104 research outputs found
Muhammad Yamin Lubis, Murdani Abdullah, Irsan Hasan, Suhendro Suwarto
No full textPendahuluan. Kanker Kolorektal (KKR) masih menjadi masalah besar di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kolonoskopi dapat melihat lesi di kolon tetapi biayanya mahal bila dilakukan pada semua pasien asimtomatik. Memakai komponen unsur-unsur APCS dapat memprediksi KKR pada pasien simtomatik sehingga kolonoskopi hanya merupakan modalitas untuk menstratifikasi KKR. Penelitian ini bertujuan mengetahui probabilitas kanker kolorektal menggunakan unsur-unsur APCS pada penderita simtomatik.
Metode. Penelitian kasus-kontrol retrospektif dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, sejak bulan Februari 2014 hingga Mei 2014. Data dikumpulkan dari catatan rekam medis pasien di RSCM. Kelompok kasus adalah subjek dengan kanker kolorektal, kelompok kontrol adalah subjek non-kanker kolorektal. Analisis bivariat dilakukan pada 4 variabel bebas dari unsur-unsur
APCS yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga menderita KKR dan merokok. Semua variabel yang mempunyai nilai p<0,25 pada analisis bivariat dimasukkan ke dalam analisis multivariat dengan regresi logistik.
Hasil. Pada 246 subjek, didapatkan wanita 127 (51,6 %), laki-laki 119 (48,4 %). Rerata usia 53 tahun, rentang usia 17 sampai 90 tahun. Berdasarkan hasil analisis multivariat terdapat dua variabel probabilitas terjadinya KKR berdasarkan unsur-unsur APCS yang memiliki kemaknaan secara statistik, yaitu usia ≥50 tahun (OR 1,682; IK 95% 1,002-2,823; p=0,049) dan riwayat keluarga menderita KKR (OR 4,865; IK 95% 1,340-17,665; p=0,016). Probabilitas terjadinya KKR usia ≥ 50 tahun : 53,33%, penderita yang ada riwayat keluarga menderita KKR: 76,49%, usia ≥ 50 tahun serta ada riwayat keluarga menderita KKR : 84,74%. Probabilitas terjadinya KKR penderita simtomatik pada jenis kelamin dan merokok tidak bisa digunakan pada penelitian ini.
Simpulan. Probabilitas terjadinya KKR pada populasi simtomatik paling tinggi pada usia diatas 50 tahun disertai dengan riwayat keluarga KKR
A criação sócio-cultural e mítica de Yamin da Indonésia colonizada pelos holandeses por 350 anos
No full textEl propósito de esta investigación es conocer los aspectos socioculturales de Muhammad Yamin en el proceso de elaboración del mito de los 350 años desde que Indonesia fue colonizada por los colonialistas holandeses. Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo descriptivo y también sociocultural desde Kuntowijoyo. Los datos fueron recolectados por medio de estudio de literatura, análisis de documentos, tanto los resultados del primer congreso nacional de historia en 1957, perfiles y manuscritos académicos de M. Yamin. Los resultados muestran que el mito de los 350 años de Indonesia siendo colonizada por los colonialistas holandeses fue creado deliberadamente en 1936, su objetivo era debilitar el espíritu de lucha y la unidad del pueblo indonesio. Luego, el mito fue adoptado por M. Yamin, con un objetivo diferente, a saber, fomentar un espíritu de lucha de nacionalismo, patriotismo y la unidad del pueblo indonesio durante el período colonial. Hasta que finalmente, la versión de Yamin de la filosofía de la historia comenzó a ser revisada por historiadores críticos, mientras que el mito de los 350 años de Indonesia siendo colonizada por los holandeses fue estudiado por G.J Resink en 1968, y fue disipada con éxito y aceptada como un nuevo hecho histórico en 2012.This research aims to assess Muhammad Yamin’s sociocultural aspects in the process of developing the 350-year Dutch colonization of Indonesia myth. Descriptive qualitative research and Kuntowijoyo’s socio-cultural approach were used. A bibliographic search, document analysis, and data from the 1957 first national history congress, and M. Yamin’s profiles and academic manuscripts were used. Our results show that the myth of the 350-year Dutch colonization of Indonesia was deliberately created in 1936 to weaken the fighting spirit and unity of the Indonesian people. Then, M. Yamin adopted the myth to foster a fighting spirit of nationalism, patriotism, and unity in the Indonesian people during the colonial period. Critical historians eventually began to challenge Yamin’s version of philosophy of history. Moreover, G.J. Resink, in 1968, studied the myth of the 350-year Dutch colonization of Indonesia, successfully dispelling it. Finally, Indonesia accepted Resink and other researchers’ findings as a new historical fact in 2012.O objetivo desta pesquisa é conhecer os aspectos socioculturais de Muhammad Yamin no processo de construção do mito de 350 anos de colonização da Indonésia pelos