1,726,863 research outputs found
BANTUAN MILITER OLEH JERMAN KEPADA KURDI PESHMERGA DALAM PERANG MELAWAN ISIS DI IRAQ PADA TAHUN 2014
Full text linkJerman sudah lama terlibat kedalam penegakan keamanan dan perdamaian global termasuk melawan terorisme. Dalam merespon tindakan terorisme global, Pemerintah Jerman turut aktif dengan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat bahkan dengan menyediakan bantuan militer. Pemerintah Jerman juga menyetujui untuk mengirimkan pasukannya sebagai dukungan bagi operasi-operasi pemberantasan terorisme global yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, pada bulan September tahun 2014, pemerintah Jerman justru mengambil keputusan kontroversial dengan tidak berpartisipasi dalam serangan udara yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat yang menggempur Islamic State of Iraq and Syria di Irak namun memilih menyediakan persenjataan dan pelatihan militer terhadap para pejuang Kurdi Peshmerga di Irak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep National Role yang dijelaskan oleh Holsti. Kemudian penulis menemukan fakta menarik bahwa bantuan militer oleh Jerman pada Kurdi Peshmerga dalam perang melawan ISIS di Irak tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan strategis yang meliputi keberhasilan dalam segi militer, politik, ekonomi, dan diplomasi. Penelitian ini menjadi menarik karena Jerman lebih memilih untuk mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada para pejuang Kurdi Peshmerga di Irak daripada ikut dalam serangan udara yang direncanakan oleh Amerika Serikat untuk menumpas ISIS yang berada di Irak. Selain itu, kebijakan Jerman ini menjadi kontroversial karena tindakan Jerman mengirimkan persenjataan kepada Kurdi Peshmerga di Irak merupakan pertama kalinya Jerman mengirimkan persenjataan ke wilayah konflik kepada pihak diluar negara anggota NATO dan negara-negara sekutu.Penelitian ini bersifat eksplanatif dan menjelaskan mengenai penyebab dilaksanakannya kebijakan luar negeri Jerman yang mengirimkan persenjataan dan latihan militer kepada Kurdi Pashmegra di Irak
PERLAWANAN SUKU KURDI IRAK (1958-2003)
Full text linkPerlawanan Suku Kurdi Irak pada awalnya untuk memperoleh
erdekaan, kemudian menjadi hak otonomi Kurdi Irak, dan menumbangkan
rezim Saddam Hussein. Perlawanan ini dimulai sejak tahun 1958, dan berakhir
tahun 2003, pada saat runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein. Skripsi ini
juan untuk mengambarkan Perlawanan Suku Kurdi Irak dari tahun 1958-
, dan untuk mengetahui keberadaan Suku Kurdi Irak pasca runtuhnya rezim
Seddam Hussein.
Penulisan skripsi ini menggunakan lima langkah metode sejarah kritis
g terdiri dari, yaitu: (1). Pemilihan Topik, kegiatan untuk menentukan topik
asalahan yang akan dikaji, (2). Heuristik, kegiatan mengumpulkan sumber
ber sejarah yang tersebar dan teridentifikasi, (3). Kritik sumber, kegiatan
. iti jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah yang telah dihimpun sehingga
oleh sumber-sumber yang otentik dan terpecaya, (4). Interpretasi, merupakan
?fD3Psiran terhadap fakta-fakta sejarah, (5). Historiografi, untuk menyampaikan
- resa yang diperoleh dalam bentuk karya tulis sejarah.
Berdasarkan dari masalah yang dikaji dalam penelitian dapat disimpulkan
a, Suku Kurdi Irak berada di Irak Utara yakni di Pegunungan Zagros.
awanan Suku Kurdi Irak dimulai sejak tahun 1958 dan mengalami beberapa
. gencatan senjata, selain itu organisasi perlawanan Kurdi Irak (KDP)
gal ami perpecahan sehinga memunculkan dua faksi perlawanan Suku Kurdi
yaitu KDP dan PUK. Pada masa SaddamHussein perlawanan Suku Kurdi
mengalami fase terberat karena Saddam Hussein bertindak keras terhadap
xdawanan Suku Kurdi Irak seperti menggunakan senjata kimia dan bumi hangus,
am perlawanan Suku Kurdi Irak terdapat campur tangan asing dalam
pennasalahan Kurdi seperti Iran, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tahun
rezim Saddam Hussein berakhir, Suku Kurdi Irak membentuk Pemerintahan
nomi Kurdi Irak. Pimpinan KDP dan PUK kini menjadi pemimpin utama di
rat, Masoud Barzani terpilih menjadi presiden pemerintahan otonomi Kurdi Irak
- ama dua priode sedangkan Jalal Talabani menjadi Presiden Irak.
