1,720,969 research outputs found
Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002
No full textbuku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.vi, 302 hlm.: ilus.; 23 cm
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002
No full textBuku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dan hubungan dengan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
Dimensi - dimensi HAM : mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya
No full textBuku ini secara khusus membahas dimensi-dimensi HAM ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dengan menggunakan standar HAM internasional dan mengaitkannya dengan konteks keindonesian
Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002
No full textKonstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM yaitu Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/National Action Plan on Human Rights (Ranham). Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama (1998-2003), gelombang kedua (2004-2009), dan gelombang ketiga (2011-2014). Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM tli Indonesi
Dimensi-dimensi ham mengurangi hak ekonomi, sosial, dan budaya
No full textBuku ini secara khusus membahas dimensi-dimensi HAM ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) dengan menggunakan standar HAM internasional dan mengaitkannya dengan konteks ke-Indonesiaan. HAM ekosob merupakan satu kesatuan dengan HAM. Hanya saja, dalam kurun waktu yang panjang, kajian dan apresiasi mengenai HAM ekosob serta implementasinya masih terbilang baru. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tanggal 28 Oktober 2005 merupakan langkah politik hukum HAM Indonesia yang patut diapresiasi
A Critical Analysis of the Indonesian Human Rights Action Plan 1998-2020
Get PDFThis article examines the genesis and evolution of Indonesia's National Human Rights Action Plan (NHRAP), known as Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), throughout the Reform era from 1998 to 2020. Ranham stands as an important national policy document designed to articulate two primary objectives: first, to delineate how the state integrates human rights principles and norms into its policies; and second, to establish benchmarks for measuring its notable achievements in this domain. Adopted and implemented by successive Indonesian governments, Ranham has been instituted through Presidential Regulations across five distinct phases over two decades of the Reform era. The foundation of Ranham can be traced back to the Vienna Declaration and Program of Action (VDPA) of 1993, a seminal international human rights framework. Currently, over 70 countries, Indonesia among them, have formulated their respective versions of Ranham. This article underscores Ranham's role as a manifestation of Indonesia's commitment to advancing the human rights agenda nationally. However, it also identifies a significant challenge: the insufficient conceptualization of human rights, which hampers the robust development and fortification of Indonesia's national human rights framework
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