holandeses. Esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa descritiva e também uma abordagem sociocultural de Kuntowijoyo. Os dados foram coletados por meio do estudo de literatura, análise de documentos, dos resultados do primeiro congresso nacional de história em 1957 e de perfis e manuscritos acadêmicos de M. Yamin. Os resultados mostram que o mito de 350 anos de colonização da Indonésia pelos colonialistas holandeses foi deliberadamente criado em 1936, com o objetivo de enfraquecer o espírito de luta e a unidade do povo indonésio. Em seguida, o mito foi adotado por M. Yamin, com um objetivo diferente, ou seja, fomentar um espírito combativo de nacionalismo, patriotismo e unidade do povo indonésio durante o período colonial. Ao cabo, a versão de Yamin da filosofia da história começou a ser revisada por historiadores críticos. O mito de 350 anos de colonização holandesa da Indonésia foi estudado por G.J Resink em 1968, sendo dissipado com sucesso e finalmente aceito como um novo fato histórico em 2012
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik yang Diterbitkan di Atas Tanah Objek Perkara (Studi Putusan No. 56/G/2012/PTUNMDN)
No full textTanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna menjamin kepastian hak dan kepastian
hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya kewajiban untuk melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, namun Pendaftaran tanah tidak menyebabkan
mereka yang tidak berhak menjadi berhak karena namanya keliru dicatat sebagai
yang berhak. Akibat perkembangan zaman yang memicu meningkatnya harga tanah,
sehingga tidak sedikit orang ribut akibat memperebutkan tanah yang dapat menimbulkan
suatu sengketa pertanahan di dalam masyarakat. Sengketa tersebut dapat timbul antara
lain akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak
menuntut/merasa mendapat ketidakadilan. Pengertian sengketa tanah atau dapat juga
dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang
bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan
dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah pertama: Bagaimana Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Kedua
: Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa Sertipikat
Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah objek perkara. Ketiga : Analisis Kasus Sengketa
Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Di Atas Tanah Objek Perkara Atas
Perkara No. 56/G/TUN/2012/PTUN.MDN.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif. Dalam
melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penelitian Hukum Normatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan
diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.
Pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah
untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan
untuk itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam PP No. 24 Tahun 1997 agar terselenggara pendaftaran tanah secara baik yang
merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
Ketidakcermatan dalam proses pendaftaran tanah dapat berpotensi menimbulkan
sengketa tanah. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan dua metode penyelesaian,
yaitu dengan Mediasi/diluar peradilan atau dengan penyelesaian melalui peradilan.
Sesuai Permen ATR/Ka BPN No.11 Tahun 2016 penanganan kasus pertanahan diluar
pengadilan merupakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan adanya
pengaduan/klaim/keberatan dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah Petanahan.Land is human basic need. In order to guarantee its legal certainty, UUPA
(Law on Agrarian Affairs) requires the registration of land in all over Indonesia.
However, land registration does not guarantee that the person has the right because
his name is wrongly noted as the right person. As time goes by, land price is rapidly
increasing so that it causes dispute among those who fight over it. The dispute is
caused, among others, by an agreement between two parties in which one of them
feels that he is treated unfair. What it means by dispute in land which can also be
said as dispute in land rights is started when one of the parties (individual or body)
with the claims for the land rights such as the land status, priority, and ownership
with the expectation that he can get administrative settlement according to the
prevailing regulations. The research problems are as follows: how about the
procedure of the Issuance of Land Ownership, how about the role of the National
Land Agency in settling disputes in Ownership Certificates issued on the case of land
object, and how about the dispute in Land Certificate issued on the land object case
No. 56/G/TUN/2012/PTUN/MDN.