Rata Kunci : Suku Kurdi, Irak, 1958-2003
The Alan Kurdi Effect; Peran Media Sosial dengan Solidaritas Kemanusiaan di Jerman
Full text linkMedia sosial merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-21 ini. Berbagai aspek yang terjadi di dunia virtual juga tidak jarang mempengaruhi aspek di dunia nyata, seperti halnya fenomena The Alan Kurdi Effect. Fenomena tersebut muncul beriringan dengan krisis pencari suaka yang terjadi di Eropa, termasuk di negara Jerman. Didasari pada fakta yang menunjukkan bahwa diskusi virtual yang dilakukan oleh masing-masing individu di berbagai media sosial dapat mengarah pada suatu aksi yang nyata di lapangan. Maka, respons dari masyarakat Jerman yang berada di dalam dunia virtual maupun di dunia nyata membentuk suatu aksi suka rela yang terorganisir secara formal maupun non formal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketika beberapa masyarakat Jerman yang masih terkait dengan Islamophobia dan rasisme. Melalui studi pustaka dan teknik analisis data kualitatif, didapat kesimpulan yang mendukung hipotesis dalam penelitian yakni fenomena The Alan Kurdi Effect yang dapat meningkatkan perkembangan solidaritas kemanusiaan global yang terhubung dalam aspirasi suka rela masyarakat Jerman
Honoring Professor Mária Kurdi
No full textBook review:
Csikai, Zsuzsa, and Rouse, Andrew C., eds. Critical Essays in Honour of Mária Kurdi. Tanulmányok Kurdi Mária tiszteletére . Martonfa: SPECHEL e-editions, 2017. 243 pages. ISBN 978-963-12-9291-6. E-book. 747 HUF
KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK TERHADAP ETNIS KURDI
No full textPenelitian ini menggambarkan dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Irak
terhadap Etnis Kurdi khususnya tahun 1979 – 2013. Penelitian ini menggunakan
perspektif konstruktivisme dengan beberapa konsep dasarnya seperti agen (agent),
struktur (structure), identitas (identity) yang dibangun oleh beberapa aspek (nilai,
norma, agama, ideologi dan lain-lain), kepentingan (interest) dan praktek
(practice) yang di dalamnya terdapat penyaluran gagasan yang diyakini bersama
(shared idea). Salah satu bentuk practice ini adalah kebijakan Pemerintah Irak
yang didominasi oleh Etnis Arab terhadap Etnis Kurdi sebagai sub-state identity
di Irak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh identitas dari
masing-masing agen terhadap munculnya kebijakan tersebut. Diantara bentuk
kebijakan Pemerintah Irak tersebut adalah penyerangan langsung Pemerintah Irak
dengan mengerahkan pasukan keamanan seperti Kampanye Anfal, mengajak Etnis
Kurdi bekerjasama dengan tujuan memunculkan konflik internal di dalam Etnis
Kurdi, beraliansi dengan pihak luar dan membuka peluang politik bagi Etnis
Kurdi di Irak setelah invasi tahun 2003. Dalam perspektif konstruktivisme,
identitas adalah hal yang penting dalam melihat fenomena hubungan
internasional. Diantara aspek yang membangun identitas dari Pemerintah Irak dan
Etnis Kurdi adalah agama (Islam dan Yazidi) serta ideologi (Partai Baath, Partai
Syiah di Irak dan Amerika Serikat). Aspek tersebut akan membangun identitas
dan menimbulkan kepentingan (interest) dari Pemerintah Irak seperti
mempertahankan eksistensi Etnis Arab dan menekan Etnis Kurdi. Kepentingan ini
kemudian akan bermuara kepada practice yang di dalamnya terdapat shared idea.
Itulah yang menjadi penyebab adanya dinamika kebijakan Pemerintah Irak
terhadap Etnis Kurdi.
Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah Irak, Etnis Arab, Etnis Kurdi,
konstruktivisme, agen, struktur, identitas, kepentingan, praktek, shared ide
Etnis Kurdi dan kebijakan politik Saddam Hussein ( 1979-1988)
No full textSkripsi ini membahas tentang etnis Kurdi dan Kebijakan Politik Saddam Hussein, dengan fokus studi kasus kebijakan politik Saddam terhadap etnis Kurdi yang direalisasikan dengan kebijakan negatif berupa konflik, terutama pada peristiwa penindasan etnis Kurdi di Halabja 1988. Konflik yang terjadi antara etnis Kurdi dengan pemerintah Irak merupakan konflik yang berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1921. Konflik ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan etnis kurdi mendirikan negara, Kurdistan. Tetapi usaha-usaha kemerdekaan mereka selalu diwarnai dengan konflik. Konflik yang terjadi berupa peperangan yang merupakan respon terakhir pemerintah dengan menolak bahkan dengan membunuh sekalipun. Respon tersebut dikarenakan pemerintah Irak ingin mempertahankan kekuasaannya di wilayah Irak terutama wilayah dimana mayoritas etnis Kurdi tinggal yaitu Irak Utara. Pada