1,720,961 research outputs found
REVITALISASI FIKIH SEKS DI PESANTREN: UPAYA PREVENSI BERKEMBANGNYA VIRUS HOMOSEKSUALITAS DI KALANGAN SANTRI
Full text linkPenelitian ini mendeskripsikan perlu adanya revitalisasi fikih seks di Pesantren dengan mengungkap potensi besar berkembangnya virus homoseksualitas sebagai sebuah fenomena sosial di kalangan santri dengan berbagai faktor internal-eksternal yang memicunya. Penelitian ini ingin menjawab dua persoalan penting sebagai fokus penelitian: tujuan dan hakikat revitalisasi fikih seks di Pesantren hubungannya dengan virus homoseksualitas di kalangan santri dan unsur yang perlu direvitalisasi dari fikih seks di Pesantren hubungannya dengan psikologi perkembangan santri. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan psikologi perkembangan anak melalui prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa revitalisasi fikih seks di Pesantren mengandung tujuan dan hakikat transformasi keilmuan tentang seks sebagai upaya prevensi berkembangnya virus homoseksualitas di kalangan santri dalam bentuk pengajaran, penyadaran, dan pencerahan berkenaan dengan naluri seksual dan perkawinan yang dianjurkan dan dilarang dalam ajaran Islam dengan harapan santri dapat mengaplikasinnya sebagai akhlak hidupnya. Unsur yang perlu direvitalisasi dari fikih seks di Pesantren mencakup: (a) pemahaman komprehensif, terbuka, dan inklusif tentang ajaran Islam terkait seksualitas; (b) pembahasan yang toleran dan terbuka; (c) keterlibatan psikologi perkembangan melalui sistematika materi pembelajaran fikih seks di setiap jenjang perkembangan psikologi santri; (d) pendekatan holistik terhadap kesejahteraan santri; dan (e) penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks seksualitas
KEHARUSAN IKRAR TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur
Full text linkThis study aims to elaborate on the provisions of divorce in classical fiqh, which are considered valid upon the husband's pronouncement alone, in contrast to positive law, where divorce is only considered valid if declared before a court. This discrepancy creates a legal dilemma among Indonesian Muslims, prompting the application of maqāṣid syarī‘ah as a reconciliatory framework through the perspective of Ibn ‘Āshūr. The research employs a library-based method using content analysis, philosophical-hermeneutic, and maqāṣid syarī‘ah approaches. Data were collected through documentation involving inventory, classification, and evaluation of relevant sources. The findings indicate that requiring divorce to be pronounced before the Panel of Judges of the Religious Courts aligns with the principle of maṣlaḥaḥ, supporting legal equality and certainty—particularly regarding marital status, spousal maintenance, joint assets, ḥaḍānah rights, and child support. Ibn ‘Āshūr’s framework, built upon the four pillars of al-Fiṭrah, as-Samāḥah, al-Musāwah, and al-Ḥurriyyah, emphasizes the importance of witnesses in interpreting QS. aṭ-Ṭalāq (65):2 through ẓāhir al-naṣṣ. Although he does not explicitly require divorce to be declared before a court, this interpretation supports the relevance of court-based divorce procedures in Indonesia as a means to preserve the objectives of Islamic law (maqāṣid syarī‘ah) by discouraging arbitrary divorce
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Full text linkGeneral elections are the foundation of democracy that allow the active participation of citizens in determining their representatives in government. However, emergency situations or national disasters often create conflicts between democratic principles and state stability. The postponement of general elections in a context like this has complex juridical implications. The legal vacuum that exists can threaten the legitimacy of government and the balance of power, while protecting democratic rights remains important.
The role of the People's Consultative Assembly (MPR) as the highest state institution can be an alternative in overcoming the legal vacuum of postponing elections. The MPR, as the people's representative, has the capacity to make decisions in emergency situations, but it is important to maintain a balance with democratic principles and citizens' human rights. The MPR must continue to represent a variety of views and ensure oversight of emergency decisions.Amendments to the 1945 Constitution can also become a strong legal basis for postponing general elections in an emergency. This amendment provides a clearer and measurable framework, accommodates a delay mechanism, and takes into account the balance between national interests and democratic principles.In this context, the protection of democratic rights and constitutional principles is the main focus. Careful research and analysis needs to be carried out to ensure that emergency measures remain consistent with democratic values and citizens' rights. Thus, emergency situations can be overcome while maintaining the principles of democracy and national stability.Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekosongan hukum penundaan pemilu. MPR, sebagai wakil rakyat, memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dalam situasi darurat, tetapi penting untuk menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi warga negara. MPR harus tetap mewakili berbagai pandangan dan memastikan pengawasan terhadap keputusan-keputusan darurat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk penundaan pemilihan umum dalam keadaan darurat. Amandemen ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terukur, mengakomodasi mekanisme penundaan, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusional menjadi fokus utama. Penelitian dan analisis yang cermat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan darurat tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, situasi darurat dapat diatasi dengan tetap memelihara prinsip-prinsip demokrasi dan stabilitas nasional
NAVIGASI HUKUM DI ERA FINTECH SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR DAN REGULASI
Full text linkPenelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum bergerak seiring dinamika laju cepatnya perkembangan industri fintech syariah yang tak terhindarkan. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menguraikan perjalanan evolusi fintech syariah dan kerangka regulasi hukumnya. Temuan penelitian menyoroti kebutuhan akan pembaharuan terus-menerus dalam regulasi hukum untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan lonjakan inovasi di sektor industri fintech syariah, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tantangan hukum hadir secara signifikan, namun dengan penerapan regulasi yang cermat dan tepat, industri fintech syariah dapat terus tumbuh dan berkembang secara positif.Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum bergerak seiring dinamika laju cepatnya perkembangan industri fintech syariah yang tak terhindarkan. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menguraikan perjalanan evolusi fintech syariah dan kerangka regulasi hukumnya. Temuan penelitian menyoroti kebutuhan akan pembaharuan terus-menerus dalam regulasi hukum untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan lonjakan inovasi di sektor industri fintech syariah, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan konsumen. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tantangan hukum hadir secara signifikan, namun dengan penerapan regulasi yang cermat dan tepat, industri fintech syariah dapat terus tumbuh dan berkembang secara positif
CRITICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CURRICULUM IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (PAUD)
No full textThis study aims to critically analyze the implementation of the Independent Curriculum in Early Childhood Education (PAUD) with a focus on the integration of Islamic Religious Education (PAI), identify challenges and opportunities for its implementation, and provide recommendations for PAI integration strategies that are contextual, creative, and in line with the spirit of independent learning. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, utilizing literature from scientific journals, books, research reports, and policy documents. The results of the study indicate that the Independent Curriculum opens up space for PAI integration through thematic, project-based, and fun learning, which supports the formation of Islamic character as well as 21st-century competencies. Challenges faced include limited teacher competency, infrastructure readiness, and suboptimal policy support, while opportunities lie in curriculum flexibility, a holistic approach, and parental involvement. This study recommends project-based, creative, contextual PAI integration strategies, as well as strengthening teacher training and collaboration with parents to support successful implementation. These findings are expected to serve as a reference for teachers, schools, and policymakers in optimizing PAI integration in PAUD in an adaptive and meaningful manner
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