The research used judicial normative; judicial analysis cannot be separated
from judicial normative research method. It also used descriptive analytic method
which was aimed to obtain the detailed description of the research problems.
Land registration is the duty of the State done by the government for the
people in order to guarantee legal certainty in land. The implementation of land
registration is regulated in PP (Government Regulation) No. 24/1997 in order that
land registration can be done well as the basis and realization of administrative
order in land. Carelessness in the process of land registration can cause land dispute
which can be settled with two methods: by mediation/outside of court and by
litigation. According to Permen ATR/Ka BPN No. 11/2016, the settlement of land
dispute outside of court becomes the task and function of the National Land Agency,
based on the complaint/claim from the people concerning land problem.131 HalamanTesis Magiste
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik yang Diterbitkan di Atas Tanah Objek Perkara (Studi Putusan No. 56/G/2012/PTUNMDN)
No full textTanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna menjamin kepastian hak dan kepastian
hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya kewajiban untuk melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, namun Pendaftaran tanah tidak menyebabkan
mereka yang tidak berhak menjadi berhak karena namanya keliru dicatat sebagai
yang berhak. Akibat perkembangan zaman yang memicu meningkatnya harga tanah,
sehingga tidak sedikit orang ribut akibat memperebutkan tanah yang dapat menimbulkan
suatu sengketa pertanahan di dalam masyarakat. Sengketa tersebut dapat timbul antara
lain akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak
menuntut/merasa mendapat ketidakadilan. Pengertian sengketa tanah atau dapat juga
dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang
bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan
dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah pertama: Bagaimana Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Kedua
: Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa Sertipikat
Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah objek perkara. Ketiga : Analisis Kasus Sengketa
Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Di Atas Tanah Objek Perkara Atas
Perkara No. 56/G/TUN/2012/PTUN.MDN.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif. Dalam
melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penelitian Hukum Normatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan
diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.
Pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah
untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan
untuk itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam PP No. 24 Tahun 1997 agar terselenggara pendaftaran tanah secara baik yang
merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
Ketidakcermatan dalam proses pendaftaran tanah dapat berpotensi menimbulkan
sengketa tanah. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan dua metode penyelesaian,
yaitu dengan Mediasi/diluar peradilan atau dengan penyelesaian melalui peradilan.
Sesuai Permen ATR/Ka BPN No.11 Tahun 2016 penanganan kasus pertanahan diluar
pengadilan merupakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan adanya
pengaduan/klaim/keberatan dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah Petanahan.Land is human basic need. In order to guarantee its legal certainty, UUPA
(Law on Agrarian Affairs) requires the registration of land in all over Indonesia.
However, land registration does not guarantee that the person has the right because
his name is wrongly noted as the right person. As time goes by, land price is rapidly
increasing so that it causes dispute among those who fight over it. The dispute is
caused, among others, by an agreement between two parties in which one of them
feels that he is treated unfair. What it means by dispute in land which can also be
said as dispute in land rights is started when one of the parties (individual or body)
with the claims for the land rights such as the land status, priority, and ownership
with the expectation that he can get administrative settlement according to the
prevailing regulations. The research problems are as follows: how about the
procedure of the Issuance of Land Ownership, how about the role of the National
Land Agency in settling disputes in Ownership Certificates issued on the case of land
object, and how about the dispute in Land Certificate issued on the land object case
No. 56/G/TUN/2012/PTUN/MDN.
The research used judicial normative; judicial analysis cannot be separated
from judicial normative research method. It also used descriptive analytic method
which was aimed to obtain the detailed description of the research problems.
Land registration is the duty of the State done by the government for the
people in order to guarantee legal certainty in land. The implementation of land
registration is regulated in PP (Government Regulation) No. 24/1997 in order that
land registration can be done well as the basis and realization of administrative
order in land. Carelessness in the process of land registration can cause land dispute
which can be settled with two methods: by mediation/outside of court and by
litigation. According to Permen ATR/Ka BPN No. 11/2016, the settlement of land
dispute outside of court becomes the task and function of the National Land Agency,
based on the complaint/claim from the people concerning land problem.131 HalamanTesis Magiste
Status Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pastap Julu pada Kawasan Hutan Lindung Pasca Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014
No full textSkripsi ini berjudul: “ Status Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pastap Julu Pada Kawasan Hutan Lindung Pasca SK Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 ’’. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa status kepemilikan hak atas tanah masyarakat yang berada dikawasan hutan lindung dan membantu memberikan masukan solusi hukum terhadap upaya perlindungan masyarakat yang berada dikawasan hutan lindung dan sekarang sudah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan mengacu kepada peraturan pemerintah dengan studi lapangan.