tahun 1970-an hingga memasuki rezim Saddam Hussein, Keinginan etnis untuk merdeka tidak secara maksimal lagi diusahakan, tetapi mereka hanya ingin meminta hak otonomi di wilayah Irak Utara yang meliputi kota Mosul, Kirkuk, Sulaymaniah dan Rowanduz. Tujuan mereka yaitu untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan etnis Kurdi. Namun, usaha-usaha mereka tidak direspon oleh pemerintah, sehingga terjadi lagi perlawanan etnis kurdi terhadap pemerintah. Memasuki tahun 1979, rezim Saddam Hussein semakin berkuasa dengan partainya yaitu partai Baath, Partai ini menjunjung tinggi Nasionalisme Arab dengan mengutamakan dan memurnikan etnis Arab. Dengan berkuasanya Partai baath ini, etnis Kurdi semakin meningkatkan perjuangannya dengan serangkaian pemberontakan, akan tetapi selalu dibalas oleh rezim Saddam Hussein dan Partai Baath dengan berbagai penindasan Hak Asasi Manusia. Pada peristiwa perang Irak-Iran merupakan puncak keinginan etnis Kurdi untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein, karena pada peperangan ini etnis Kurdi Irak memihak kepada Iran. Sehingga akibatnya pada tahun 1988 terjadi pemabantaian massal terhadap etnis Kurdi di Irak Utara tepatnya di Kota Halabj
Etnis Kurdi: perjuangan memperoleh otonomi khusus di Irak (1920 - 1991)
No full textskripsi ini mengkaji Etnis Kurdi di Irak melalui pendekatan Historis Politi. Pasca perjanjian Serves 1920, etnis Kurdi di Irak berjuang menuntut pemerintah Irak untuk merealisasikan hasil dari perjanjian itu yakni, etnis Kurdi berhak mendirikan pemerintahan sendiri. perjuangan mereka kemudian ditentang oleh pemerintah irak, bahkan keberadaan etnis Kurdi di Irak coba dihilangkan melalui genosia yang sangat tidak manusiawi. setelah cukup lama, etnis Kurdi berhasil memperoleh otonomi yang sangat besar pada tahun 1991
Politik Luar Negeri Israel Terhadap Kurdi Irak (KRG) Dan Kurdi Suriah (Rojava)
Full text linkPenelitian ini membahas politik luar negeri Israel terhadap dua kelompok Kurdi yaitu Kurdi Iraq (KRG) dan Kurdi Suriah (Rojava) dalam rentang waktu tahun 2013-2019. Hal ini menjadi problematis mengingat Israel menganggap kaum Kurdi secara umum sebagai kawan di Timur-Tengah namun ternyata Israel memiliki sikap yang berbeda secara signifikan dalam memperlakukan kedua kelompok tersebut. Menggunakan kerangka pemikiran keamanan nasional dan teori pilihan rasional, riset ini menemukan bahwa politik luar negeri Israel terhadap KRG yang aktif merupakan bentuk Alliance of the Periphery. Sedangkan terhadap Rojava pasif yang mana merupakan upaya keamanan Nasional dan faktor Rojava yang tidak sekuat KRG. Menggunakan metode eksplanatif, serangkaian peristiwa tersebut menunjukkan respon Israel terhadap dinamika dan konflik yang terjadi di wilayah KRG maupun Rojava yaitu referendum, kesulitan ekonomi, nuklir Iran, perang sipil Suriah dan Hizbullah didalamnya serta Peace Spring Operation sehingga Israel bisa memutuskan dengan cermat yang berpengaruh positif dan negatif terhadap stabilitas keamanannya di tengah situasi asimetris Timur-Tengah
(a) Mosquée d'al-Kurdi
No full textSimaïka Marcus H., Greg Robert Hyde, Home John, Ghalib Kamil Osman, Khayri Ahmad, Wiet Gaston, Ahmad Mahmud. (a) Mosquée d'al-Kurdi. In: Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe. Fascicule 38, exercice 1936-1940, 1944. p. 134
STRATEGI SUKU KURDI IRAK DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT(KRG) TAHUN 2005-2009
Full text linkPenelitian ini membahas tentang strategi suku Kurdi Irak dalam membentuk
pemerintahan KRG dan menjaga keberlangsungannya. Suku Kurdi merupakan suku
yang memiliki sejarah penindasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Suku Kurdi
di Irak melakukan berbagai macam upaya untuk setidaknya mendapatkan
otonominya. Cara-cara kekerasan telah ditempuh oleh suku Kurdi akan tetapi
pemerintah Irak lebih kuat dari suku Kurdi. Penindasan terhadap suku Kurdi
memuncak ketika terjadinya genosida dan ethnic cleansing. Sehingga suku Kurdi
mulai mendapatkan perlindungan dari komunitas internasional. Suku Kurdi telah
menikmati otonomi yang diraihnya secara sepihak. Pada tahun 2005, secara resmi
pemerintahan suku Kurdi, KRG, diakui oleh pemerintah Irak. Demi menjaga
keberlangsungan KRG, suku Kurdi menyadari bahwa perlunya untuk melakukan
konsolidasi politik dan ekonomi internal. Serta perlunya suku Kurdi untuk melakukan
paradiplomasi untuk menjalin kerjasama dengan aktor-aktor lain di tingkat
internasional. Peneliti menetapkan jangkauan penelitian dari tahun 2005 sampai tahun
2009
- …
