in drawing conclusions using the deductive method, the results of this study indicate; moral education values in the book Ta'limul Muta’allim are divided into several points, namely morals to God, morals to humans and morals to science. It is very suitable if implemented in the world of formal education in Indonesia because it will form a virtuous national character
Fungsi Pengawasan DPRD Riau: (Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik)
No full textThe supervision function of Riau DPRD becomes stronger since otonomy has been ratified. Unhappily, the strength his of tenre directed to infiltrate the political party interest. In the after mach, the role of DPRD is n'tinan optimal fashion because it'strapped in transactiona lpolitics, which bets political party interst with public interest. Researcher, by using descriptive- analysis method, describes and analyzes the problem to look for the solution. As aresult, the supervision function of Riau DPRD on public interestis in poor support by asystem that be in dsover the legislators. Besides that, as the initiators of public policy, the legislators of tenignore the public interest, and will helda brieffor public if the rearedemons trant agitations and mass media issues tha tblow up the irwrong policies
Modal Sosial dalam Strategi Akses Pasar Komoditas Jeruk Siam (Studi Kasus Komoditas Jeruk Siam Desa Sambimulyo Banyuwangi)
No full text. Banyuwangi is an area that is active in producing Siamese citrus commodities. One of the areas or villages that produce agricultural products of Siamese Citrus is Sambimulyo Banyuwangi village. The process of transferring the commodity of citrus is called the market access strategy, because farmers are producers who need two distribution intermediaries played by middlemen and retailers. The theoretical framework of this research is based on social capital, Woolcock's theory, where it defines social capital as information, trust, and reciprocal norms contained in a social network. Methods in qualitative research, with a phenomenological approach. While the validity test of the data in this study uses a test of credibility, transferability, dependability and commitment. The results of this study explain that the market access strategy for Siamese commodities includes distribution by region which is divided into 2 regions. First, the distribution of siam citrus commodities in one region, which means the fulfillment of siam orange for its own regional market. Second, the distribution of siwam citrus commodities to other regions or regions, which means sending commodities from Siamese oranges to other regional markets that make requests
FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)
No full textDengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif – kualitatif.
Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat
kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau ) DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)
No full textDengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif – kualitatif.
Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat
kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya
Pengaruh Pendidikan Budi Pekerti Terhadap Karakter Religius Siswa Smpn 2 Tegalsari Banyuwangi
No full textAbstract The formation ofreligious character is very important to be implemented in the realm of education, especially in schools to change the behavior of students who are not good will be good with akhlakul karimah. Realizing good and noble behavior needs to be held the formation of religious character. The result of the study there is a significant influence between Islamic religious education and manners, tolerance and sincerity of students SMPN from Tegalsari Banyuwangi
Implementasi Kebijakan dalam Modernisasi Pesantren Darussalam Blokagung dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Formal di Pesantren
No full textAbstract There are three essential points from the final results and conclusions in this research that combines qualitative and quantitative approaches, namely: First, examining the policy model applied by the Darussalam Blokagung Islamic Boarding School Foundation. Second, reviewing the application process, as well as the effectiveness and efficiency of policy implementation at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The two points above are analyzed to produce a complete concept related to policies in modernization which are applied at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The results of the analysis provide a conceptual basis for developing the theory of pesantren policies in developing formal educational institutions. The goal is for the next point, Third, to formulate a prototype of a boarding school policy that can be applied at other Pondok Peesantren Foundations that establish or develop formal education from SD / MI to Higher Education (PT). Education that integrates Islamic knowledge and general knowledge which is accommodated by the Indonesian government
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )
No full textDengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif – kualitatif.Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya
Profesionalisme Guru PAI dalam Menaggulangi Kenakalan Siswa di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ipentingnya profesionalisme guru PAI di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi Tahun Ajaran 2020 – 2021 3) Untuk menganalisis lebih jauh tentang strategi profesionalisme guru PAI dalam menghadapi masalah kenakalan siswa di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas akhir ini dengan maksud agar mendapatkan keabsahan data dan kevalidan data yang sedang digapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, guru mata pelajaran PAI di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi memiliki wewenang penuh dalam mengatasi kenakalan siswa yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Kedua, ada beberapa faktor kenakalan siswa di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Banyuwangi yang mana terjadi karena usia mereka yang masih labil dan pencarian jati diri, salahnya mencari teman dalam pergaulan, dan kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya sehingga menyebabkan anak leluasa dalam melakukan segala hal yang diinginkan. Ketiga, Profesionalisme Guru PAI di Pondok Gontor kampus 4 banyuwangi selalu di terapkan sehingga mampu menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa
Levels of Obedience According to a Javanese Tafsir: An Analysis of Bakri Syahid's Tafsir Al-Huda
No full textThis study discusses the concept of obedience according to Bakri Syahid in Tafsir Al-Huda, a Javanese interpretation. This study examines how Bakri Syahid interprets and defines obedience in various speech and Javanese vocabulary levels, from Ngoko to krama. This interpretation shows the importance of obedience, as obedience is passive and involves deep appreciation and sincerity. Through a qualitative approach and library research method, the author examines 54 verses of the Qur'an containing the word and its derivations ṭā‘ah and identifies five levels of obedience, from the lowest (Ngrujuki) to the highest (Ngestokaken Dhawuh). The author also examines the meaning of each interpretation of ṭā‘ah in Javanese through several dictionaries and books on Javanese grammar. In addition, in studying the verses, the author considers the Asbabun Nuzul verses and Ibn Kathir's interpretation as a comparison to make this research as objective as possible. This research concludes that obedience, according to Bakri Syahid, involves seriousness, conformity between words, heart, and deeds, sincerity, conformity to the rules, readiness in all circumstances, consistency, love, and respect in carrying out Allah's commands.Penelitian ini membahas konsep ketaatan menurut Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda, sebuah karya tafsir Al-Qur’an berbahasa Jawa. Penelitian ini mengkaji bagaimana Bakri Syahid mengartikan dan menafsirkan ketaatan dalam berbagai tingkatan tutur dan tingkatan kosakata bahasa Jawa, mulai dari ngoko hingga krama. Penafsiran ini menunjukkan pentingnya ketaatan sebagai kepatuhan yang tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga melibatkan penghayatan mendalam dan kesungguhan. Melalui pendekatan kualitatif dan metode library research, penulis meneliti 54 ayat Al-Qur’an yang mengandung kata dan derivasi ṭā‘ah serta mengidentifikasi lima tingkatan ketaatan, dari yang terendah (ngrujuki) hingga yang tertinggi (ngestokaken dhawuh). Penulis juga mengkaji arti setiap penafsiran ṭā‘ah dalam bahasa Jawa melalui beberapa kamus dan buku tentang tata bahasa Jawa, selain itu dalam penelaahan ayat penulis mempertimbangkan asbabun nuzul ayat dan tafsir Ibnu Katsir sebagai pembanding untuk membuat penelitian ini se objektif mungkin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketaatan menurut Bakri Syahid melibatkan keseriusan, kesesuaian antara perkataan, hati dan perbuatan, keikhlasan, kesesuaian dengan aturan, kesiapan dalam segala keadaan, keistiqomahan, cinta dan penghormatan dalam menjalankan perintah Allah