Penelitian ini adalah penelitian Normatif empiris, teknik analisis data menggunakan deskriftif kualitatif, diperoleh data bahwa status kepemilikan hak atas tanah masyarakat Desa Pastap Julu hanya memiliki surat keterangan tanah pewatasan yang disyahkan oleh camat.
Atas ajuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) penulis memberikan solusi hukum terhadap masalah tersebut dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala kampung atau petinggi, camat dari masing-masing wilayah yang berbenturan dengan kawasan kehutanan tersebut untuk mengukur ulang batas – batas tanah di setiap desa. Setelah itu mengajukan surat penetapan wilayah Desa tersebut kepada Badan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.Skripsi Sarjan
Kepastian Hukum Peralihan Hak Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat Berkaitan Atas Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat Secara Notariil ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 118 K/Pdt/2022)
No full textPPJB (Deed of sale and purchase agreements) and the granting of a power of attorney to sell after a loan agreement have often been practiced in the Society. When a debtor signs a debt agreement, they usually immediately sign the sale and purchase agreement and a power of attorney to sell the collateral. This is considered a legal smuggling which, according to the ruling, causes damage to one of the parties (Study on Ruling Number: 118 K/Pdt/2022). The research investigates how about the legal force of the sale and purchase agreement and the power of attorney issued by creditors, how about the legal consequences for the transfer of rights based on the sale and purchase agreement and power of attorney to sell that is made because of a loan agreement, and how about the legal certainty of the transition of the sale and purchase agreement and the power of attorney to sell that is made based on a notarial loan agreement (Study on Ruling Number: 118 K/Pd/2022).
This normative juridical research uses the theories of legal certainty and legal protection. The data are sourced from primary data and secondary data. Primary data are collected through field research by conducting interviews. Library research is done by reading books, journals, and laws and regulations. The results of the research show that the sale and purchase agreement and
The power of attorney to sell based on a loan agreement that is drawn up before a notary are null. The sale and purchase agreements and power of attorney drawn up before a notary cannot be used as a basis for binding the collateral of a loan agreement of because a sale and purchase is different from admission of debt. PPJB and the Power of Attorney, which is actually a loan agreement between the parties, is a form of legal smuggling. The legal consequence for the transfer of rights based on the sale and purchase agreement and the power of attorney to sell resulted from a loan agreement causes the sale and purchase agreement that is drawn up due to a loan has become null. If it is proven that there is bad faith in the litigation which is supposed to implement the law on loans, but a sales and purchase agreement instead, the sale and purchase agreement is void because it does not meet the requirements of a valid agreement, namely a lawful reason. The legal analysis related to the Ruling No. 118 K/Pdt/2022, the Supreme Court Verdict upholding the Medan High Court Ruling which rejects the cassation petition of the Appellant (Plaintiff). The judge's consideration states that the sale and purchase agreement and the power of attorney to sell are declared to be legally valid although the loan between the plaintiff and the defendant takes place before the sale and purchase agreement and power of attorney arte signed, because the parties are evidenced to perform under no pressure and deception.138 HalamanTesis Magiste
Tipologi Sengketa Pertanahan: Studi di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2001S.D April 2003
No full textThe increasingly growth of economy which has a great impact on the requirement for land resulted in the increased conflict in interest leading to dispute of land. It can be indicated by various cases of typology of land dispute in Indonesia particularly in North Sumatra. Given the great number of typology of land disputes in North Sumatra, types of typology found in the Civil Court Medan would be known because of court is a juridical board for solution in resulting any dispute of land as a threat for implementation of inevitable administration management of land as a consequence of irresolvable disputes of land out of court. Medan is the largest city in North Sumatra with the population consisting of multiple ethnics and races, of course deals with larger number of land disputes compared to other cities in North Sumatra. The writing of this study intends to know typology of land affairs dispute found in the Civil Court Medan, including the predominant causative factors. Given the typology and