1,720,991 research outputs found
Efforts To Improve Teacher Competence In Developing Learning Implementation Plans Through Continuous Guidance
No full text
To be able to learn something well, we need to hear, see, ask questions about it, and speak with others. Not only that, teachers need to "do it", that is to describe things in their own way, for example, trying to practice skills and doing tasks that demand knowledge they have gained.
The problems studied in this study are: How to improve students\u27 understanding of the lesson by learning through continuous guidance?
The steps taken in improving the pretation using learning through continuous guidance
KAJIAN NORMATIF TERHADAP BATASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
Full text linkNotaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris pengganti juga bertanggungjawab atas akta otentik yang dibuatnya. Akan tetapi, pembatasan lamanya waktu pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya belum diatur secara tegas dalam UUJN.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 2) Batasan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 3) Hambatan dan solusi bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dengan teknik wawancara dan studi pustaka.
Adapun hasil penelitian adalah:1) Notaris Pengganti berperan penting dalam pembuatan Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Notaris pengganti berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan masyarakat untuk membuat akta otentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya. 2) Batasan tangggungjawab dan kewenangan Notaris Pengganti tidak dipengaruhi oleh batasan umur seperti halnya Notaris, meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris masih harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. 3) Hambatan bagi Notaris Pengganti dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Notaris adalah kurangnya pengalaman notaris, keterbatasan kemampuan dan adanya keraguan terhadap jabatan notaris pengganti. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebuat adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan cara menunjuk Notaris pengganti yang sudah lama bekerja di kantor notaris tersebut, sehingga dia sudah memahami semua terkait tanggungjawab yang akan diembannya. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait dengan kendala yang dialami Notaris pengganti tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Notaris pengganti terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Notaris Pengganti. MPD berperan penting dalam mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti.
Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Notaris Pengganti, Akta Notari
ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN PUTUSAN MA TENTANG KORUPSI BLBI)
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi hukum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1555.K/PID.SUS/2019 dan tinjauan ekonomi hukum terhadap perbuatan hukum pejabat publik yang beririsan dengan hukum perdata atau administrasi negara dihubungkan dengan kebijakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan kajian filosofis terhadap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis ekonomi hukum putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan karena penerbitan SKL berdasarkan dilakukan berdasarkan perjanjian MSAA dan Akta notaris. Model penafsiran yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah perpaduan model logike deontologis yang berbasis mazhab hukum positivsitk dengan logika utilitarian yang bercorak teleologis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas menjelaskan adanya pergeseran perspektif terkait dengan adanya irisan antara hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Menurut Mahkamah Agung penerbitan SKL adalah ranah administrasi negara dan hukum perdata sehingga kesalahan dalam penerbitan SKL tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.Kata Kunci: Etika utilitarian; Ekonomi hukum; PenafsiranAbstract:The purpose of this study is to find out the legal, economic review of the Supreme Court's considerations in Decision No. 1555.K / PID.SUS / 2019 and legal, financial analysis of the legal actions of public officials that intersect with civil law and administration law when connected with enforcement policies to eradicate corruption. This research is a philosophical study of law enforcement policies carried out through a case study approach and conceptual approach. The results showed that based on legal, economic analysis of the Supreme Court decision could be justified because SKL issued was based on an MSAA and notarial deed. The interpretation model used by the Supreme Court in deciding this case is a mix of a deontological model based on positive schools of law with teleological-style form utilitarian logic. The Supreme Court's legal considerations above explain the shift in perspective related to the incision between criminal law, civil law, and state administration. According to the Supreme Court, SKL issued is the domain of administrative law or public law, so a fault in publishing SKL cannot be qualified as criminal acts.Keywords: Interpretation; Legal economy; Utilitarian ethic
ELIZABETH’S SELF-ACTUALIZATION FULFILLMENT AS THE MAIN CHARACTER OF PRIDE AND PREJUDICE NOVEL: AN ANALYSIS OF MASLOW’S HIERARCHY OF HUMAN NEEDS
Full text linkKeywords: Abraham Maslow, Hierarchy of Human Needs, Self-Actualization, Characteristics of Self-Actualized Person.