the predominant causative factors, the legal doctrine used by judges in resulting any dispute of land would be known. Given the legal doctrine, it would be known whether the statutory rules have been effective for implementation, if still not yet, some affords are required to minimalizer any possible disputes of land and therefore, the existing disputes of land may be minimized. This study is normative juridical in nature because of it only used the secondary data through documentary study using a descriptive analysis to describe typology of land affairs dispute in the Civil Court Medan and normative juridical approach to analyze the predominant causative factors of dispute focusing on the data on the cases of land dispute inspite of the library and other data. The data analysis was qualitatively done and the drawing of conclusion was done through inductively or deductively. The result of study showed that there were 11 typologies of land dispute 8 of which were similar to those found by Boedi Harsono and other legal experts of U, SU. The same typologies included; overlapping of right, provision of right, issuance of title certificate, waive of right, typology of reimbursement, right reserve, typology of land boundary and typology of land release. And then, there were also 3 types of new typology; typology of waive, typology of seizure acquisition of right, and typology of agreement. The predominant causative factors based on the percentage of the analyzed 34 cases and of the typologies found were; the lack of technical knowledge, the lack of legal understanding in land affairs and misinterpretation of implementing the existing statutory rules, including violence of law, inconsistency and fraud. It is suggested to the Chief of Institute Research that the three newly found typologies may be used as a reference for review in next time leading to various concepts of review that may accounts for improvement of development and discipline of law science especially agrarian in land affairs. Since the most proponent factor of waive. Any acquisition of proper right has to refer to the higher level of statutory rule as stipulated in the Government Rule No.24 of 1997. In order to prevent a possible overlapping in this case, it is important to extend legal guidance in field and direction of statutory institutions for land dispute and it is also suggested to the government institutions related to the acquisition of right on land to be consistent and consequent in implementing the existing statutory rules.Pertumbuhan ekonomi yang terjadi yang berdampak kepada kebutuhan akan tanah mengakibatkan terjadinya peningkatan perbenturan kepentingan dalam perebutan tanah sehingga terjadi sengketa tanah, hal ini terlihat dari banyaknya jenis-jenis dan tipologi sengketa tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Dengan banyaknya tipologi sengketa pertanahan di Sumatera Utara, maka akan dapat diketahui jenis-jenis dan tipologi yang ada di Pengadilan Negeri Medan, karena pengadilan merupakan penyelesaian yuridis dan juga merupakan solusi terakhir dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi ancaman terwujudnya tertib administrasi pertanahan tidak dapat dihindari karena banyak sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan. Kota Medan yang merupakan kota terbesar di Sumatera Utara degan jumlah penduduk kota Medan yang terdiri dari berbagai etnis suku bangsa, tentunya banyak dijumpai sengketa pertanahan dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Utara. Penulisan Tesis bertujuan untuk mengetahui tipologi sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Medan, dan faktor-faktor penyebab yang dominan. Dengan diketahui tipologi dan faktor-faktor penyebab yang dominan maka kaedah hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan akan diketahui. Dengan diketahuinya kaedah hukum maka akan dapat diketahui apakah peraturan-peraturan yang ada sudah efektif dalam pelaksanaannya, jika belum efektif diupayakan usaha-usaha untuk meminimalisasi sengketa pertanahan sehingga seugketa pertanahan yang ada dapat diminimalisasikan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena hanya menggunakan data sekunder melalui studi dokumen yang menggunakan metode deskripsi analisis untuk menggambarkan tipologi seugketa pertanahan di Pengadilan Negeri Medan dan peudekatan yuridis normatif untuk menganalisis faktor-faktor penyebab yang dominan, yang memfokuskan data dari kasus-kasns sengketa pertanahan, selain data pustaka dan data lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan peuarikan kesimpulan dengan peudekatan induktif dan deduktif. . Hasil peuelitian ini ditemukan 11 tipologi sengketa pertanahan dari 11 tipologi ini 8 tipologi yang sama dengan tipologi yang telah ditemukan oleh pakar hukum Boedi Harsono dan pakar hukum USU. Tipologi yang sama yaitu tipologi tumpang tindih hak, tipologi pemberian hak, tipologi penerbitan sertifikat, tipologi pemindahan hak, tipologi ganti kerugian, tipologi pemegang hak, tipologi batas-batas tanah dan tipologi pengosongan tanah. Kemudian ditemukan juga 3 macam tipologi yang bam yaitu tipologi pengalihan hak, tipologi penyerobotan hak/penguasaan hak dan tipologi perjanjian, Faktor penyebab yang dominan berdasarkan persentase yang ada dari 34 perkara yang dianalisis dan dari jenis-jenis serta tipologi yang ditemukan adalah 4 macam yaitu, faktor terbatasnya pengetahuan teknis, dan kurangnya pemahaman hukum dalam bidang pertanahan serta kekeliruan dalam menerapkan peraturan yang ada, kemudian faktor penyimpangan hukum, faktor ingkar janji dan faktor penipuan. Disarankan kepada Kepala Lembaga Penelitian agar 3 tipologi yang baru ditemukan dapat dipakai sebagai bahan kajian kedepan untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pembangunan dan disiplin Ilmu Hukum yang khususnya hukum Agraria dibidang pertanahan. Karena faktor yang paling menonjol tentang pengalihan haknya, maka setiap perolehan hak yang benar hams mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi yaitu yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Agar tidak terjadi perolehan hak yang tumpang tindih dilapangan, maka perlu ditingkatkan penyuluhan hukum di lapangan dan pembinaan institusi peraturan bagi lingkup problem pertanahan dan juga disarankan kepada instansi pemerintah yang terkait dengan perolehan hak atas tanah agar konsisten dan konsekwen dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada.174 halamanTesis Magiste
Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah oleh Masyarakat Hutaimbaru di Kota Padangsidempuan
No full textPendaftaran tanah masih sangat rendah di dalam masyarakat baik itu di kota maupun di desa, begitu pula dengan pendaftaran tanah wakaf serta sertifikasinya, padahal pendaftaran tanah maupun pensertifikatan tanah sangat dianjurkan dikarenakan kegiatan tersebut dapat melindungi tanah tanah tersebut secara hukum, agar tidak dapat di ganggu-gugat oleh pihak lain yang ingin mengambil-alih tanah tanpa cara peralihan hak yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Adapun yang menjadi permasalahan terhadap perwakafan tanah tersebut adalah Bagaimana kesadaran hukum masyarakat hutaimbaru terhadap adanya pelaksanaan pendaftaran tanah? Bagaimana cara memperoleh tanah perwakafan oleh masyarakat hutaimbaru? Bagaimana pemanfaatan dan peruntukan pengelolaan tanah perwakafan pada masyarakat hutaimbaru? Untuk itu penulis memilih materi penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh Masyarakat Hutaimbaru di Kota Padangsidempuan”.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode yuridis empiris ini menunjukkan penelitian ini mendapatkan data primer dan mengidentifikasi hukum sebagai perilaku yang mempola. Sedangkan jenis penelitian yuridis normatif ini yaitu hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas. Dan diharapkan pula supaya kita dapat memahami dan mengerti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan dalam perwakafan tanah ini yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap adanya pendaftaran tanah dan pensertifikatan tanah maupun pendaftaran perwakafan tanah sebagai lembaga yang sangat berguna untuk memakmurkan rakyat sesuai dengan cita-cita undang-undang pokok agraria, dan juga terhadap cara perolehan tanah maupun perwakafan tanah masih dilakukan dengan adat masyarakat Hutaimbaru yang masih sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaaan, begitu pula dengan pemanfaatan wakaf-wakaf di Hutaimbaru masih sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diperjanjikan dengan hal itu sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang ini. Oleh karena itu seharusnya pemerintah mengambil peran yang sangat penting terhadap masalah ini, karena dikhawatirkan akan menyebabkan konflik.93 HalamanSkripsi Sarjan
Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Atas Harta Peninggalan yang Dihibahkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 9/Pdt.G/2013/Pta-Mdn
No full textGrant as one of generosities such as a gift for helping the needy. It can also
be used as a solution for inheritance problems, for grant can arrange equal
distribution to sons and daughters. In this case, we have to be careful in receiving a
grant since it can possibly come from the wrong person. This case occurred in the
Court’s Verdict No. 09/PDT.G/2013/PTA-MDN in which the heir filed a complaint
against the other heirs because the grant given by the oldest parent (mother) on
inherited property.
The research was a descriptive analysis which described the subject and the
object of the research by using judicial normative approach by analyzing various
legal aspects, studying legal provisions, books, judges’ verdicts, and jurisprudence
which were related to the problems of the revocation of a grant on an inherited
property. It was bequeathed by the oldest parent (mother) to the other heirs, based on
the court’s verdict. The data were gathered by conducting library study, supported by
interviews with informants from the Religious Court, Medan.