‘ This study analyzes the self-actualization fulfilment steps by Elizabeth as the main character of Pride and Prejudice novel using Abraham Harold Maslow’s Hierarchy of Human Needs theory.
This is a descriptive qualitative study. Object of this study is Pride and Prejudice novel written by Jane Austin. The form of data were sentences, phrases, dialogue and monologue. The data collecting method in this study were conducted by reading the novel, identifying the data, classifying the data, inventorying the data, reducing the data and reporting the data. The last step of this analysis is reporting data through explanation, giving quotation and statement.
‘This study found several findings. First, the main character successfully achieved her self-actualization needs, after fulfilling the lower level of needs namely; physiological needs, safety needs, love and belonging needs and self-esteem needs. Her physiological/biological needs is proved to be fulfilled by having food, dinner, breakfast, and sleep. Safety needs proved to be fulfilled by having comfortable home, free from anxiety, stress, and married. Love and belonging needs is proved to be fulfilled by having good communication and connection. Esteem-needs is proved to be fulfilled by having admiration of other. The study were done by findings characteristics of self-actualized person namely: realism and acceptance, spontaneity, autonomy, problem centering, and peak experience
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Istiqra al-al-ma’nāwī; multicultural judicial reasoning
Full text linkThis article offers the istiqra’ al-ma’nāwī as multicultural-based judicial reasoning to answer the gap between the monocultural pattern of norms required by the codification of law and the multicultural based social-structure of Indonesian society. By using a legal philosophy approach, this study concludes that istiqra’ al-ma’nāwī is oriented to balance the interests (al-wasīlah) and the needs (al-ghāyah) as the basic framework for distinguishing relative and absolute values of law. The judicial reasoning style offered by istiqra’ al-ma’nāwī can be operationalized through moderating ethical contestation and formulating justice and legal certainty based on multiculturality. The operationalization is carried out through three stages: The first is konstatiring stage, where the judges use social reintegration as an optic to see if there is disrupted social risk, like identity superiority motives. The second is separating the original from the derivative goals. The original legal goal is to protect the rights of marginalized communities and equality, while the derivative legal goal is access to welfare and the rights of impunity. The third is konstituir stage, by considering the significance of social control outside the legal aspect
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah Dan Kelompok Radikal Islam
Full text linkIndonesia is known as one of the largest Islamic countries in the world, with various colorful mazhabs and thoughts that are in them, as well as the plurality of its population, there are many disputes and differences of opinion that color the life of its people. One of the intolerable differences of opinion is the difference of opinion opposite the context of the two revelations, the Qur'an and the hadith. Among the things that must be addressed firmly is Islamic radicalism which has the potential to strongly damage the integrity of the state. The purpose of this journal is to introduce readers to the real Islamic Shari'a, the Sharia that embodies peace, anti-damage, and anti-rebellion. The Ahlu Sunnah version of Islamic Sharia has a manhaj or solid method of maintaining the unity of the state. The method used in this research is a literature study by collecting and analyzing library data which is then connected with research to get answers to problems. This research came to an important conclusion, namely the ideological understanding of a person or group will have a strong influence in maintaining the integrity of the state on the contrary it also has a very strong influence in destroying the country.
Indonesia terkenal sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan berbagai warna-warni madzhab dan pemikiran yang ada di dalamnya, serta kemajemukan penduduknya, ada banyak sekali perselisihan dan perbedaan pendapat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir adalah perbedaan pendapat yang menyelisihi nash-nash yang shorih dari dua wahyu, al-qur’an dan al-hadits. Diantara hal yang harus disikapi dengan tegas adalah Radikalisme Islam yang berpotensi kuat merusak keutuhan negara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang Syari’at Islam yang sebenarnya, syari’at yang mewujudkan kedamaian, anti kerusakan, anti pemberontakan. Syari’at Islam versi Ahlu Sunnah yang memiliki manhaj atau metode yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah data pustaka yang kemudian dihubungkan dengan penelitian untuk mendapat jawaban permasalahan. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan penting, yaitu pemahaman ideologis seseorang atau suatu kelompok akan berpengaruh kuat dalam mempertahankan keutuhan negara sebaliknya ia pun berpengaruh sangat kuat dalam menghancurkan negara
- …