The right of the oldest husband or wife on inherited property is a dowry
brought to a marriage by either side, half of joint property, and a part of the heirs.
The inherited property which is granted by the oldest husband or wife, according to
the Compilation of the Islamic Law, can be implemented as long as the grant is not
more than one third, personal property, and not from joint property. The
revocation/cancellation of the grant from the Religious Court’s Verdict No.
09/PDT.G/2013/PTA-MDN can be implemented because the granted property
bequeathed by the oldest husband or wife to their children is inherited properties in
which one of the judge’s verdicts to win the plaintiff’s claim are joint property,
personal grant, agreed by the other heirs (their children), and more than one third.
The revocation can only be done when the granted property still belongs to the
person who receives the grant because, when it has owned by the third party, there
will derden verzet (resistance), and when there is a request for confiscation (niet
bevinding) or there is no object of the case in the field.Hibah sebagai salah satu bentuk berbuat kebaikan seperti pemberian untuk
membantu yang kekurangan. Hibah juga dapat menjadi solusi dalam pemecahan
masalah waris, dengan adanya hibah, pembagian warisan antara anak laki-laki dengan
anak perempuan bisa sama. Dalam hal pemberian hibah haruslah diperhatikan dengan
baik tata caranya pemberiannya, karena ditakutkan yang dihibahkan tersebut
bukanlah hak dari si pengibah. Seperti kasus putusan pengadilan nomor
09/PDT.G/2013/PTA-MDN, yang berupa gugatan seorang ahli waris terhadap ahli
waris lainnya, dikarenakan adanya hibah yang dilakukan oleh orang tua yang hidup
terlama (ibu) terhadap harta peninggalan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau
pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis
normatif yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek
hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, putusan
hakim, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan dengan pembatalan hibah
atas harta peninggalan yang pengibahannya dilakukan oleh suami atau isteri yang
hidup terlama (ibu) kepada ahli waris lainnya (anak-anak) pada putusan Pengadilan.
Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara
kepada informan dari Pengadilan Agama Medan.
Hak suami atau isteri yang hidup terlama atas harta peninggalan adalah harta
bawaan, ½ (setengah) dari harta bersama, bagian sebagai ahli waris. Harta
peninggalan yang dihibahkan suami atau isteri (orang tua) yang hidup terlama kepada
anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dapat dilaksanakan, sepanjang hibah
itu tidak lebih dari sepertiga, merupakan milik pribadi dan bukan dari harta bersama.
Penarikan/pembatalan hibah itu dari kasus putusan Pengadilan Agama No.
09/PDT.G/2013/PTA-MDN dapat dilaksanakan karena harta yang dihibahkan oleh
suami atau isteri (orang tua) yang hidup terlama kepada anak-anaknya merupakan
harta peninggalan yang didalamnya, juga salah satu pertimbangan Hakim untuk
memenangkan gugatan Penggugat adalah terdapat harta bersama, pengibahan atas diri
sendiri, pengibahan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya
(anak-anaknya), dan melebihi sepertiga. Penarikan/pembatalan ini hanya dapat
dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima
hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden
verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak
diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.126 HalamanTesis Magiste
Strategi Pemasaran Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank SUMUT KCP SY HM YAMIN
No full textThe purpose of this study was to obtain a marketing strategy for KPR products of Bank Sumut Syariah for Bank Sumut Syariah KCP SY HM Yamin in increasing bank income. This research is a type of descriptive research using a qualitative approach. Information obtained from interviews, field identification, literature review sourced from journals and critical thinking from the author. By doing a SWOT analysis of FLPP mortgage financing at Bank Sumut KCP Sy HM Yamin, the results of the Cartesian diagram show the company's position is in quadrant I (growth), which is a very profitable situation for the company. So, Bank Sumut KCP Sy HM Yamin still has the strength to take advantage of existing opportunities as well as possible in order to minimize weaknesses and overcome threats. The strategy applied in this condition is to support an aggressive growth policy (Growth Oriented Strategy, namely by doing agile growth, the company takes advantage of prime conditions to continue to increase expansion, growth and maximize opportunitie
- …
